Transcript Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur

Kerjasama Pemerintah
dan Swasta dalam
Penyediaan
Infrastruktur
Direktorat Pengembangan Kerjasama
Pemerintah dan Swasta,
BAPPENAS
2 Desember 2010
TUJUAN PROYEK KERJASAMA (KPS)
• Mencukupi kebutuhan pendanaan yang
berkelanjutan
• Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan
efisiensi pelayanan melalui persaingan yang
sehat
• Meningkatkan kualitas pengelolaan dan
pemeliharaan infrastruktur
• Mendorong prinsip “pakai-bayar”, dan dalam
hal tertentu dipertimbangkan kemampuan
membayar pemakai
2
PENGATURAN KPS
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
• Perpres 67/2005 secara khusus mengatur
ketentuan penyediaan infrastruktur yang
dilakukan melalui mekanisme KPS.
• Diperlukan sebagai salah satu alat penciptaan
iklim investasi yang mendorong keikutsertaan
badan usaha dalam percepatan penyediaan
infrastruktur.
• Ditujukan juga untuk melindungi kepentingan
konsumen, masyarakat dan badan usaha secara
adil melalui penyediaan infrastruktur yang adil,
transparan, dan kompetitif.
3
Mengapa perlu
Kerjasama PemerintahSwasta (KPS)?
TUGAS UTAMA PEMERINTAH DAERAH
• Pemberian otonomi luas kepada daerah, khususnya
kabupaten/kota dan provinsi diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
(welfare) sesuai dengan SPM melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat
• Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat
tergantung pada kemampuan Daerah yaitu:
o Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
o Kemampuan Kelembagaan
o Kemampuan Keuangan
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN
PUBLIK
OPERASI/
PEMELIHARAAN
PEMBANGUNAN
SARANA/PRASARANA
PEMBIAYAAN
Pendapatan
Terbatas
Debt
Coverage
Ratio
PINJAMAN
DAERAH
APBD
KERJASAMA
PEMERINTAHSWASTA
Komposisi Belanja Pemerintah (% dari PDB)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Pusat
18.7
12.9
13.7
14.4
15.8
16.2
15.2
- Belanja Rutin
15.8
10.7
10
11.4
13.1
12.5
11.4
- Belanja Pembangunan
3.0
2.2
3.7
3.0
2.7
3.8
3.8
Provinsi
1.5
1.7
1.8
1.6
1.6
2.0
1.8
- Belanja Rutin
0.9
0.9
0.7
0.6
1.2
0.8
0.7
- Belanja Pembangunan
0.6
0.9
1.1
1.0
1.9
1.2
1.1
Kabupaten/Kota
5.2
5.3
6.2
5.8
6.0
7.4
7.0
- Belanja Rutin
3.5
3.5
3.9
3.9
3.8
4.9
4.6
- Belanja Pembangunan
1.6
1.8
2.3
1.9
2.2
2.5
2.3
Gambaran Kemampuan Pendanaan
Pemerintah dalam Infrastruktur
% Investasi Infrastruktur Terhadap PDB
(Rasio Investasi Infrastruktur Pemerintah thd PDB)
6,00
5,34
5,00
4,39
4,10
4,00
3,53
3,13
3,12
2,78
3,00
2,33
2,00
1,00
0,00
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
2000
2002
KEBUTUHAN DAN GAP PENDANAAN
323,67 T??
2,000.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
TOTAL Rp 1.923,7 T
1,800.00
1,600.00
9
Swasta
344,67 T
BUMN
340,85 T
APBD
355,07 T
600.00
APBN
559,54 T
400.00
200.00
Kebutuhan Investasi
2010-2014
Perkiraan Pendanaan
Gap
• Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan minimum 5% dari PDB Tahun 2010-2014
mencapai Rp. 1.923,7 trilyun, dimana kemampuan pemerintah hanya sebesar Rp. 559,54
triliun (termasuk DAK), serta potensi pendanaan lain (BUMN, Swasta dan APBD) sebesar
Rp. 1.040,59 triliun.
• Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 7% pada akhir tahun 2014, masih
terdapat gap pembiayaan sebesar Rp 323,67 trilyun. Sehingga diharapkan peran
pemerintah lebih ditingkatkan.
Skema Alternatif Pembiayaan PPP
1
2
3
Kelayakan Proyek
Skema
Layak secara ekonomi
tetapi tidak layak
secara finansial
Swasta
Layak secara
ekonomi dan
finansial marjinal
Layak secara ekonomi
dan finansial
Pemerintah
Swasta
Pemerintah
swasta
Swasta
Swasta
Hybrid Financing
PPP dengan
Dukungan
Pemerintah
PPP Reguler
Operasi dan Pemeliharaan
Konstruksi
10
Bagaimana Caranya?
