Transcript Implementasi MBS kaitannya dengan PP 48 th 2008 etc.

KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS, PP47/2008,
PP 48/2008, DAN BOS: IMPLIKASINYA
BAGI IMPLEMENTASI “MBS”
Oleh:
Prof. Slamet PH, MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D
ISI MAKALAH:
I.
Kebijakan Sekolah Gratis
II. PP 47/2008 tentang Wajib Belajar
III. PP 48/2008 tentang Pendanaan
Pendidikanr
IV. Kebijakan BOS
V. Implikasinya bagi Implementasi
MBS
I. KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS
• Amanat UUD 1945 (hasil Amandemen
2002)
• Amanat UU No 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
• PP 48/2008 tentang Pendanaan
Pendidikan
• Konsep Sekolah Gratis
AMANAT UUD 45, PASAL 31
• Ayat (1): Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan
• Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayai
• Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dalam undang-undang
• Ayat (4): Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan
APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional
• Ayat (5): Pemerintah memajukan iptek
dengan menjunjung tinggi nilasi-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradapan serta kesejahteraan
umat manusia
AMANAT UU NO 20/2003
PASAL 6 AYAT (2) & PASAL 34 AYAT (2)
• Pasal 6 Ayat (2): Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib menjamin
tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga negara
yang berusia tujuh sampai dengan lima
belas tahun
• Pasal 34 Ayat (2): Pemerintah dan
pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal
pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya.
KONSEP SEKOLAH GRATIS
Sekolah gratis adalah sekolah yang tidak
memungut biaya dari peserta didik, orang
tua dan/atau wali peserta didik, baik
beaya investasi maupun beaya operasi,
pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan
SMP/MTs). Namun demikian sekolah
gratis tidak menghalangi peserta didik,
orang tua dan/atau walinya memberikan
sumbangan sukarela yang tidak mengikat
sekolah
TANPA MEMUNGUT BIAYA
ARTINYA GRATIS?
Jawabannya “ya”. Tetapi yang gratis biaya
pendidikan yang mana? Biaya investasi saja?
Biaya operasi saja? Atau kedua-duanya.
Secara hukum, kedua-duanya. Berikut
dikopikan beberapa Pasal pilihan dalam PP
47/2008, PP 48/2008 yang terkait dengan
tanggungjawab pemerintah, pemerintah
daerah dan peserta didik/orangtua dan/atau
wali peserta didik, dalam kaitannya dengan
sekolah gratis
II. PP 47/2008 TENTANG WAJIB BELAJAR
Seluruh SD dan SMP serta sekolah yang
sederajad (pendidikan dasar) baik negeri
maupun swasta wajib melaksanakan PP
47/2008 tentang Wajib Belajar (wajib belajar
9 tahun untuk anak berusia 7 s/d 15 tahun).
Pengelolaan program wajib belajar pada
satuan pendidikan dasar menjadi
tanggungjawab pemimpin satuan
pendidikan dasar. Ini berarti bahwa sekolah
dituntut untuk lebih intensif dalam
mensukseskan wajib belajar melalui MBS.
III. PP 48/2008 TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 3 Ayat (1), biaya pendidikan
meliputi:
a. biaya satuan pendidikan
b. biaya penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan
pendidikan, dan
c. biaya pribadi peserta didik
BIAYA SATUAN PENDIDIKAN
a. Biaya investasi yang terdiri atas:
1) Biaya investasi lahan pendidikan
2) Biaya investasi selain lahan
pendidikan
b. Biaya operasi yang terdiri atas:
1) Biaya personalia
2) Biaya non personalia
c. Bantuan biaya pendidikan
d. Beasiswa
PP No 48 TAHN 2008
(Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)
 Ayat (1): Pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
 Ayat (2): Masyarakat sebagaimana
dimaksud meliputi penyelenggara atau
satuan pendidik-an yang didirikan
masyarakat; peserta didik, orang tua atau
wali peserta didik; dan pihak lain yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan
12
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN
PEMDA DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN
 Menyediakan dana untuk biaya investasi lahan, sarana dan
prasarana selain lahan dan biaya operasi pada satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,yang
diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemda sampai
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan
 Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk pemenuhan
rencana pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah/Pemda menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari Pemerintah; pemda; masyarakat; bantuan
pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain
yang sah
13
TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK/
ORANG TUA DAN/ATAU WALI PESERTA
DIDIK DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN
• Biaya pribadi peserta didik, misalnya
uang saku/uang jajan, buku tulis dan
alat-alat tulis, dls.
