Transcript pkn integrasi - sepuluh tiga

Ancaman terhadap Integrasi
Nasional
Pengertian integrasi
• Integrasi berasal dari bahasa latin integer yang
berarti keseluruhan atau seluruh dan bersifat
utuh. Integer adalah menggabungkan beberapa
bagian sehingga dapat bekerja sama atau
membentuk keseluruhan. Secara etimologi
integrasi merupakan pembauran yang menjadi
kesatuan
yang
utuh
dan
bulat.
menurut pakar sosiologi, Manrice Duverger Integrasi
didefinisikan sebagai “dibangunnya interdependensi yang
lebih rapat antara bagian-bagian antara organisme hidup
atau antara nggota-anggota dalam masarakat” sehingga
integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat,yang
cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang
harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh
angota-anggotanya dianggap sama harmonisnya. pada
hakekatnya integrasi merupakan upaya politik/
kekuasaan untuk menyatukan semua unsur masyarakat
yang majemuk harus tunduk kepada aturan-aturan
kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur
yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga
terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuantujuan nasional di masa depan untuk kepentingan
bersama. Proses integrasi disebabkan adanya,
kebersamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang dapat
mengganggu keutuhan NKRI, adanya kesepakatan
pemimpin, homogenitas social budaya serta agama,dan
adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan
ekonomi
Integrasi
Nasional.mp4
Konsep BTI
Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan
multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam
suatu
kesatuan.
Prinsip
pluralistik
dan
multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya
kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama,
keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah,
dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai
serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat
mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan
yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan
didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi
merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing
komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara
sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk
dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan
persoalan bangsa
Sejarah BTI
• Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama
kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan
Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja
Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389).
Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin
Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika,
tan hana dharma mangrwa, “ yang artinya
“Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang
mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip
dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan
Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit
pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi
mereka tetap satu dalam pengabdian.
• Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali
semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh
Mpu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia
sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia
dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951.
Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak
17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan
sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara
Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna
ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata
“bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua,
Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan
resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan
tercantum dalam pasal 36a UUD 1945 yang
menyebutkan :”Lambang Negara ialah Garuda
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika”
• Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika
merupakan semboyan yang merupakan
kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam
UUDnya. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan
acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan
bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu
difahami secara tepat dan benar untuk
selanjutnya difahami bagaimana cara untuk
mengimplementasikan secara tepat dan benar
pula.
Konsep ATHG
Pengertian tantangan, ancaman, hambatan, dan
gangguan
1. tantangan adalah suatu hal/upaya yang
bersifat/bertujuan menggugah kemampuan.
2. ancaman adalah suatu hal/upaya yang
bersifat/bertujuan mengubah dan merombak
kebijaksanaan yang dilandaskan secara
konsepsional.
3. hambatan adalah suatau hal yang bersifat
melemahkan atau menghalangi secara
tidak konsepsional yangberasal dari dalam.
4. gangguan adalah hambatan yang berasal dari luar
video
Kasus Riau Berdaulat
• Seorang warga Singapura bernama MALIK
berasal dari Aceh pada akhir tahun 1999 yang
lalu mencoba menawarkan bantuan senjatasenjata api kepada kelompok pencetus Riau
berdaulat, untuk melakukan pemberontakan
bersenjata terhadap Pemerintah Republik
Indonesia. Namun mereka menolak dengan
alasan tidak menginginkan perjuangannya harus
melalui pertumpahan darah.
• Para pencetus Riau Berdaulat menyesalkan selama tiga
dekade Provinsi Riau tidak dipimpin oleh putra daerah,
meskipun mereka tahu sudah banyak putera-putera Riau
duduk di kursi kepemimpinan nasional atau menjadi
petinggi-petinggi negara baik sipil maupun militer sejak
RI berdiri.
• Hasil tambang minyak Riau saat itu yang mencapai 1,1
juta barrel namun Riau hanya mendapat bagian 0,07 %
dianggap sebagai perampasan kekayaan oleh
pemerintah pusat. Janji Presiden BJ Habibie saat itu
untuk memberi 10 persen hasil eksploitasi tambang
minyak Riau untuk provinsi yang tidak terlaksana,
dalam pendapatnya juga merupakan penipuan politik
pusat kepada daerah. Dengan begitu mereka pesimis
bahwa UU nomor 25/1999 akan bisa dilaksanakan.
