Transcript Jawaban SKOR Hasil Diskusi KEMAJUAN CAPAIAN KERANGKA

+
KEMAJUAN CAPAIAN
KERANGKA AKSI HYOGO
DI TINGKAT LOKAL
KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN
2013
KELOMPOK 1
LOCAL GOVERNMENT
SELF ASSESSMENT
TOOLS (LG-SAT)
Menetapkan organisasi dan
koordinasi untuk
+ memperjelas peran dan
tanggung jawab setiap orang
[HFA 1]
POIN PENTING-1
+
Seberapa baik organisasi-organisasi setempat telah memiliki
kapasitas (pengetahuan, pengalaman, mandat resmi) untuk
pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubaha iklim?
[1.1.1]

Dinas-dinas pemerintah daerah dan organisasi-organisasi yang
bertanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana dan membantu
adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim memerlukan tingkat
sumber daya manusia, pengetahuan dan pengalaman, dan ketrampilanketrampilan serta perangkat relevan yang memadai agar dapat efektif.
Lebih jauh lagi, berbagai tugas dan program yang berbeda dalam
pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
harus merespons peran-peran dan tanggung jawab yang resmi dan sosial
yang diemban para aktor yang terlibat.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 2
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen
RKA, Renstra.

TANTANGAN

Melaksanakan berbagai tugas dan program yang berbeda dalam pelaksanaan
pengurangan risiko bencana dan adaptasi dalam merespons peran-peran dan
tanggung jawab sosial.

RENCANA

Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan kedalam bentuk
perwujudan yang nyata.
+
Sejauh mana ada kemitraan antara masyarakat, sektor
swasta, dan pemerintah daerah untuk mengurangi
risiko? [1.1.2]

Pengalaman pemerintah daerah di seluruh dunia memberi penekanan
pada perlunya kemitraan yang efektif untuk bisa melaksanakan
pembangunan masyarakat yang sukses. Bila para wakil masyarakat
yang terdampak, organisasi-organisasi setempat, sektor swasta dan
pemerintah daerah mengemban tanggung jawab bekerja bersama,
biasanya akan tercapai hasil-hasil yang signifikan

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 2
4 5
+

KEMAJUAN

Ada Perencanaan, Ada Pelatihan Rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali, Ada Renstra, Ada
Dokumen SK.

TANTANGAN

Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana untuk Penguatan Kelembagaan yang
masih terbatas

RENCANA

Pengurangan Resiko Bencana seperti : forum pengurangan resiko bencana(belum
ada) akan dibuat pada Tahun 2014, jejaring informasi (sudah ada)
besar dukungan pemerintah daerah pada masyarakat+ Seberapa
masyarakat setempat yang rentan (khususnya perempuan, lanjut
usia, penyandang cacat, anak-anak) untuk berpartisipasi aktif
dalam proses-proses pengambilan keputusan, pembuatan
kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko?
[1.3.1]

Masyarakat-masyarakat setempat yang terdampak perlu dilibatkan dalam
seluruh proses tinjauan, perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas di
tingkat masyarakat. Lebih jauh lagi, jika kelompok-kelompok rentan secara
khusus berhasil disertakan dalam dialog dan pengambilan keputusan
sejak awal, investasi-investasi di tingkat lokal biasanya memberikan hasil
yang tinggi dan berpotensi untuk berkelanjutan

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 2
4
5
+

KEMAJUAN

Keberpihakan dan kepedulian pemerintah melalui pengalokasian anggaran sudah
ada, tapi keterlibatan kelompok-kelompok rentan dalam proses pembangunan
belum ada.

TANTANGAN

Sudah ada komunitas kelompok rentan, hanya perlu dilibatkan dalam setiap
kegiatan

RENCANA

Menentukan komunitas yang tepat
mana pemerintah daerah berpartisipasi
+ Sejauh
perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di
dalam
tingkat
nasional? [1.4.1]

Memastikan adanya keterkaitan antara proses kebijakan dan perencanaan
nasional di satu sisi dan program-program pemerintah daerah di sisi yang
lain sangat menentukan keberhasilan. Meskipun demikian, membantu
pemerintah daerah untuk dapat menyumbangkan pengalaman di tingkat
lokal bagi proses-proses perencanaan nasional dapat mendorong
pemilihan dan pelaksanaan strategi-strategi pengurangan risiko bencana
yang lebih efektif dan efisien.

Tingkat pencapaian: 1 2 3
Skor : 3
4 5
+

KEMAJUAN

Pemerintah Daerah selalu ikut serta dalam mendukung program Pemerintah Pusat,
tetapi belum terlibat secara langsung turut serta berpartisipasi dalam
perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat nasional.

Mengusulkan Program pengurangan risiko bencana persektor ke tingkat nasional

TANTANGAN

Ikut serta dalam merencanakan PRB di tingkat nasional

RENCANA

Mengikuti setiap kegiatan perencanaan PRB yang dilakukan pemerintah pusat.
Menetapkan satu anggaran dan
menyediakan insentif untuk para
pemilik rumah, rumah tangga
berpenghasilan
rendah,
dan
+ sektor swasta untuk berinvestasi
dalam
pengurangan
risiko
[HFA 1 dan 4]
POIN PENTING-2
mana pemerintah daerah mempunyai akses pada sumber
+ Sejauh
daya-sumber
daya
keuangan
yang
memadai
untuk
melaksanakan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko? [1.2.1]

Tingkat pembiayaan yang cukup untuk pengurangan risiko bencana tetap
menjadi satu tantangan di semua tingkat. Di tingkat lokal, pemerintah bisa
menggerakkan sumber daya dari anggaran-anggaran yang dialokasikan
di tingkat nasional, arus pendapatan daerah dan sektor swasta.
Memastikan bahwa tersedia sumber daya-sumber daya yang cukup untuk
diinvestasikan dalam pengurangan risiko daripada hanya untuk
merespons peristiwa-peristiwa ekstrim akan menjadi salah satu kunci
penentu keberhasilan pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal

Tingkat pencapaian: 1 2 3
Skor : 1
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya alokasi anggaran untuk pengurangan resiko bencana (Tahun 2013 masih
bergabung dengan Kesbang Linmas dan Tahun 2014 akan terpisah sendiri di
BPBD)

TANTANGAN

Belum ada pemetaan potensi dan kesepakatan

RENCANA

Pada Tahun 2014, anggaran untuk pengurangan resiko bencana akan terpisah dari
Kesbang Linmas, dan akan tersendiri dalam angggaran BPBD
mana pemerintah daerah mengalokasikan sumber+ Sejauh
sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan
aktivitas-aktivitas PRB, termasuk
pemulihan yang efektif? [1.2.2.]

respons
bencana
dan
Alokasi keuangan untuk pengelolaan risiko bencana harus
mempertimbangkan siklus penanggulangan bencana secara keseluruhan
dan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan risiko ke dalam
anggaran pembangunan daerah. Alokasi untuk pengkajian risiko
(ancaman bahaya, kerentanan dan keterpaparan), peringatan dini dan
komunikasi, pendidikan dan pemantauan, kesiapsiagaan, respons dan
pemulihan perlu dilakukan secara koheren dan dipadukan ke dalam
rencana pembangunan ekonomi dan sosial daerah

Tingkat pencapaian: 1 2 3
Skor : 2
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya anggaran dari pemerintah, diantaranya untuk pemenuhan bahan sembako
untuk kejadian bencana,

TANTANGAN

Penanganan yang maksimal dengan anggaran yang tersedia

RENCANA

Memperbesar anggaran dan mengefektifkannya
cakupan layanan-layanan keuangan (misalnya skema
+ Apa
simpan pinjam, asuransi makro dan mikro) yang ada bagi rumah
tangga-rumah tangga yang rentan dan terpinggirkan untuk
masa-masa sebelum bencana? [4.2.1]

Akses ke layanan keuangan formal untuk masyarakat rentan dapat signifikan
mengurangi dampak menengah hingga jangka panjang dari bencana lokal.
Pemerintah daerah dapat aktif mendorong penyediaan layanan-layanan asuransi
keuangan mikro dan makro untuk usaha-usaha kecil, para petani dan rumah tangga
dengan tingkat aset yang rendah oleh para penyedia layanan swasta dan organisasiorganisasi nirlaba. Pemerintah daerah juga bisa mengadvokasi penjangkauan
program-program nasional yang lebih baik dalam wilayah yang berada di bawah
otoritas mereka.

