Transcript Peraturan Terkait dengan Keselamatan Radiasi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
SUMBER
RADIASI
SIFAT RADIASI PENGION:
1. tidak dapat dilihat;
2. tidak dapat dirasa;
3. tidak berwarna;
4. tidak dipengaruhi temperatur & tekanan;
5. memiliki daya tembus & ionisasi; dan
6. merambat sama dgn kec. cahaya.
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
Bid. FRZR
• Diagnostik
&
Intervensional
• Radioterapi
• Ked. nuklir
PERTANIAN
MEDIK
INDUSTRI
PENELITIAN
• Well Logging& Tracer
• Gauging & Analisis)
• Radiografi
• Fluoroskopi bagasi
•Iradiator
•Fotofluorografi
•Produksi Radioisotop
Bid.
IBN
Reaktor NonDaya (Penelitian)
Reaktor Daya (PLTN) belum
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
STOKASTIK
DETERMINISTIK
Sumber Radioaktif
Tenaga Nuklir
EFEK
RADIASI
Pembangkit Radiasi Pengion
(Pes Sinar-X, Akselerator)
PERLU DIATUR
SIAPA PENGATUR ?
UU NO. 31 TAHUN 1964
Tentang
Ketentuan Pokok Tenaga Atom
Badan Tenaga Atom Nasional
(BATAN)
 Melaksanakan
 Mengatur
 Mengawasi
• Nuclear Safety Convention 94
• Basic Safety Standard 115, 96
Pengawas
BAPETEN
UU NO. 10 TAHUN 1997
tentang
Ketenaganukliran
 Peraturan
 Perizinan
 Inspeksi
BATAN
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Pelaksana
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
UNDANG-UNDANG
NO. 10 TAHUN 1997
NO. 33 TAHUN 2007
NO. 29 TAHUN 2008
NO. 27 TAHUN 2009
Peraturan
Pemerintah
NO. 26 TAHUN 2002
NO. 27 TAHUN 2002
= Diamemdemen 2010 dan
diperkirakan selesai 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 76/1998
KEPUTUSAN / PERATURAN KEPALA BAPETEN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1997
TENTANG
KETENAGANUKLIRAN
Sistem Regulasi
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Perka BAPETEN
Pedoman/Juklak
I
II
III
IV
V
SISTEMATIKA
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KELEMBAGAAN
BAB III
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB IV
PENGUSAHAAN
BAB V
PENGAWASAN
BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
1.
2.
3.
4.
5.
Pasal 1
Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan,
pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga
nuklir.
Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan
dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari
sumber radiasi pengion.
Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel
bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi
media yang dilaluinya.
Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir
yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan,
produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor,
penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion
dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).
Pasal 14
(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan
Pengawas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
peraturan, perizinan, dan inspeksi.
Pasal 15
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk:
a. terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
b. menjamin keselamtan dan kesehatan pekerja dan anggota
masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
c. memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga
nuklir;
d. meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk
menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
e. mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan
f. menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam
pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.
Pasal 17
(1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal
tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya
serta dekomissioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.
(3) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1) Setiap operator yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di
dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan
sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.
(2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Badan Pengawas.
Pasal 20
(1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan
radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka
pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan
peraturan perundangan di bidang keselamatan nuklir.
(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas.
(3). Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara berkala dan sewaktu-waktu
Pasal 42
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana
dengan pidana pejara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terpidana dipidana dengan Kurungan paling lama 6
(enam) bulan.
Pasal 43
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1
(satu) tahun.
PERATURAN PEMERINTAH NO.33 TAHUN 2007
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN
KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
Pasal 1
1.
2.
3.
4.
5.
Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk
melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari
bahaya radiasi.
Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yang dilakukan
untuk mencegah akses tidak sah atau perusakan, dan kehilangan,
pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif
Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi
pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.
Intervensi adalah setiap tindakan untuk mengurangi atau
menghindari paparan atau kemungkinan terjadinya paparan kronik
dan Paparan Darurat.
Paparan Medik adalah paparan yang diterima oleh pasien sebagai
bagian dari diagnosis atau pengobatan medik, dan orang lain
sebagai sukarelawan yang membantu pasien
Pasal 4
(1)
(2)
(3)
Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga Nuklir wajib
memiliki izin Pemanfatan Tenaga Nuklir dan memenuhi persyaratan
Keselamatan Radiasi.
Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
b.
c.
d.
(4)
(5)
persyaratan manajemen;
persyaratan Proteksi Radiasi;
persyaratan teknik; dan
verifikasi keselamatan.
Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus didokumentasikan di dalam Program Jaminan Mutu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Jaminan Mutu
untuk Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 6
(1)
Penanggung jawab Keselamatan Radiasi terdiri dari:
a. Pemegang Izin; dan
b. pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan
Tenaga Nuklir.
(2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bertanggung jawab untuk:
a. mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi
b. menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan
mendokumentasikan program Proteksi dan Keselamatan
Radiasi
c. membentuk dan menetapkan penyelenggara Proteksi dan
Keselamatan Radiasi
d. menentukan tindakan dan sumber daya yang diperlukan
e. Membuat dan memelihara rekaman
(3) Tanggung jawab pihak lain sdp ayat (1) huruf b didasarkan pada
tugas dan peran masing-masing dalam Keselamatan Radiasi.
(4) Pemegang Izin, dalam melaksanakan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan
kepada atau menunjuk personil yang bertugas di fasilitas atau
instalasinya untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam
mewujudkan Keselamatan Radiasi.
(5) Pendelegasian atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak membebaskan Pemegang Izin dari
pertanggungjawaban hukum jika terjadi situasi yang dapat
membahayakan keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan
lingkungan hidup.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dalam
Keselamatan Radiasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
PASAL 8
PI WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMANTAUAN KESEHATAN
SELURUH PEKERJA RADIASI:
1.berdasar ketentuan umum kesehatan kerja
2.Penilaian thd kesesuaian penempatan pekerja
3.Menggunakan hasil pemantauan sbg landasan informasi pd:
Kasus munculnya penyakit akibat kerja setelah terjadi paparan
berlebih
Konseling bagi pekerja mengenai bahaya radiasi
Penatalaksanaan kesehatan pekerja yang terkena paparan radiasi
berlebih
Pemantauan kesehatan dilaksanakan melalui
(1) Pemeriksaan Kesehatan
(2) Konseling; dan/ atau
(3) Penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan Paparan
Radiasi berlebih
Pasal 9
Pemegang Izin wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja, pada
saat:
a. sebelum bekerja;
b. selama bekerja; dan
c. akan memutuskan hubungan kerja.
Pasal 10
Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi
yang ditunjuk oleh Pemegang Izin, dan disetujui instansi berwenang di
bidang ketenagakerjaan.
Pasal 11
(1) Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja wajib dilakukan secara
berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
(3) Jika dianggap perlu, pemeriksaan khusus dapat dilakukan terhadap
pekerja tertentu.
Pasal 16
(1) Pemegang Izin wajib menyediakan personil yang memiliki
kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jenis
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdiri dari:
a.
b.
c.
d.
e.
Petugas Proteksi Radiasi;
Pekerja Radiasi;
tenaga ahli;
operator; dan/atau
tenaga medik atau paramedik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan
kompetensi personil diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 21
Pemegang Izin dalam memanfaatkan
Tenaga Nuklir, wajib memenuhi
persyaratan Proteksi Radiasi, yang meliputi:
a. justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
b. limitasi Dosis; dan
c. optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
Pasal 31
(1) Pemegang Izin, dalam melaksanakan kewajiban, wajib menyediakan
perlengkapan Proteksi Radiasi.
(2) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. peralatan pemantau tingkat Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di
daerah kerja;
b. peralatan pemantau Dosis perorangan;
c. peralatan pemantau radioaktivitas lingkungan; dan/atau
d. peralatan protektif Radiasi.
(3) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
berfungsi dengan baik sesuai dengan jenis Sumber dan energi yang
digunakan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Proteksi Radiasi diatur
dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 34
(1) Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi
harus diupayakan agar besarnya Dosis yang
diterima serendah mungkin yang dapat dicapai
dengan mempertimbangkan faktor sosial dan
ekonomi.
(2) Besarnya Dosis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus di bawah Nilai Batas Dosis.
Pasal 35
Penerapan optimisasi dilaksanakan melalui:
a. Pembatas Dosis; dan
b. Tingkat Panduan untuk Paparan Medik.
Pasal 36
(1) Pembatas Dosis ditentukan oleh Pemegang Izin setelah
mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN.
(2) Penentuan pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis ( NBD).
(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu fasilitas atau instalasi di
satu kawasan, pembatas Dosis wajib ditetapkan dengan
mempertimbangkan kontribusi Dosis dari masing-masing
fasilitas atau instalasi.
(4) Dalam hal personil bekerja lebih dari satu fasilitas atau
instalasi, pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib diberlakukan.
Pasal 37
(1) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik hanya
diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam
radiologi diagnostik dan intervensional, dan
kedokteran nuklir.
(2) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam
radioterapi.
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY
Pasal 39
(1) Praktisi medik wajib menggunakan Tingkat Panduan
untuk Paparan Medik pada saat melaksanakan
prosedur radiologi diagnostik dan intervensional, dan
kedokteran nuklir untuk mengoptimisasikan proteksi
terhadap pasien.
(2) Praktisi medik berdasarkan penilaian klinik yang tepat
dapat memberikan paparan yang tidak sesuai dengan
Tingkat Panduan untuk Paparan Medik.
(3) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik dapat diperbarui
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berhubungan dengan Proteksi dan
Keselamatan Radiasi.
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY
Pasal 40
(1) Untuk memastikan bahwa Tingkat Panduan untuk Paparan Medik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39
dipatuhi, uji kesesuaian wajib dilakukan terhadap pesawat sinar-X
untuk radiologi diagnostik dan intervensional.
(2) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan oleh penguji yang berkualifikasi.
(3) Hasil pengujian yang dilakukan oleh penguji yang berkualifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dievaluasi oleh tenaga
ahli untuk menentukan keandalan pesawat sinar-X.
(4) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada parameter operasi dan keselamatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesesuaian diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG
PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI
PENGION DAN BAHAN NUKLIR
PENGELOMPOKAN PEMANFAATAN SRP-BN
KELOMPOK A
I. Sumber Radiasi Pengion :
a. ekspor ZR
b. impor dan pengalihan ZR dan/atau PRP
untuk keperluan medik
c. impor ZR untuk keperluan selain medik
d. pengalihan ZR dan/atau PRP untuk
keperluan medik
e. pengalihan ZR dan/atau PRP untuk
keperluan selain medik
f. produksi PRP
g. produksi barang konsumen yang
mengandung ZR
h. penggunaan dan/atau litbang dalam :
1. radiologi diagnostik dan intervensional
2. iradiator kategori I dengan ZR
terbungkus
3. iradiator kategori I dengan PRP
4. gauging industri dengan ZR aktivitas
tinggi
5. radiografi industri fasilitas terbuka
6. well logging
7. perunut
8. fotofluorografi dengan ZR aktivitas
sedang atau PRP dengan energi
sedang
9. radioterapi
10. fasilitas kalibrasi
11. radiografi industri fasilitas tertutup
12. fotofluorografi dengan ZR aktivitas
tinggi atau PRP dengan energi tinggi
13. iradiator kategori II dan III dengan ZR
terbungkus
14. iradiator kategori II dengan PRP
15. iradiator kategori IV dengan ZR
terbungkus
16. kedokteran nuklir diagnostik in vivo
17. kedokteran nuklir terapi
i. produksi radioisotop
j. pengelolaan limbah radioaktif
II. Bahan Nuklir :
a. penelitian dan pengembangan
b. penambangan bahan galian nuklir
c. pembuatan
d. produksi
e. penyimpanan
f. pengalihan
g. impor dan ekspor
h. penggunaan
KELOMPOK B
Sumber Radiasi Pengion :
a. impor, ekspor dan/atau pengalihan
peralatan yang mengandung ZR
b. penyimpanan ZR
c. penggunaan dan/atau litbang dalam :
1. kedokteran nuklir diagnostik in vitro
2. fluoroskopi bagasi
3. gauging industri dengan ZR aktivitas
rendah atau PRP dengan energi
rendah
KELOMPOK C
Sumber Radiasi Pengion :
a. ekspor PRP
b. impor PRP untuk keperluan medik
c. impor PRP untuk keperluan selain medik
d. penggunaan dan/atau litbang :
1. ZR terbuka / terbungkus untuk tujuan
pendidikan, penelitian dan
pengembangan
2. check sources
3. ZR untuk kalibrasi
4. ZR untuk standardisasi
5. detektor bahan peledak
KELOMPOK A BIDANG MEDIK
a. ekspor ZRA;
b. impor dan pengalihan ZRA dan/atau PRP untuk
medik;
c. pengalihan ZRA dan/atau PRP untuk medik;
d. Produksi Pembangkit Radiasi Pengion;
e. penggunaan dan/atau Litbang:
1.
2.
3.
4.
radiologi diagnostik dan intervensional;
radioterapi;
kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan
kedokteran nuklir terapi.
f. produksi radioisotop
Pasal 4
KELOMPOK B BIDANG MEDIK
● PENGGUNAAN DALAM KEDOKTERAN NUKLIR
DIAGNOSTIK IN VITRO
.
KELOMPOK C BIDANG MEDIK
● EKSPOR PEMBANGKIT RADIASI PENGION;
● IMPOR PEMBANGKIT RADIASI PENGION UNTUK
KEPERLUAN MEDIK
PERSYARATAN IZIN PEMANFAATAN SRP-BN
ADMINISTRASI
a. identitas pemohon izin
b. akta pendirian BH atau BU
c. izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan
oleh instansi yang berwenang
d. lokasi pemanfaatan SRP dan BN
Berlaku untuk semua kelompok
pemanfaatan
TEKNIS
a. prosedur operasi
b. spektek SRP-BN sesuai dengan standar
keselamatan radiasi
c. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau
peralatan keamanan SR
d. program proteksi dan keselamatan
radiasi dan/atau program keamanan SR
e. laporan verifikasi keselamatan radiasi
dan/atau keamanan SR
f. hasil pemeriksaan kesehatan pekerja
radiasi
g. data kualifikasi personil yang meliputi :
1. PPR dan personil lain yang memiliki
kompetensi
2. personil yang menangani SRP
3. petugas keamanan SR atau BN
1. Seluruh persyaratan teknis
berlaku untuk kelompok
pemanfaatan A
2. Persyaratan teknis untuk
kelompok pemanfaatan B :
huruf a, b, c, d, f, dan g angka 1
3. Persyaratan teknis untuk
kelompok pemanfaatan C :
huruf a, b, dan g angka 2
KHUSUS
berlaku untuk kegiatan :
a. penentuan tapak
b. konstruksi
c. komisioning
d. operasi
e. penutupan
Berlaku hanya untuk kelompok
pemanfaatan A tertentu
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Izin Radiologi diagnostik dan Intervensional
1. KTP PEMOHON yang berwenang mewakili di luar
dan di dalam pengadilan.
2. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
3. Izin pelayanan kesehatan yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang di bidang kesehatan
(Dinas Kesehatan)
4. Data lokasi pemanfaatan pesawat sinar-X
PERSYARATAN TEKNIS -
KELOMPOK
a. prosedur operasi;
b. spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau
Bahan Nuklir sesuai dengan standar keselamatan
radiasi;
c. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan
keamanan Sumber Radioaktif;
d. program
proteksi
dan
keselamatan
radiasi
dan/atau program keamanan Sumber Radioaktif;
e. laporan verifikasi keselamatan radiasi dan/atau
keamanan Sumber Radioaktif;
f. hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi
g. data kualifikasi personil, yang meliputi:
1. petugas proteksi radiasi dan personil lain yang
memiliki kompetensi;
2. personil yang menangani Sumber Radiasi
Pengion; dan/atau
3. petugas keamanan Sumber Radioaktif atau
Bahan Nuklir.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
A
B
A
A
B
A
B
A
A
C
38
PERSYARATAN IZIN
PASAL 11 PP NO 29 TAHUN 2008
☻
ADMINISTRATIF : KELOMPOK A, B DAN C
☻
TEKNIS :
☻
-
KELOMPOK A
-
KELOMPOK B : kecuali huruf e Pasal 14
-
KELOMPOK C : hanya huruf a, b dan g angka 2 Pasal 14
KHUSUS :
-
KELOMPOK A : Radioterapi
Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo ( PET CT)
Kedokteran Nuklir Terapi.
DOKUMEN YANG DI LAMPIRKAN
Dokumen Administratif
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI /Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan
Paspor untuk WNA selaku pemohon izin
Akta Pendirian Badan Hukum/Usaha Perusahaan/Yayasan/Klinik/RS
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum/Perorangan
Izin pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Setempat
Dokumen Teknis
Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi untuk setiap lokasi pemanfaatan
Prosedur Tetap Pengoperasian Pesawat Sinar-X
Spesifikasi Teknis Pesawat Sinar –X
Dokumen Pesawat Sinar-X Memenuhi Standar Internasional tertelusur ISO atau TUV
Verifikasi Keselamatan Radiasi – Berita Acara Uji Fungsi Pemasangan Pesawat Sinar-X
Verifikasi Keselamatan Radiasi - Hasil Pengukuran Paparan Radiasi
Denah Ruangan Pemanfaatan Pesawat Sinar-X
Bukti Permohonan Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan atau Hasil Evaluasi Pemantauan
Dosis Perorangan
Bukti Kalibrasi Dosimeter Perorangan Bacaan Langsung untuk Pesawat Sinar-X Fluoroskopi dan
Intervensional
Hasil Pemeriksaan Kesehatan setiap PPR dan Pekerja Radiasi
Fotokopi SIB PPR
Fotokopi Ijazah Personil lain yang memiliki kompetensi
ALURPROSESPERMOHONANDANPENERBITANIZIN
7hrkerja
15hrkerja
3hrkerja
Kerangkawaktupemrosesanizin
Pem
ohonIzin
Perm
ohonan
Secaratertulis
Doklengkap?
Dokum
enpersyaratan
izin
ya
Penuhi
persyaratan?
15 hr kerja
tdk
Penilaianterhadap
Dokum
en
Persyaratan
tdk
Penyam
paian
dokperbaikan?
ya
tdk
Dokum
enperbaikan
5hrkerja
BRIVABANKBRI
tdk
BendaharaMem
buat
Tagihan
Perm
ohonan
batal
Pem
beritahuan
tentangdokygtdk
m
em
enuhi
persyaratan
ya
Terbitizin
PERPANJANGAN IZIN
SATU TAHAP (Ps. 49 & 50 PP 29/2008)
Permohonan
Secara tertulis
Dok. Persyaratan
Adm & Teknis
Dok lengkap ?
ya
Ada
perubahan
fasilitas?
ya
Proses Normal
(Ps. 22-24)
tdk
tdk
Penilaian terhadap
Dokumen
Persyaratan
Terbit
perpanjangan
izin
Penetapan Penghentian
1. PP 29 Tahun 2008 TIDAK ADA IZIN PENYIMPANAN Pesawat Sinar-X
2. Pesawat sinar-X yang tidak dipergunakan diajukan dalam Penetapan
penghentian kegiatan
PENETAPAN PENGHENTIAN
(Ps. 53 PP 29/2008)
Permohonan
Secara tertulis
Penilaian terhadap
Dokumen
permohonan &
laporan
ya
Kesesuian
data?
Laporan :
- data SRF
- hasil pengukuran
paparan radiasi
- penanganan akhir
pembangkit penanganan
akhir ZR
tdk
Dokumen perbaikan
Penyampaian
perbaikan
laporan?
ya
Pemberitahuan
tentang
ketidaksesuaian
tdk
Permohonan
batal
ya
Terbit Penetapan
Penghentian
Perubahan Izin
Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan
perubahan izin Pemanfaatan jika terdapat
perubahan data mengenai:
1. identitas Pemegang Izin;
2. personil yang bekerja di fasilitas;
3. perlengkapan proteksi radiasi.
Permohonan izin baru terjadi karena
1. Perubahan Badan Hukum Pemegang Izin
2. Perpindahan Lokasi pemanfaatan Radiologi atau
penggunaan ruang baru.
PERUBAHAN IZIN
Perubahan
Data Izin
-
Identitas
Personil
Pindah Lokasi
Perlengkapan proteksi
- Perubahan Badan
Hukum
- Perubahan fasilitas
Proses
Permohonan
Izin Baru
Proses
Perubahan
Izin
PERUBAHAN DATA IZIN
(Ps. 54 PP 29/2008)
Permohonan
Secara tertulis
Penilaian terhadap
Dokumen
perubahan data izin
ya
Kesesuian
data?
Dok. Perubahan
Data izin
Dokumen perbaikan
tdk
Penyampaian
perbaikan Dok
prubahan?
ya
Pemberitahuan
tentang
ketidaksesuaian
tdk
Permohonan
batal
ya
Terbit Perubahan
Izin
PERUBAHAN BADAN HUKUM
(Ps. 56 PP 29/2008)
Permohonan
Secara tertulis
Dok. Perubahan
Badan Hukum
Penilaian terhadap
Dokumen
perubahan badan
hukum
Terbit Izin
PERUBAHAN FASILITAS
(Ps. 57 PP 29/2008)
Permohonan
Secara tertulis
Dok. persyaratn izin
Proses Normal
(Ps. 22-47)
Pasal 74
(1) Impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir hanya boleh
dilakukan oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau
Bahan Nuklir.
(2) Pemegang Izin yang akan melaksanakan impor atau ekspor Sumber
Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum
Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dikeluarkan dari kawasan
pabean.
(3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemegang Izin harus:
a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
BAPETEN;
b. memiliki izin impor atau ekspor dari instansi yang
berwenang di bidang perdagangan; dan
c. menyampaikan dokumen impor atau ekspor.
(4) Ketentuan mengenai persetujuan impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion
atau bahan nuklir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
PERSETUJUAN IMPOR DAN EKSPOR
Permohonan
- Ada izin impor/ekspor
- Dokumen impor/ekspor
Penilaian
Terbit
‘Persetujuan’
atau
‘Pengesahan
pada dokumen’
Berakhirnya Izin
1.
2.
3.
4.
habis masa berlaku izin;
dicabut oleh Kepala BAPETEN;
badan Pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
terjadi pengalihan Sumber Radiasi Pengion
atau Bahan Nuklir; atau
5. Pemegang Izin perorangan meninggal dunia.
53
SANKSI ADMINISTRATIF
PEMEGANG IZIN YANG MELANGGAR
KETENTUAN DIKENAKAN SANKSI:
1.DUA KALI PERINGATAN TERTULIS; DAN
2.PENCABUTAN IZIN (PS 81)
SANKSI ADMINISTRASI
Fasilitas
Tidak memenuhi syarat
Peringatan 1 dan 2
Cabut izin
UU 10/97
Operasi ?
55