Transcript standar pembiayaan smk

Oleh
Dr. Darsono, M.Pd
Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila
Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro
SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN
JENIS PEMBIAYAAN
1. Biaya investasi, merupakan
tanggung jawab pemerintah
2. Biaya operasional, merupakan
tanggung jawab pemerintah
dan masyarakat
3. Biaya personal, merupakan
tanggung jawab orang tua
siswa
SUMBER PEMBIAYAAN
1. Pemerintah Pusat, untuk menunjang operasional
sekolah;
2. Pemerintah daerah, sekurang-kurangnya 50%
dari RAPBS yang diperlukan;
3. Dana masyarakat termasuk dana dari
orangtua/masyarakat/dunia usaha diupayakan
untuk membiayai peningkatan mutu program
pengayaan dan program khusus yang disepakati
orang tua; dan
4. Sumber lain, misalnya, hibah, pinjaman sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
KOMPONEN YG PERLU DIBIAYAI
1. Kegiatan teknis edukatif untuk proses
belajar mengajar (kurikulum dan kegiatan
evaluasi hasil belajar);
2. Kegiatan penunjang untuk operasionalisasi
ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler;
3. Perawatan sarana pendidikan (gedung,
perabot, alat peraga dan media);
4. Perawatan kegiatan penunjang (lingkungan
sekolah);
lanjutan
5. Kesejahteraan guru dan pegawai sekolah
(gaji kelebihan jam mengajar, insentif,
perjalanan);
6. Langganan Daya dan Jasa (listrik,
telepon, air dan lain-lain); dan
7. Program khusus yang mengacu pada
peningkatan mutu Sekolah yang
bersangkutan.
SATUAN PEMBIAYAAN
•Satuan biaya dapat dihitung
berdasarkan biaya satuan tetap (fixed
cost) pada satuan sekolah per tahun
dengan standar biaya yang sama dan
biaya satuan tidak tetap (variable cost)
yang dihitung berdasarkan jumlah
siswa, lokasi sekolah, dan program
kegiatan sekolah sesuai dengan jenis
dan komponen pembiayaan yang
relevan.
PENENTUAN PEMBIAYAAN
Penentuan biaya operasional sekolah dilakukan
oleh sekolah bersama orang tua siswa (komite
sekolah) yang besarnya didasarkan atas
kebutuhan sekolah melaui proses analisis yang
matang dengan mempertimbangkan standar
pelayanan minimal yang ditetapkan.
Biaya operasional sekolah tertuang dalam
APBS, yang dapat diakses oleh siapapun yang
berkepentingan.
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
Pengelolaan pembiayaan pendidikan
dilakukan secara transparan dan
dipertanggungjawabkan
penggunaannya setiap tahun kepada
pemerintah/ pemerintah daerah, dan
badan peran serta masyarakat (komite
sekolah/dewan sekolah).
RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Setiap satuan pendidikan wajib
menyusun RKAS. Dalam penyusunan
RKAS melibatkan stakeholders (Komite
Sekolah, tokoh masyarakat, dan semua
pihak yang berkepentingan terhadap
sekolah).
Sumber-sumber pembiayaan dicatat
secara transparan dan akuntabilitas.
PELAPORAN
Setiap penggunaan dana sekolah wajib
membuat laporan tentang dana yang
digunakan secara berkala yang bersifat
transparan dan akuntabel.
Laporan disampaikan kepada semua
pihak yang berkepentingan secara tertib
dan teratur.