Tugas Pemerintah Daerah dalam KPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SKPD mengidentifikasi usulan proyek potensial dikerjasamakan
Pemda susun prioritas usulan proyek potensial
Anggaran utk Tim KPS Daerah (PP 50/2007, Perpres 13/2010)
Anggaran utk melakukan penyiapan (konsultan FS) proyekproyek prioritas
Anggaran utk pelaksanaan pengadaan badan usaha (konsultan
transaksi)
Menyiapkan dana dukungan pemerintah daerah, bila diperlukan
Meminta jaminan pemerintah, bila diperlukan
Menanda-tangani perjanjian kerjasama konsesi
Merealisasi dukungan pemerintah daerah
Mengawasi pelaksanaan pembangunan proyek
Melakukan manajemen kontrak
Menerima transfer aset setelah masa konsesi berakhir
Identifikasi & Prioritas Proyek KPS
Kriteria:
1. Tingginya Kebutuhan
2. Kesesuaian dengan Kebijakan Daerah
3. Adanya Nilai Manfaat dari Uang:
o
nilai investasi
o
keunggulan swasta
o
layanan jangka-panjang terjamin
o
bisa dikomersialkan – ada pendapatan yg bisa menjadi
daya tarik bagi swasta
Proyek KPS Potensial di Daerah
• Transportasi: terminal, sistim angkutan
umum, jalan, perparkiran
• Perdagangan: pasar, pusat perbelanjaan
• Prasarana lingkungan: sistem air minum, air
baku, sanitasi, persampahan
• Sarana pendidikan
• Sarana kesehatan
• Perumahan
• Pengembangan kawasan
Siklus Proyek KPS
TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA
Kenapa Perlu Penyiapan Kelayakan Proyek?
1. Pemerintah perlu diyakinkan bahwa Proyek telah layak
secara teknis, ekonomis maupun finansial, dan tidak
memiliki risiko ataupun dampak negatif sosial dan
lingkungan yang besar;
2. Kebutuhan atas dukungan fiskal dari pemerintah dalam
bentuk apapun berikut pilihannya harus diketahui dan
dianalisis;
3. Pemerintah perlu memiliki informasi selengkap mungkin
atas penyusunan dokumen penawaran; dan
4. Guna keperluan lanjut pelaksanaan negosiasi, PJPK
harus memiliki kelengkapan informasi yang sama dengan
pihak penawar agar dapat memperkuat posisi tawarnya.17
Prastudi Kelayakan Proyek
Kerjasama
Kajian
Hukum
Kajian
Teknis
•Analisis
Kelembagaan
•Analisis
Peraturan
Perundanganundangan
•Analisis Teknis
•Penyiapan Tapak
•Rancang Bangun
Awal
•Spesifikasi
Keluaran
Kajian
Kelayakan
(Ekonomi
dan
Keuangan)
•Analisis Biaya
Manfaat Sosial
•Analisis Pasar
•Analisis
Keuangan
•Analisis Risiko
Kajian
Sosial dan
Lingkungan
•Analisis Awal
Dampak
Lingkungan
•Analisis Sosial
•Rencana
Pemukiman
Kembali
Kajian
Dukungan
dan
Jaminan
Pemerintah
•Dukungan
Pemerintah
•Jaminan
Pemerintah
Kajian
Bentuk
Kerjasama
dalam
Penyediaan
Infrastruktur
•Bentuk
Kerjasama
•Pembagian
Risiko
Rancangan Pengadaan Badan Usaha
Rancangan Ketentuan (term-sheet) Perjanjian Kerjasama
18
PP 6/2006 vs PERPRES 13/2010
Subyek
Pengaturan
PP 6/2006
Ketentuan
Permasalahan dengan Perpres 13/2010
Lingkup Barang
Milik Negara/
Daerah (BMN/D)
BMN/D meliputi:
 Barang yang berasal dari APBN/D;
 Barang yang berasal dari perolehan lain
yang sah:
 Hibah/sumbangan;
 Pelaksanaan dari perjanjian
 berdasarkan ketentuan perUUan
 berdasarkan kep. Pengadilan
Dalam proyek infrastruktur, pengadaan tanah
biasanya menggunakan dana APBN/D, dalam hal ini
tanah tersebut merupakan lingkup dari BMN/D yang
diatur dalam PP 6/2006, sehingga pemanfaatan
tanah tersebut harus mengikuti ketentuan dalam PP
6/2006.
Pemanfaatan
BMN/D
Pemanfaatan BMN/D:
 Sewa (max. 5 thn, syarat:
menguntungkan negara)
 Pinjam Pakai (max. 2 thn)
 Kerjasama Pemanfaatan (max. 30 thn,
tender min. 5 peserta, harus ada
kontribusi tetap kepada negara)
 BOT dan BTO (max. 30 thn atau 50 tahun
untuk infrastruktur, tender min. 5
peserta, harus ada kontribusi tetap
kepada negara)
Terjadi kontradiksi dengan pengaturan Perpres
13/2010, terutama dalam bentuk kerjasama BOT dan
BTO, Perpres 67/2005 mengatur bahwa tender min. 3
peserta.
PP 50/2007 vs PERPRES 13/2010
KETENTUAN
SUBYEK
KERJASAMA
PP 50/2007
Para pihak yang menjadi subjek kerja
sama dalam kerja sama daerah
meliputi:
a. gubernur;
b. bupati;
PERMASALAHAN DENGAN PERPRES 13/2010
Dalam Perpres 13/2010, BUMN/BUMD selain
menjadi pihak Badan Usaha, dimungkinkan
juga untuk menjadi Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama, di dalam PP 50/2007 hal
ini tidak diatur
c. wali kota; dan
d. pihak ketiga.
OBJEK
KERJASAMA
Objek kerja sama daerah adalah
seluruh urusan pemerintahan yang
telah menjadi kewenangan daerah
otonom dan dapat berupa penyediaan
pelayanan publik.
Tidak semua urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom dapat
dikerjasamakan dengan badan usaha
mengikuti Perpres 13/2010, hanya jenis-jenis
infrastruktur tertentu saja.
TERIMAKASIH