standar pembiayaan smp
Download
Report
Transcript standar pembiayaan smp
STANDAR PEMBIAYAAN
SMP
RASIONAL
Bahwa pendidikan merupakan investasi kemanusiaan (human
investment) yang menjadi tumpuan harapan bagi masa
depan suatu bangsa, oleh karenanya pendidikan menjadi
tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat.
Untuk mengantisipasi kesulitan daerah atau sekolah dalam
mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan
melalui beberapa peraturan menteri, maka perlu disusun
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada
kabupaten/ kota dan satuan pendidikan jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP).
Sosialisasi KTSP
DASAR HUKUM
Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar
Pembiayaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan
Nasional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002,
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Sosialisasi KTSP
STANDAR PEMBIAYAAN SMP
A.
JENIS PEMBIAYAAN
Biaya investasi, merupakan tanggung jawab
pemerintah
2. Biaya operasional, merupakan tanggung
jawab pemerintah dan masyarakat
3. Biaya personal, merupakan tanggung jawab
orang tua siswa
1.
Sosialisasi KTSP
B. SUMBER PEMBIAYAAN
1. Pemerintah Pusat, untuk menunjang operasional
sekolah;
2. Pemerintah daerah, sekurang-kurangnya 50%
dari RAPBS yang diperlukan;
3. Dana masyarakat termasuk dana dari
orangtua/masyarakat/dunia usaha diupayakan
untuk membiayai peningkatan mutu program
pengayaan dan program khusus yang disepakati
orang tua; dan
4. Sumber lain, misalnya, hibah, pinjaman sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi KTSP
C. KOMPONEN YANG PERLU DIBIAYAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kegiatan teknis edukatif untuk proses belajar
mengajar
Kegiatan penunjang untuk operasionalisasi
ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler;
Perawatan sarana pendidikan
Perawatan kegiatan penunjang
Kesejahteraan guru dan pegawai sekolah
Langganan Daya dan Jasa
Program khusus yang mengacu pada
peningkatan mutu Sekolah
Sosialisasi KTSP
D. SATUAN PEMBIAYAAN
Satuan biaya operasi non personalia untuk jenjang
pendidikan SMP adalah sebesar Rp. 1.200.000,00 per
siswa/tahun. Jumlah dana tersebut dapat digunakan untuk
membiayai hal-hal sebagai berikut.
1.
Seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
2.
Penyusunan program sekolah seperti: RPS,
RKAS, RAPBS, dll.
3.
Penyusunan perencanaan program pembelajaran
seperti: Silabus, RPP, Proram Remidi, Pengayaan
dan Pendalaman.
Sosialisasi KTSP
LANJUTAN
4.
5.
6.
7.
Sosialisasi KTSP
Penunjang pelaksanaan pembelajaran, seperti:
pengadaan media pembelajaran, pengadaan buku
sumber, bahan ajar, dan LKS.
Pengadaan ATK dan prabot kelas, seperti: papan
tulis, spidol, penghapus, perbaikan meja kursi
siswa,
Kegiatan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB), seperti: PTK, MGMP, IHT,
Seminar dan Pelatihan-pelatihan.
Kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG), yaitu
untuk: pengadaan instrumen, pengambilan data,
dan pengolahan data.
E. PROSEDUR PENENTUAN BIAYA
Penentuan biaya operasional sekolah dilakukan
oleh sekolah bersama orang tua siswa (komite
sekolah) yang besarnya didasarkan atas
kebutuhan sekolah melaui proses analisis
yang matang dengan mempertimbangkan
standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
Biaya operasional sekolah tertuang dalam
APBS, yang dapat diakses oleh siapapun yang
berkepentingan.
Sosialisasi KTSP
F. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
Pengelolaan
pembiayaan pendidikan
dilakukan secara transparan dan
dipertanggungjawabkan penggunaannya
setiap tahun kepada pemerintah atau
pemerintah daerah, dan badan peran
serta masyarakat (komite sekolah/dewan
sekolah).
Sosialisasi KTSP
G. RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Setiap
satuan pendidikan wajib menyusun
RKAS.
Dalam penyusunan RKAS melibatkan
stakeholders (Komite Sekolah, tokoh
masyarakat, dan semua pihak yang
berkepentingan terhadap sekolah).
Sumber-sumber pembiayaan dicatat secara
transparan dan akuntabilitas.
Sosialisasi KTSP
H. PELAPORAN
Setiap
penggunaan dana sekolah wajib
membuat laporan tentang dana yang
digunakan secara berkala yang bersifat
transparan dan akuntabel.
Laporan
disampaikan kepada semua
pihak yang berkepentingan secara tertib
dan teratur.
Sosialisasi KTSP
Selesai
Sosialisasi KTSP