Transcript Materi KABAG III Itjen Kemenag RI

MEMBANGUN INTEGRITAS
ANTI KORUPSI
Korsup Dana Pendidikan
Kementerian Agama
Oleh: M. Fahri
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
KORUPSI...???
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
K=N+K
(KORUPSI =
NIAT + KESEMPATAN)
Karut marut
mengurai
benang kusut
KORUPSI
KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI
PENCEGAHAN
1.
2.
3.
4.
PENINDAKAN
APH :
1. POLISI
2. JAKSA
3. KPK
4. KEHAKIMAN
PNS
DUNIA USAHA
MASYARAKAT
KPK
DILAKUKAN BERSAMA
- Tdk ada daya kejut
- Dampak Besar
- Jangka Panjang
- Tidak disukai media
KPK
SINERGI
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
- Detterence Effect
- Dampak Kecil
- Jangka Pendek
- Disukai media
2
PONDASI
KETELADANAN
KOMITMEN
atasan-bawahan,
pusat-daerah,
tua-muda,
senior-yunior,
lama-baru
konsistensi, amanah, istiqomah, integritas
Integritas...??
Bertindak konsisten
sesuai dengan nilai-nilai
dan kebijakan organisasi
serta kode etik profesi
walaupun dalam
keadaan yang sulit untuk
melakukan
Konsisten dalam
melaksanakan
pekerjaan tidak
terpengaruh
dengan
lingkungan
Apa yang ditulis di
berbagai kebijakan
atau peraturan
dilaksanakan
secara konsisten
(tidak hanya
tertulis)
Jujur, komitmen
terhadap diri
sendiri, berani
bertanggung
jawab
Bertindak berdasar
nilai/values meskipun
sulit, berisiko dan
berbiaya besar
Mampu melaksanakan tugas secara konsisten
dalam perkataan dan perbuatan, berperilaku
terpuji, disiplin dan penuh dedikasi
berdasarkan pada norma dan etika.
Bertindak dan
berperilaku
sesuai dengan
norma-norma
kebenaran dan
kebaikan
Kesesuaian antara
kata dan perbuatan,
integritas
menunjukkan isi
bukan kulit sehingga
integritas harus kita
junjung tinggi
BEBERAPA JAWABAN
Tulus dalam
melaksanakan
amanah/pekerjaan
Satu antara
kata dan
perbuatan
Integritas merupakan
suatu kejujuran,
kebenaran, konsistensi
karakter seseorang,
loyalitas, dll yang
kesemuanya menjadi
satu kesatuan yang
utuh dalam diri untuk
mencapai tujuan
organisasi
Rumusan Kemen PAN&RB
Satunya
tekad
ucapan dan
tindakan
yang baik
dan benar
Ucapan dan tindakan
sama, jujur dan
tanggung jawab
Integritas
merupakan mutu,
sifat atau keadaan
yang
menunjukkan
kesatuan yg utuh
sehingga memiliki
potensi dan
kemampuan yg
memancarkan
kewibawaan
Memahami
dan mengenal
perilaku
sesuai kode
etik
Tidak melakukan
penyimpangan terhadap
peraturan yang berlaku
“MENGHINDARI KKN
ADALAH BUKTI ANDA
MEMILIKI
INTEGRITAS”
Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008
ada 8 sub unsur dari lingkungan pengendalian
•
•
•
•
•
Integritas dan nilai etika
Kompetensi
Kepemimpinan yang kondusif
Struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
Pemberian tugas dan tanggung jawab kepada
Lingkungan
dengan tepat
Pengendalian
• Pembinaan sumber daya manusia
• Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
• Hubungan kerja sama yang baik
Sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian
menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

Pembangunan
integritas
nilai etika organisasi
dan
Maksudnya adalah agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk
berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan
sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku
untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika
tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu
kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja
yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara
terus menerus tanpa henti.
Integritas Memberantas Korupsi???
Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui
penindakan dan pencegahan. Penindakan
menghasilkan
detterence
effect
tetapi
berdampak kecil dan bersifat jangka pendek,
sedangkan pencegahan menghasilkan dampak
yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi
kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi
kedua upaya tersebut akan menghasilkan
detterence effect
dan dampak yang
besar/jangka panjang.
perubahan
PARADIGMA
ORGANISASI
abad 21
dulu:
Sumber daya alam sebagai
sumber kekuatan
kini:
Pengetahuan sebagai
kekuatan
Hierarki sebagai model
Sinergi sebagai mandat
Pemimpin memerintah dan
mengontrol
Pemimpin memberdayakan
dan membimbing
Pemegang saham paling
utama
Pelanggan paling utama
Karyawan hanya menerima
perintah
Tim membuat keputusan
Senioritas sebagai status
Kreativitas mendorong
status
Produksi menunjukkan
adanya status
Kualitas menentukan
permintaan
Nilai hanyalah sbg tambahan
Nilai adalah segala-galanya
Orang ditempat kerja sebagai
pesaing
Setiap orang adalah
pelanggan
Profit diperoleh
melalui kegunaan
Profit diperoleh
melalui integritas
KERJA adalah
PELAYANAN
persepsi
KERJA
Kementerian
Agama
KERJA adalah
PEMBERDAYAAN
KERJA adalah
PENELADANAN
Pengertian Dasar
tentang
BUDAYA
KERJA
• BUDAYA KERJA: sikap dan perilaku individu dan kelompok
aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini
kebenarannya dan telah menjadi sifat dan kebiasaan dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
• BUDAYA KERJA : cara pandang seseorang terhadap
bidang yang ditekuninya dan prinsip-prinsip moral yang
dimiliki, yang menimbulkan keyakinan yang kuat atas dasar
nilai-nilai yang diyakini, memiliki semangat yang tinggi dan
bersungguh-sungguh untuk mewujudkan prestasi kerja
terbaik.
• BUDAYA KERJA : cara pandang atau cara seseorang
memberikan makna terhadap kerjanya.
(Kepmenpan No 25/KEP/MPAN/4/2002)
PERLUKAH
KOORDINASI DAN SUPERVISI
(KORSUP)
DANA PENDIDIKAN..???
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
RENCANA AKSI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
A
CONTROL ENVIRONMENT
1. Membuat aturan terkait mekanisme
reward and punishment.
PLC
Itjen Kemendikbud,
Itjen Kemenag, Itjen
Kemendagri
2. Melakukan pendidikan anti korupsi
KPK, Itjen
kepada satuan pendidikan dan dinas
Kemendikbud, Itjen
pendidikan (pilot project pada 3 daerah) Kemenag
dan kepada jajaran Kemendikbud
B RISK ASSESMENT
PLC
1. Penyusunan pemetaan resiko dana
pendidikan di Kemenag
Itjen Kemenag
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
RENCANA AKSI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
C
CONTROL ACTIVITIES
1. Membuat program rutin pengawasan
(monev) dana pendidikan
PLC
Itjen Kemendikbud,
Itjen Kemenag, Itjen
Kemendagri, BPKP
2. Membuat program rutin sosialisasi dana Itjen Kemendikbud,
pendidikan di daerah
Itjen Kemenag, Itjen
Kemendagri
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
LANJUTAN…
3.
Membuat program rutin audit dana pendidikan di
daerah
Itjen Kemendikbud, Itjen
Kemenag, Itjen Kemendagri,
BPKP
4.
Rekonsiliasi realisasi dana transfer daerah dari pemda
ke Kementerian Keuangan dan Kemdikbud
Itjen Kemenkeu, Itjen
Kemendikbud dan Ditjen
terkait, Itjen Kemenag, Itjen
Kemendagri, BPKP
5.
Melakukan pengawasan penegakan aturan reward
and punishment
Itjen Kemendikbud, Itjen
Kemenag, Itjen Kemendagri
6.
Penetapan SOP Penyusunan aturan pendukung
(Permen, Pergub), dan Juknis (DAK, BOS), khususnya
terkait tenggat waktu dan harmonisasi antar instansi
Itjen Kemendikbud, Itjen
Kemenag, Itjen Kemendagri,
Itjen Kemenkeu
7.
