Transcript SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2011
BUKU 1
PEDOMAN PENETAPAN PESERTA
Kementerian Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Profesi Pendidik
1
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen.
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
Tentang Guru
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan
Kompetensi Guru.
Direktorat Profesi Pendidik
2
TUJUAN
• Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam
melakukan proses penetapan peserta
sertifikasi guru secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
• Memberikan informasi kepada masyarakat
luas agar dapat memantau pelaksanaan
penetapan peserta sertifikasi guru di
wilayahnya.
Direktorat Profesi Pendidik
3
SASARAN
•
•
•
•
•
•
•
•
Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru;
Dinas Pendidikan Provinsi;
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
Pengawas Sekolah;
Kepala Sekolah;
Guru; dan
Masyarakat.
Direktorat Profesi Pendidik
4
POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
5
Direktorat Profesi Pendidik
Pola Penilaian Portofolio (PF)
Diperuntukkan bagi guru:
• Memiliki prestasi,
• Memiliki kesiapan diri untuk mengikuti proses
sertifikasi melalui pola PF,
• Tidak memenuhi persyaratan dalam proses
pemberian sertifikat pendidik secara langsung
(PSPL).
Direktorat Profesi Pendidik
6
Komponen Penilaian Portofolio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
kualifikasi akademik,
pendidikan dan pelatihan,
pengalaman mengajar,
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
penilaian dari atasan dan pengawas,
prestasi akademik,
karya pengembangan profesi,
keikutsertaan dalam forum ilmiah,
pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan
sosial, dan
10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
Direktorat Profesi Pendidik
7
Kesiapan Mengikuti Pola PF
1. ketersediaan dan kelengkapan dokumen
portofolio;
2. telah melakukan penilaian terhadap
dokumen portofolio yang dimilikinya; dan
3. memiliki kesiapan diri untuk mengikuti tes
awal (yang direncanakan secara online).
Direktorat Profesi Pendidik
8
Pemberian Sertifikat Pendidik secara
Langsung (PSPL)
Diperuntukkan bagi guru memiliki:
• kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3)
dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang
kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan
mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang
diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan
konseling atau konselor, dengan golongan sekurangkurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit
kumulatif setara dengan golongan IV/b;
• golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golongan IV/c.
Direktorat Profesi Pendidik
9
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
(PLPG)
Diperuntukkan bagi guru:
1. memilih langsung mengikuti PLPG
2. tidak memenuhi persyaratan PSPL dan
memilih PLPG, dan
3. tidak lulus penilaian portofolio,
Direktorat Profesi Pendidik
10
Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru
• Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan
akuntabel
• Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan
nasional melalui peningkatan kompetensi dan
kesejahteraan guru
• Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan
• Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
• Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh
pemerintah
Direktorat Profesi Pendidik
11
SASARAN
• Kuota 300.000
– Kuota PF sejumlah 2.940 orang.
– Kuota PLPG sejumlah 297.060 orang
• Kuota sudah termasuk guru sekolah Indonesia
di Luar Negeri (SILN)
Direktorat Profesi Pendidik
12
Pembagian Kuota
• Menggunakan data guru pada SIM NUPTK
• Dasar perhitungan adalah jumlah guru yang
memenuhi persyaratan (tidak termasuk guru
yang sudah memiliki sertifikat pendidik)
• Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (Ditjen PMPTK)
• Data guru yang digunakan untuk menetapkan
kuota provinsi adalah data guru pada SIM NUPTK
posisi bulan September 2010
Direktorat Profesi Pendidik
13
Kuota Kabupaten/Kota
• Kuota kabupaten/kota dihitung dan disepakati bersama
antara LPMP, dinas pendidikan provinsi, dan dinas
pendidikan kabupaten/kota.
• Menggunakan Data guru hasil sinkronisasi data SIM NUPTK
posisi terakhir.
• Penghitungan kuota berdasarkan jumlah guru yang
memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat
pendidik pada kabupaten/kota tersebut.
• Kuota kabupaten/kota yang ditetapkan meliputi:
– Kuota PF untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB,
dan pengawas.
– Kuota PLPG untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK,
SLB, dan pengawas.
Direktorat Profesi Pendidik
14
Kuota Kabupaten/Kota (lanjutan)
• Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada individu
sekolah, tetapi kepada jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK.
• Kuota pengawas adalah semua guru yang diangkat dalam
jabatan pengawas baik pengawas satuan pendidikan, mata
pelajaran, maupun kelompok mata pelajaran yang
memenuhi persyaratan.
• Kuota guru bukan PNS minimal 15% dan disesuaikan
dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.
• Kuota dapat berubah disesuaikan dengan kondisi di masingmasing kabupaten/ kota yang dikoordinasikan oleh LPMP.
• Perpindahan kuota kabupaten/kota TIDAK DAPAT dilakukan
lagi apabila masa penetapan peserta sertifikasi guru telah
selesai yaitu setelah tanggal 15 April 2011.
Direktorat Profesi Pendidik
15
Persyaratan Peserta
Persyaratan Umum
• Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan
Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidikan
agama.
• Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan
ketentuan:
– bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
– bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru.
Direktorat Profesi Pendidik
16
Persyaratan Peserta (lanjutan)
• Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK
sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru
tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah
negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota atau dinas
pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
• Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60
tahun.
• Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
(NUPTK).
Direktorat Profesi Pendidik
17
Persyaratan Peserta (lanjutan)
Persyaratan Khusus Untuk PF dan PLPG
• Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin
penyelenggaraan.
• Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6
tahun pada suatu satuan pendidikan dan sudah menjadi guru pada
saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen terbit
• Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV
apabila:
– pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai
pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, ATAU
– mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif
setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
Direktorat Profesi Pendidik
18
Persyaratan Peserta (lanjutan)
Persyaratan Khusus Untuk PF dan PLPG
• Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin
penyelenggaraan.
• Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6
tahun pada suatu satuan pendidikan dan sudah menjadi guru pada
saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen terbit
• Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV
apabila:
– pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai
pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, ATAU
– mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif
setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
Direktorat Profesi Pendidik
19
Persyaratan Peserta (lanjutan)
• Persyaratan Khusus untuk Guru yang mengikuti
Pemberian Sertifikat secara Langsung (PSPL)
– memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang
kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata
pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya,
atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau
konselor, dan memiliki golongan sekurang-kurangnya IV/b
atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golongan IV/b.
– Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas
satuan pendidikan yang memiliki golongan serendahrendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit
kumulatif setara dengan golongan IV/c.
Direktorat Profesi Pendidik
20
PENETAPAN PESERTA
Direktorat Profesi Pendidik
Ketentuan Umum
1. Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas
mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai
peserta sertifikasi guru.
2. Penetapan peserta untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota, sedangkan untuk satuan pendidikan
SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.
3. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya
tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.
4. Penetapan peserta dilakukan dan secara transparan melalui NUPTK
Online
5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus memberikan
alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada
peserta yang seharusnya belum mendapat giliran tetapi ditetapkan
sebagai peserta.
Direktorat Profesi Pendidik
22
Ketentuan Umum (lanjutan)
6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menunda
seseorang yang seharusnya sudah masuk kuota dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mendapatkan sangsi
kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
yang berwenang.
7. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 tidak akan dialihtugaskan
pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun
2012, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas.
8. Penetapan peserta final hasil verifikasi akhir diumumkan secara
terbuka
9. Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 dapat dilihat
melalui NUPTK online.
10.Penggantian peserta sertifikasi hanya DAPAT dilakukan sampai
dengan tanggal 15 April 2011, setelah itu TIDAK ADA penggantian
peserta karena SISTEM APLIKASI ONLINE pendataan dan
pendaftaran peserta ditutup.
Direktorat Profesi Pendidik
23
Guru yang Langsung Masuk Kuota
1. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum
memiliki sertifikat pendidik.
2. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar
yang memenuhi persyaratan.
3. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi
atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang
mendapat penghargaan internasional dan belum pernah mengikuti
sertifikasi guru.
4. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat
secara langsung.
5. Guru SD dan SMP yang telah terdaftar dan mengajar pada sekolah
yang menjadi target studi sertifikasi guru.
Catatan:
Seluruh guru tersebut harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu
Direktorat Profesi Pendidik
24
Urutan Prioritas Penetapan Peserta
Guru lainnya yang tidak langsung masuk kuota ditetapkan
berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
1. masa kerja sebagai guru,
2. usia,
3. pangkat dan golongan,
4. beban kerja,
5. tugas tambahan, dan
6. prestasi kerja.
Sistem NUPTK online telah melakukan perangkingan
sesuai urutan di atas.
Direktorat Profesi Pendidik
25
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011
Direktorat Profesi Pendidik
26
Instansi Terkait
•
•
•
•
•
•
Ditjen PMPTK,
LPTK,
LPMP,
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
Guru.
Kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan
pelaksanaan sertifikasi guru adalah:
– sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait dan
kepada guru;
– kebenaran data peserta dalam Format A1; dan
– ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru.
Direktorat Profesi Pendidik
27
Kegiatan yang Sangat Menentukan
• Kegiatan yang sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru
adalah:
– sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait
dan kepada guru
– kebenaran data peserta dalam Format A1
– ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan
sertifikasi guru.
Direktorat Profesi Pendidik
28
Prinsip Penetapan Peserta
Prinsip:
• Transparan
• Berkeadilan sesuai urutan prioritas
Ditjen PMPTK telah mengembangkan aplikasi
pendaftaran secara online dan terintegrasi melalui
NUPTK online.
Fasilitas yang telah dibuat:
• Perangkingan calon peserta
• Update data peserta
• Penetapan peserta
Direktorat Profesi Pendidik
29
Tahap Persiapan
1. Penetapan kuota provinsi
• Kuota provinsi sudah ditetapkan oleh Ditjen
PMPTK
2. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru tingkat
LPMP dan Dinas Pendidikan
• memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap
suksesnya penyelenggaraan sertifikasi
• PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan
operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG
Direktorat Profesi Pendidik
30
Tahap Persiapan (lanjutan)
3. Sosialisasi Sertifikasi Guru
• Sosialisasi oleh Ditjen PMPTK
• Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota,
dan LPMP
4. Input Data Kuota Kabupaten/Kota
Hasil kesepakatan kuota di-input dalam data base
NUPTK
5. Perubahan (Update) Data Guru pada NUPTK
Tanggal akhir update data guru adalah 28 Februari 2011.
Direktorat Profesi Pendidik
31
Tahap Penetapan Calon Peserta
1. Koordinasi Penetapan Calon Peserta dengan Kabupaten/Kota dengan
agenda:
– mereview kembali Buku Pedoman Penetapan Peserta,
– latihan dan simulasi mulai dari penetapan calon peserta sampai
dengan penetapan peserta final melalui NUPTK online,
– membahas beberapa kendala dan permasalahan dalam penetapan
calon peserta
– menyepakati jadwal penyelesaian penetapan peserta.
2. Penetapan Calon Peserta dan Pencetakan Format A0
– Penetapan peserta melalui NUPTK online
– Pencetakan Format A0 untuk guru (Format A0.1) dan untuk pengawas
(Format A0.2)
Direktorat Profesi Pendidik
32
Tahap Penetapan Calon Peserta
(lanjutan)
3. Verifikasi Data pada Format A0 oleh Guru
– Data peserta harus benar karena akan digunakan sebagai dasar untuk
penerbitan sertifikat pendidik.
– Data yang dikoreksi adalah
•
•
•
•
nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS);
golongan (bagi PNS);
tempat dan tanggal lahir; ijasah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi;
nama sekolah tempat mengajar.
– dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal
lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan
PNS adalah ijasah terakhir dari perguruan tinggi.
– Perbaikan data oleh dinas pendidikan harus selesai pada tanggal
15 April 2010.
Direktorat Profesi Pendidik
33
Tahap Penetapan Calon Peserta
(lanjutan)
4. Penetapan Bidang Studi dan Pola Sertifikasi Guru
– Penetapan Bidang Studi
• Guru harus konsisten dengan pilihan pilihan bidang studi
karena guru harus mengajarkan bidang studi yang
disertifikasi selama bertugas sebagai guru
– Penetapan Pola Sertifikasi Guru
• Penetapan pola harus sesuai dengan tingkat kesiapan
dokumen yang dimiliki guru.
• Pilihan pola sertifikasi guru dituliskan dalam Format A0.
Direktorat Profesi Pendidik
34
Tahap Penetapan Calon Peserta
(lanjutan)
5. Guru Menyerahan Format A0 ke Dinas
Pendidikan
– Perubahan data tersebut harus disertakan data
pendukungnya, misalnya untuk perubahan:
• data kualifikasi guru harus melampirkan ijasah sarjana,
• data kepangkatan/golongan guru harus melampirkan SK
kepangkatan/golongan ruang terakhir,
• data sekolah tempat guru mengajar harus melampirkan SK
dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kepala
sekolah,
• mata pelajaran yang diampu harus melampirkan SK
penugasan dan jadwal mengajar dari kepala sekolah.
Direktorat Profesi Pendidik
35
Tahap Penetapan Calon Peserta
(lanjutan)
6. Perbaikan Data Calon Peserta oleh
Kabupaten/Kota
– Seluruh perbaikan data calon peserta sertifikasi guru
harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2011.
– Batas akhir perubahan data ini secara otomatis akan
menutup aplikasi perubahan data pada NUTPK Online.
7. Koordinasi Perbaikan Data Calon Peserta
– koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/
kabupaten/kota untuk mempercepat proses dan
menjamin ketepatan waktu penyelesaian perbaikan
data peserta.
– Jadwal koordinasi perbaikan data ditentukan oleh
masing-masing LPMP sesuai keperluan.
Direktorat Profesi Pendidik
36
Tahap Finalisasi dan
Penetapan Data Peserta
1. Verifikasi Data Peserta
– Agenda yang dibahas pada koordinasi verifikasi adalah
sebagai berikut.
• Menetapkan peserta pola PSPL dan PF dengan jumlah sesuai
dengan kuota portofolio.
• Menetapkan peserta pola PLPG sesuai kuota PLPG.
• Pengalihan kuota antar kabupaten/kota jika ada kabupaten/
kota yang tidak dapat memenuhi kuota, khususnya kuota PF.
• Menginformasikan tahapan selanjutnya dan menyepakati
jadwal pelaksanaan sertifikasi guru mulai dari pengiriman
dokumen sampai dengan PLPG.
• LPMP membantu menampilkan semua data peserta yang
akan ditetapkan dari data NUPTK online.
Direktorat Profesi Pendidik
37
Tahap Finalisasi dan
Penetapan Data Peserta (lanjutan)
2. Penetapan Nomor Peserta
– digit mempunyaiNomor peserta ini akan digunakan terus
oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru sampai
dengan penyaluran tunjangan profesi guru.
– Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing
arti dengan rumusan kode digit.
3. Penerbitan SK dan Pencetakan Format B1
– SK penetapan peserta dan Format B1 ke LPMP dan LPTK.
Direktorat Profesi Pendidik
38
Tahap Finalisasi dan
Penetapan Data Peserta (lanjutan)
4. Pencetakan Format A1
– Format A1 dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota dari NUPTK online. Kemudian
Format A1 ditandatangani oleh dinas pendidikan dan diberikan
kepada peserta sebagai bukti pendaftaran peserta sertifikasi
guru.
– Satu lembar Format A1 disimpan oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota, dan satu lembar untuk guru.
– Bagi guru yang mengikuti pola PF dan PSPL, Format A1
dilampirkan dalam dokumen/portofolio. Bagi guru yang
mengikuti PLPG, Format A1 digunakan sebagai tanda peserta
PLPG.
5. Pengiriman Data Peserta ke Web KSG
– Pengiriman data dilakukan secara otomatis melalui online dari
data NUPTK online ke website KSG pada tanggal 1 Mei 2011
pukul 00.00 WIB.
Direktorat Profesi Pendidik
39
Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi
Guru Tahun 2011
40
Direktorat Profesi Pendidik
Pengolahan Data Peserta melalui
NUPTK Online dan Website KSG
Proses Pengolahan Data Peserta Sertifikasi Guru pada Data NUPTK Online dan Website KSG
INPUT
Update data guru termasuk pilihan
bidang studi dan pola sertifikasi guru
Input data kuota kab/kota oleh LPMP
Tetapkan calon peserta sertifikasi
OUTPUT
Data guru yang memenuhi syarat
NUPTK
online
Verifikasi peserta oleh dinas, LPMP,
dan LPTK dan tetapkan peserta
OUTPUT
Registrasi online untuk peserta pola PF
Penilaian PF dan verifikasi
dokumen PSPL
Cetak Format A1 dan Format B1
Data peserta sertifikasi final
INPUT
Tes online peserta PF di ICT center
Cetak bukti peserta sementara
(Format A0)
nomor kode khusus (password)
Website
KSG
Hasil tes awal peserta PF
Hasil sertifikasi guru
Pelaksanaan PLPG
Direktorat Profesi Pendidik
41
Format A0.1
42
Format A1.1
43
Format A0.2
44
Format A1.2
45
Unit Pelayanan Masyarakat
• Pusat informasi umum tentang pelaksanaan
sertifikasi guru.
• Mediator antara masyarakat dan guru dengan
penyelenggara sertifikasi guru.
• Pusat pelayanan masyarakat (internal dan
eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi
guru.
Direktorat Profesi Pendidik
46
Alamat Website
Informasi ttg Penetapan Peserta dan SK:
www.sertifikasiguru.org
www.nuptk.info
47
Informai ttg Pelaksanaan Sertifikasi:
www.ksg.or.id
www.ketenagaan.dikti.go.id/ksg
Direktorat Profesi Pendidik
KUOTA PROVINSI 2011
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PROVINSI
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI. Yogyakarta
Jawa Timur
N. Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Lampung
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
KUOTA
PORTOFOLIO
120
399
339
64
451
84
235
85
63
48
98
93
64
40
53
57
KUOTA PLPG
12.026
40.322
34.292
6.456
45.487
8.378
23.665
8.589
6.468
4.880
9.834
9.358
6.540
4.086
5.365
5.803
TOTAL KUOTA
12.146
40.721
34.631
6.520
45.938
8.462
23.900
8.674
6.531
4.928
9.932
9.451
6.604
4.126
5.418
5.860
Direktorat Profesi Pendidik
48
KUOTA PROVINSI 2011
NO
PROVINSI
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Bengkulu
Maluku Utara
Banten
Bangka Belitung
Gorontalo
Kepulauan Riau
Papua Barat
Sulawesi Barat
JUMLAH
KUOTA
PORTOFOLIO
33
27
121
37
23
72
59
59
23
31
13
81
11
13
18
10
16
2.940
KUOTA
TOTAL KUOTA
PLPG
3.381
3.414
2.717
2.744
12.173
12.294
3.771
3.808
2.282
2.305
7.065
7.137
6.053
6.112
5.935
5.994
2.341
2.364
3.293
3.324
1.276
1.289
8.314
8.395
1.183
1.194
1.329
1.342
1.766
1.784
1.014
1.024
1.618
1.634
297.060
300.000
Direktorat Profesi Pendidik
49
TERIMA KASIH
Direktorat Profesi Pendidik
50