Transcript Pengertian-Perkoperasian - Fakultas Sosial dan Politik

SALASIAH, S.sos
1. PENGERTIAN
Koperasi berasal dari kata co yang
berarti kerjasama serta operation yang
mengandung makna bekerja. Jadi,
secara eksilogis koperasi bermakna
sebagai suatu perkumpulan kerjasama
yang beranggotakan orang-orang
maupun badan-badan dimana ia
memberikan kebebasan untuk keluar
dan masuk sebagai anggotanya.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 1967
“Koperasi Indonesia adalah ekonomi rakyat yang berwatak
sosial, beranggotakan orang-orang atau hukum koperasi
yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargan”.
Dari batasan pengertian ini dapat dijelaskan hal-hal sebagai
berikut :
1. Yang dimaksud disini sebagai rakyat adalah orang-orang
yang kondisi ekonominya relatif lemah yang perlu
menghimpun tenaga menghimpun tenaganya agar
mampu mengahadapi golongan berekonomi kuat.
2. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang
mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama
dikalangan mereka.
3. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orangorang dan bukanlah modal. Dalam artian bahwa
koperasi merupakan perkumpulan dari orangorang yang mengutamakan pelayanan akan
kebutuhan ekonomi para anggotanya
4. Koperasi berwatak sosial dalam arti bahwa
memiliki landasan kerjasama yang didasarkan
pada kesetaraan hak dan kewajiban.
5. Koperasi juga beranggotakan badan-badan hukum
koperasi. Dalam arti bahwa selain terdiri atas
sekumpulan orang, beberapa koperasi yang telah
disyahkan sebagai badan hukum dapat
menyatukan diri dalam koperasi yang lebih besar.
6. Koperasi merupakan alat untuk memperjuangkan
kepentingan bersama para anggotannya.
7. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi.
Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Koperasi No.
25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.
Nampak ada perbedaan pengertian Koperasi antara tertulis
dalam UU No. 12/1967 dengan UU No. 25/1992
pertanyaan “yang berwatak sosial” dari UU No. 12/1967
secara definitif ditiadakan dan yang kedua menyangkut
asas yang digunakan.
Namun, demikian tidak berarti koperasi kehilangan “watak
sosial”nya, karena sesungguhnya koperasi diharapkan
dapat menjadi organisasi yang mantap, demokratis,
otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Seperti yang
diuraikan di muka, bahwa yang dimaksud Koperasi
berwatak sosial.
Koperasi yang berwatak sosial adalah bahwa koperasi
memiliki landasan kerjasama yang didasarkan pada
kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak
dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan
tertinggi yakni rapat anggota. Dalam UU Koperasi Nomor 25
tahun 1992, hal itu juga tertulis dalam pasal 22 dan 24
mengenai Rapat Anggota dan hak suara anggota. Jadi
definisi koperasi yang baruu diharapkan pengembangan
pengelolaan Koperasi akan dapat dilaksanakan lebih
dengan sesungguhnya.
Koperasi memiliki arti penting dalam kegiatan
perekonomian.
Prinsip koperasi adalah demokrasi harus ditegakkan.
Apalagi prinsip satu anggota suara, tanpa pandang
berapakah nilai simpanan yang ada padanya dan setiap
anggota harus tunduk pada apa yang diputuskan oleh
mayoritas anggota.
Undang-Undang No. 25/1992 ini diharapkan akan dapat
lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi seperti
yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu
menyebutkan bahwa “perekonomian Indonesia disusun atas
asan kekeluargaan.”
2. LAMBANG KOPERASI INDONESIA
Arti lambang koperasi Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Rantai melambangkan persahatan yang kokoh
2. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus
3. Kapas dan pada berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh
koperasi.
4. Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.
5. Bintang dalam perisai artinya pancasila merupakan landasan ideal koperasi.
6. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyaratan dan kepribadian Indonesia yang
kokoh berakar.
7. Koperasi Indonesia menandakan lambangkan kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
8. Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional kita.
3. Landasan Koperasi
landasan diperlukan dengan tujuan suatu entensitas sekaligus perkumpulan arah
yang jelas dalam melaksanakan aktivitasnya, koperasi haruslah dibimbing dengan
landasan yang menjadikan aktivitas yang dilakukan terarah. Berikut akan dibahas
landasan koperasi yang berlaku dua UU Koperasi yang ada.
Landasan yang berlaku bagi koperasi menurut UU No. 127 terbagi atas landasan :
1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia
Dalam hal ini, landasan idiil bagi koperasi Indonesia adalah Pancasila,
Pancasila memuat secara implisit maupun eksplisit tujuan besar beberapa
negara ini dibangun. Koperasi adalah bagian kecil dari praktek
penyelenggaraan praktek penyelenggaraan negara ini.
2. Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia
Landasan struktural merupakan tempat berpijak koperasi dalam struktur
kehidupan masyarakat. Secara konstitusional, tata kehidupan bernegara kita
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 pasal yang
menjelaskan keberadaan koperasi dalam tata kehidupan perekonomian
bangsa.
3. Landasan Mental Koperasi Indonesia
adalah landasan mental koperasi Indonesia
adalah kesetiakawanan dan kesadaran
pribadi. Rasa setia kawan serta
kegotongroyongan telah ada dalam
masyarakat Indonesia sejak dulu dan telah
menjadi sifat asli bangsa Indonesia. Sifat
inilah yang harus senantiasa ada dalam
aktivitas koperasi.
4. AZAS KOPERASI
Sedangkan mengenai asas Koperasi,
berdasarkan UU Koperasi No. 25/1992
Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan.
Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia yang memang menjunjung
kebersamaan dan keselarasan.
5. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
Dalam The Cooperative Sector yang ditulis pada tahun 1951
oleh Dr. Fauger menegaskan adanya empat prinsip yang
harus dipenuhi oeh setiap entensitas yang menamkan
dirinya sebagai koperasi. Empat prinsip itu adalah :
1. Ketentuan tentang perbandingan yang berimbang dalam
hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh
setiap pemakai dalam koperasi, pembagian sisa hasil
usaha, kewajiban menyertakan uang simpanan untuk
membiayai aktivitas koprasi keharusan utnuk ikut
bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
2. Persamaan hak antara para anggota.
3. Keanggotaan yang didasari oleh kesukarelaan.
4. Hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan kegiatan koperasi sehari-hari.
Prinsip koperasi tersebut telah mengalami perkembangan dan perubahan
sesuai dengan keadaan yang berlaku pada tempat dimana suatu
koperasi berada. Adapun mengenai perkembangan prinsip-prinsip
koperasi dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut :
1. Prinsip koperasi menurut, Rochdale
a. Pengawasan oleh anggota secara demokrasi
b. Keanggotaannya berlaku secara sukarela dan terbuka
c. Adanya pembatan atas bunga.
d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding
dengan pembelian yang dilakukan koperasi.
e. Penjualan dilakukan sepenuhnya secara tunai.
f. Penjualan hanya dilakukan terhadap barang yang benarbenar bermutu dan tidak dipalsukan.
g. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepada para
anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
h. Netral terhadap perbedaan politik maupun agama.
2. Prinsip Koperasi menurut Internasional Cooperative
Alliance
Persekutuan Koperasi Internasional (ICA) berusaha
merumuskan sendi dasar koperasi yang berlaku untuk
berbagai negara. Usaha ini dilakukan pada tahun 1930
sampai dengan tahun 1934. Prinsip-prinsip yang disepakati
adalah sebagai berikut :
a. Keanggotaannya bersifat terbuka.
b. Pengawasan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota didasarkan
atas tingkat atau proporsi partisipasinya dalam koperasi.
d. Adanya bunga uang yang terbatas atas modal.
e. Tidak membedakan politk dan agama anggota.
f. Tata niaga dilaksanakan secara murni.
g. Menyelenggarakan pendidikan bagi para anggotanya.
3. Dalam kongress Indternasiona Cooperative yang
diselenggarakan di Praha pada tahun 1948, ICA
menetapkan persyaratan bagi suatu koperasi yang ada di
suatu negara untuk menjadi anggota apabila
koperasi di suatu negara itu memiliki sendi dasar
sebagai berikut :
a. Keanggotaannya secara suka rela.
b. Pengawasan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota
didasarkan atas proporsi partisipasi masing-masing
anggota dalam transaksi sosial atau jasa sosial
dari usaha yang dilaksanakan oleh koperasi itu
sendiri.
d. Pembatasan bunga atas modal.
4. Pada tahun 1966, hasilnya dibawa kepada kongres
di Wina. Adapun rumusan baru mengenai sendisendi dasar koperasi adalah sebagai berikut :
a. Keanggotaanya bersifat sukarela.
b. Koperasi diselenggarakan secara demokratis.
c. Modal yang berasal dari simpanan uang
diberikan pembatasan tingkat bunga.
d. Jika ada sisa hasil usaha yang berasal dari
usaha
koperasi harus dibagikan kepada para
anggota.
5. Koperasi harus menyelenggarakan usaha
pendidikan bagi kalangan anggotanya, pengurus,
pegawai koperasi, serta masyarakat umum.
6. Prinsip koperasi menurut Bung Hatta (1983), adalah:
a. Digerakkan oleh masyarakat sendiri dalam kesamaan tujuan.
b. Difokuskan kepada kepentingan anggota.
c. Kemandirian.
d. Koperasi harus didukung oleh anggotannya.
Sedangkan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku di Indonesia
berdasarkan UU Koperasi No. 25/1992 pasal 5 adalah :
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.
Selain di atas, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi
melaksanak pula prinsip sebagai berikut :
a. Pendidikan perkoprasian
b. Kerjasama antar koperasi.
6. BENTUK DAN JENIS KOPERASI
Bentuk Koperasi di Indonesia ada dua, yaitu :
1. Koperasi primer, dan
2. Koperasi Sekunder
Koperasi Primer adalah Koperasi yang anggotanya
adalah orang-orang yang memiliki kesamaan
kepentingan ekonomi dan ia melaksanakan kegiatan
usahanya dengan langsung melayani para anggotanya.
Koperasi Sekunder adalah semua Koperasi yang
didirikan dan beranggotakan Koperasi Primer dan atau
Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan
kepentingan dan tujuan efesiensi.
1. Koperasi konsumsi
Koperasi adalah koperasi yang menangani pengadaan
berbagai berbagai sembako, rumah tangga, dan batang
elektronika.
Untuk memenuhi tujuan ini, maka suatu koperasi konsumsi
akan melakukan beberapa kemungkinan usaha misalnya :
a. membeli dan menghimpun barang-barang konsumsi dalam
jumlah besar sesuai kebutuhan para anggota.
b. Menyalurkan barang konsumsi kepada para anggota dengan
harga layak.
c. Mungkin juga koperasi itu membuat sendiri barang-barang
konsumsi yang dibutuhkan untuk kemudian dijual kepada
para anggotanya sehingga mereka tidak terlalu tergantung
kepada pihak luar.
2. Koperasi Simpan Pinjam atau Kopersi Kredit
Jenis koperasi yang satu ini didirikan untuk membeikan
kesempatan kepada para anggotannya memperoleh
pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan.
3. Koperasi Produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalm
bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh
koperasi itu maupun anggotanya. Contoh : koperasi
perternakan sapi perah, koperasi pengusaha tahu dan
tempe, koperasi pengusaha batik, koperasi pertanian dan
koperasi lain yang kegiatannya bertumpu pada aktivitas
produksi, (Parjimin, 1986)
Koperasi produksi dibagi menjadi 2 macam :
A. Koperasi produksi kaum buruh
Koperasi ini beranggotakan para buruh yang masingmasing memiliki keterampilan tertentu. Secar kolektif,
merka mengumpulkan modaldan membangun satu
perusahaan bersama.
B. Koperasi Produksi, produsen atau majikan
Beranggotakan orang-orang yang memiliki perusahaan
sendiri. Mereka beranggotakan kaum pengusaha.
6. Koperasi Jasa
Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang
penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun
masyarakat umum seperti koperasi angkutan, koperasi jasa
audit, koperasi perumahan, koperasi jasa perencanaan dan
konstruksi bangunan, koprasi asuransi, dan koperasi
pengurusan dokumen.
Adapun layanan yang dapat diberikan oleh masing-masing
koperasi jasa antara lain :
a. Koperasi pengangkutan memberikan layanan
pengangkutan barang maupun orang kepada masyarakat.
b. Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara
menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup
rendah atau menjualnya dengan harga yang sangat ringan.
c. Koperasi asuransi memberikan jasa jaminan kepada para
anggotanya dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran,
maupun kecelakaan.
d. Koperasi jasa pelistrikan memberikan jasa aliran
listrik kepada anggotannya dengan cara membeli
tenaga listrik dalam kekuatan besar dan kemudian
dibagikan kepada para anggotanya dengan tarif
ringan atau menghasilkan tenaga listrik sendiri dan
menyalurkan kepada para anggotanya dan
masyarakat dengan tarif yang tidak mahal.
e. Koperasi pariwisata didirikan dengan tujuan
memberikan kesempatan kepada para
anggotannya untuk berpariwisata melalui
pemberian jasa angkutan, penginapan, dan
konsumsi dengan tarif ringan.
7. Koperasi Serba Usaha
Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan
masyarakat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan
pembentukan koperasi unit desa. Suatu koperasi unit desa
dibentuk dari satu atau beberapa desa yang memiliki potensi
ekonomi.
Koperasi unit desa memperoleh prioritas dalam proses
pembangunan koperasi pada khususnya dan pembangunan
nasional pada umumnya. Intruksi Presiden Nomor 4 tahun
1984 diharapkan akan lebih memacu perkembangan koperasi
serta pengembangan potensi perekonomian daerah pedesaan..
Dalam peraturan itu dilibatkan antara lain :
1. Menteri Koperasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Transmigrasi
6. Menteri Pekerjaan Umum
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Pertambangan dan Energi.
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Menteri Perhubungan.