Tingkat pencapaian: 1 2 3
Skor : 2
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya pengalokasian dana yang meningkat dari tahun ke tahun di bidang
perkoperasian, adanya simpan pinjam untuk masyarakat di desa-desa (PNPM)

TANTANGAN

Data yang akurat, agar bantuan menjadi tepat sasaran

RENCANA

Pengalokasian anggaran yang lebih besar dan berpihak kepada
kelompok rentan
mana keuangan mikro, bantuan tunai, pinjaman lunak,
+ Sejauh
jaminan hutang pasca bencana tersedia bagi rumah-rumah
tangga yang terdampak untuk memulai penghidupan mereka?
[4.2.2]

Skema-skema pinjaman dan hibah pasca bencana bisa meringankan
penderitaan rumah-rumah tangga yang terkena dampak segera setelah
bencana. Skema-skema tersebut juga bisa menghindarkan hilangnya aset
yang signifikan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya
penghidupan, misalnya dalam kasus para petani kecil dan pemilik ternak
yang harus menjual peralatan pertanian atau ternak untuk memenuhi
kebutuhan
konsumsi
yang
mendesak.

Tingkat pencapaian: 1 2 3
Skor : 2
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya pengalokasian anggaran yang lebih besar di SKPD terkait, seperti
Pertanian, peternakan dan Perikanan, dalam bidang pertanian adanya penggantian
bibit-bibit padi yang rusak ataupun pertanian yang puso akibat bencana.

TANTANGAN

Memaksimalkan potensi yang ada dengan ketersediaan anggaran yang terbatas.

RENCANA

Memperbesar anggaran dan mengefektifkannya
+ Seberapa
investasi
kuat insentif-insentif ekonomi untuk menanamkan
dalam pengurangan risiko bencana untuk rumahrumah tangga dan bisnis (misalnya pengurangan premi asuransi
untuk rumah-rumah tangga, keringanan pajak bagi bisnis)?
[4.3.1]

Bisnis dan rumah-rumah tangga lokal mungkin tidak akan melakukan
investasi dalam pengurangan risiko bencana apabila tidak melihat adanya
insentif yang jelas untuk melakukan hal itu. Ada sejumlah kebijakan dan
peraturan, yang bisa dikembangkan pemerintah daerah (dan nasional)
yang dapat menciptakan insentif-insentif seperti itu, sebagai contoh
melalui penetapan harga asuransi, pengurangan pajak untuk investasiinvestasi
yang
membangun
ketangguhan,
dll.

Tingkat pencapaian: 1 2 3
Skor : 1
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya keringanan dari beberapa pengusaha dalam pembayaran cicilan.

TANTANGAN

Perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta belum ada.

RENCANA

Membuat perjanjian kerjasama dengan sektor swasta.
mana asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar
+ Sejauh
dagang dan sejenisnya, mendukung upaya-upaya bisnis-bisnis
kecil untuk menjaga keberlanjutan usaha selama dan setelah
bencana? [4.3.2]

Peran sektor swasta dalam memastikan penyediaan barang dan jasa yang
berkesinambungan setelah bencana merupakan hal yang menentukan.
Pemerintah daerah bisa membantu dengan memfasilitasi dukungan yang
aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah yang terkena
dampak bencana, melalui kemitraan dengan jaringan-jaringan usaha
setempat dan asosiasi-asosiasi profesional dan menciptakan insentif untuk
keterlibatan mereka dalam respons dan pemulihan bencana.

Tingkat pencapaian: 1 2 3
Skor : 1
4 5
+

KEMAJUAN

Belum adanya asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan
sejenisnya, yang mendukung upaya-upaya bisnis-bisnis kecil untuk menjaga
keberlanjutan usaha selama dan setelah bencana

TANTANGAN

Menciptakan asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan
sejenisnya yang mendukung secara aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di
wilayah yang terkena dampak bencana.

RENCANA

Mengajak asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya
untuk memberikan dukungan yang aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di
wilayah yang terkena dampak bencana dalam menciptakan insentif untuk
keterlibatan mereka dalam respons dan pemulihan bencana.
+
Menanamkan investasi dalam dan
memelihara infrastuktur untuk
pengurangan
risiko
bencana,
misalnya
drainase
badai
[HFA 4]
POIN PENTING-4
+






Sejauh mana kebijakan-kebijakan tata guna lahan dan peraturanperaturan perencanaan untuk perumahan dan pembangunan
infrastruktur mempertimbangkan risiko bencana saat ini dan
bencana yang diproyeksikan terjadi (termasuk risiko-risiko yang
berkaitan dengan iklim)? [4.1.2]
perumahan
komunikasi
transportasi
energi
Peraturan-peraturan perencanaan tata guna lahan dan konstruksi
bangunan merupakan dua dari bidang yang paling penting bagi
pengurangan risiko bencana pedesaan dan perkotaan di tingkat lokal.
Kebijakan dan peraturan yang mempertimbangkan risiko bencana dan
menerapkan sanksi-sanksi, memberikan landasan yang penting bagi
manajemen risiko bencana yang efektif. Peraturan-peraturan ini perlu
diartikulasikan dan ditegakkan untuk semua infrastruktur dan perumahan
yang penting. .

