Transcript Keteknikan, Kesiapsiagaan nuklir dan Jaminan mutu dan

KETEKNIKAN,
KESIAPSIAGAAN NUKLIR DAN
JAMINAN MUTU SERTA
PERKEMBANGANNYA
Oleh
Suharyanta
Dit. Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
BAPETEN
1
1. PENDAHULUAN
1.1.Tujuan Instruksional Umum
1.2.Tujuan Instruksional Khusus
1.3. Kegiatan tusi Keteknikan,
Kesiapsiagaan Nuklir dan Jaminan
Mutu di DK2N
1.4. Definisi
1.1.Tujuan Instruksional Umum.
Setelah mengikuti pembelajaran ini,
peserta diharapkan mampu
memahami jenis kegiatan
keteknikan, kesiapsiagaan nuklir dan
jaminan mutu dan perkembangan
nya dalam aspek penilaian Jafung
wasrad.
1.2.Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
diharapkan mampu:
1.Memahami latar belakang dasar hukum
pelaksanaan kegiatan keteknikan,
kesiapsiagaan nuklir dan jaminan mutu.
2.Mengerti tugas dan wewenang dan
manajemen penyelenggaraan keteknikan,
kesiapsiagaan nuklir dan jaminan mutu.
3.Perkembangan keteknikan, kesiapsiagaan
nuklir dan jaminan mutu.
1.3. Dasar Hukum
• Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran
• Perka BAPETEN No. 1 tahun 2010, tentang
Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir.
• Perka BAPETEN No. 4 tahun 2010 tentang Sistem
Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga
Nuklir.
• PermenPAN&RB No. 46 tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Pengawasan Radiasi dan Angka Kreditnya.
Dasar Hukum (lanjutan)
• PP No. 43 /2006 tentang Perizinan reaktor nuklir;
• PP No. 29 /2008 tentang Perizinan pemanfaatan
sumber radiasi pengion dan bahan nuklir;
• PP No. 33 /2007 tentang Keselamatan radiasi
pengion dan keamanan sumber radioaktif
• PP No. 54 / 2012 tentang Keselamatan dan
keamanan instalasi dan bahan nuklir
Dasar Hukum (lanjutan)
Perka OTK No. 01 Rev 2, Direktorat DK2N:
• Tusi Keteknikan : Pelaks. penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pengembangan pengelolaan sarana
dan prasarana inspeksi, dan pengkajian kesalamatan
nuklir.
• Tusi Kesiapsiagaan nuklir: pelaks. penyiapan
kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan
dan pengendalian kesiapsiagaan nuklir.
• Tusi Jaminan Mutu : Pelaks. penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pengembangan sistem mutu,
pelayanan, pembinaan akreditasi dan standarisasi
nuklir serta sertifikasi laboratorium uji, lembaga
kursus, instalasi nuklir dan radiasi.
Dasar Hukum (lanjutan)
PermenPAN&RB No. 46 tahun 2012 :
Memuat 4 Unsur Penilaian :
1. Pendidikan dan Diklat
2. Pengawasan Radiasi
3. Pengembangan Profesi
4. Penunjang tugas Pengawas Radiasi
No.
Jenjang Jabatan
Pangkat dan Golongan
1
Pengawas Radiasi Pertama
Penata Muda, golongan III/a; dan
Penata Muda Tingkat I, golongan III/b.
2
Pengawas Radiasi Muda
Penata, golongan III/c; dan
Penata Tingkat I, golongan III/d.
3
Pengawas Radiasi Madya
Pembina, golongan IV/a;
Pembina Tingkat I, golongan IV/b; dan
Pembina Utama Muda, golongan IV/c.
4
Pengawas Radiasi Utama
Pembina Utama Madya, golongan IV/d;
dan Pembina Utama, golongan IV/e.
No.
UNSUR
SUB UNSUR KEGIATAN
1
Pendidikan dan
Diklat
1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2. Diklat fungsional/ teknis di bidang Wasrad serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Diklat(STTPP) atau sertifikat; dan
3. Diklat Prajabatan.
2
Pengawasan
radiasi
1. perizinan
2. inspeksi;
3. evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran /perjanjian
pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian
internasional; dan
4. sertifikasi dan validasi.
3
Pengembangan
profesi
1.
2.
3.
4.
4
Penunjang tugas 1. pengajar/pelatih di bidang Wasrad;
Pengawas Radiasi 2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Wasrad;
pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Wasrad;
penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Wasrad;
pembuatan buku pedoman/Juklak/ Juknis di bidang Wasrad; &
pengembangan teknologi tepat guna di bidang Wasrad.
3. keanggotaan dalam organisasi profesi;
4. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Wasrad ;
5. perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/ satyalancana
karya satya; dan
No.
UNSUR KEGIATAN
1
Unsur Utama
2
Unsur Penunjang
SUB UNSUR KEGIATAN
1. Pendidikan dan Diklat;
2. pengawasan radiasi; dan
3. pengembangan profesi.
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok Pengawas Radiasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d :
PENYESUAIAN/INPASSING
1. PNS yang pada saat PerMen ini ditetapkan bertugas pada BAPETEN, BATAN dan unit
kerja Pengawas Radiasi dapat disesuaikan/diinpassing ke Jab Wasrad dengan ketentuan:
a. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Wasrad paling kurang 10 tahun, dan
berpendidikan minimal Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Fisika, Kimia,
Keteknikan dan kualifikasi pendidikan terkait yang diatur lebih lanjut Ka BAPETEN
b. pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;
c. usia paling tinggi 53 tahun pada saat pengangkatan dalam Jab Wasrad Madya;
d. usia paling tinggi 58 tahun pada saat pengangkatan dalam Jab Wasrad Utama;
e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
f. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
g. direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jafung Wasrad;
2. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS agar disesuaikan
dengan Formasi Jab Wasrad;
3. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jab Wasrad sebagaimana
ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Permen.
4. Batas waktu inpassing/penyesuaian mulai sejak Permen ini ditetapkan dan harus
sudah selesai pada akhir Desember 2013.
5. Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri
ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
1.4. Pengertian
a. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, yang
dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan
perundang-undangan ketenaganukliran
b. Inspektur adalah orang yang diangkat oleh Kepala BAPETEN dan bertugas
melaksanakan inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir
c. Perijinan adalah salah satu unsur kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
BAPETEN sampai ditetapkannya bentuk ijin pemanfaatan tenaga nuklir.
d. Izin adalah persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen untuk melakukan kegiatan
tertentu terkait dengan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir
(PP 43).
e. Pemegang ijin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan
Tenaga Nuklir dari BAPETEN (PP 29).
f. Pengusaha instalasi nuklir adalah badan hukum yang bertanggung jawab dalam
pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir. (PP 43).
Pengembangan Pengertian dan/atau kesetaraan kegiatan :
a. Antara Inspeksi dan penanggulangan Kedaruratan nuklir
b. Antara penerbitan KATUN sertifikasi Lembaga Uji/Kursus dengan KATUN Perijinan.
1.4. Pengembangan Pengertian
Pengembangan Pengertian kegiatan Utama di DK2N :
a. Kegiatan monitoring dan penanggulangan kedaruratan nuklir/radiasi,
mekanisme kerjanya akan sama sesuai dengan kegiatan inspeksi, mulai sejak
awal persiapan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan. Tim Satuan tanggap
darurat (STD) Bapeten juga ditetapkan oleh Kepala BAPETEN setiap
tahunnya.
b. Pelatihan rutin dan Kualifikasi Tim STD ditetapkan khusus.
c. Kegiatan terkait Jaminan Mutu yaitu pelaksanaan kegiatan pelayanan,
pembinaan akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi laboratorium uji,
lembaga kursus, instalasi nuklir dan radiasi akan menghasilkan KATUN
sebagai contoh berupa sertifikasi uji kesesuaian, dll. Oleh karena itu, unsur
kegiatan jaminan mutu akan sama sesuai kegiatan yang dilaksanakan oleh
fungsi perijinan.
d. Kegiatan keteknikan akan terkait pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi,
dan pengkajian keselamatan nuklir ditetapkan tersendiri.
e. Dan lain-lain.
PEMBAHASAN
UNSUR KEGIATAN DAN SUB UNSUR KEGIATAN
DIREKTORAT KETEKNIKAN DAN KESIAPSIAGAAN
NUKLIR
PENDEKATAN PROSES - KEGIATAN
Penyusunan
pedoman /IK SM
Pengawasan
SM
Promosi dan
pembinaan
SM
Pelayanan SM
PENYUSUNAN PEDOMAN/IK
• Pedoman SM untuk berbagai kegiatan dan
fasilitas (instalasi nuklir, fasilitas radiasi, dan
laboratorium/lembaga penilaian/lembaga
kursus).
• Pedoman penerapan SM.
• Pedoman audit & surveilan SM.
• Telaah standar IAEA & standar nuklir/industri.
• Prosedur (SOP).
PROMOSI DAN PEMBINAAN
• Bimbingan teknis (workshop) utk evaluator,
inspektur & staf teknis.
• Pertemuan teknis (& diseminasi) utk
stakeholder:
– PI : instalasi radioterapi
– non-PI: lembaga penguji, laboratorium, lembaga
kursus.
• Pertemuan interkomparasi antar laboratorium.
PELAYANAN SM  Sertifikasi dan validasi
(output: KTUN)
•
•
•
•
•
Penunjukan penguji berkualifikasi utk uji kesesuaian.
Penunjukan laboratorium dosimetri, kalibrasi.
Penunjukan laboratorium uji bungkusan.
Penunjukan laboratorium uji ZRA bentuk khusus.
Sertifikasi uji kesesuaian untuk pesawat sinar-X dengan
tenaga Ahli.
• Penunjukan lembaga kursus PPR.
• Dukungan teknis ke unit kerja lain utk susun peraturan,
terbit izin, & laksanakan inspeksi.
• Dll.
PENGAWASAN SM
•
•
•
•
•
•
•
Surveilan penguji berkualifikasi.
Surveilan laboratorium dosimetri, kalibrasi.
Surveilan laboratorium uji bungkusan.
Surveilan laboratorium uji zra bentuk khusus.
Surveilan lembaga kursus.
Review laporan kinerja.
Penilaian diri dan mandiri serta penyiapan
tinjauan SM DKKN.
• Dll.
TELAAH : PENYETARAAN UNSUR KEGIATAN
No.
Proses
1. Penyusunan
pedoman/IK
2. Promosi dan
pembinaan
3. Pelayanan
4.
Pengawasan
Unsur Kegiatan
Penyusunan peraturan, telaah
code/standar
Bimbingan/pertemuan teknis, survei,
kajian, komparasi.
Perizinan, sertifikasi, revieu, evaluasi,
penilaian.
Inspeksi, audit, verifikasi
Unsur kegiatan yang bisa dinilaikan adalah unsur kegiatan yang bersifat proses
maupun unsur kegiatan yang menghasilkan produk akhir.
KELOMPOK JABATAN
• Kelompok jabatan berdasarkan Informasi
Jabatan:
– Pengawas Radiasi Madya.
– Pengawas Radiasi Muda.
– Pengawas Radiasi Pertama.
• Kelompok Madya di bawah Direktur KKN.
• Kelompok Muda dan Pertama di bawah
Kasubdit. JM.
Informasi Jabatan
PENGAWAS RADIASI PERTAMA
Terdapat 8 Uraian tugas, yang dirinci dalam 96 Sub-tugas :
1. Kumpulkan data, informasi & bahan acuan -> dukung
kebijakan teknis.
2. Kumpulkan data & informasi -> dukung Renstra.
3. Selenggarakan layanan tunjuk lab/kursus/jasa teknis.
4. Selenggarakan surveilan lab/kursus/jasa teknis.
5. Laksanakan layanan sertifikasi pswt sinar-X.
6. Laksanakan evaluasi dok, verifikasi/surveilan mutu 
dukung perijinan/inspeksi.
7. Siap & laksanakan audit int. & kendali dok.
8. Tugas lain-lain.
Informasi Jabatan
PENGAWAS RADIASI MUDA
Terdapat 10 Uraian tugas, yang dirinci dalam 130 Sub-tugas :
1. Kumpulkan data, informasi & bahan acuan -> dukung kebijakan
teknis.
2. Kumpulkan data & informasi -> dukung Renstra.
3. Susun ped. terapan, audit, juklak, SOP  SM IN.
4. Susun ped. terapan, audit, juklak, SOP  SM/JM FR, limbah,
transport.
5. Susun ped. terapan, audit, juklak, SOP  SM/JM lab,kursus.
6. Laksanakan temu/bimbingan teknis  PI & internal.
7. Laksanakan temu/bimbingan teknis, uji profisiensi  lab, kursus.
8. Telaah standar , draft regulasi, tata laksana  dukung peraturan &
kajian.
9. Siap & laksanakan tinjauan SM internal.
10. Tugas lain-lain.
Kegiatan pengawasan dan Pengembangan yang dapat DISETARAKAN dan
DINILAIKAN di SDKT-DKKN:
1/2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Laporan Pemantauan GPS Tracker.
Laporan Pemantauan RPM.
Laporan Pengukuran sampel uji di laboratorium Keteknikan ( unsur pada x.2.a).
Laporan Pemeriksaan Lapangan RPM.
Laporan sosialisasi implementasi RPM.
Laporan Pemeriksaan Lapangan GPS Tracker.
Laporan kegiatan bimbingan teknis penggunaan AUR.
Materi ajar Bimbingan Teknis Alat untuk Inspektur (IK, SG dan IN).
Laporan kegiatan Mengajar bimbingan teknis Alat untuk Inspektur (unsur pada
x.2.c).
Kegiatan pengawasan dan Pengembangan yang dapat DISETARAKAN dan
DINILAIKAN di SDKT-DKKN:
2/2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Instruksi Kerja Alat Ukur Radiasi.
Instruksi Kerja Non Alat Ukur Radiasi.
Prosedur Pengelolaan Laboratorium Proteksi Radiasi.
Prosedur Pengelolaan Laboratorium seifgard dan sekuriti.
Prosedur Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.
Penjaga Stand Pameran BAPETEN.
Laporan penyusunan spesifikasi teknis pembelian alat ukur radiasi.
Laporan penyusunan spesifikasi teknis pembelian non alat ukur radiasi
Laporan pengambilan sampel lingkungan dilapangan.
Dokumen pengembangan Laboratorium Seifgard.
Dokumen pengembangan laboratorium Sekuriti .
Dokumen pengembangan laboratorium Lingkungan.
Parameter
Output
Jenjang
w. Mengawasi kegiatan perbaikan /perawatan peralatan nuklir
Laporan
PR. Madya
Laporan
PR. Muda
Laporan
Laporan
Laporan
PR. Pertama
PR Muda
PR Madya
Laporan
Laporan
PR. Muda
PR. Madya
Laporan
Laporan
Laporan
PR Utama
PR. Madya
PR Muda
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
PR Pertama
PR Muda
PR Pertama
PR Muda
PR Muda
x. Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan
1) Melakukan pembinaan teknis peralatan pengawasan
2) Melaksanakan dukungan keteknikan
a)
Melaksanakan analisis hasil sampel
(1) Preparasi sampel
(2) Pencacahan sampel
(3) Mengalisis hasil pencacahan
b) Melaksanakan compliance test atau pengukuran paparan radiasi
(1) Melakukan pengukuran compliance test/paparan radiasi
(2) Mengevalusi hasil pengukuran compliance test/paparan radiasi
c) Melakukan diseminasi informasi keteknikan
(1) Narasumber
(2) Moderator
(3) Anggota
3) Perawatan peralatan inspeksi
a) Merawat dan menguji unjuk kerja peralatan pengawasan (maks.50kl /thn)
b) Merawat dan menguji spektrometer gamma (maks.25 kl /thn)
c) Merawat dan menguji air sampler (maks.25 kl /thn)
d) Memverifikasi hasil kalibrasi peralatan pengawasan
e) Memverifikasi hasil evaluasi monitor perorangan
Kegiatan Inspeksi <-> Darurat Nuklir
(Porsi sub unsur kegiatan tgt pada Jenjang Pengawas Radiasi) 
rinci perlu dicross chek dalam Tabel PermenPAN&RB).
1. Perencanaan inspeksi : Tim Inspektur Keselamatan Nuklir,
dengan  Surat Perintah Inspeksi,
2. Penjadwalan inspeksi ditentukan oleh Dit. Inspeksi, (Inspeksi
keselamatan, keamanan/proteksi fisik, atau safeguards). Catatan
untuk safeguards ada inspeksi nasional dan internasional (IAEA).
3. Tujuan, objek dan ruang lingkup inspeksi (dalam rangka
verifikasi, inspeksi, inspeksi tindak lanjut, inspeksi khusus, dll.)
4. Rangkaian Kegiatan Teknis Inspeksi dimulai dari pra-inspeksi s/d
pembuatan laporan, bahkan penegakan hukum.
Rangkaian Inspeksi atau Darurat Nuklir :
1. Pra-Inspeksi / Darurat nuklir:
•Dilakukan rapat untuk koordinasi dalam rangka pelaksanaan inspeksi /DN
(inspektur/Tim STD, perijinan & inspektur utama, dll).
•Persiapan dokumen inspeksi terdiri dari dokumen/berkas teknis maupun
administrasi.
•Konfirmasi Tim STD, dan pembagian tugas pada inspektur dalam
melaksanaan inspeksi / penangg. Darurat nuklir.
•Menyiapkan sarana APD dan peralatan pelaks. inspeksi / penangg. DN
Contoh dokumen output dapat berupa al:
a. Pra Pelaksanaan pengiriman Tim (undangan dan atau tanpa undangan)
b. Menyiapkan dokumen inspeksi / DN
c. Menyiapkan pemberitahuan inspeksi /DN
d. Melakukan pembahasan pra inspeksi /DN
e. Membuat notulen rapat pra-inspeksi / DN, dll.
2. Pelaksanaan Inspeksi/ penangg.DN:
a) Pertemuan awal (entry meeting), b) Pemeriksaan Dokumen, c)
Pemeriksaan Fisik/Verifikasi Lapangan dan d) Pertemuan akhir
(exit meeting)
Pemeriksaan Dokumen
Dilakukan pemeriksanan semua dokumen sesuai dengan jenis inspeksi.
Pemeriksaan Fisik/verifikasi lapangan
Dilakukan pemeriksaan fisik/lapangan untuk memverifikasi kesesuaian
antara dokumen dengan status keadaan fisik di lapangan (SSK, BN,
diverifikasi dengan peralatan, dlsb.).
Pasca Inspeksi
• Exit meeting. Rapat pasca inspeksi di kantor.
• Menyusun LHI, pembahasan temuan dan sharing pengalamanan
feedback ke Perijinan.
• Pengembalian sarana peralatan inspeksi/ DN.
3. Unsur yang dapat dinilai dalam Penegakan Hukum :
1. Menganalisis temuan (laporan resume pelanggaran yang
tidak sesuai dengan peraturan perundangan kedaruratan
yang berlaku.)
2. Membuat konsep usulan surat peringatan kpd Dit.
Perijinan.
3. Melaksanakan proses penegakan hukum (sebagai saksi
dan atau saksi ahli dan pembahasan materi PH)
4. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan dan followup
penegakan hukum terkait pelaksanaan kedaruratan
nuklir.
CATATAN SARAN & REKOMENDASI
1. SK MenPAN&RB telah diterbitkan dan siap diimplementasi- kan
secara optimal oleh seluruh unit kerja di BAPETEN, termasuk
DK2N dalam rangka pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.
2. Isi PermenPAN&RB memuat 4 unsur utama, dan pada khususnya
dari unsur pengawasan radiasi hanya menitikberatkan pada
kegiatan utama pengawasan yaitu Peraturan, inspeksi, perijinan
dan sertifikasi&validasi.
3. Untuk kegiatan unit kerja yang tidak masuk dalam katagori butir 2,
agar dapat mengimprovisasi dan inovasi kegiatan yang dapat
disetarakan dengan unsur kegiatan penilaian sesuai
PermenPAN&RB. Untuk itu, perlu pemahaman antara unit kerja
sbg penanggungjawab kegiatan, pelaksana kegiatan dan termasuk
Tim Penilai Jafung wasrad.
WASALAM