Penyempurnaan aturan (misal; terkait dana
pendamping BOS/DAK dalam APBD)
Itjen Kemendikbud, Itjen
Kemenag, Itjen Kemendagri,
Itjen Kemenkeu, Ditjen
terkait di masing-masing K/L
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
LANJUTAN…
D
INFORMATION AND COMMUNICATION
PLC
1. Melakukan verifikasi dan validasi data
pendidikan, termasuk rekonsiliasi data
antara Kemendikbud-Kemenag-Dinas
Pendidikan
Itjen Kemendikbud,
Itjen Kemenag, Itjen
Kemendagri
2. Mempublikasikan semua aturan dana
pendidikan di website selambat-lambatnya
1 minggu setelah ditandatangani
Itjen Kemendikbud,
Itjen Kemenag, Itjen
Kemendagri
3. Melakukan sosialisasi program dana aturan
kepada dinas terkait dan satker
Itjen Kemendikbud,
Itjen Kemenag, Itjen
Kemendagri
4. Mempublikasikan alokasi dana pendidikan
Itjen Kemendikbud,
Itjen Kemenag
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
LANJUTAN…
E
MONITORING
1. Evaluasi kecukupan rancangan
pengendalian pada SOP di masingmasing instansi yang mengelola dana
pendidikan untuk menghasilkan SOP
yang handal dan implementatif
a. Instansi Pusat
b. Instansi Daerah
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
PLC
Itjen Kemendikbud,
Itjen Kemenag, Itjen
Kemendagri
Itjen Kemendikbud,
Itjen Kemenag, Itjen
Kemenkeu, BPKP
Inspektorat Daerah,
BPKP, Itjen
Kemendagri
KORSUP DANA
PENDIDIKAN
pada
KEMENTERIAN AGAMA
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
komitmen diri
di atas kertas,
hati!
Tuliskan
tidak hanya
tapi di
Setiap janji
pasti
dicatat
oleh Allah
SWT
Contoh hasil
Pemetaan Resiko Dana Pendidikan
dan Rencana Aksi (Action Plan)
pada Ditjen Pendidikan Islam
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
Ditjen Pendis
NO
1
Jenis Bantuan
Bantuan Pemagangan
Santri (1000 Orang)
Peta Resiko
1. Definisi Bansos belum jelas
2. Keterbatasan AKUN
3. Sosialisasi program bantuan
tidak merata;
4. Proses seleksi dan pembekalan
santri tidak memadai;
5. Keterlambatan pencairan dana
bantuan;
6. Monitoring dari pemberi
bantuan belum optimal;
7. Akuntabilitas dalam laporan
pertanggungjawaban masih
lemah.
Action Plan
1. Mendefinisikan jenis bansos dan
mensosialisasikannya secara
merata pada awal tahun
anggaran
2. Melakukan seleksi dan
pembekalan yang memadai pada
awal tahun anggaran
3. Meningkatkan percepatan
pencairan dana bansos pada
pertengahan tahun anggaran
4. Merapikan serta memperketat
pengawasan database santri
peserta magang pada awal tahun
anggaran
5. Mengoptimalkan monitoring dan
evaluasi terhadap lembaga
pelaksana program pemagangan
pada satu tahun anggaran
6. Menekankan akuntabilitas
pembuatan laporan
pertanggungjawaban pada akhir
tahun anggaran
Ditjen Pendis
NO
2
Jenis Bantuan
Bantuan
Pemberdayaan
Pesantren
Bahari/Kepulauan2
Peta Resiko
Action Plan
1. Definisi Bansos belum jelas
1. mensosialisasikannya secara
merata pada awal tahun
2. Keterbatasan AKUN
anggaran
3. Penetapan penerima bantuan
tidak didasarkan pada data yang 2. Memperbaiki pola penetapan
penerima bantuan yang tepat
valid;
sasaran berdasarkan pada
4. Bantuan belum digunakan
validasi data pada pertengahan
sebagaimana mestinya;
tahun anggaran
5. Bantuan belum sepenuhnya
3. Mensosialisasikan, mengawal
tepat sasaran;
serta mengawasi proses
6. Monitoring dan evaluasi bansos
pemanfaatan dana bantuan agar
belum optimal;
7. Laporan pertanggungjawaban
tepat guna pada pertengahan
masih lemah.
tahun anggaran
4. Mengoptimalkan monitoring dan
evaluasi terhadap lembaga
penerima bantuan pada satu
tahun anggaran
5. Menekankan akuntabilitas
pembuatan laporan
pertanggungjawaban pada akhir
tahun anggaran
TERIMA KASIH
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI