Transcript Materi 1 - Kemenag Jateng
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA
L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 2
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU:
• Memahami prinsip pengadaan barang/jasa • Memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa • Memahami para pihak terkait pengadaan barang/jasa termasuk tugas ULP dalam pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang/jasa • Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang/jasa • Memahami prinsip pengendalian & pengawasan pengadaan barang/jasa • Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang/jasa
3
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa
3
Kedudukan Pengadaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
5 Perencanaan (Planning) Pemrograman (Programming) Penganggaran (Budgeting) Pengadaan (Procurement) Pelaksanaan kontrak dan pembayaran
(Contract Implementation and payment)
Penyerahan pekerjaan/barang (Handover) Pemanfaatan dan pemeliharaan
(Operation and maintenance).
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yg sudah ada.
6
BARANG
Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
7
JASA LAINNYA
Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan
(skillware)
dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.
JASA KONSULTASI
Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).
8
KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN
Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010
BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW) PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
KEGIATAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
RENCANA UMUM PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR) PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN / HIBAH LN KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 9
Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
10
PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK
Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
11
Penyedia
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA PERSIAPAN
PERSIAPAN
Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
12
Penyedia
1.Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK) 2.Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan (menyusun spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak) 3.Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan Dok.Pengadaan)
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
13
Penyedia
Pengumuman, sanggah, dan Penetapan Pemenang Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca) Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran Penjelasan Lelang Penyampaian Undangan Pengumuman Pascakualifikasi Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi Evaluasi Dok. Kualifikasi Pengumuman dan pemasukan Dok. Kualifikasi
PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK
Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
14
Penyedia
Pelaporan dan Penyerahan B/J Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak
ALUR FIKIR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 15 KONTRAK/SPK BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN MELALUI PENYEDIA SWAKELOLA Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN KEBIJAKAN UMUM
1
2 3 4 5 6
Jenis Barang/Jasa Yang Pengadaannya Dapat Dilakukan Melalui Swakelola
16 MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA
Jenis Barang/Jasa Yang Pengadaannya Dapat Dilakukan Melalui Swakelola
17
7
8 9 10 11 12
MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK MENINGKATKAN PAJAK MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL, INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM NEGERI PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR PERWAKILAN RI MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA
Efisien Akuntabel Efektif Adil/Tidak Diskriminatif Prinsip Pengadaan barang/jasa Transparan Bersaing Terbuka 18
1 Pengadaan Melalui Penyedia a.
PA/KPA b. PPK c.
ULP/Pejabat Pengadaan d. PPHP 2 Pengadaan dengan swakelola a.
PA/KPA b. PPK c.
ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Swakelola d. PPHP
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi pengadaan
tidak terikat tahun anggaran 19
Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang undangan di bidang kelembagaan
Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
Proses Pemilihan dan Penetapan
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
20 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
mengangkat Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat tidak terikat tahun anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Kontrak dan Pelaksanaan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
Penyedia Barang/Jasa
Pengguna Anggaran/Kuas a Pengguna Anggaran PPK PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK 21
5 6 7 1 2 3 4 Menetapkan dan mengumumkan RUP Mengawasi pelaksanaan anggaran Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri Menetapkan Pemenang Pengadaan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp100 Milyar Jasa Konsultasi > Rp.10 Milyar Pelaporan Keuangan menyimpanan seluruh dokumen menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak) Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak Melaksanakan dan mengendalikan kontrak Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan: menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan
Persyaratan PPK
a b c d e f g
memiliki integritas; memiliki disiplin tinggi; memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; menandatangani Pakta Integritas; Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda- Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
22
Persyaratan PPK
Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
Dalam hal tidak ada personil yang Memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan “memiliki sertifikat” dikecualikan untuk: a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
Persyaratan manajerial: a.
Min S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 tebatas, maka dapat b.
c.
dijabat oleh pegawai dg golongan min setara dengan IIIa) punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min 2 tahun mampu bekerja secara kelompok
23
LARANGAN PPK Larangan Pejabat Pembuat Komitmen 24
mengadakan ikatan perjanjian dengan Menandatangani Kontrak untuk Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
Ketua ULP PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG 25 JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan f.
Sumber Daya Manusia ULP; menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja; g. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah;
Unit Layanan Pengadaan Pejabat Pengadaan PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG 26 JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP
1.
Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp.200 juta • Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta 2.
Menetapkan Penyedia: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.100 Milyar • Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar 3.
Menjawab Sanggah I 1.
2.
Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa • lainnya s.d Rp.200 juta Jasa Konsultasi s.d 50 juta Menetapkan Penyedia.
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa • lainnya s.d Rp.200 juta Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta 1. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis; 2. Menyusun Rencana Pemilihan; 3. Menetapkan Dokumen Pengadaan; 4. Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan; 5. Menetapkan Tenaga Ahli; 6. Melakukan Proses Pemilihan; 7. Membuat laporan proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah; 8. Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA.
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG 27 JASA PEMERINTAH Keanggotaan dan Unsur Keanggotaan ULP/PP ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP / Pejabat Pengadaan paham akan:
Pekerjaan yang akan diadakan; Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan; Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.
PERANGKAT ORGANISASI ULP:
Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan (KemenPAN)
PEJABAT PENGADAAN:
Ditetapkan 1 orang
PERSYARATAN ULP UNIT LAYANAN PENGADAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab; Memahami keseluruhan pekerjaan; Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan; Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian; dan Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.
28
PERSYARATAN ULP UNIT LAYANAN PENGADAAN
8.
9.
Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS.
10. Jumlah ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan 11. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus , ULP dapat dibantu oleh tenaga ahli baik yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.
29
HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ULP/PP 30 ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP harus:
Menanda tangani “ Pakta Integritas ” Memiliki Integritas, Disiplin dan tanggung jawab Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
LARANGAN ULP LARANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 31 Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
a. PPK; b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) c. Bendahara; dan d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk PBJ yang dibutuhkan instansinya.
PERSYARATAN PPHP
memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memahami isi Kontrak; memiliki kualifikasi teknis; menandatangani Pakta Integritas; dan tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara.
32
TUGAS PPHP
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
33
Penyedia Barang/Jasa
Penyedia Barang/Jasa
adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya
34 Syarat penyedia
Memiliki ijin usaha; memiliki pengalaman/ kemampuan teknis Memperoleh paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang dari tiga tahun)
Penyedia Barang/Jasa
Syarat penyedia
Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan yang sesuai Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan dan laporan pajak 3 bulan terakhir
35
Penyedia Barang/Jasa
Syarat penyedia
Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak Tidak masuk dalam Daftar Hitam Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan Menandatangani Pakta Integritas Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk Penyedia asing SKP Persyaratan Perpajakan Wajib berpenga-laman meski baru berdiri <3 tahun
36
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J 37 PA PPK
• •
Dokumen penetapan rencana umum pengadaan
Penetapan rencana umum pengadaan Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa
1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Spesifikasi teknis barang/jasa Harga perkiraan sendiri (HPS) Rancangan kontrak
2. Dokumen pelaksanaan kontrak
Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa
3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ
Laporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ kepada PA/KPA
4. Berita acara penyerahan
Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA
5. Dokumen kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J 38 ULP 1. Dokumen pemilihan
Berita acara, adendum, penetapan penyedia
2. Dokumen pengadaan
Penetapan dokumen pengadaan
3. Dokumen penawaran
Penetapan besaran nominal jaminan penawaran
4. Dokumen pengumuman pelaksanaan PBJ
Pengumuman pelaksanaan PBJ baik di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta dalam Portal Pengadaan Nasional
5. Dokumen Kualifikasi
Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J 39 ULP 6. Dokumentasi administrasi
Evaluasi administrasi, teknis dan harga
7. Jawaban Sanggah
Jawaban dari panitia pengadaan
8. Dokumen pemilihan
Salinan dokumen pemilihan penyedia disampaikan kepada PPK
9. Dokumen asli
Pemilihan penyedia barang/jasa
10.Dokumen proses dan hasil pengadaan
Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Swakelola 40
Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan •Laporan kemajuan pelaksanaan keuangan secara berkala Dokumen kemajuan realisasi fisik dan keuangan •Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan Dokumen pencapaian target fisik •Pencapaian target fisik yang dicatat setiap hari dan hasil evaluasi Dokumen pencapaian target non-fisik •Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasi Tim swakelola PPK Tim swakelola Tim swakelola
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Swakelola 41
Dokumen penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli Dokumen bulanan Dokumen pekerjaan • Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang dicatat setiap hari dalam laporan harian • Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan • Administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan Tim swakelola
ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE
Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan Tertib & Tanggung Jawab Profesional, Mandiri Dan Jujur Menghindari Penyalah gunaan Wewenang Etika Tidak Saling Mempe ngaruhi Mencegah Pemborosan Menghindari Conflict Of Interest Menerima dan tanggung jawab
42
Setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU No.31 Th 99) 43
KATEGORI KORUPSI Pemalsuan
Fraud
Penyuapan
Bribery
Penggelapan
Emblezzlement
Sumbangan Ilegal
Illegal Contribution
Nepotisme
Nepotism
Bagaimana & dari mana uang-barang fasilitas hasil korupsi diperoleh?
Pilih kasih
Favoritism
Komisi
Commission
Penyalah gunaan Wewenang
Abuse of Discretion
Pemerasan
Extortion
44
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 45 PENGENDALIAN K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 46 PENGAWASAN & PENGADUAN K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP melakukan audit sesuai ketentuan
Penyedia/masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP disertai bukti-bukti yang kuat.
APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 47 SANKSI
Perbuatan atau Tindakan
Penyedia
yang dapat dikenakan Sanksi: • • • • •
Perbuatan atau Tindakan
Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/palsu Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PP Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak •
Sanksi
Administratif dan/atau Daftar Hitam dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana •
Perbuatan atau Tindakan
Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri •
Sanksi
Administratif dan Daftar Hitam + Finansial
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 48 SANKSI
Perbuatan atau Tindakan
Penyedia
lainnya yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan
• Terlambat menyelesaikan pekerjaan •
Sanksi
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000/hari dari harga kontrak atau bagian kontrak
Perbuatan atau Tindakan
• Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara
Sanksi
• Menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan/atau tuntutan ganti rugi
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 49 SANKSI
Perbuatan atau Tindakan
ULP
yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan
• Adanya pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan • Kecurangan dalam pengumuman pengadaan
Sanksi
• Administratif , dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana • Sesuai Peraturan Perundang-undangan Perbuatan atau Tindakan
PPK
yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan
• Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak ( misalnya: keterlambatan pembayaran)
Sanksi
• membayar bunga terhadap nilai tagihan yang belum dibayar, atau membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah