Transcript PERT_8

MODUL 6
Purwono (2009) Buku Materi Pokok Dasar-dasar Dokumentasi. Jakarta:
Universitas Terbuka.
Standardisasi dan profesi Pustakawan, Dokumentalis dan Pekerja Informasi
Kegiatan Belajar 1:
Standardisasi Dokumentasi dan Sumber Kompetensi Pustakawan
Undang-undang No 43/2007, tentang perpustakaan disebutkan bahwa
1. perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan
rekreasi para pemustaka (pasal 1)
2. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang
hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran,
dan kemitraan (pasal 2)
LOGO
www.wondershare.com
A. STANDARDISASI DOKUMENTASI
1. Standar merupakan:
a) aturan yang berguna untuk membimbing, tetapi bisa
bersifat wajib yang memberi bantuan spesifikasi dan
penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses
dan/atau karakteristik sebuah metoda.
b) dapat berupa standar fisik (dapat diukur dan dihitung),
standar intelektual (kualitatif).
2. Standardisasi adalah hasil usaha bersama dalam membentuk
standar. Dalam dunia dokumenter standardisasi berdampak
pada:
a) perlengkapan,
b) produk dokumenter,
c) sarana intelektual unit informasi,
d) menyederhanakan dan
e) merasionalisasikan metode dan teknik unit informasi.
Company Logo
Contoh Standardisasi
1. Penentuan Tajuk
International Federation of Library Association and Institution (IFLA)
mengadakan International Conference on Cataloguing Principles (ICCP) (1971),
Committee on Cataloguing, menghasilkan Paris Principles: Fungsi katalog, struktur
katalog, jenis-jenis entri, fungsi berbagai jenis entri, pemilihan tajuk seragam, pengarang
tunggal, entri pada badan korporasi, kepengarangan ganda dan kata utama untuk nama
perorangan. Pwerwakilan negara ICCP merevisi ACCR (1967), menjadi edisiedisi 1978
yang direvisi kembali 1988, dengan hasil utama: pemilihan titik temu, tajuk perorangan
dan badan, serta judul seragam.
2. Penentuan Deskripsi Bibibliografi
International Meeting Cataloguing Experts (IMCE), 1969, menggagas sistem
pertukaran bibliografi internasional, deskripsi bibliografi tiap terbitan harus dibuat dan
disebarluaskan oleh badan nasional di negara tempat dokumen diterbitkan. Penyebran
tersebut lewat kartu atau cantuman yang terbaca mesin. Sebagai tindaklanjut
dikembangkan standar deskripsi bibliografi, yaitu International Standard
Bibliographic Description (ISBD), 1971.
3. Sistem Penomoran Internasional
Tahun 70an dikembangkan sistem penomoran, ISBN dan ISSN.
Company Logo
STANDAR DAN STANDAR NASIONAL
PERPUSTAKAAN
1. Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan, spesifikasi
atau karakteristik dari suatu sistem, proses atau produk yang
dibuat secara konsensus para pemangku kepentingan serta
dipergunakan secara umum dan berulang-ulang untuk
memperoleh tingkat keteraturan yang optimum ditinjau dari
konteks keperluan tertentu (sifat penerapannya sukarela)
2. Standar nasional perpustakaan yang dimaksud dalam undangundang adalah bentuk regulasi yang sifat penerapannya
mengikat/wajib
3. Metoda pengembangan standar bisa: 1. standar diadopsi
sebagai regulasi, atau 2. regulasi dikonsensuskan menjadi
standar (timbal balik)
Company Logo
Tipe dan Jenis Standar:
1. Tipe standar: standar internasional, standar
regional, standar nasional, standar asosiasi,
standar lokal/perusahaan
2. Jenis standar (perpustakaan): standar
manajemen, standar keamanan, standar produk
(performance), standar proses, standar kompetensi
personel, standar uji, standar ukur
Standar Nasional Perpustakaan:
• Yang diamanatkan Undang-undang No
43/2007, tentang perpustakaan, terdiri atas :
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan; dan
f. standar pengelolaan.
• Penerapan masing-masing standar nasional di
atas didukung standar teknis dan sistem
standardisasi perpustakaan
SNI Perpustakaan dan Dokumentasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SNI 19-1938-1990 Lembar data bibliografi laporan
SNI 19-1945-1990 Data statistik perpustakaan
SNI 19-1950-1990 Terbitan berkala
SNI 19-1951-1990 Direktori perpustakaan, pusat
informasi dan dokumentasi
SNI 19-4190-1996 Rujukan karya tulis
SNI 19-4191-1996 Dokumentasi - Penyajian terjemahan Unsur-unsur yang perlu diperhatikan penerbit
SNI 19-4192-2002 Dokumentasi - Abstrak untuk
dokumentasi dan publikasi
SNI 19-4193-1996 Kode bahasa-bahasa di dunia
SNI 19-4194-1996 Kode untuk bahasa-bahasa di
Indonesia
Company Logo
SNI Perpustakaan dan Dokumentasi (lanjutan)
10. SNI 19-4195-1996 Dokumentasi - Penomoran bagian dan
sub bagian dalam dokumen tertulis
11. SNI 19-4196-1996 Pemberian nomor standar internasional
untuk terbitan berseri (ISSN)
12. SNI 19-6962.1-2003 Dokumentasi dan informasi Manajemen rekaman - Bagian 1: Umum
13. SNI 19-6963-2003 Dokumentasi - Judul punggung pada
buku dan publikasi lainnya
14. SNI 7329:2009 Perpustakaan sekolah
15. SNI 7330:2009 Perpustakaan perguruan tinggi
16. SNI 7495:2009 Perpustakaan umum kabupaten/kota
17. SNI 7496:2009 Perpustakaan khusus instansi pemerintah
Company Logo
B. STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
Kompetensi merupakan kecakapan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang
melalui pendidikan dan pelatihan.
Standar kompetenasi menurut Special Libraries Association (SLA), 1996:
1. Kompetensi profesional: pengetahuan di bidang sumber-sumber informasi,
teknologi, manajmen, penelitian dan kemampuan menggunakan pengetahuan
tersebut dalam memberikan pelayanan.
2. Kompetensi individu: menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku,
dan nilai yang dimiliki seseorang agar dapat bekerja secara efektif, menjadi
komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat
memperlihatkan nilai lebihnya serta dapat bertahan terhadap perubahan dan
perkembangan dalam dunia kerjanya.
Tahun 2003, rumusan tersebut ditambah:
1. Menambah pengetahuan dasar mereka dengan praktek dan pengalaman yang
baik dan terus menerus mempelajari produk-produk informasi, layanan dan
manajemen praktis sepanjang kariernya,
2. Menaruh kepercayaan pada keunggulan dan etika profsioal serta nilai dan
prinsip-prisip profesi.
Company Logo
KOMPETENSI PUSTAKAWAN MENURUT PAKAR
Kompetensi menurut Sulaiman dan Foo (2001):
1. Keterampilan tentang teknologi
2. keterampilan informasi
3. keterampilan komunikasi dan sosial
4. keterampilan manajemen dan kepemimpinan
5. keterampilan berpikir strategis dan keterampilan analitis
6. perilaku dan sisat-sifat yang bersifat pribadi
Kompetensi menurut Kismiyati (2004):
1. Penguasaan dan pemahaman pengetahuan dasar tentang sistem komputer
dan cara mengatasinya
2. Penguasaan, keterampilan angka yang terkait tugas administrasi
3. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tentang program pengolahan
data: mengolah data dan merancang struktur data
4. Penguasaan dan pemahaman jaringan komputer
5. Penguasaan menelusur informasi
6. penguasaan perancangan web
7. Penguasaan penelusuran sumber informasi digital dan pembuatan koleksi
digital
Company
Logo
Kegiatan Belajar 2: Profesi Pustakawan, Dokumentalis, dan Pekerja
Informasi
A. PROFESI, PROFESIONAL DAN PROFESIONALISME
Profesi memiliki arti kata pekerjaan atau sebutan pekerjaan, terutama
pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelahitan.
Profesional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan atau
merupakan bagian dari profesi.
Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya
kegiatan-kegiatan kerja terutama dalam masyarakat, berbekalkan
keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan – serta ikrar
(fateri/profiteri) untuk menerima panggilan tersebut – untuk dengan
semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada
sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya
kehidupan. (Wignjosoebroto, 1999). Tiga watak kerja profesional
(Wignjosoebroto, 1999):
Company Logo
Tiga watak kerja profesional (Wignjosoebroto, 1999):
1. beritikad untuk merealisasikan kebijkan demi tegaknya kehormatan
profesi yang digeluti.
2. harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang
dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelahitan yang panjang,
eksklusif dan besar.
3. bisa diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus
memundukkan diri sendiri pada semuah mekanisme kontrol berupa kode
etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah
organisasi profesi.
Fredson (1994): profesionalisme adalah kerja (work), bukan pekerjaan
(occupation).
Batasan profesi Fredson (1994):
(1) diputuskan sendiri oleh anggota profesi,
(2) ditentukan oleh pemakai jasa profesi,
(3) ditetapkan oleh sebuah otoritas legal yang tersentralisasi (negara).
Company Logo
Pemerintah Indonesia menghargai tenaga pustakawan sebagai tenaga
profesional, yaitu dengan adanya jabatan fungsional pustakawan.
Profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan
perpustakaan yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggungjawab dan
pengabdian, mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang
bukan pustakawan, serta selalu mengembangkan kemampuan dan
keahliannya untuk memberikan hasil kerja yang lebih bermutu dan
sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pemakai perpustakaan.
Pustakawan memiliki syarat sebagai kerja profesi:
1. Memiliki pendidikan formal
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus
3. Intensif yang terdiri dari ilmu murni dan ilmu terapan
4. Memiliki otoritas dan bersifat mandiri
5. Meliliki kode etik profesi
6. Berperikalu profesional
7. Memiliki organisasi profesi
Company Logo
B. JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
SK MENPAN No. 18/MENPAN/1988, tentang jabatan pustakawan adalah
sebagai berikut:
1. PNS
2. Berijasah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi
3. Diberi tugas penuh untuk melakukan kegiatan perpustakaan dan
dokumentasi
4. Bekerja pada unit perpustakaan instansi pemerintah
SK MENPAN 33/1998 menyempurnakan SK MENPAN No.
18/MENPAN/1988, yang intinya bidang kegiatan atau lahan pekerjaan yang
lebih luas, pustakawan diharapkan lebih maksimal dalam mengembangkan
kariernya. Unsur-unsur penilaian pekerjaan:. unsur utama dan unsur
penunjang
Company Logo
C. ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK PROFESI
Kode etik (etika) bersal dari Ethos (Yunani) yang berarti karakter,
watak kesusilaan atau adat. Kode etik profesi akan dipakai sebagai
rujukan (referensi) normatif dari pelaksanaan pemberi jasa profesi
kepada mereka yang memerlukannya.
Kode Etik Pustakawan
1. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis
yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang
tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
2. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan
apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
Tujuan Kode Etik Pustakawan
1. Meningkatkan pengabdian pustakawan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa
dan Negara; sebagai makhluk ilahi, serta warga Negara yang baik.
2. Meningkatkan mutu profesi pustakawan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, terutama layanan informasi
kepada masyarakat.
Kode Etik Pustakawan Indonesia
Secara garis besar Kode Etik Pustakawan Indonesia
(KEPI) dibagi menjadi tiga bagian. yaitu:
I. Pembukaan
II. Kewajiban-kewajiban pustakawan
III. Sangsi-sangsi
I. Pembukaan
Pustakawan Indonesia adalah seseorang yang berkarya
secara professional di bidang perpustakaan dan
dokumentasi, yang sadar pentingnya sosialisasi profesi
pustakawan kepada masyarakat luas dan perlu menyususn
etika sebagai pedoman kerja.
Kode Etik Pustakawan Indonesia (lanjutan)
II. Kewajiban-kewajiban pustakawan
1. Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan
pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja,
bangsa dan Negara.
2. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi
kepada setiap pengguna secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan
prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus
3. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut
informasi yang ditemui atau dicari dan bahan pustaka yang
diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.
4. Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan
masyarakat dan lingkungan tempat bekerja terutama yang berkaitan
dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.
Kode Etik Pustakawan Indonesia (lanjutan)
5. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata
masyarakat
6. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia
7. Pustakawan memegang prinsio kebebsan intelektual dan menjauhkan diri
dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi
8. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang
berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi
9. Pustakwan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling
menghormati dan bersikap adil kepada rekan sejawat serta berusaha
meningkatkan kesejahteraan mereka
10.Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas
perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan sekerja dan pengguna
tertentu
11.Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan
profesional kepustakawanan.
12.Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan.
Kemampuan diri dan profesionalisme
Kode Etik Pustakawan Indonesia (lanjutan)
III. Sangsi-sangsi
Pustakawan yang melanggar AD/ART IP dan KEPI
dikenai sanksi sesuai dengan pelanggarannya, dan dapat
diajukan ke Dewan Kehormatan Ikatan Pustakawan
Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.