Transcript Siklus Pengelolaan KN, Anggaran, & Akuntansi

Siklus Pengelolaan Keuangan Negara
Siklus Anggaran
Siklus Akuntansi
Ref : Bawuk, 2013
 Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari:





perencanaan dan penganggaran;
pelaksanaan anggaran/perbendaharaan;
akuntansi,
pemeriksaan, dan
pertanggungjawaban.
•
•
•
•
•
Integrasi RK dan Anggaran
Unified Budget
Penganggaran Berbasis Kinerja
Penggunaan KPJM
Klasifikasi Anggaran
Perencanaan
dan
Penganggaran
• Tahap Perencanaan:
• Bappenas (Pusat)
• SKPD Perencanaan (Daerah)
• Tahap Penganggaran:
• Menteri Keuangan (Pusat)
• TAPD (Daerah)
• Berdasarkan Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK
atas Lap Keu
Pertanggung
jawaban
• Sistem Penerimaan
• Sistem Pengeluaran
• Pemerintah Pusat:
• Terbit DIPA
• Pemerintah Daerah:
• DPA
• SPD
Pelaksanaan
Anggaran
• Pemeriksa Eksternal
(BPK)
• Opini atas LK
• LHP
Pemeriksaan
Akuntansi
• Pengguna Anggaran
• Bendahara Umum
Penetapan Kekuasaan
Pengelola Keu daerah
Pejabat Pengelola
Keu daerah
Penyusunan
Rancangan APBD
Pejabat Pengguna
Anggaran
Penetapan APBD
Pengendalian defisit
&
Penggunaan Surplus
Pengelolaan
BLUD
Pelaksanaan
APBD
Penatausahaan
Pertanggungjawaban
Penyelesaian
Kerugian Daerah
Semesteran
Tahunan
Pengelolaan
Kekayaan & Kewajiban
Perencanaan &
Penganggaran
Pelaksanaan
Rancangan
DPA-SKPD
RPJMD
RKPD
KUA
Penatausahaan
PPAS
Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
Verifikasi
• Bendahara
penerimaan wajib
menyetor
penerimaannya ke
rekening kas umum
daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan
Belanja
Pelaksanaan APBD
• Penerbitan SPM-UP,
SPM-GU, SPM-TU dan
SPM-LS oleh Kepala
SKPD
• Penerbitan SP2D oleh
PPKD
Penatausahaan
Pembiayaan
Belanja
RKA-SKPD
Pembiayaan
RAPBD
Evaluasi
Raperda APBD
oleh Gubernur/
Mendagri
APBD
Perubahan APBD
Disusun Sesuai
SAP
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
•
•
•
•
LRA
Neraca
Lap. Arus Kas
CaLK, dst
• Dilakukan oleh PPKD
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
Laporan Realisasi
Semester Pertama
Pemeriksaan
Penatausahaan
Pendapatan
DPA-SKPD
Pendapatan
Pertgjwban
•
•
•
•
•
•
Kas Umum
Piutang
Investasi
Barang
Dana Cadangan
Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Raperda
Pertanggungjawaban APBD
4/13/2015
Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK
RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RKPD = Rencana Kerja Perangkat Daerah
KUA = Kebijakan Umum APBD
PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKA = Rencana Kerja Dan Anggaran
SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAPERDA = Rancangan Peraturan Daerah
DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SPD = Surat Penyediaan Dana
TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran
 Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara
terintegrasi.
 • Penyatuan Anggaran (unified budget)
 Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki satu dokumen anggaran.
Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan.
 • Penganggaran Berbasis Kinerja
 Alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada
output atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan.
 • Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM)
 Pemerintah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka
menengah.
 • Klasifikasi Anggaran
 Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, menurut
organisasi, dan menurut jenis belanja.
Klasifikasi Organisasi : Sesuai dengan struktur organisasi
Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran)
2. Klasifikasi menurut Fungsi : Pelayanan Umum ;
Pertahanan ; Ketertiban dan Keamanan ; Ekonomi ;
Lingkungan Hidup ; Perumahan dan Fasilitas Umum ;
Kesehatan ; Pariwisata dan Budaya ; Agama ; Pendidikan ;
Perlindungan Sosial
3. Klasifikasi Ekonomi : Belanja Pegawai ; Belanja Barang ;
Belanja Modal ; Bunga ; Subsidi ; Bantuan Sosial ; Hibah ;
Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga
1.
8
12 bulan
6 bulan
12 bulan
Waktu
Kegiatan
Januari
Tahun Anggaran dimulai.
Bappeda merumuskan Kerangka Ekonomi Daerah, berupa proyeksi penerimaan dan
pengeluaran yang didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya.
KED memuat daftar aktivitas daerah mengacu pada RPJMD dan Renstra SKPD.
Semua kegiatan akan didiskusikan dalam Musrenbang.
Musrenbang pertama pada tingkat desa.
Februari
Musrenbang kecamatan.
Forum musyawarah tingkat SKPD.
Maret
Musrenbang Kabupaten/Kota
April-Mei
Pembahasan RKPD
Juni-Agustus
Penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran)
Penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) bagi setiap SKPD.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
Penyusunan estimasi anggaran terkait dengan RK SKPD.
September
Kompilasi anggaran yang diajukan oleh setiap SKPD.
Oktober
Finalisasi anggaran dikoordinasikan oleh Sekda selaku ketua TAPD.
Penyiapan Raperda APBD
Pembahasan Raperda APBD dengan Legislatif
November
Pembahasan dan pengesahan RAPBD
Desember
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Aspek Perbedaan
Siklus Anggaran
Siklus Akuntansi
Fungsi
Alat perencanaan, pengendalian,
kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan
komunikasi, penilaian, kinerja,
pemotivasi, menciptakan ruang publik.
Mencatat, mengklasifikasi,
menggolongkan, menganalisis,
mengikhtisarkan, melaporkan,
dan menginterpretasi transaksi.
Tujuan
pencatatan
Kepatuhan.
Membandingkan antara anggaran dan
realisasi.
Pencatatan transaksi.
Sistem
pembukuan
Tata buku tunggal (single entry)
Tata buku berpasangan (double
entry)
Output laporan
Perbandingan antara anggaran dan
realisasi.
Neraca, Laporan Kinerja
Keuangan, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas
Informasi yang
dihasilkan
Informasi terbatas (penerimaan dan
pengeluaran kas)
Informasi yang lebih luas
Rentang waktu
Lebih dari satu periode fiskal
Satu periode fiskal (satu tahun)
Transaksi yang
dicatat
Hanya transaksi yang dianggarkan.
Mencatat semua transaksi, baik
yang dianggarkan maupun yang
tidak dianggarkan.