Transcript Presentasi Deputi Bappenas

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011
DAN PENYUSUNAN ISU STRATEGIS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KTI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Jakarta, 11 Maret 2011
OUTLINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011
PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP
ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III)
KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI
PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI
ISU STRATEGIS PER PROVINSI:
•
•
KUALITAS PERTUMBUHAN DAN APBD
SEKTOR UNGGULAN
7. CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: NTT
8. HARAPAN DALAM DISKUSI
2
I
AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011
3
PENDAHULUAN
1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 ditujukan untuk
memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional
dapat dicapai dengan langkah mengoptimalkan seluruh
sumber daya yang ada;
2. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
didorong melalui 3 Klaster Program Pro-Rakyat dengan
Klaster Ke-4 dan 6 Program Baru. Selain itu, juga
memasukkan new iniciatives, direktif presiden serta rencana
pengembangan koridor ekonomi untuk meningkatkan
keterkaitan domestik.
3. Rencana Kerja Pemerintah 2012 akan disusun melalui format
pelaksanaan musrenbang yang baru dengan memperhatikan
isu strategis daerah serta harapan akan peran aktif Gubernur
(Pemerintah Provinsi) sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4
FORMAT BUKU I, II, dan III RKP 2012
Buku I
Buku II
BAB I
PENDAHULUAN
 KONDISI UMUM
BAB II
TEMA DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL
 PERMASALAHAN DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
BAB III
KERANGKA EKONOMI
MAKRO & PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
 STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
BAB IV
KAIDAH PELAKSANAAN
LAMPIRAN
Matriks Kegiatan
Prioritas Nasional
*) Khusus untuk bab 1, pada bagian
pengarusutamaan mencantumkan
matriks implementasi
pengarustamaan dalam program dan
kegiatan K/L. Sedangkan bagian lintas
bidang mengikuti format sebagaimana
bab lainnya.
Buku III
BAB I ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN
2010-2014
Untuk Bab II – VIII dalam
Buku III RKP, terdiri atas :
1. Kondisi untuk masingmasing Wilayah saat ini
2. Arah kebijakan
pengembangan wilayah
pulau
3. Tujuan dan sasaran
4. Strategi pengembangan
wilayah pulau
5. Matriks program dan
kegiatan wilayah pulau
PROSES DAN JADWAL PENYUSUNAN RKP 2012
27 Des 2010 – 1 Jan 2011
Telaah Buku I, II III RPJMN
2012-2014 dalam tahun
2012
10 Mar
Temu Konsultasi
Triwulanan i2011
Pra
Rakernis/
Ratek K/L
Raker
Bappenas
Tema RKP
2012
Penyusunan
Ranc Awal RKP
2012
Penyusunan
Awal UPPD
Sidkab dan Finalisasi
Ranc RKP 2012
Forum
Konsultasi
Publik
15 Mar
2-28 Feb
1-23 Januari
Rakorbangpus RKP 2012
30 Mar-11 Apr
Penyusunan
Ranc Final
UP-PD 2012
Persandingan UPPD
– Renja K/L
Musrenbang
Provinsi
Penyusunan Ranc
Final Renja K/L
2012
30 Mar-11 Apr
Pra Musrenbangnas
18-26 Apr
16-25 Mar
30 Mar-11 Apr
13-15 Apr
Musrenbang
Nasional
RKP 2012
27-28 Apr
Pasca
Musrenbang
Nasional
3 Mei
Menghasilkan Ranc
Awal Pagu Indikatif
per K/L
Ratek/Rakernis K/L
30 Mar-11 Apr
Sidkab
Rancangan
Akhir RKP 2012
5 Mei
Penetapan
RKP 2012
6 Mei
28 Mar
Trilateral Meeting
30 Mar-11 Apr
II
PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP
7
ISU STRATEGIS PROVINSI DAN
PENYUSUNAN RKP 2012
• PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
ADALAH PENTING  MENCERMINKAN KINERJA
NASIONAL
• LOKASI DAN DAMPAK LANGSUNG PEMBANGUNAN
ADALAH DI DAERAH
• MAKA PERBAIKAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
AKAN BERDAMPAK PULA PADA PERBAIKAN KINERJA
PEMBANGUNAN NASIONAL
• PERLU IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DI DAERAH DALAM
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
8
ISU STRATEGIS PROVINSI DAN
PENYUSUNAN RKP 2012
ISU STRATEGIS PROVINSI (DALAM KERANGKA ISU
STRATEGIS PULAU RPJMN 2010 -2014 BUKU III)
Proses Awal
KINERJA PROVINSI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN
DAN SASARAN RPJMN 2010 – 2014 DAN RKP 2012
APA SEBABNYA?
BAGAIMANA
MENGATASINYA?
BERAPA, SIAPA,
DI MANA?
Teridentifikasi permasalahan
Teridentifikasi Intervensi
Teridentifikasi kegiatan,
penanggungjawab, lokasi
9
ISU STRATEGIS PROVINSI DAN
PENYUSUNAN RKP 2012
PROVINSI A
PRIORITAS 1
PRIORITAS 2
PRIORITAS 3
PRIORITAS 4
ISU
STRATEGIS
PER
PULAU
RPJMN
2010 –
2014
BUKU III
PRIORITAS 5
ISU
STRATEGIS 2
PRIORITAS 6
PRIORITAS 7
PRIORITAS 8
PRIORITAS 9
ISU
STRATEGIS 3
ISU
STRATEGIS 4
PRIORITAS 10
PRIORITAS 11
PROGRAM DAN KEGIATAN
ISU
STRATEGIS 1
RKP
2012
3 PRIORITAS
LAINNYA
10
RKP 2012
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
(NASIONAL DAN
DAERAH)
RKPD 2012
ISU STRATEGIS PROVINSI DAN
PENYUSUNAN RKP 2012
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
YANG
TEPAT
SASARAN
(SESUAI ISU
STRATEGIS
DAERAH)
TERCAPAINYA
TUJUAN DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN
DAERAH
11
III
ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III)
12
Isu Strategis Umum Semua Pulau:
Buku III RPJMN 2010-2014
1.
2.
3.
4.
5.
Optimalisasi dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah.
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kemiskinan Wilayah.
Kualitas Birokrasi dan Tata Kelola termasuk didalamnya Permasalahan Tindak Pidana
Korupsi dan Pelaksanaan Tata Kelola dalam Wilayah Otonomi Khusus.
Kualitas dan Jaringan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Intra Regional Connectivity.
Degradasi Lingkungan Hidup termasuk keragaman hayati dan Mitigasi Bencana
1.Keterbatasan sumber daya energi listrik
dalam mendukung pengembangan
ekonomi lokal
2.Integrasi jaringan transportasi intermoda
wilayah
3.Pengembangan kawasan perbatasan,
pulau-pulau terdepan dan terpencil
ISU STRATEGIS WILAYAH:BUKU III RPJMN 2010-2014
1. Kuantitas dan kualitas jaringan
infrastruktur wilayah
2. Kesenjangan intrawilayah
Kalimantan
3. Pembangunan kawasan perbatasan
1. Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah JawaBali
2. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali
3. Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari
aktivitas perdagangan internasional
4. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier
dalam perekonomian
5. Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu
lumbung pangan nasional
6. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di
wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya
7. Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
8. Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital
1. Interkonektivitas domestik
intrawilayah.
2. Kapasitas energi listrik.
3. Revitalisasi modal sosial.
4. Pembangunan kawasan
perbatasan dan pulau-pulau
terpencil.
1. Pembangunan wilayah
perbatasan dan kerja
sama dengan negaranegara yang berbatasan
dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
2. Potensi konflik antar
golongan yang didukung
oleh organisasi massa.
1. Pengamanan dan
peningkatan kesejahteraan
di wilayah perbatasan,
tertinggal dan bencana
2. Tingginya prevalensi
kesakitan HIV/AIDS
3. Tingginya potensi
pelanggaran hak asasi
manusia berbasis ikatan
adat dan komunal
4. Meningkatnya kebutuhan
ketahanan pangan
1. Pembangunan wilayah perbatasan,
tertinggal dan pulau terpencil, dan
kawasan bencana.
