Transcript perlindungan maternitas dan hak-hak reproduksi

PERLINDUNGAN NEGARA terhadap HAK-HAK
REPRODUKSI dan MATERNITAS
di TEMPAT KERJA
Ninik Rahayu
IndustriaLL Indonesia Council -Komnas Perempuan
19 November 2014
LSM/
Institusi
Masyarakat/
Institusi Agama
inisiatif dan dukungan masyarakat sipil
Membangunan situasi
yang kondusif bagi
penghapusan KtP dan
Pemenuhan HAM P
Mekanisme HAM
Regional,
Internasional.
Lembaga Donor
Pemerintah,Legisla
tif, Yudikatif Terkait
Penghapusan KtP
dan Pemenuhan
HAP
NHRI (KOMNAS
HAM,KP,KPAI)
KOMNAS PEREMPUAN
(KEPRES 181/1998
JO PERPRES 65/2005
Isu Perempuan dan Bekerja



keterlibatan perempuanmemang bukan baru-baru saja tetapi
sudah sejak zaman dulu (www.gender.com).
Perkembangan perempuan di berbagai belahan bumi memang
menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam keluarga,
masyarakat dan negara ternyata tidak kalah penting dari lakilaki. Perempuan bukan hanya dalam aktivitas reproduksi dan
domestik, perempuan juga mampu melakukan kegiatan di
sektor publik yang menghasilkan uang untuk menambah
pendapatan keluarga (Baso, 2000: 3)
Konteks Indonesia Perkembangan perempuan , sebenarnya
tidak ada perempuan yang benar-benar menganggur
Isu Perempuan dan Bekerja
 masalah
perempuan bekerja masih terus
menjadi perdebatan hingga saat ini
 Anggapan negatif (stereotype) yang kuat
di masyarakat masih menganggap idealnya
suami berperan sebagai yang pencari
nafkah, dan pemimpin yang penuh kasih,
edangkan istri menjalankan fungsi
pengasuhan anak
Isu Perempuan dan Bekerja
Sebuah studi tentang buruh perempuan pada
industri sepatu di Tangerang menemukan bahwa
biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah
10-15% dari total biaya produksi.
 Sementara bila mempekerjakan perempuan, biaya
tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total
biaya produksi (Tjandraningsih, 1991: 18).
 Dalam kasus tersebut, persentase buruh
persentase buruh perempuan adalah 90% dari
total buruh.

Keterlibatan Ibu yang Bekerja Dalam
Perkembangan Pendidikan Anak
 Perhatian
yang diberikan ibu di pagi hari
sangat berpengaruh terhadap emosional
anak.
 walaupun pekerjaannya cukup menyita
waktu dan perhatian,ibu yang bertanggung
jawab terhadap perkembangan jiwa anak
harus dapat menyisihkan sebagian dari
waktunya untuk memberikan perhatian
kepada anak-anaknya
Suara Ibu tentang Anak Remajanya

“Anakku sangat pintar menyembunyikan
masalah yang sedang dihadapinya. Jadi kadang
sulit untuk mengetahui apakah dia sedang
bermasalah atau tidak. Kalaupun ada, dia lebih
sering cerita kepada sahabatnya. Karena dia
tahu kalau diceritakan ke saya, pasti semakin
banyak beban pikiran ibunya. Bisa dibilang dia
berusaha memutuskan segala sesuatunya
sendiri, dan tentu saja ini adalah proses menuju
pendewasaan”.
Suara Ibu tentang Anak Balitanya
Yang ingin ku sampaikan pada negara,
jangan pisahkan ibu dan anaknya,
khususnya anak usia 0 – 5 tahun.
 Bahkan diusia sekolah dasar pun,
sepanjang ibu dan anak bisa bertanggung
jawab, beri mereka kesempatan untuk
bersama.
 Perempuan butuh legalitas, agar beban
hidupnya bisa dijawab hitam diatas putih
bukan karena toleransi dan iba semata.

Menaker tahun 2012



Pemerintah terus mendorong diterapkannya upaya-upaya
perlindungan khusus kepada pekerja perempuan sebagai
bentuk kesetaraan gender di tempat kerja. Pekerja
perempuan juga patut mendapatkan perlindungan fungsi
reproduksi sesuai kodratnya.
Upaya perlindungan ini diberikan sesuai dengan kekhususan
yang dimiliki kaum perempuan agar mereka dapat
melaksanakan perannya secara maksimal, baik sebagai istri,
ibu rumah tangga, pekerja/buruh maupun sebagai anggota
masyarakat.
Status perempuan sebagai pekerja tidak boleh menghambat
kodrat perempuan sebagai ibu yang dapat hamil, melahirkan,
menyusui dan membesarkan anaknya, kata Menakertrans
Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Senin (16/12).
Fasilitas-fasilitas yang harus disediakan antara
lain:
a. ruang laktasi/menyusui bagi para ibu untuk
memberikan asupan nutrisi eksklusif bagi bayi
mereka,
b. serta tempat penitipan anak (daycare unit) yang
dapat menunjang faktor kenyamanan bekerja
yang mengarah kepada peningkatan
produktivitas kerja.

Kondisi Saat Ini
 Kebijakan
organik tentang ASI eksklusif di tempat
kerja belum tersedia
 Respon lembaga pemerintah dan swasta beragam
 Konsep PAU yang terintegrasi di tempat kerja belum
tersedia
 analisis situasi kemungkinan pemanfaatan untuk
pendidikan pengasuhan bagi orang tua belum
tersedia
 Kajian identifikasi substansi dan cara pendidikan
pengasuhan bagi orang tua belum tersedia
 Pengembangan metode pendidikan untuk pengasuh
pengganti(baby sitter) belum tersedia
KONDISI SAAT INI




Beberapa orang wanita tidak dapat memberikan ASI
Eksklusif pada anaknya dikarenakan kesibukan bekerja.
Jika dalam sehari wanita bekerja dari pukul 08.00 pagi
hingga 17.00 sore maka bayi tidak dapat bertemu ibunya
dan tidak akan mendapat ASI selama ibunya bekerja.
Pada wanita yang bekerja, singkatnya masa cuti hamil atau
melahirkan mengakibatkan sebelum masa pemberian ASI
Eksklusif berakhir sudah harus kembali bekerja.
Ditambah lagi jarak tempat ibu bekerja yang jauh dari
rumah maka bayi akan susah mendapat ASI.
Saat Ini
a)
b)
c)
Belum semua perusahaan melaksanakan aturan
perundang-undangan mengenai penyediaan fasilitas dan
kesempatan menyusui bagi pekerja wanita.
Pemerintah sudah berupaya bertanggung jawab dengan
membuat peraturan terkait peningkatan pemberian ASI
eksklusif di tempat kerja serta tempat umum tetapi
dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan dan
tempat-tempat umum yang belum menyediakan fasilitas
menyusui bagi wanita.
Pemerintah belum melaksanakan pengawasan yang
maksimal.
Mengapa banyak ibu yang kurang peduli
akan hak-hak si bayi?

Tuntutan ekonomi atau Aktualisasi diri, membuat si
ibu tidak berdaya, sehingga harus memilih.

Ibu multitasking, yang tidak memilih, melainkan
melakukan beberapa hal dalam waktu yang
bersamaan di ruang publik juga banyak.

Mestinya ibu-ibu multitasking menjadi inspiratif,
sehingga tak ada waktu bagi ibu-ibu lainnya
menuruti egoisme dan pesimisme, melainkan
semangat dan bergairah dalam pemenuhan hak
bayi/anak.
POKOK MASALAH
 PEMENUHAN
KESEJAHTERAAN TENAGA
KERJA PEREMPUAN DI
TEMPAT KERJA BELUM
OPTIMAL
POKOK-POKOK PERSOALAN
1.
2.
3.
4.
5.
Kebijakan ImplementatifTanggung jawab
pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas ASI
Eksklusif  UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan belum efektif
Kurangnya sosialisasi perlindungan pemenuhan
kesejahteraan anak
Struktur dan Infrastrukturfasilitas perusahaan
bagi pekerja wanita yang mempunyai anak
dihubungkan saat ini belum optimal UU Nomor
13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Minimnya kajian dampak
Lemahnya penegakan hukum
Ad. 1. Hal-hal penting Undang-undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 Pengertian
tentang pekerja dalam Pasal 1
angka 3 yaitu Setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
 Laju pertumbuhan ekonomi yang semakin
meningkat menuntut wanita untuk bekerja.
 Keinginan wanita untuk bekerja merupakan
tindakan yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga.
 Oleh
karena itu pekerja wanita harus meningkatkan
kemampuan dan kapabilitas kerja secara maksimal
tanpa mengabaikan kodratnya sebagai wanita.
 Sesuai dengan kodratnya, pekerja wanita akan
mengalami
haid,
kehamilan,melahirkan
dan
menyusui bayi. Menyusui adalah hak setiap ibu tidak
terkecuali ibu yang bekerja. Pemberian ASI Eksklusif
pada bayi merupakan cara terbaik bagi peningkatan
kualitas sumber daya manusia sejak dini yang akan
menjadi penerus bangsa.
 LALU BAGAIMANA DENGAN IMPLEMENTASI UU
KESEHATAN DI TEMPAT KERJA?
Ad.2. sosialisasi Hak Konstitusional =UUD 1945 hasil
Amandemen ke-IV
Pasal 28 H.

Setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan sebagaimana yang tertuang
Namun belum optimalnya pelaksanaan
kesetaraan dan keadilan gender dan
perlindungan fungsi reproduksi
mengakibatkan wanita bekerja mengalami
kesulitan dalam pemberian air susu ibu.
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan

disebutkan bahwa “Pekerja/buruh
perempuan yang anaknya masih menyusu
harus diberi kesempatan sepatutnya untuk
menyusui anaknya jika hal itu harus
dilakukan selama waktu kerja”. Sarana dan
prasarana di tempat kerja yang belum
mendukung wanita yang bekerja di sektor
formal terutama untuk bisa memberikan
ASI Eksklusif secara baik.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan Pasal 128 ayat (2)

bahwa “Selama pemberian air susu ibu,
pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat harus
mendukung ibu bayi secara penuh dengan
penyediaan waktu dan fasilitas khusus.”
Pasal 128 ayat (3) menjelaskan fasilitas
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diadakan di tempat kerja dan tempat
sarana umum.
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
 KIEPekerja/buruh
perempuan
yang anaknya masih menyusu
harus diberi kesempatan
 Sepatutnya ibu tetap dapat
menyusui anaknya jika hal itu
harus dilakukan selama waktu
kerja
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Kesehatan




Tanggung jawab pemerintah bahwa “Pemerintah bertanggung
jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina,
dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata
dan terjangkau oleh masyarakat”.
Pemerintah seharusnya mengamati serta mengawasi peraturan
terkait dengan pemberian fasilitas bagi pekerja wanita di
tempat kerja serta tempat umum yang belum terealisasikan
Pemerinyah menggerakkan pengusaha
Pemerintah melakukan sosialisasi kepada dunia usaha agar
memberikan dukungan kepada pekerja wanita yang menyusui
anaknya dengan memberikan izin untuk memerah ASI serta
menyediakan fasilitas atau ruang khusus yang dilengkapi dengan
tempat penyimpanan ASI.
Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang
Kesehatan,

Dalam Pasal 129 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Dalam peraturan ini
membahas pengurus tempat kerja dan sarana umum wajib
menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui (seperti
ruang ASI).
Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 Pasal
10
Kesempatan wanita
bekerja untuk dapat
memberikan ASI
eksklusif untuk anaknya
KPPPADeputi TK-A
 Pasal
261:(1) Deputi Bidang
Perlindungan Anak mempunyai
tugas menyiapkan perumusan
kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di
bidang perlindungan anak.
Ad.3. Dukungan Struktur dan
Infrastruktur
 dukungan
legal formal, yakni ibu
bekerja boleh membawa anak ke
tempat kerja.
 ibu bekerja akan mendapat bonus
jika anak berhasil diberi ASI
Ekselusif, dstnya reward yang
bisa menggairahkan ibu dan anak
untuk tetap bersama.
Ad. 4. Kajian dampak (+/-)
yg diperlukan
 Kajian
tentang perubahan global
yang berdampak pada anak
 Penyusunan draft konsep
antisipasi perubahan global pada
kesehatan anak
 Kajian pola asuh tanpa
“kehadiran” ibu
Ad. 4. Kajian dampak (+/-)
yg diperlukan
 Agar
dapat terlaksananya pemberian
ASI dibutuhkan informasi yang
lengkap mengenai manfaat dari ASI
dan menyusui.
 Selain itu diperlukan dukungan dari
pihak manajemen, lingkungan kerja
dan pemberdayaan pekerja wanita
sendiri.
Ad. 4. Kajian dampak (+/-)
yg diperlukan




Seorang perempuan harus diberi hak untuk satu atau lebih
istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk
menyusui anaknya;
Masa istirahat untuk menyusui atau pengurangan jam kerja
harian diperbolehkan;jumlahnya,durasi istirahat menyusui
dan
Prosedur pengurangan jam kerja harian harus ditentukan
oleh hukum dan praktek nasional.
Istirahat atau pengurangan jam setiap hari kerja akan
dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan sesuai.”
Ad. 4. Kajian dampak (+/-)
yg diperlukan

Berdasarkan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang
Kesehatan disebutkan bahwa Selama pemberian air
susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah,Pemerintah
Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi
secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas
khusus. Selanjutnya dalam Pasal 129 ayat (1) UndangUndang Kesehatan menjelaskan bahwa Pemerintah
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam
rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air
susu ibu secara eksklusif.
Ad.5. Penegakan Hukum
 Pentingnya
forum koordinasi dan
konsultasi antara pemerintah,
korporasi dan pekerja
 Pentingnya membangun
mekanisme pengawasan dan
pengendalian
 Pentingnya membangun
mekanisme sanksi
RESPON HASIL SURVEY




Pentingnya penataan regulasi yang lebih sistemik sampai
di daerah,
Pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan
perlu melakukan pengawasan secara komprehensif
terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas menyusui di
tiap perusahaan guna pemenuhan hak anak untuk
mendapatkan ASI eksklusif dalam rangka melindungi hak
anak dalam hal kesehatan
Penegakan sanksi bagi institusi pemerintah dan
korporasi yang mengabaikan peraturan ini
Peningkatan sosialisasi di masyarakat dan kajian
dampak yang melibatkan stakeholder