• Pendanaan sebagian biaya investasi
pendidikan dan/atau sebagian biaya
operasional pendidikan tambahan yang
diperlukan untuk pengembangan sekolah
menjadi bertaraf internasional dan/atau
berbasis keunggulan lokal.
14
IV. KEBIJAKAN BOS TAHUN 2009
1. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku,
per siswa/tahun mulai Januari 2009 naik
secara signifikan menjadi: SD di kota Rp
400 ribu, SD di kabupaten Rp 397 ribu,
SMP di kota Rp 575 ribu, dan SMP di
kabupaten Rp 570 ribu.
2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS
dan kenaikan BOS sejak Januari 2009,
semua SD dan SMP negeri harus
membebaskan siswa dari biaya
operasional sekolah, kecuali RSBI dan
SBI.
15
3. Pemda wajib mengendalikan pungutan
biaya operasional di SD dan SMP
swasta sehingga siswa miskin bebas
dari pungutan tersebut dan tidak ada
pungutan berlebihan kepada siswa
mampu.
4. Pemda wajib menyosialisasikan dan
melaksanakan kebijakan BOS tahun
2009 serta menyanksi pihak yang
melanggarnya.
5. Pemda wajib memenuhi kekurangan
biaya operasional dari APBD bila BOS
dari Depdiknas belum mencukupi.
16
BOS tidak menghalangi peserta
didik, orang tua, atau walinya
memberikan sumbangan
sukarela yang tidak mengikat
kepada sekolah
17
V. IMPLIKASI SEKOLAH GRATIS,
PP 47/2008, PP 48/2008, DAN BOS
BAGI IMPLEMENTASI “MBS”
Implikasi yang paling terasa atas kebijakan
sekolah gratis, PP 47/2008, PP 48/2008 dan
BOS bagi implementasi MBS adalah pada
“pengelolaan dana pendidikan”, yang meliputi:
prinsip-prinsip pengelolaan dana, perencanaan sekolah (RPS/RKS dan RAPBS/RKAS),
realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan,
pertanggungjawaban, dan pengelolaan
sumbangan sukarela
A. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA
• Prinsip umum: keadilan (tanpa diskriminasi),
efisiensi (kewajaran), transparan (terbuka),
dan akuntabilitas publik (dapat
dipertanggungjawabkan)
• Prinsip khusus (terpilih): pengelolaan dana
pendidikan oleh satuan pendidikan
dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan, anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga penyelenggara atau satuan
pendidikan, serta peraturan satuan
pendidikan
B. PERENCANAAN SEKOLAH
 Setiap sekolah harus memiliki
perencanaan sekolah (RPS/RKS dan
RAPBS/RAKS) untuk jangka menengah
(rencana strategis, 5 tahunan) dan
rencana jangka pendek (1 tahunan)
 Perencanaan sekolah harus memuat:
rencana program, rencana penggunaan
uang, dan rencana sumber dana
Perencanaan Sekolah
Rencana
Program
Sumber
Dana
Rencana
Beaya
Rencana Program
1. Peningkatan pemerataan & akses
2. Peningkatan mutu & daya saing
3. Penguatan tata kelola
Rencana Pengeluaran
 Beaya untuk investasi
 Beaya untuk operasina
 Bantuan biaya pendidikan
 Beasiswa
Rencana Sumber Dana
APBN
APBD Propinsi
APBD Kabupaten/Kota
Orang tua siswa
Masyarakat
Yayasan
Dunia usaha/industri
Multilateral (ADB, WB, UNICEF,
UNESCO, dsb.)
 Bilateral (Jerman, Australia, Amerika
Serkat, dsb.)








C. REALISASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA PENDIDIKAN


Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan (sekolah) dilaksanakan melalui
mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan
serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
sekolah dibukukan dan dilaporkan sesuai
standar akuntansi keuangan nirlaba yang
berlaku bagi sekolah
D. PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
Sekolah harus menyiapkan data-data
otentik
tentang
penerimaan
dan
penggunaan dana serta manfaat yang
diperoleh
dari
penggunaan
dana
tersebut sehingga sewaktu-waktu ada
pengawasan dan pemeriksaan sudah
siap, dan hasil pemeriksaan keuangan
diharapkan berkategori wajar tanpa
catatan
E. PERTANGGUNGJAWABAN
Dana
pendidikan
pada
satuan
pendidikan yang diselenggarakan
oleh pemerintah dan pemerintah
daerah
dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
F. PENGELOLAAN
SUMBANGAN SUKARELA
Sekolah
diperbolehkan
menerima
sumbangan sukarela dari peserta
didik, orang tua dan/atau wali peserta
didik atas inisiatif mereka yang
jumlahnya tidak mengikat, waktu
sumbangan tidak mengikat, dan tidak
ada perlakuan khusus terhadap
peserta
didik
akibat
dari
sumbangannya
TERAPKAN MANAJEMEN
MUTU TERPADU
• Fokus perhatian pada peserta didik;
• Keterlibatan total warga sekolah dalam
meningkatkan mutu (teamwork yang
kompak, cerdas, dinamis, harmonis, dan
lincah); dan
• Perbaikan/peningkatan/pengembangan
secara terus menerus.
Perbaikan Secara Terus
Menerus
Rencana
(RPS)
Refleksi &
Revisi
Implementasi
Evaluasi
MANAJEMEN YANG DIPERLUKAN





Perubahan
kearah
SSN
memerlukan
perencanaan yang matang;
Siapa mengerjakan apa perlu diorganisasikan (pembagian tugas dan fungsi);
Pelaksanaan
perubahan
memerlukan
sumberdaya yang memadai (SDM, dana,
sarana-prasarana dan pemantauan);
Koordinasi terhadap unsur-unsur terkait
Evaluasi terhadap perubahan, baik input,
proses maupun outputnya.
Matrik Manajemen Sekolah
Fungsi
Peren
canaan
Pengorga
nisasian
Pelaksa
naan
Pengkoor Pengevaludinasian asian
Urusan
PBM
V
V
V
V
V
Kurikulum
V
V
V
V
V
Ketenagaan
V
V
V
V
V
Kesiswaan
V
V
V
V
V
Sarpras
V
V
V
V
V
Keuangan
V
V
V
V
V
Humas
V
V
V
V
V
Kultur Sekolah
V
V
V
V
V
Kesekretariatan/
Kearsipan
V
V
V
V
V
URUSAN-URUSAN SEKOLAH YANG
HARUS DIDUKUNG OLEH “MBS”
1. Urusan PBM (Pokok)
2. Urusan Kurikulum
3. Urusan Ketenagaan
4. Urusan Kesiswaan
5. Urusan Sarana dan Prasarana
6. Urusan Regulasi Sekolah
7. Urusan Keuangan dan Akuntansi
8. Urusan Administrasi
9. Urusan Penilaian
10. Urusan Promosi Sekolah/Hubungan Masyarakat
11. Urusan Komite Sekolah
12. Urusan Pengembangan Budaya/Kultur Sekolah
13. Urusan Kesekretariatan/Kearsipan
TERIMA KASIH
34