2. Tingginya dampak konflik Maluku
terhadap keamanan lingkungan,
kehidupan sosial dan ekonomi,
serta lingkungan.
3. Ketergantungan pasokan pangan
dari luar wilayah sebagai
konsekuensi menurunnya luas
areal dan produksi tanaman
pangan.
IV
KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI
15
KUALITAS PERTUMBUHAN: Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Penurunan Tingkat Kemiskinan
1.50
II
I
Sulbar
Gorontalo
NTT
Rata-rata Pengurangan Kemiskinan 2005-2010 (%)
1.00
Maluku
NTB
Sultra
Papua
Malut
Sulteng
Sulsel
0.50
Bisa disebabkan karena
penggerak pertumbuhan
bukan dari sektor yang
menyerap banyak tenaga
kerja.
Sulut
0.00
-0.50
III
4.00
Papua Barat
5.00
6.00
7.00
1. Kuadran I: Pertumbuhan
Tinggi , Pro-Poor
2. Kuadran II: Pertumbuhan
Rendah, Pro-Poor
3. Kuadran III: Pertumbuhan
Rendah , Kurang Pro-Poor
4. Kuadran IV: Pertumbuhan
Tinggi, Kurang Pro-Poor
8.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 200502009
IV
9.00
16
KUALITAS PERTUMBUHAN : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Penurunan Tingkat Pengangguran
1.40
II
I
Sulsel
Gorontalo
Rata-rata pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-1010 (%)
1.20
1.00
1. Kuadran I: Pertumbuhan
Tinggi , Pro-Job
2. Kuadran II: Pertumbuhan
Rendah, Pro-Job
3. Kuadran III: Pertumbuhan
Rendah , Kurang Pro-Job
4. Kuadran IV: Pertumbuhan
Tinggi, Kurang Pro-Job
Papua Barat
Sultra
0.80
Papua
0.60
Maluku
0.40
NTB
NTT
0.20
0.00
Malut
Sulbar
Sulut
III
4.00
5.00
6.00
7.00
Sulteng
IV
8.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2010 (%)
1. Bisa disebabkan karena
banyak suplai tenaga kerja
dari luar.
2. Bisa disebabkan sektor
utama penggerak utama
pertumbuhan bukan sektor
yang menyerap banyak
tenaga kerja.
3. Bisa disebabkan sektor
penggerak pertumbuhan
kualifikasi tenaga kerja yang
diserap tidak sesuai dengan
kualifikasi tenaga kerja yang
tersedia.
9.00
17
KUALITAS PERTUMBUHAN : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Peningkatan IPM
1.00
II
Papua Barat
Sulbar
I
Gorontalo
0.90
NTB
NTT
Rata-rata Peningkatan IPM 2005-2009
0.80
Papua
Sulteng
0.70
Sulsel
Bisa disebabkan karena
sektor penggerak
pertumbuhan mendorong
konsumsi dan bukan investasi
sosial dasar
0.60
Sultra
0.50
Malut
Sulut
Maluku
0.40
0.30
1. Kuadran I: Pertumbuhan
Tinggi , Pro- Human Dev
2. Kuadran II: Pertumbuhan
Rendah, Pro- Human Dev
3. Kuadran III: Pertumbuhan
Rendah , Kurang Pro- Human
Dev
4. Kuadran IV: Pertumbuhan
Tinggi, Kurang Pro- Human
Dev
IV
III
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2009 (%)
9.00
18
KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan
Tingkat Kemiskinan
1.50
II
I
Sulbar
Gorontalo
NTT
Rata-rata Pengurangan Persentase penduduk miskin 2005-2010
1.00
Maluku
Sultra
NTB
Malut
Sulteng
Papua
1. Kuadran I: Pendapatan Daerah
Tinggi , Pro-Poor
2. Kuadran II: Pendapatan Daerah
Rendah, Pro-Poor
3. Kuadran III: Pendapatan Daerah
Rendah, Kurang Pro-Poor
4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah
Tinggi , Kurang Pro-Poor
Sulsel
Mungkin disebabkan karena
belanja yang tidak tepat
sasaran kepada rakyat miskin.