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 4
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya Peraturan-peraturan perencanaan tata guna lahan dan konstruksi bangunan
dan adanya kebijakan dan peraturan yang mempertimbangkan risiko bencana dan
menerapkan sanksi-sanksi.

TANTANGAN

Penerapan aturan dan sanksi.

RENCANA

Pemberian sanksi yang lebih tegas.
+

Seberapa memadai fasilitas-fasilitas umum dan
infrastruktur penting yang terletak di wilayah berisiko tinggi
dikaji untuk semua risiko bencana dan keselamatan? [4.4.1]

Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting seperti
rumah sakit, sekolah, jalan, sistem energi dan pasokan air, pasar-pasar
setempat, gedung-gedung pemerintahan, infrastruktur telekomunikasi
dll. merupakan persyaratan dasar untuk manajemen risiko bencana di
tingkat lokal di wilayah yang rawan bencana. Pengkajian risiko ini
harus dilakukan untuk semua ancaman yang relevan dan
dimutakhirkan secara rutin.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 2
4 5
+

KEMAJUAN

Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting belum ada.

TANTANGAN

Mengkaji secara mendalam untuk semua infrastruktur penting

RENCANA

Mengadakan Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting
+

Apakah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi
fasilitas-fasilitas dan infrastruktur publik penting dari
kerusakan akibat bencana telah memadai? [4.4.2]

Pengkajian risiko tentang infrastruktur penting lokal dapat menjadi
dasar PRB, tetapi temuan-temuannya harus ditindaklanjuti tepat pada
waktunya dan dengan memadai. Investasi untuk melindungi fasilitasfasilitas publik yang penting akan terbayarkan dengan turunnya secara
signifikan anggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan
kemanusiaan, dan rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencana.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 2
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya anggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan kemanusiaan, dan
rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencana.

Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting belum ada.

TANTANGAN

Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting

RENCANA

Meningkatkan anggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan kemanusiaan,
dan rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencana dan mengadakan pengkajian
mendalam terhadap semua infrastruktur penting.
Mengkaji keselamatan semua
+ sekolah dan fasilitas kesehatan
dan meningkatkannya jika perlu
[HFA 2, 4 dan 5]
POIN PENTING-5
+


Sejauh mana sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan fasilitas
kesehatan setempat mendapatkan perhatian khusus dalam
pengkajian risiko “multi-ancaman” di wilayah anda? [2.1.1]
Sekolah dan/atau Rumah sakit/fasilitas kesehatan

Meskipun semua infrastruktur umum harus menjalani pengkajian
risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit sangatlah
penting karena bangunan dan layanan mereka dapat signifikan
mengurangi kerentanan masyarakat yang terdampak sebelum, selama
dan setelah bencana.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 1
4 5
+

KEMAJUAN

pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit belum ada

TANTANGAN

Melakukan pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit

RENCANA

Melakukan pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit.
+


Seberapa aman semua sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan
utama dari bencana sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk
tetap beroperasi selama keadaan darurat? [2.1.2]
Sekolah dan/atau Rumah sakit/ fasilitas kesehatan

Sekolah dan fasilitas kesehatan seringkali menyediakan ruang dan
layanan penting dalam keadaan darurat. Ketika terjadi peristiwa ekstrim,
mereka dapat berfungsi sebagai tempat penampungan dan pusat
manajemen respons dan bantuan. Suksesnya pengelolaan aset-aset ini
akan membuat mereka dapat menjalankan fungsi sebagai pusat
pendidikan dan kesehatan walaupun terjadi bencana – sesuatu yang
penting bagi perlindungan nyawa, penghidupan dan modal manusia

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 3
4 5
+

KEMAJUAN

Fasilitas kesehatan dan pendidikan rata-rata dibangun ditempat yang aman dan
terhindar dari bencana.

