Transcript Materi Sekretaris Inspektur Jenderal Kemenag RI

DISAMPAIKAN PADA RAPA T KORSUP PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROV. JAWA BARAT
Bandung, 7 November 2014
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya adalah
20% dari APBN sesuai amanat UUD Tahun 1945
dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
• Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja
pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
• Besarnya anggaran Pendidikan menyimpan
potensi penyimpangan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN PENDIDIKAN
Melalui Belanja
Pemerintah
Pusat
Melalui Tranfer ke Daerah
Bagian anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam DBH
Kemendiknas
Transparansi
Pengelolaan
Dana Insentif Daerah
Bantuan Operasional Sekolah
Dana tambahan guru PNSD
K/L lainnya
Dana pengembangan
Pendidikan Nasional
Bagian anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam DAU
Bagian anggaran yang dialokasikan dalam Otsus
Kemenag
Melalui
Pengeluaran
Pembiayaan
Tunjangan Profesi Guru
DAK Pendidikan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
KOORDINASI
KEMENDIKBUD
1. Mengidentifikasi kelemahan sistem pada
pengelolaan dan pengawasan dana sektor
pendidikan yang berpotensi menimbulkan korupsi .
2. Menyusun dan merencanakan rencana aksi
pencegahan korupsi bersama lintas instansi
pengelola dan pengawas dana pendidikan untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
Dana pendidikan di Kementerian Agama
tersebar pada 5 Unit Eselon I Pusat yang
sebagian besar pada Ditjen Pendis.
1. Ditjen Pendis
2. Ditjen Bimas Kristen
3. Ditjen Bimas Katholik
4. Ditjen Bimas Hindu
5. Ditjen Bimas Buddha
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
Pemetaan Resiko Dana Pendidikan di Kemenag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BSM
Bidik Misi
Rehab Sarpras
Tunjangan Profesi
Guru
Tunjangan Profesi
Dosen
BOS
Bantuan Laboratorium
Bantuan buku
pelajaran
Bantuan penelitian
Dll.
Peta Risiko: Kemenag (1)
BSM & BIDIK MISI
• Penerima tidak sesuai
kriteria
• Jumlah yang diterima
tidak sesuai dengan
yang ditetapkan.
• Dana bantuan tidak
tepat waktu.
• Pemanfaatan tidak
terkontrol.
• Kurang
tersosialisasikannya
kegiatan BSM/Bidik Misi
• Target jumlah penerima
tidak tercapai
• Intervensi terhadap
penentuan
kuota/penerima
bantuan
TUNJANGAN PROFESI
GURU/DOSEN
BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
• Target sasaran tidak
tercapai
• Lembaga penerima
bantuan fiktif
• Pemanfaatan tidak
terkontrol.
• Intervensi terhadap
penentuan
kuota/penerima bantuan
• Pungutan tetap
dilakukan penerima
bantuan
• Tunjangan terlambat
diterima
• Potensi manipulasi jam
mengajar
• Terlambatnya SK
Tunjangan Profesi
diterima/diterbitkan
BANTUAN REHAB
• Juknis belum
sepenuhnya dipahami
dan ditaati, terlambat
• Penentuan priorititas
lokasi sekolah yang di
rehap belum sesuai
dengan kriteria
• Bantuan tidak
digunakan sebagaimana
mestinya
• Laporan dan kegiatan
fiktif
Peta Risiko: Kemenag (2)
TAMBAHAN SARANA PEMBELAJARAN
(LABORATORIUM, ALAT PERAGA ,DLL.)
BOS
• Pengusulan dana BOS tidak didasarkan pada data yang akurat
• RAPBM/RAKM tidak dibuat
• Pemahaman Tim Manajemen BOS tingkat madrasah tidak
memadai
• Dana BOS tidak mencukupi dikarenakan adanya penambahan
jumlah siswa dipertengahan tahun namun tidak diikuti
dengan revisi penambahan jumlah dana BOS yang diterima
• Keterlambatan pencairan dana dari pusat, utamanya pada
triwulan 1 dan 2
• Kelebihan pencairan dana pada madrasah negeri
• kesalahan dalam alokasi dan penggunaan Dana BOS
• Komite sekolah tidak berperan aktif.
• Duplikasi penerima bantuan
• Kegiatan dan pelaporan fiktif
• Laporan pertanggungjawaban yang terlambat/tidak
dibuat/tidak disampaikan
• Penetapan penerima bantuan
diskriminatif
• Bantuan yang diberikan tidak sesuai
dengan jumlah dan spesifikasi dalam
kontrak
• Barang terlambat dikirimkan
• Adanya permintaan biaya tambahan
dengan berbagai alasan
• Penentuan pemenang penyedia tidak
sesuai ketentuan
• Bantuan fiktif
BANSOS UANG (UMUM)
•
•
•
Penentuan penerima bantuan tidak
didasarkan pada analisis kebutuhan
calon penerima bantuan
Adanya intervensi oknum tertentu
untuk memperoleh keuntungan
Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
fiktif
1.
2.
3.
4.
Lemahnya pengendalian internal
Lemahnya sistem administrasi
Lemahnya kontrol publik
Adanya kekosongan pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
Upaya Pengendalian
Penyimpangan dana Pendidikan
yang Sudah Dilakukan
Itjen Kemenag
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
1. Monev penyaluran dana BOS pada
madrasah;
2. Monev bantuan Blockgrant 2011-2012;
3. Monev bantuan Laboratorium madrasah
(ongoing);
4. Audit calon penerima tunjangan sertifikasi
guru (ongoing);
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
Pemantauan dana pendidikan yang
dilaksanakan pada tahun 2014
1.
2.
3.
4.
Monev BSM;
Monev Bidik Misi;
Monev BOS TA 2013;
Korsup daerah melalui pemberdayaan
pengawas pendidikan pada 4 wilayah, yaitu
Unit Eselon I Pusat, Jawa Barat, Sulawesi
Selatan, dan Sumatera Utara;
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
JENIS DANA BANTUAN PENDIDIKAN
PADA KANWIL KEMENAG PROVINSI
DAN KANKEMENAG KAB/KOTA
1. Bantuan Siswa Miskin
2. Bantuan Operasional Sekolah
3. Tunjangan Profesi Guru
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
BANTUAN SISWA MISKIN
• SASARAN
SISWA MADRASAH TINGKAT MIN/MIS,
MTsN/MTsS, MAN/MAS
• TUJUAN BANSOS
MEMBANTU SISWA UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN SEKOLAH SELAMA DUDUK DI
BANGKU MADRASAH
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
PETA RISIKO BSM
1. Verifikasi data penerima bantuan yang tidak
akurat
2.Manipulasi data siswa miskin
3.Keterlambatan penyaluran dana
4.Kesalahan nomor rekening penerima bantuan
5. Penerima bantuan tidak sesuai dengan SK
Penetapan calon penerima
6.Penyalahgunaan dana oleh lembaga penyalur
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
• SASARAN
SISWA MADRASAH TINGKAT MIN/MIS,
MTsN/MTsS, MAN/MAS
• TUJUAN BANSOS
MEMBERIKAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN PADA MADRASAH
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
PETA RISIKO BOS
1.Mark up data siswa
2.Kelebihan pencairan anggaran
3.Keterlambatan pencairan dana
4.Penyimpangan/kesalahan alokasi penggunaan
dana
5.Laporan pertanggung jawaban belum dibuat
secara optimal
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
TUNJANGAN PROFESI GURU
• SASARAN
- GURU MADRASAH/SEKOLAH
• TUJUAN TPG
- meningkatkan proses dan mutu hasil
pendidikan
- meningkatkan profesionalitas guru
- meningkatkan kesejahteraan guru
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
PETA RISIKO TPG
1. Potensi penyimpangan data calon peserta
sertifikasi;
2. Realisasi jam mengajar tidak sesuai ketentuan
24 jam
3. Pemotongan tunjangan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
Penguatan Sistem Koordinasi
dalam Pelaksanaan Penyaluran
Bantuan Pendidikan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
•
•
•
•
•
Pendataan Madrasah/Sekolah
Pendataan Kebutuhan Bantuan
Verifikasi Data
Perencanaan dan Penganggaran
Koordinasi dengan Kanwil Kemenag dan Kemenag
Kabupaten/Kota
• Penyaluran Bantuan
• Pelaporan Secara Berjenjang
• Pemantauan dan Evaluasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Pendataan Madrasah/Sekolah
- Mengisi dan mengupdate data madrasah pada
data E-MIS dan SIM-BOS secara berkala
- Memberikan data dan profil madrasah kepada
kankemenag kab/kota
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Pendataan Kebutuhan Bantuan
- Membuat analisis kebutuhan madrasah
berdasarkan data profil madrasah yang
disampaikan
- Menentukan prioritas kebutahan madrasah
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Verifikasi Data
- Mengcross cek data jumlah siswa (BOS/BSM)
- Memverifikasi kelengkapan berkas
persyaratan pengajuan TPG
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Perencanaan dan Penganggaran
- Merencanakan dan mengganggarkan sesuai
data hasil verifikasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Koordinasi dengan Kanwil Kemenag dan
Kemenag Kabupaten/Kota
- Madrasah melaporkan data dan profil
- Madrasah memedomani juklak/juknis
bantuan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Penyaluran Bantuan
- Menyalurkan bantuan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan
- Menyalurkan bantuan sesuai jumlah yang
diusulkan dan ditetapkan
- Menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Pelaporan Secara Berjenjang
- Madrasah menyampaikan LPJ bantuan kepada
kankemenag kab/kota sesuai waktu yang telah
ditetapkan
- Kankemenag kab/kota merekeapitulasi
laporan untuk dilaporkan ke kanwil kemenag
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
• Pemantauan dan Evaluasi
- Memantau dan mengawasi pelaksanaan
bantuan
- Mengevaluasi hasil pemantauan
- Memberikan supervisi atas hasil evaluasi
- Memembuat laporan hasil pematauan dan
evaluasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
TERIMA KASIH
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI