Transcript maksud - Bagian Kepegawaian UNS

TATA KERJA TIM PENILAI
ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD
TUJUAN
Menyamakan persepsi dan
pemahaman bagi Pengelola
Pengadaan
Barang/Jasa,
Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit
dan Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Fungsional
Pengelola PBJ mengenai
hal-hal yang terkait dengan
pelaksanaan
penilaian
angka kredit Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.
Sebagai pedoman dalam
penyusunan organisasi dan
tata kerja Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Fungsional
Pengelola
Pengadaan
Barang/Jasa.
ORGANISASI TIM PENILAI
Pejabat
Berwenang
Tim Penilai
Pejabat Pengusul
Lingkup Tugas
Kepala LKPP atau
Es I yang ditunjuk
Tim Penilai
Pusat
Pejabat Es II yg
membidangi
Kepegawaian (LKPP,
Instansi Pusat diluar
LKPP, Setda Prov.,
Setda Kab/Kota).
Pengelola PBJ Madya:
• Pembina Tk I, IV/b
• Pembina Utama Muda,
IV/c
(LKPP, Instansi pusat diluar
LKPP, Prov. dan Kab/Kota).
Pejabat Es II yg
membidangi
pembinaan JF
PPBJ
Tim Penilai
Unit Kerja
Pejabat yg
membidangi
Kepegawaian paling
rendah Es III (LKPP).
Pengelola PBJ Pertama, III/a
s/d Pengleloa PBJ Madya,
IV/a (LKPP).
Pejabat Es II yg
membidangi
Pengadaan
Barang/jasa
Tim Penilai
Instansi
Pejabat yg
membidangi
Kepegawaian paling
rendah Es III (Instansi
pusat diluar LKPP).
Pengelola PBJ Pertama, III/a
s/d Pengelola PBJ Madya,
IV/a (Instansi pusat diluar
LKPP).
Pejabat
Berwenang
Tim Penilai
Pejabat Pengusul
Lingkup Tugas
Sekda Provinsi
atau Pejabat Es II
yg ditunjuk yg
membidangi PBJ
Tim Penilai
Provinsi
Pejabat yg
membidangi
Kepegawaian paling
rendah Es III (di
lingkungan Pemda
Provinsi)
Pengelola PBJ Pertama, III/a
s/d Pengelola PBJ Madya,
IV/a (di lingkungan
Provinsi)
Sekda Kab/Kota
atau Pejabat Es II
yg ditunjuk yg
membidangi PBJ
Tim Penilai
Kab/Kota
Pejabat yg
membidangi
Kepegawaian paling
rendah Es III (di
lingkungan Pemda
Kab/Kota)
Pengelola PBJ Pertama, III/a
s/d Pengleloa PBJ Madya,
IV/a (di lingkungan
Kab/Kota)
 Pembentukan dan Susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang menetapkan angka kredit di setiap lingkup tugas.
Tim Penilai Jabfung Pengelola PBJ terdiri dari unsur:
a. Unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa
b.Unsur kepegawaian
c. Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
Susunan Keanggotaan Tim Penilai:
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang
membidangi pengadaan barang/jasa;
b.seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota (dari unsur
kepegawaian); dan
d.paling sedikit 4 (empat) orang anggota (min. 2 orang JF
PPBJ).
FUNGSI DAN MASA JABATAN TIM PENILAI
Tim Penilai
Tim Penilai Pusat
Fungsi
Masa Jabatan
1. memeriksa dan menilai butir- 1. Masa jabatan anggota Tim
butir kegiatan pada DUPAK yang
Penilai Pusat selama 3 (tiga)
diajukan;
tahun dan dapat diangkat
kebenaran
dan
kembali untuk masa jabatan
Tim Penilai Unit 2. memeriksa
keabsahan dokumen-dokumen
berikutnya.
Kerja
DUPAK;
Tim
Penilai 3. menyampaikan berita acara hasil 2. Anggota Tim Penilai Pusat
PAK kepada Pejabat yang
yang telah menjabat selama
Instansi
Berwenang menetapkan angka
2 (dua) masa jabatan secara
kredit ;
berturut-turut,
dapat
Tim
Penilai
4. menyampaikan laporan tahunan
diangkat kembali setelah
Provinsi
kepada Pejabat yang Berwenang
melampaui masa tenggang
menetapkan angka kredit
waktu 1 (satu) masa
Tim
Penilai
jabatan.
Kab/Kota
PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN PEMBIAYAAN TIM PENILAI
Tim Penilai
Persyaratan Keanggotaan
Tim Penilai Pusat
1. menduduki
jabatan/pangkat
paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat
Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang
dinilai;
2. mempunyai
keahlian
dan
kemampuan
untuk
menilai
secara objektif prestasi kerja
Pengelola
Pengadaan
Barang/Jasa;
3. dapat melakukan penilaian
secara terus-menerus yang
dinyatakan
dengan
surat
pernyataan; dan
4. diusulkan oleh instansi yang
bersangkutan.
Tim Penilai Unit
Kerja
Tim
Instansi
Penilai
Tim
Provinsi
Penilai
Tim
Penilai
Kab/Kota
Pembiayaan
anggaran LKPP.
anggaran unit organisasi eselon
II yang membidangi PBJ
anggaran Sekretariat Daerah
Provinsi atau unit organisasi
eselon II yang membidangi PBJ
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT TIM PENILAI
Sekretariat Tim
Penilai
Kedudukan
Sekretariat Tim
Penilai Pusat
Instansi Pembina JFPPBJ, yaitu LKPP
Sekretariat Tim
Penilai Unit Kerja
unit organisasi eselon II LKPP yang
membidangi pembinaan JFPPBJ
Sekretariat Tim
Penilai Instansi
unit organisasi eselon II yang
membidangi PBJ, di lingkungan instansi
pusat di luar LKPP
Sekretariat Tim
Penilai Provinsi
Sekretariat Daerah Provinsi atau unit
organisasi eselon II yang membidangi
PBJ
Sekretariat Tim
Penilai Kab/Kota
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
atau unit organisasi eselon II yang
membidangi PBJ
Organisasi
dipimpin oleh seorang
Ketua yang berasal
dari unsur
kepegawaian dan
sejumlah anggota
berdasarkan
kebutuhan
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT TIM PENILAI
Sekretariat Tim
Penilai
Sekretariat Tim
Penilai Pusat
Tugas dan Fungsi
1) membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata
usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola PBJ;
2) mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit
Sekretariat Tim
Pengelola PBJ;
Penilai Unit Kerja
3) membuat jadwal sidang Tim Penilai;
Sekretariat Tim
4) menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
Penilai Instansi
5) membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi Angka
Kredit yang diusulkan;
Sekretariat Tim
6) membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai;
Penilai Provinsi
7) membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
8) melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan
Sekretariat Tim
data Pengelola PBJ;
Penilai Kab/Kota
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT TIM PENILAI
Sekretariat Tim
Penilai
Sekretariat Tim
Penilai Pusat
Tugas dan Fungsi
9) memantau perolehan Angka Kredit Pengelola PBJ selama
periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi
Sekretariat Tim
persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan
Penilai Unit Kerja
pangkat atau jabatan; dan
Sekretariat Tim
10) memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal:
Penilai Instansi
a. Pengelola PBJ yang tidak memperoleh Angka Kredit
kumulatif minimal
Sekretariat Tim
b. kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola
Penilai Provinsi
PBJ, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari
jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi
Sekretariat Tim
jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang
Penilai Kab/Kota
ditentukan;
PEMBIAYAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
Sekretariat Tim
Penilai
Sekretariat Tim
Penilai Pusat
Sekretariat Tim
Penilai Unit Kerja
Pembiayaan
dialokasikan pada anggaran LKPP
Sekretariat Tim dialokasikan pada anggaran unit organisasi eselon II yang membidangi
Penilai Instansi
Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Tim
dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi atau unit
Penilai Provinsi
organisasi eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Tim
dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota atau
Penilai Kab/Kota
unit organisasi eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa.
TIM TEKNIS
Kedudukan
Tugas
• memberikan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim
Dibentuk dan
Penilai
ditetapkan oleh Pejabat
• membantu Tim Penilai dalam
yang Berwenang
melaksanakan penilaian
menetapkan Angka
terhadap usulan penetapan
Kredit berdasarkan
angka kredit dari hasil
usulan dari Ketua Tim
kegiatan PBJ yang bersifat
Penilai
khusus atau memerlukan
keahlian tertentu.
Fungsi
Memberikan pertimbangan
teknis dalam hal penilaian
kegiatan
pengelolaan PBJ yang
memerlukan pengetahuan
atau keahlian khusus.
TIM TEKNIS
Masa Jabatan
• bersifat sementara
apabila terdapat
kegiatan yang bersifat
khusus atau kegiatan
yang memerlukan
keahlian tertentu.
• ditentukan sesuai
dengan kebutuhan
dalam satu periode
kenaikan pangkat.
Keanggotaan
Pembiayaan
• terdiri atas ahli yang
mempunyai
kemampuan teknis yang
diperlukan, baik yang
dialokasikan pada anggaran unit
berkedudukan sebagai
organisasi tempat kedudukan
PNS atau bukan PNS.
Tim teknis tersebut.
• jumlah anggota
disesuaikan dengan
kebutuhan Tim Penilai.
TATA KERJA TIM PENILAI
1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilakukan paling kurang 2
(dua) kali dalam setahun, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum
periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan
ketentuan:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun
berjalan.
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
2) Penilaian Angka Kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada
anggota Tim Penilai;
b. setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota Tim Penilai;
c. setelah masing-masing anggota Tim Penilai melakukan
penilaian dan tidak terdapat perbedaan hasil penilaian
dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada
Ketua Tim Penilai melalui Sekretariat Tim Penilai;
d. apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Angka Kredit
oleh anggota Tim Penilai dengan DUPAK, maka hasil
penilaian akhir dilakukan dengan sidang pleno;
e. pengambilan keputusan dalam sidang pleno penilaian
Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah untuk
mufakat;
f. dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat,
pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan
suara terbanyak;
g. sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurangkurangnya oleh ½ n + 1 anggota Tim Penilai, di mana n
adalah jumlah anggota Tim Penilai.
3) Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita
Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berkas BAPAK
diserahkan ke pejabat yang berwenang menetapkan Angka
Kredit sebagai dasar Penetapan Angka Kredit (PAK).
4) Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang
Berwenanang Menetapkan Angka Kredit bersifat final, dan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat mengajukan
keberatan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,
penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Kabupaten/Kota lain terdekat, Provinsi lain terdekat atau Tim
Penilai Unit Kerja.
2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat
atau Tim Penilai Unit Kerja.
3) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Maksud dan Tujuan
Maksud
Tujuan
untuk menyamakan persepsi dan
pemahaman bagi Pejabat Fungsional
Pengelola
Pengadaan
Barang/Jasa,
Pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit dan Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa mengenai halhal yang terkait dengan pelaksanaan
penilaian
Angka
Kredit
Pejabat
Fungsional
Pengelola
Pengadaan
Barang/Jasa
sebagai pedoman bagi pihak-pihak
terkait dalam pelaksanaan penilaian
butir-butir kegiatan Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan
bukti kegiatan dalam rangka penetapan
Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Pengertian angka Kredit
• satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai
oleh seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam
rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan
• akumulasi prestasi kerja semua butir kegiatan yang
dilaksanakan dikalikan dengan satuan Angka Kredit
masing-masing butir kegiatan
Angka Kredit (AK) Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan/Pangkat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Setara Dengan
AK
Jenjang
Jabatan
Pangkat
Golongan
Ruang
Untuk
Pengangkatan
AK
Untuk Kenaikan
Jabatan/
Pangkat
Berikutnya
Pengelola
Penata Muda
Pengadaan Pertama Penata Muda
Tingkat I
Pengelola
Penata
Pengadaan Muda
Penata Tingkat I
III/a
100
50
III/b
150
50
III/c
200
100
III/d
300
100
Pengelola
Pengadaan Madya
Pembina
IV/a
400
150
Pembina Tingkat I
IV/b
550
150
Pembina Utama
Muda
IV/c
700
-
Penilaian angka Kredit
Menggunakan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ (sijabfung) dengan
domain pak.lkpp.go.id
Tugas dan Para Pihak dalam Penilaian Angka Kredit
Para Pihak
Tugas
1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
melaporkan semua kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang dilakukannya dengan
cara memasukkan seluruh data kegiatan
yang dilaksanakan termasuk
mengunggah semua bukti kegiatan yang
dilakukan. Seluruh data kegiatan yang
telah dimasukkan ke dalam sistem
selanjutnya akan diproses menjadi
Angka Kredit.
Para Pihak
Tugas
2. Administrator Sistem
pegawai LKPP yang ditugaskan untuk
mengelola dan mengoperasikan Sistem
Informasi Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.
3.
Biro
Kepegawaian/
Bagian - membina Pengelola Pengadaan
Kepegawaian/Badan
Kepegawaian
Barang/Jasa yang ada di wilayahnya
Daerah (BKD) pada K/L/D/I
- memvalidasi dan memasukkan data
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke
dalam sistem penilaian Angka Kredit
secara elektronik
4. Tim Penilai
5. Sekretariat Tim Penilai
menilai Daftar Usulan Penetapan Angka
Kredit secara elektronik (e-DUPAK)
yang
diajukan
oleh
Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem
untuk kenaikan pangkat/jabatan.
membantu pekerjaan Tim Penilai dalam
penetapan Angka Kredit
Alur Proses Pengusulan Angka Kredit
Berikut adalah alur pengusulan Angka Kredit oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
hingga keluar DUPAK:
1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK)
pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
2. Sesuai SK pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa, Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) memasukkan data nomor SK pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mengakses Sistem Informasi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa setelah terlebih dahulu melakukan registrasi
dengan memasukkan data nomor Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan
nomor SK sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan
mengumpulkan semua bukti fisik pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan. Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa harus segera memasukkan data butir-butir kegiatan yang
dilaksanakan dan mengunggah (meng-upload) bukti kegiatan yang dipersyaratkan;
6. Setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, yaitu
pada bulan Januari dan Juli sistem akan menampilkan formulir DUPAK telah terisi data
secara otomatis berdasarkan data-data kegiatan yang dimasukkan ke dalam sistem
oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
7. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mencetak DUPAK untuk proses selanjutnya.
Penjelasan dan Petunjuk Teknis Aplikasi SiJabFung
• Berbasis Web
• Internet Connection
• Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari dan lain-lain
LOGIN
Untuk mendapatkan username dan password, ketentuannya adalah sebagai berikut:
1. Melakukan registrasi di aplikasi sijabfung;
2. Setelah registrasi maka akan mendapatkan username/NIP dan password yang akan
dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada saat registrasi;
3. Untuk dapat melakukan registrasi., BKD harus mendaftarkan SK pengangkatan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP melalui aplikasi sijabfung;
4. Satu BKD/Biro Kepegawaian hanya akan kita berikan 1 username dan password;
5. Untuk mendapatkan username dan password, BKD/Biro Kepegawaian harus
mengirimkan surat resmi yang ditunjukkan kepada Direktorat Pengembangan
Profesi.
From LOGIN di web LKPP
Form Registrasi bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Login sebagai BK Pemda/Biro Kepegawaian
BK Pemda/Biro Kepegawaian berkewajiban mendaftarkan user Pengelola PBJP berdasarkan
SK Pengangkatan Jabfung PPBJP.
Setelah Login tampilan akan muncul sebagai berikut:
Untuk menambah data
Untuk melihat list pengelola Barang/Jasa yang sudah didaftarkan
Setelah klik add Data maka akan muncul tampilan:
Wajib diisi untuk proses registrasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Klik Ok setelah semua terisi
LOGIN sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Klik salah satu sesuai butir
kegiatan yang mau diisi
Disini Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mengisi butir kegiatan
Misalnya yang dipilih adalah Pokja maka tampilannya:
Klik disini untuk membuat data baru
Untuk mengoreksi jika terjadi salah input
Tampilan/view yang terdapat di pokja ULP/PP adalah hampir sama dengan PPHP dan PPK
Klik disini untuk menggunggah
Bukti kegiatan
Klik OK jika
sudah selesai
View Add Data Pokja ULP/PP
Dan untuk melihat data yang telah diinput/dimasukkan bisa tekan tombol ”Data”, yang
ada dimenu browse.
Tampilan kegiatan yang
telah diinput
Modul PAK Umum
Modul Biodata
Disini kita bisa mengupdate biodata
Login sebagai Tim Penilai
Sekretariat Tim Penilai melakukan validasi terhadap butir kegiatan yang diusulkan oleh
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
untuk menu Validasi Butir Kegiatan ini digunakan untuk menampilkan dan melihat semua
data-data kegiatan yang pernah diikutkan oleh peserta/user dan diinput kedalam sistem
sistem Jabatan Fungsional.
Gunakan
action ini
untuk
memvalidasi
Status diproses oleh system
Untuk tombol Status tersebut ada 4 pilihan:
• Semua
• Proses
• Diterima
• Ditolak
Modul PAK
Untuk menghitung PAK
Untuk mencetak surat pernyataan
mengikuti kegiatan
Hitung PAK
Untuk perhitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) ini diharuskan diisi karena hanya
menampilkan dalam bentuk tanggal kegiatan saja. Nanti secara otomatis sistem akan
melakukan memberikan berapa jumlah kredit yang bisa diberikan.
Masukkan NIP pesertanya lalu tekan tombol ”OK”. Maka akan tampil seperti dibawah ini
Untuk mencetak PAK
Hasil cetak PAK dalam bentuk pdf