Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – 2014 - selected Kegiatan Workshop Rencana Strategis (Renstra) Lembaga dan Jaringan Anti Korupsi telah dilaksanakan di Mataram pada akhir Januari 2014 dan dihadiri oleh SOMASI NTB, SULUH Institute KLU, PiLAH Sumbawa, Legitimid KSB, dan SOLUD NTB. Selain sebagai arena konsolidasi internal lembaga dan jaringan anti korupsi se – NTB, juga merumuskan agenda untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi serta perbaikan pelayanan publik, reformasi peradilan daerah, penguatan organisasi warga, pemetaan aktor/CSO, dll. Pada sesi dialog dihadiri narasumber dari Kepala Perwakilan Ombudsman NTB (Bpk. Adhar Hakim – Dewan Etik SOMASI NTB), IRE Yogyakarta (Bpk. Arie Sujito – Peneliti Senior Sosial Politik dan Fisip UGM), dan Kepala Bappeda Propinsi NTB (Bpk. Chaerul Machsul). Fasilitator Bapak Lucky Djani-TII dan Bpk. Yunus Yudha – FIK Ornop Sulsel. Workshop Mendorong Tata Kelola Industri Ekstraktif secara Transparan dan Akuntabel di NTB menjadi salah satu upaya bersama SOMASI, PWYP, Artikel 33 atas dukungan Pemprop NTB untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah dari hasil industri ekstraktif di wilayah NTB. SOMASI mendukung konstektualisasi Ekstractive Transparancy Inisiatif sebagai inisiatif global untuk optimalisasi penerimaan negara/daerah, pencegahan kebocoran dan korupsi serta peningkatan partisipasi CSO dalam proses pertambangan umum. Kegiatan ini menjadi bagian diseminasi hasil studi penerimaan daerah (DBH) dari hasil industri ekstraktif di kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat tahun 2013 – 2014 dengan menghasilkan Forum CSO untuk Transparansi dan Akuntabilitas Industri Ekstraktif di NTB.

Dialog CSO, Perguruan Tinggi, dan Ormas telah digelar untuk menyikapi maraknya kasus korupsi dana bantuan sosial di NTB. Peserta diskusi sepakat perlu ada tata kelola atau pengaturan dana tersebut secara transparan dan akuntabel dengan memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal dengan meningkatkan peran CSO, PT dan Media. Kasus korupsi dana bansos kab. Lombok Barat TA 2008 – 2009 menjadi studi kasus. Bentuk akuntabilitas kinerja lembaga terkait hasil tracking dan analisis atas kasus – kasus korupsi telah dilakukan sejak tahun 2008/2009 dalam berbagai bentuk seperti konferensi pers. Konferensi pers terakhir dilakukan pada akhir tahun 2013 untuk hasil tracking dan analisis kasus korupsi berbasis media massa lokal dengan 3 sektor pelayanan publik penting (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) masih “dihantui” praktek korupsi. Peran pers sangat penting dalam mendorong penegakan hukum kasus korupsi didaerah.

Peran mahasiswa KKN Tematik di lembaga untuk terlibat pada aktivitas sosialisasi, pemantauan persidangan dan penerimaan laporan pengaduan Kerjasama SOMASI dengan FH Unram dalam Rembug Desa untuk Dialog Hukum dan Peradilan dalam Tema Mewujudkan Hukum Berkeadilan dan Anti Mafia Peradilan atas dukungan KY RI menjadi agenda rutin untuk meningkatkan partisipasi warga agar melek hukum dan diharapkan aktif melaporkan praktek – praktek mafia peradilan khususnya di Pengadilan.

Agenda dialog dengan Gubernur NTB dalam penyampaian draf final Pergub AD PPK bersama tim penyusun, terdiri dari : Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman NTB, perwakilan media, SOMASI NTB, perwakilan Akademisi dan AIPJ NTB. Pergub AD PPK 2014 dan Periode 2013 – 2018 ditanda tangani pada Desember 2013 bersama Pergub Penyelenggaran Pelayanan Publik. 2 (dua) pergub tersebut SOMASI berperan aktif selama proses perumusan dan penyusunan kebijakan dan matrik aksi aksi daerah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintah propinsi.

Materi kampanye transparansi – selected