Transcript FLEKSIBILITAS PASAR KERJA (MLF)

PENYIMPANGAN
Pelaksanaan Penyerahan Pekerjaan
Kepada Pihak Ketiga Dan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu
Disampaikan oleh :
DJOKO HERIYONO,S.H
Ketua Bid. Advokasi dan Hukum
PENDAHULUAN
Dewasa ini telah terjadi perubahan sistim pasar kerja
di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini sebagai
konsekwensi perubahan orientasi ekonomi global.
Pasar kerja yang fleksibel berikut sistem produksi
yang fleksibel-diyakini oleh para pendukungnya dapat
lebih merangsang pertumbuhan ekonomi serta
memperluas pemerataan kerja dan pendapatan
masyarakat di tengah iklim kompetisi ekonomi global
yang semakin ketat.
GAGASAN FLEKSIBILITAS PASAR KERJA
DI INDONESIA
Di Indonesia gagasan pasar kerja fleksibel
didukung dengan kuat oleh pemerintah,
pengusaha.
Gagasan ini dipandang sebagai sebuah
langkah strategis untuk memecahkan
masalah kemiskinan dan pengangguran
sekaligus mendorong pertumbuhan
ekonomi.
FAKTA FLEKSIBILITAS PASAR KERJA
DI NEGARA BERKEMBANG
Pada umumnya berdampak :
 Menimbulkan masalah bagi kelompok pekerja / buruh
 Rentan akan terjadinya degradasi kondisi kerja, ketidakpastian
hubungan kerja, upah dan kesejahteraan serta melemahnya
posisi tawar dari pekerja / buruh
 Tingkat kerawanan yang tinggi terjadi dalam pasar kerja karena
suplai angkatan kerja tidak terampil yang berlebih
IMPLEMENTASI
GAGASAN FLEKSIBILITAS PASAR KERJA
DI INDONESIA
Upaya gagasan Fleksibilitas pasar kerja di
Indonesia dilakukan melalui kebijakan
peraturan per undang – undangan
ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003,
yaitu dalam bentuk;”penyerahan
sebagian pekerjaan kepada pihak lain
(Outsourcing) dalam bentuk PKWT”
APA ITU OUTSOURCING DAN PKWT
 Istilah “Outsoursing” ini secara formal muncul
dalam usulan reformasi kebijakan
ketenagakerjaan Bapenas 2005 yg dipandang
sebagai salah satu cara untuk perekrutan
melalui praktek-praktek yg fleksibel di tempat
kerja
 Fleksibel dalam arti perusahaan dapat dengan
mudah dan murah mengubah jumlah
buruh/pekerja yg akan digunakan, termasuk
merubah kerja dan status hubungan kerja
terhadap masing – masing pekerja/buruh.
•
“Outsourcing” adalah Penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan
yg dibuat secara tertulis. Pekerja/buruh dari perusahaan
penyedia jasa pekerja /buruh tidak boleh digunakan oleh
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau
kegiatan yg berhubungan langsung dengan proses
Produksi,kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yg tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi.
•
“PKWT” adalah Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
hanya dapat dibuat utk pekerjaan tertentu yg menurut
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu dan tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yg bersifat tetap.
PENJELASAN TTG PENYERAHAN SEBAGIAN
PEKERJAAN PADA PIHAK LAIN
(Outsourcing)
 Dalam hal ini pengusaha hanya
diperbolehkan mempekerjakan
pekerja/buruh dengan perjanjian kerja
waktu tertentu(PKWT) dan/atau
perjanjian waktu tidak tertentuPKWTT)
 Kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yg tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi
adalah kegiatan yg berhubungan
diluar usaha pokok (core business)
suatu perusahaan
 Kegiatan tersebut antara lain : usaha
pelayanan kebersihan,penyediaan
makanan bagi pekerja,usaha tenaga
pengaman,usaha penunjang di
pertambangan dan perminyakan
serta usaha penyediaan angkutan
pekerja/buruh
Penjelasan dari Pasal PKWT
•
•
•
•
Perjanjain kerja dicatatkan ke instansi yg bertanggung
jawab dibidang ketenagakerjaan
Pekerjaan yg bersifat tetap adalah pekerjaan yg sifatnya
terus menerus, tidak terputus putus, tidak dibatasi waku
dan merupakan bagian dari proses produksi dalam satu
perusahaan atau pekerjaan yg bukan musiman
Pekerjaan bukan musiman adalah pekerjaan yg tidak
tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu
Apabila pekerjaan pekerjaan yg terus menerus,tidak
terputus-putus,tidak dibatasi waktu dan merupakan
bagian dari proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau
pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi
tertentu, maka pekerjaan tersebut merupakan musiman
yg tidak termasuk pekerjaan tetap
PRAKTEK FLEKSIBILITAS PASAR KERJA
DLM BENTUK OUTSOURCING DAN PKWT
 Adanya aspek karakter dasar dari pasar tenaga kerja
Indonesia (terampil dan tidak terampil). Kondisi
objektif 95% TK Indonesia kurang terampil dan 60%
hanya berpendidikan SD,sehingga dlm praktek
ditemukan :
1.
2.
3.
Saat ini Outsourcing dan PKWT dapat ditemukan di
hampir seluruh bagian rangkaian proses produksi
Hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan
penyedia jasa tenagakerja umumnya adalah kontrak,
Penyedia jasa tenaga kerja belum tentu merupakan
perusahaan yang berbadan hukum
Adanya ketidakpastian kerja, penurunan tingkat
kesejahteraan dan degradasi kondisi kerja dalam
hal sebagai berikut :
1. Penggantian status pekerja/buruh tetap
menjadi buruh kontrak, baik yang direkrut
langsung oleh perusahaan atau melalui agenagen penyalur jasa tenaga kerja,
2. Penggunaan pekerja/buruh dibagian-bagian
produksi atau bagian inti,
3. Hak-hak pekerja/buruh kontrak dan
outsourcing tidak jelas,terabaikan,terampas,
4. Periode kontrak yang bertentangan
dengan aturan,
5. Mem-PHK aktivis serikat pekerja, diganti
dengan pekerja/buruh kontrak,
6. PHK secara tiba-tiba,
7. Pekerja/Buruh kontrak dan outsourcing
umunya tidak dapat fasilitas apapun
kecuali gaji pokok,
8. Upah dipotong hingga 30% oleh
penyalur, setiap bulan.
DAMPAK ADANYA OUTSOURCING DAN PKWT BAGI
PEKERJA / BURUH
• Terjadinya kerumitan hubungan kerja dalam hal
pemberian perintah kerja, pemberian peringatan dan
sangsi karena pemberi kerja bukan pengusaha dari
pekerja/buruh
• Terjadinya perubahan status hubungan kerja dari
pekerja tetap menjadi tidak tetap dengan cara :
1. Pengusaha melakukan PHK secara total,
kemudian beberapa bulan buka kembali
dan menerima pekerja / buruh melalui
outsourcing dengan status PKWT
2. Menutup satu bagian tertentu dengan
melakukan PHK efisiensi kemudian diganti
dengan status PKWT melalui perusahaan
outsourcing
3. Menunggu sampai ada pekerja yg pensiun
dan/atau mem PHK tiba - tiba dengan
berbagai alasan kemudian untuk
menggantikannya dengan pekerja PKWT
melalui Outsourcing
PERAN PEMERINTAH
DI DALAM PELAKSANAAN OUTSOURCING
DAN PKWT
• Pemerintah tidak lagi mengatur
sepenuhnya mekanisme untuk
mendapatkan pekerjaan dan tidak
campur tangan dalam mengatur
hubungan kerja antara pekerja
dengan pengusaha.
• Penegakan Hukum
1. Penerapan tiga paket UUK (21/2000,
13/2003, 02/2004), tidak didukung oleh
penegakan hukum yg efektif karena
lemahnya pengawasan di bidang
ketenagakerjaan
2. Law enforcement semakin bertambah
kompleks dengan perkembangan praktek
outsourcing dan PKWT, ditambah adanya
otonomi daerah
3. Perlindungan Jaminan Sosial menjadi
syarat wajib yang melekat untuk kebijakan
pasar kerja fleksibel yang adil dan
melindungi pekerja/buruh
KESIMPULAN DAN SARAN
 Mengidentifikasi kembali dampak sosial
ekonomi terhadap pelaksanaan PKWT
dan Outsourcing khususnya di sektor
industri padat tenaga kerja
 Melakukan pengawasan terhadap kinerja
pegawai pengawas,PPNS Disnaker sebagai
pelaksana operasional melalui mekanisme
kontrol sosial, politik, dan administratif
 Memperkuat institusi untuk melakukan
pengawasan kinerja tersebut melalui
komunikasi politik dengan DPR/DPRD serta
memberdayakan dalam dialog tripartiet.
 Mempertegas sangsi dalam bentuk instrumen
paksa dalam penegakan hukum
 Memperluas pemahaman mengenai masalah
pelanggaran hukum terhadap pelaksanaan
outsourcing dan PKWT
 Melakukan kajian terhadap Regulasi, karena
tidak ada satu pasalpun yang mengatur
tentang batasan kegiatan pokok atau kegiatan
yang berhubungan langsung dengan proses
produksi.
 Peraturan mengenai perlindungan upah perlu
dilakukan pengkajian ulang yg dapat
memberikan rasa keadilan
 Memperjelas batasan-batasan yang digunakan di
dalam UU yang menyangkut penggunaan tenaga kerja
kontrak (PKWT) dan outsourcing guna mengurangi
perbedaan penafsiran hukum.
TERIMA KASIH
JAKARTA, 2011