Transcript 06 Sessi II_ROAD MAP PP 43 TAHUN 2014 (dirjen)

DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI A. KARIM
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEBAGIAN BESAR WILAYAH INDONESIA ADALAH PERDESAAN (72944)

SEBAGIAN BESAR PENDUDUK MASIH TINGGAL DAN BERMATAPENCAHARIAN DI
DESA (54%)

PENDUDUK MISKIN (63,27%) ADA DI DESA.
PENGATURAN MENGENAI DESA

DESA DAPAT DIKELOLA LEBIH KOMPREHENSIF DAN BUKAN PARSIAL

SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN
YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL- BUDAYA DAN
LINGKUNGAN

SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM
RANGKA MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN UMUM DAN MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA
1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia;
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;
6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial
sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan
9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014
Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang
Desa
Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran
dan Pendapatan Belanja
Negara
1. KEDUDUKAN DAN JENIS DESA;
2. PENATAAN DESA;
3. KEWENANGAN DESA;
4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;
5. KEUANGAN DESA;
6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.
 Desa berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dan
merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota.
 Desa yang berkedudukan di wialayah kabupaten/kota
dibentuk dalam sistem pemerintahan negara Republik
Indonesia.
 Dalam bagian itu, desa memiliki hak pengakuan atas
keberadaannya sebagai entitas otonom (rekognisi) sendiri
serta memiliki hak untuk menentukan masa depan desa
sendiri (subsidiaritas).
 Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat
 Dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa:
Desa atau Desa Adat




Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa
berdasarkan
hasil
evaluasi
tingkat
perkembangan
Pemerintahan Desa
Penataan
desa
meliputi:
pembentukan;
penghapusan;
penggabungan; perubahan status; dan penetapan Desa
Penataan desa, termasuk pemekaran desa dan pembentukan
desa baru oleh pemerintah dilingkupi oleh prasyarat teknis yang
baru.
Desa ditetapkan pembentukannya dengan peraturan daerah
Kabupaten/Kota dan mendapat pengesahan pemerintah Provinsi
yang diakhiri dengan pemberian kode oleh Pemerintah.








Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
Kewenangan lokal berskala Desa.
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.
Pelaksanaan
kewenangan
yang
ditugaskan
dan
pelaksanaan
kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi,
atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa.
Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa
meliputi
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa,
pelaksanaan
Pembangunan
Desa,
pembinaan
kemasyarakatan
Desa,
dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah disertai biaya.







Tata kelola pemerintahan desa bersifat cair dan menyatu dimana
tidak ada lagi dikotomi antara pemerintah dan masyarakat desa.
Pemerintah desa adalah bagian dari masyarakat desa secara utuh
yang mewakili masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah
supra desa.
Disamping pemerintah terdapat lembaga musyawarah desa, wadah
dimana semua aspirasi masyarakat desa disampaiakan.
Musyawarah desa digerakan oleh Badan Perwakilan Desa.
Masyarakat desa, dapat berpartisipasi langsung melalui lembagalembaga masyarakat yang ada di desa.
Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan masa
jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa
jabatan berikutnya. Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang
bekerja hingga yang bersangkutan berusia 60 tahun.
Masa jabatan dalam desa adat diatur menurut hukum adat.






Desa memiliki sumber-sumber keuangan yang terdiri atas pendapatan
asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah, ADD yang
merupakan bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan dari APBD
Kabupaten/kota dan Provinsi, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang
tidak mengikat, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.
Penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN tidak kemudian
menghilangkan hak desa dalam bagian pemerintah daerah
kabupaten/kota dan provinsi.Dana desa dan dana desa adat adalah
sama.
Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota paling sedikit 10%
dari pajak dan retribusi daerah.
ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kab/kota
dalam APBD setelah dikurangi DAK.
Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD dimaksud,
Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar
alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang
seharusnya disalurkan ke Desa.
Besaran alokasi APBN yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan
10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap, yang
dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dgn memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis







Pembangunan desa dan Pembangunan kawasan perdesaan merupakan
dua model pembangunan yang saling bertautan.
Pembangunan desa adalah pembangunan yang dirancang oleh desa
dalam musyawarah desa dan dibiayai oleh anggaran desa yang
selanjutnya kita sebut desa membangun.
Sementara pembangunan kawasan adalah pembangunan yang
diintrodusir program pemerintah yang dipandu oleh pemerintah/sektor
dengan keterlibatan masyarakat desa-desa dalam kawasan.
Pembangunan semacam ini selanjutnya disebut membangun desa.
Di desa disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa
atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.
Dokumen perencanaan RPJM dan RPT/RKP Desa menjadi satu-satunya
dokumen perencanaan di desa.
Prog pemerintah dan/atau Pemda yg berskala lokal desa dikoordinasikan
dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan
dalam perencanaan pembangunan kab/kota
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
 Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan
pengawasan kepada perangkat daerah.
ATURAN
PELAKSANAAN
•DISIAPKAN BEBERAPA PERMEN TURUNAN (SEGERA
TERBIT
PERMENDAGRI
TENTANG
PILKADES,
PERATURAN DESA, DAN KEUANGAN DESA)
PELATIHAN APARATUR
PEMERINTAHAN DESA
•PENYIAPAN MODUL PELATIHAN
PELATIHAN APARATUR
PEMERINTAHAN DESA
•PENYIAPAN MODUL PELATIHAN
PENETAPAN STATUS
DESA
•TOT BAGI APARAT PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN
•TOT BAGI APARAT PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN
•KEJELASAN STATUS DESA DAN DESA ADAT
•DESA YANG BELUM TEREGISTRASI
DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
MARI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI