Transcript Perka Penataan PNS

PENATAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS
1. Pelimpahan status kepegawaian pusat ke
daerah pada era otonomi daerah
2. Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer
dan Sekdes menjadi PNS
3. Persentase antara jumlah belanja pegawai
dengan belanja publik didalam APBD
tidak rasional
4. Pemekaran Wilayah/Daerah yang
berdampak pada penambahan Formasi
PNS.
5. Perkembangan Teknologi Informasi
secara cepat dan pesat.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
LANJUTAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS
6. Kebijakan
Peleburan/penggabungan/pembubaran
instansi (kementerian sosial, kementerian
penerangan)
7. Penempatan PNS tidak sesuai kompetensi
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERMASALAHAN PNS
1. Mismatch. kesenjangan antara kompetensi
PNS dengan syarat kompetensi jabatan yang
didudukinya
2. Under employment,
kinerja PNS yang belum
produktif dan belum adanya target atau kontrak
kinerja berupa sasaran kinerja individu yang harus
dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga pelayanan PNS terhadap masyarakat belum
memuaskan.
3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak
proporsional antara jumlah PNS dengan tugas
dan
fungsi
organisasi
yang
harus
dilaksanakan.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KONDISI OBJEKTIF PNS
1. Jumlah PNS per 13 Mei 2011 adalah =
4.708.330.
2. Prosentase PNS terhadap penduduk adalah
4.708.330 : 237.556.363 = 1 : 50.45.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan
INSTANSI
Instansi
Pusat
JABATAN
Struktural
Instansi
Daerah
JUMLAH
Esl. I
512
35
547
Esl. II
1.899
3.985
5.884
Esl. IIII
9.972
26.213
36.185
Esl. IV
33.879
119.939
153.818
Esl. V
8.512
3.276
11.788
Fungsional Tertentu
Fungsional Umum
JUMLAH
278.515
616.698
949.987
1.883.118 2.161.633
1.721.777 2.338.475
3.758.343 4.708.330
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Komposisi PNS menurut Jenis Jabatan Fungsional Tertentu
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Komposisi PNS Menurut Kelompok Umur
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KOMPOSISI BELANJA PEGAWAI INSTANSI DAERAH DENGAN APBD
% Belanja
Pegawai dengan
APBD
Jumlah
Instansi
%
I
≤ 30
52
9,92
II
31 s.d 40
76
14,50
III
41 s.d 50
106
20,23
IV
51 s.d 60
145
27,67
V
61 s.d 76
145
27,67
Kelompok
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERKA BKN NO. 37 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENATAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
LATAR BELAKANG
1
Dalam Rangka
Menjamin Tersedianya
Jumlah Pegawai
Negeri Sipil Yang Tepat
Dalam Memberikan
Pelayanan Publik
2
Notulen Rapat Penyusunan
Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Negara Tahun
2010-2014 Bersama Dengan
Kementerian Keuangan Dan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
TUJUAN
Sebagai Pedoman Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian
Instansi Pusat Dan Daerah Dalam Melakukan Penataan
Pegawai Negeri Sipil
RUANG LINGKUP
Dalam Tahap Pertama Diatur Penataan Aspek Kuantitas
Pegawai Negeri Sipil Yang Ada Sehingga Diperoleh Jumlah
Pegawai Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi,
Sedangkan Aspek Kualitas, Komposisi Dan Distribusi
Pegawai Negeri Sipil Akan Diatur Dalam Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Lebih Lanjut
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PENGERTIAN
Penataan PNS adalah
suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan
untuk memperoleh kuantitas, kualitas,
komposisi dan distribusi pegawai yang tepat
sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga
dapat mewujudkan visi dan misi organisasi
menjadi kinerja nyata.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ORGANI
SASI
ANALISIS
BEBAN KERJA
MENGHITUNG
JUMLAH
PEGAWAI TEPAT
PENATAAN
PEGAWAI
KUANTITAS,
KUALITAS,
KOMPOSISI ,
DAN DISTRIBUSI
PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PROSEDUR PENATAAN PNS
1. PERSIAPAN PENATAAN PNS
2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERSIAPAN PENATAAN
1. Dalam pelaksanaan penataan PNS, Instansi Pusat dan Daerah
wajib melakukan analisis jabatan yang menghasilkan informasi
jabatan meliputi Uraian Jabatan, Syarat Jabatan, Peta Jabatan
dan Kekuatan Pegawai.
2. Apabila informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka
1 telah tersedia, maka instansi pusat dan daerah wajib
melakukan peninjauan kembali atas informasi jabatan
tersebut.
3. Untuk mempermudah dalam menyusun atau meninjau
kembali informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka
1, instansi dapat menggunakan contoh informasi jabatan yang
telah disusun oleh instansi lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERSIAPAN PENATAAN
ANALISIS
JABATAN
Informasi Jabatan :
a.Uraian Jabatan
b.Syarat Jabatan
c.Peta Jabatan dan
Kekuatan
Pegawai
Tidak Ada
Ada
Menyusun Informasi Jabatan
Peninjauan Kembali
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PELAKSANAAN PENATAAN
1. Menghitung kebutuhan pegawai dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisis kesenjangan antara profil PNS
dengan syarat jabatan.
3. Menentukan Kategori Jumlah Pegawai pada
Instansi Pusat dan Daerah dengan cara
membandingkan antara hasil penghitungan
kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah
pegawai yang ada, berupa kategori jumlah
pegawai Kurang (K), Sesuai (S), dan Lebih (L).
4. Melakukan langkah-langkah tindak lanjut.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PELAKSANAAN PENATAAN PNS
Analisis
Kesenjangan
Jabatan
Menghitung
Kebutuhan
Pegawai
KATEGORI
INSTANSI
Tindak Lanjut
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PNS
Peraturan Menpan & RB No.26 Tahun 2011
Tentang Pedoman Perhitungan
Jumlah Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil Untuk Daerah
Peraturan Kepala BKN No.19 Tahun 2011
Tentang Pedoman Umum
Penyusunan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS KESENJANGAN JABATAN
ANALISIS KESENJANGAN JABATAN
: Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
: Drs. Budi, MM
: Ka. Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Pegawai
Unit Kerja
Nama Pegawai
Jabatan
Syarat Jabatan
No
Unsur
Uraian
2
3
1
1
Pendidikan
Profil Pegawai
Analisa Kesenjangan
Tindak
Sesuai/Belum Sesuai
Lanjut
5
6
4
S1 Manajemen/
S2
Sesuai
-
Administrasi
2
Diklat
3
Pengalaman
Jabatan
Manajemen /
Perencanaan
Pengembangan PNS
Berperan aktif dalam
kegiatan bidang
pengembangan
pegawai
Pengembangan SDM
-
Membidangi bintek manajemen
Belum Sesuai
Sesuai
Diklat …..
-
kepegawaian
-
Menangani Kasus-kasus
kepegawaian
4
Keahlian
Desain Pengembangan Menganalisis jumlah Kebutuhan
SDM
5
Keterampilan Menganalisis
Kebutuhan
Pengembangan dan
faktor-faktor terkait
Belum Sesuai
Diklat……
dan kualitas Pengembangan
Mengklasifikasikan daftar
Sesuai
-
kebutuhan dan faktor yg terkait
pengembangan pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
KURANG (K)
Contoh :
Jumlah PNS pada Instansi A adalah 1.250
orang.
Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 1.800 orang
2,5% dari pegawai yang dibutuhkan adalah
45, maka jumlah pegawai yang tepat adalah
1.800 dikurangi 45 yaitu paling sedikit 1.755
orang
Dengan demikian Instansi A saat ini
termasuk dalam Kategori Kurang (K).
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
SESUAI (S)
Contoh :
 Jumlah PNS pada Instansi B adalah 7.015 orang.
 Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 6.890 orang
 2,5% dari pegawai yang dibutuhkan adalah
172, maka jumlah pegawai yang tepat adalah
antara 6.890 dikurangi 172 sampai dengan
6.890 ditambah 172 yaitu antara 6.718 sampai
dengan 7.062 orang
 Dengan demikian Instansi B saat ini termasuk
dalam Kategori Sesuai (S)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
LEBIH (L)
Contoh :
 Jumlah PNS pada Instansi C adalah 165.870
orang.
 Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 135.000 orang
 2,5% dari pegawai yang dibutuhkan adalah
3375, maka jumlah pegawai yang tepat adalah
135.000 ditambah 3375 yaitu paling banyak
138.375 orang
 Dengan demikian Instansi C saat ini termasuk
dalam Kategori Lebih (L)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI KURANG (K)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Penarikan PNS dari instansi lain sesuai syarat jabatan
3. Pemberdayaan pegawai melalui diklat & pengayaan tugas
4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai
5. Perencaan pegawai untuk 5 tahun kedepan dengan
pendekatan Positive Growth
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI SESUAI (S)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Pemetaan potensi untuk mengetahui minat dan bakat pegawai
3. Mengangkat JFU menjadi JFT
4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai
5. Perencaan pegawai untuk 5 tahun kedepan dengan
pendekatan Zero Growth
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI LEBIH (L)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Penilaian Kompetensi
3. Pemeringkatan bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat jabatan
4. Pemberlakuan UU 11/1969 dan PP 32/1979
5. Perencaan pegawai untuk 5 tahun kedepan dengan pendekatan
Minus Growth
6. Evaluasi dan analisis Organisasi (tugas, fungsi, dan struktur)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L)
Menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2008 bagi PNS yang tidak memiliki kompetensi sesuai
dengan syarat jabatan sebagaimana dalam butir 2) dan mendapat
peringkat terendah dibawah jumlah pegawai yang dibutuhkan
sebagaimana dalam butir 3) dengan alternatif sebagai berikut:
a) Bagi PNS yang telah mempunyai masa kerja minimal 10 tahun
dan usia minimal 50 tahun, dapat langsung diberhentikan
dengan memperoleh hak pensiun.
b) Bagi PNS yang belum mempunyai masa kerja 10 tahun, namun
telah mencapai usia minimal 45 tahun diberikan uang tunggu
selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 5 tahun.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L)
• Apabila dalam masa menerima uang tunggu PNS yang
bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai masa
kerja minimal 10 tahun, maka yang bersangkutan dapat
diberhentikan dengan memperoleh hak pensiun.
• Apabila sampai berakhir masa uang tunggu, PNS yang
bersangkutan:
1) Sudah mempunyai masa kerja 10 tahun tetapi belum
mencapai usia 50 tahun, maka yang bersangkutan
diberhentikan namun hak pensiunnya baru diterima pada saat
yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun.
2) Belum mempunyai masa kerja 10 tahun dan belum mencapai
usia 50 tahun, dapat diberhentikan sebagai PNS tanpa
memperoleh hak pensiun.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L)
5. Menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima)
tahun ke depan dengan pendekatan minus growth
berdasarkan skala prioritas sesuai dengan
kemampuan keuangan negara.
6. Melakukan evaluasi dan analisis organisasi yang
menyangkut tugas, fungsi, dan struktur organisasi.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
LAPORAN
1.Instansi membuat laporan hasil penataan PNS dan
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak
berakhirnya pelaksanaan penataan PNS.
2.Laporan hasil penataan PNS dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran.
3.Bagi instansi yang tidak melaporkan hasil
pelaksanaan penataan PNS akan dikenakan sanksi
berupa pembatasan formasi penambahan pegawai
baru.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TERIMA KASIH
JUMLAH
DAN
KOMPOSISI
PEGAWAI
TEPAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)