Transcript Badan Kepegawaian Negara BKN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BKN
KEDUDUKAN PNS
Pasal 3
1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas
negara, pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan, dan pembangunan
2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau
pengurus partai politik
BKN
PERANAN PNS
•
BIROKRAT
•
MANAGER LEADER : Memimpin Satuan Kerja
•
ADMINISTRATOR
: Mengelola Administrasi, asset, keuangan
•
INVESTOR
: Mengelola DIPA
•
PELAYANAN
: Memberi pelayanan pada masyarakat
: Menjalankan Roda Pemerintahan
BKN
Rencana Strategis Manajemen Kepegawaian Nasional
Kondisi Objektif
1. Mismatch
2. Underemployed
3. Alokasi
dan
distribusi
PNS
yang tidak merata
dalam
kualitas
dan kuantitas
4. Rendahnya
tingkat
produktivitas
5. Database
PNS
belum Online
6. Belum
adanya
sistem
Reward
and Punishment
7. Rendahnya
penghasilan dan
kesejahteraan
PNS
8. Usulan
formasi
belum didasarkan
pada kebutuhan
riil
9. Wasdal
belum
effektif
PNS
Misi
STRATEGI
LANGKAH
KEBIJAKAN
PROGRAM
VISI
KEGIATAN
TEROBOSAN
1. NIP NASIONAL
2. SAPK
3. Penilaian
Kinerja
dengan SKP
4. Rekruitmen
dengan CAT
5. KPE
6. Accessment
Center BKN
KONDISI OBJEKTIF
1. Mismatch, antara sosok PNS yang ada belum sesuai dengan tuntutan
kompetensi bidang tugasnya
2. Underemployed, belum adanya target atau kontrak kinerja yang harus
dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya
3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang/merata mengenai kuantitas,
kualitas dan distribusi PNS PNS menurut teritorial (daerah)
4. Masih rendahnya tingkat produktivitas PNS yang belum optimalnya pelayanan
PNS terhadap masyarakat
5. Database PNS yang ada di masing-masing instansi belum terhubungkan secara
online dengan sistem pengolahan data yang ada di BKN
6. Belum diterapkannya sistem reward dan punishment secara tegas dan jelas
dikalangan PNS
7. Masih rendahnya penghasilan dan kesejahteraan PNS
8. Usulan formasi belum didasarka pada kebutuhan riil
9. Wasdal belum effektif
BKN
Arah Kebijakan Manajemen PNS
Menciptakan Aparatur Negara
 Profesional
 Netral
 Hidup layak (sejahtera)
 Akuntabel
 Perekat NKRI
BKN
MISI
1. Mengembangkan manajemen PNS secara tepat dan sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan
2. Regulasi dan Debirokratisasi kepegawaian
3. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian
4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara
Online
5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian
BKN
STRATEGI
1. Pembenahan sistem berbasis merit
2. Mind Setting dan budaya kerja
3. Proses Tata Kelola
- Lengkap, akurat dan terkini
- Cepat
- Transparan
- Terukur
4. Produktif, baik dalam output ataupun proses
5. Efektif dan efisien
6. Menciptakan PNS yang profesional dan pengukuran kinerja dengan
SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
7. Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi
8. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan dan
Pengendalian
BKN
LANGKAH KEBIJAKAN
1. Perencanaan formasi PNS sesuai kebutuhan riil
2. Pembenahan sistem dan proses rekruitmen PNS sampai dengan
pensiun
3. Pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
4. Penilaian kinerja PNS dengan SKP
5. Kesejahteraan PNS
6. Modernisasi pelayanan kepegawaian
7. Integrated Sistem Informasi Kepegawaian
8. Paradigma baru pengawasan dan pengendalian
BKN
TEROBOSAN
1. NIP Nasional
2. SAPK
3. CAT
4. Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
5. KPE
6. Accessment Center
7. Sistem Informasi Wasdal
BKN
Kegiatan
1. Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
2. Standarisasi dan kompetensi PNS yang didukung Accessment Center
3. Penelitian pengembangan dan pengkajian bidang kepegawaian
4. Implementasi
teknologi
informasi
dan
modernisasi
manajemen
kepegawaian
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kepegawaian yang
mendukung kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan struktural
6. Penilaian kompetensi PNS
7. Pembangunan, pengembangan sistem informasi, dan pengolahan
database
8. Pengembangan operasional jaringan komunikasi dan informasi
kepegawaian yang terintegrasi
9. Penguatan sistem informasi Wasdal
BKN
Pengawasan dan Pengendalian
Presiden
Dibantu Kepala BKN
Melakukan tindakan administrasi
peringatan, teguran dan pembatalan
BKN
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
Audit terhadap pelaksanaan kepegawaian dengan objek
produk-produk kepegawaian dibandingkan dengan norma
standar prosedur
BKN
Rencana Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
Alur Pikir
Issue Utama
Distorsi
Implementasi
Peraturan Kepegawaian
Kondisi
dan
masalah
Birokrasi
Belum fokus wasdal
kinerja
Belum effektif
pengawasan preventif
dan detektif
• Good governance
•R.B/Pemacu RB
•E-Government
•Inpres No 1/2013
•RUU ASN
Renstra
Focal Concern
Indikator
Kinerja Utama
Belum diterapkannya
reward dan punishment
Program
Sistem
Wasdal
yang
effektif dan
akuntabel
PNS
profesional,
Netral
&
Sejahtera
Politisasi Birokrasi
Integritas aparat wasdal
Sistem wasdal yang
terintegrated belum ada
Paradigma pengawasan
sebagai watchdog
Kegiatan
• Lingstra
• Peluang
• Kendala
BKN
Kebijakan
1. Membangun dan mengimplementasikan paradigma baru wasdalpeg
2. Melaksanakan gerakan penegakan kode etik dan penegakan disiplin
3. Membangun profesionalisme dan integritas aparat wasdalpeg
4. Membangun dan menerapkan SOP wasdalpeg
5. Membangun dan memelihara sistem wasdalpeg
6. Melaksanakan audit manajemen kepegawaian
7. Melaksanakan bimtek bidang kepegawaian
BKN
PERGESERAN PARADIGMA PENGAWASAN
BKN
PERGESERAN PARADIGMA
PENGAWASAN (Lanjutan)
BKN
BKN