TANTANGAN

Menyediakan tempat bagi para pengungsi agar tidak mengganggu fasilitas
lainnya.

RENCANA

Menyediakan tempat evakuasi yang aman dari bencana.
+

Sejauh mana pemerintah daerah atau pemerintah di tingkat
atasnya mempunyai program khusus untuk secara rutin
mengkaji sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam
hal pemeliharaan, pemenuhan aturan-aturan mendirikan
bangunan, keselamatan secara umum, dan risiko-risiko yang
berkaitan dengan cuaca, dll.? [3.1.1]

Pengkajian risiko atas infrastruktur lokal harus diiringi dengan
pemeriksaaan rutin terhadap tingkat pemeliharaan dan standarstandar kesehatan serta keselamatan untuk memastikan agar
peraturan-peraturan yang ada dipenuhi. Ini khususnya penting untuk
sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 4
4 5
+

KEMAJUAN

Adanya anggaran pemeliharaan di tiap SKPD.

TANTANGAN

Mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

RENCANA

Menambah anggaran pemeliharaan.
+


Seberapa jauh geladi kesiapsiagaan bencana rutin dilakukan
di sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan? [2.4.1]
Sekolah dan/atau Rumah sakit/fasilitas kesehatan

Pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa melaksanakan
latihan dan geladi kesiapsiagaan secara rutin di sekolah-sekolah dan
rumah-rumah sakit bisa menyelamatkan nyawa. Latihan-latihan bisa
dilakukan dengan biaya relatif kecil dan ini dapat membantu menciptakan
kesadaran akan risiko di antara para pelajar, staf, dan pasien yang akan
memungkinkan mereka untuk bereaksi secara tepat dalam keadaan
darurat dan menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang lain. .

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 4
4 5
+

KEMAJUAN

BPBD bekerjasama dengan Dinas Pendidikan telah melaksanakan pelatihan dasar
antisipasi bencana di beberapa Sekolah.

TANTANGAN

Menambah prekuensi latihan bagi sekolah.

RENCANA

Menambah anggaran untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan pada tahun
2014.
+
Menerapkan dan menegakkan aturan
konstruksi bangunan (IMB) dan prinsipprinsip perencanaan tata guna lahan yang
realistis
dan
sesuai
risiko.
Mengidentifikasi lahan yang aman untuk
warga berpenghasilan rendah dan sejauh
memungkinkan mengupayakan perbaikan
permukiman-permukiman informal [HFA
4]
POIN PENTING-6
+
Seberapa jauh peraturan-peraturan tata guna lahan dan aturanaturan mendirikan bangunan, aturan kesehatan dan
keselamatan yang tanggap risiko ditegakkan dengan baik di
seluruh kawasan yang sedang membangun dan untuk semua
jenis bangunan? [4.1.3]

Penegakkan aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan merupakan
satu tantangan besar bagi pemerintah daerah. Meskipun sejumlah wilayah
perkotaan dan jenis bangunan tertentu telah secara relatif diatur,
permukiman informal dan sebagian besar infrastruktur pedesaan tetap
berada di luar sistem peraturan dan penegakkan yang umum berlaku.
Mereka seringkali rentan terhadap ancaman alam dan oleh karena itu
perlu dukungan sesuai konteks masing-masing dan yang memastikan
dipenuhinya standar-standar minimum keselamatan tanpa semakin
meminggirkan rumah tangga dan bisnis-bisnis yang rentan.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 4
4 5
+

KEMAJUAN

Peraturan tata guna lahan dan pendirian bangunan sudah ada

TANTANGAN

Penegakan peraturan dan sanksinya

RENCANA

Penegakan peraturan dan sanksinya akan dan sudah dilakukan
+
Seberapa kuat peraturan-peraturan yang ada (misalnya
perencanaan tata guna lahan, kode-kode untuk mendirikan
bangunan, dll.) untuk mendukung pengurangan risiko
bencana di wilayah otoritas anda? [4.1.4]

Rencana tata guna lahan dan aturan-aturan mendirikan bangunan dapat disusun
sedemikian rupa sehingga mendorong tumbuhnya budaya pengurangan risiko
bencana atau sebaliknya malah menjadi penghalang bagi bangunan dan tata guna
lahan yang tangguh terhadap bencana. Peraturan dengan standar-standar yang
sangat tinggi bisa mendorong masyarakat miskin dan bisnis kecil untuk beralih ke
permukiman-permukiman informal dan berinvestasi dalam infrastruktur yang tidak
mematuhi aturan sehingga semakin meningkatkan risiko bencana secara
keseluruhan.

Kebijakan-kebijakan regulasi yang tepat dapat dikembangkan dengan berdialog
dengan kelompok-kelompok tersebut untuk memastikan kepatuhan dan
pengurangan risiko.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 4
4 5
+

KEMAJUAN

Rencana tata guna lahan dan aturan-aturan mendirikan bangunan sudah ada.

Adanya relokasi penduduk telah dilakukan.

TANTANGAN

Merelokasi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana.

RENCANA

Menambah anggaran untuk merelokasi masyarakat miskin dan bisnis kecil agar

mau beralih ke permukiman-permukiman informal
+
Memastikan
agar
kebutuhankebutuhan
dan
partisipasi
penduduk
yang
terdampak
menjadi
pusat
dari
upaya
rekonstruksi [HFA 4 dan 5]
POIN PENTING-10
+

Sejauh mana pemerintah daerah bisa mengakses sumber daya
dan keahlian untuk membantu mereka yang terkena dampak
psikososial (psikologis, emosional) yang diakibatkan bencana?
[5.3.2]

Bencana merupakan peristiwa yang sangat menimbulkan trauma dan
dapat membuat seluruh masyarakat hancur bukan saja secara fisik dan
keuangan namun juga secara mental dan psikologis. Mendukung mereka
yang terkena dampak bencana dan keluarga mereka dalam menghadapi
dampak emosional dan sosial yang diakibatkan bencana membutuhkan
sumber daya tambahan dan ketrampilan khusus yang tidak selalu dimiliki
pemerintah daerah. Bermitra dengan organisasi-organisasi nonpemerintah yang relevan dan sektor swasta bisa membuat sebagian dari
sumber
daya
yang
dibutuhkan
tersedia.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 3
4 5
+

KEMAJUAN

Sumber daya dan keahlian untuk membantu mereka yang terkena dampak
psikososial (psikologis, emosional) tersedia

TANTANGAN

Menyediakan tenaga ahli dan tempat perawatan.

RENCANA

Menyediakan tempat perawatan dan tenaga ahlinya

Membekali
+

Sejauh mana langkah-langkah pengurangan risiko bencana
terintegrasikan dengan baik ke dalam aktivitas-aktivitas
pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana (yaitu membangun
lebih baik, rehabilitasi penghidupan)? [4.5.1]

Pentingnya menemukan satu cara untuk bergerak sedini mungkin dari
respons menuju pemulihan dan pembangunan jangka panjang telah
diakui dengan baik. Lebih penting lagi, memahami konsep-konsep dan
strategi-strategi dasar tentang pengurangan risiko bencana perlu
dibangun dalam siklus lengkap penanggulangan bencana jika
perubahan akan dicapai di tingkat lokal.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 4
4 5
+

KEMAJUAN

BPBD telah melakukan perubahan di beberapa bangunan dengan mutu yang lebih
baik dari sebelumnya

TANTANGAN

Pendataan yang akurat.

RENCANA

Anggaran bertambah
+

Sejauh mana Rencana Kontinjensi (atau rencana serupa)
mencakup
kerangka
strategi
untuk
pemulihan
dan
rekonstruksi pasca bencana, termasuk pengkajian kebutuhan
dan rehabilitasi penghidupan? [5.2.5]

Meskipun rencana kontinjensi terutama harus memenuhi kebutuhan
mendesak ketika terjadi bencana, mengintegrasikan rencana untuk
pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya penghidupan
masyarakat yang terkena dampak, ke dalam rencana kontinjensi dapat
memperbaiki siklus pengelolaan risiko secara keseluruhan dan
memperpendek waktu yang diperlukan untuk bantuan darurat. Pengkajian
kebutuhan dan pengkajian tentang apa yang diperlukan untuk
merehabiltiasi penghidupan dapat mempercepat kemampuan rumahrumah tangga yang terdampak untuk pulih kembali.

Tingkat pencapaian: 1 2 3

Skor : 3
4 5
+

KEMAJUAN

Rencana kebutuhan pasca bencana dan kerugiannya sudah ada.

TANTANGAN

Koordinasi dan sinkronisasi data dengan SKPD terkait.

RENCANA

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi bertambah