Mengingat pula hutang negara saat itu yang mencapai
Rp 1.500 trilyun dalam perhitungannya tidak mungkin
terbayar dalam 25 tahun mendatang.
• Kelompok pencetus Riau Berdaulat berpendapat
bahwa pemerintah pusat seharusnya
mempunyai agenda untuk membicarakan
masalah pusat dengan daerah ini dalam suatu
lembaga yang pernah diajukan dengan nama
Dewan Daerah.
• Dewan ini diharapkan menampung wakil-wakil
daerah bersama-sama dalam MPR dengan
pemerintah dan DPR, menyusun agenda politik,
moneter, hukum dan social welfare pada
umumnya.
• Mereka kecewa ketika wakil-wakil parpol di
MPR membubarkan fraksi utusan daerah.
kelompok pencetus Riau Berdaulat merupakan
embrio yang bisa berkembang menjadi pihak
yang berseberangan dengan Pemerintah RI.
Kelengahan pemerintah dalam menangani
masalah seperti ini dapat berakibat :
• konflik vertikal (antara pemerintah pusat dan
daerah)
• separatisme sentral. Yaitu, mendepak
Jakarta (Pemerintah RI) dari peranannya
sebagai pusat administrasi negara Republik
Indonesia (seperti yang terjadi di Uni Soviet).
• separatisme periferal, yaitu dengan sertamerta memisahkan diri dari Republik Indonesia.
Ketika berdialog dalam forum akademis pra Konferensi
Nasional II di Bukit Tinggi pada tanggal 31 Januari
2000, akhirnya dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan
versi pencetus Riau Berdaulat hanyalah kemerdekaan
secara moral, sedangkan secara teritorial mereka masih
tetap dalam bingkai negara kesatuan RI.
Ringkasnya, apa yang sedang berkecamuk di Riau saat itu
adalah:
• Keinginan subyektif untuk turut berperan dalam
national decision making process.
• Aspirasi federalisme.
• Aspirasi kemerdekaan.
• Aspirasi pelaksanaan otonomi sekarang juga di tingkat
provinsi
• Keinginan munculnya provinsi baru.
• Jika semua aspirasi dan keinginan itu berlanjut
terus akan terjadi saling benturan satu sama lain
dalam mengajukan tuntutan kepada pemerintah.
Potensi konflik sosial yang bersifat horizontal dan
vertikal juga dapat berkembang sekaligus menjadi
suatu konflik nyata yang peka terhadap berbagai
macam pengaruh.
• Karenanya perlu diambil langkah-langkah:
1. pertama, fraksi utusan daerah dihidupkan
kembali di MPR dan diisi oleh orang-orang yang
dipilih di daerah masing-masing termasuk oleh
Provinsi Riau. Dengan demikian, wakil-wakil
rakyat di Jakarta bukan terdiri hanya wakil-wakil
parpol saja tetapi juga mereka yang mewakili
kepentingan daerahnya.
2. Kedua, otonomi dengan wacana kemandirian lokal
segera dibahas untuk pembentukan wilayahwilayah otonomi persiapan sehingga kesungguhan
pemerintah dalam menerapkan konsep otonomi
terbukti nyata.
3. Ketiga, masalah Riau dalam berbagai aspek jangan
dianggap semata-mata merupakan masalah pusat
dengan daerah. Tetapi merupakan masalah rakyat
Riau yang harus diselesaikan oleh pemerintah
pusat dan daerah.
4. Keempat, peningkatan patroli laut dan operasi
intelstrat tertutup (metode kelabu) harus dilakukan,
untuk mencegah masuknya provokator dan
pengiriman senjata gelap dari luar.
5. Kelima, menyelenggarakan kerja sama intelijen
bilateral dengan Singapura dan negara-negara
tetangga lain untuk menetralisir pengaruhpengaruh luar, pada saat kita sedang sibuk
mengatasi ancaman disintegrasi nasional di
berbagai tempat
DAFTAR PUSTAKA
• http://www.hendropriyono.com/2013/12/fenomen
a-disintegrasi-bangsa/
• http://coretanandrea.wordpress.com/2013/11/03/3
23/
• http://ibelkameizi.blogspot.com/2014/01/ancaman
-tantangan-hambatan-dan-gangguan.html
• http://calvinetimanbojonk31.blogspot.com/2012/0
5/tugas-pkn-3.html
• http://id.shvoong.com/writing-andspeaking/presenting/2320759-pengertianintegrasi/