0.50
Sulut
0.00
IV
Papua Barat
-0.50
III
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan daerah (APBD) 2005-2010 (%)
60.00
19
KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan
Tingkat Pengangguran
1.40
II
I
Sulsel
Gorontalo
Rata-rata Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2010
1.20
1.00
Papua Barat
0.80
1. Kuadran I: Pendapatan Daerah
Tinggi , Pro-Job
2. Kuadran II: Pendapatan Daerah
Rendah, Pro-Job
3. Kuadran III: Pendapatan Daerah
Rendah, Kurang Pro-Job
4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah
Tinggi , Kurang Pro-Job
Sultra
Papua
Hal ini mungkin disebabkan karena
belanja yang tidak tepat sasaran
pada program yang secara langsung
dapat mengurangi pengangguran
(meningkatkan lapangan kerja
formal).
0.60
Maluku
0.40
NTB
Malut
0.20
NTT
Sulteng
Sulbar
0.00
III
0.00
IV
Sulut
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan daerah (APBD) 2005-2010 (%)
60.00
20
KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap
Peningkatan IPM
1.00
II
I
Sulbar
Papua Barat
0.90
Gorontalo
NTB
Rata-rata Peningkatan IPM 2005-2009
0.80
NTT
Papua
0.70
1. Kuadran I: Pendapatan Daerah
Tinggi , Pro-Human Dev
2. Kuadran II: Pendapatan Daerah
Rendah , Pro-Human Dev
3. Kuadran III: Pendapatan Daerah
Rendah, Kurang Pro-Human Dev
4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah
Tinggi , Kurang Pro-Human Dev
Sulteng
Sulsel
0.60
Hal ini mungkin disebabkan
karena belanja yang tidak
tepat sasaran kepada
pelayanan sosial dasar.
Sultra
0.50
Sulut
Malut
Maluku
0.40
0.30
III
0.00
IV
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah (APBD) 2005-2009 (%)
60.00
21
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi,
Tahun 2010
40
36.8
35
25
20.98
20
15
NASIONAL
13,33
10
5 3.48
0
DKI Jakarta
Bali
Babel
Banten
Kepri
Jambi
Riau
Sumbar
Jawa Barat
Sumut
Jawa Timur
Sumsel
Jawa Tengah
Dl Yogyakarta
Bengkulu
Lampung
NAD
Kalsel
Kalteng
Kaltim
Kalbar
Sulut
Malut
Sulsel
Sulbar
Sultra
Sulteng
NTB
NTT
Gorontalo
Maluku
Papua Barat
Papua
Wilayah Papua dan
Prov. Maluku memiliki
tingkat kemiskinan
tertinggi
30
%
• Sebagian besar
provinsi di KTI
memiliki tingkat
kemiskinan di atas
rata-rata nasional
KAWASAN BARAT INDONESIA
KAWASAN TIMUR INDONESIA
IPM Menurut Provinsi, Tahun 2008
IPM Antarprovinsi Tahun 2008
80
77.03
75.16
IPM
• Sebagian besar
provinsi di KTI
memiliki IPM di bawah
IPM nasional
75
70
IPM Nasional
71,7
69.70
65
60
Banten
Lampung
Jawa Timur
NAD
Bali
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jambi
Sumsel
Bengkulu
Babel
Sumbar
Sumut
Kepri
Dl Yogyakarta
Riau
DKI Jakarta
Papua
NTB
NTT
Papua Barat
Kalbar
Malut
Sulbar
Kalsel
Sultra
Gorontalo
Sulteng
Sulsel
Maluku
Kalteng
Kaltim
Sulut
IPM terendah berada
di Provinsi Papua dan
NTB
64.00
KAWASAN BARAT INDONESIA
KAWASAN TIMUR INDONESIA
Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi,
Tahun 2008
77
UHH Provinsi Tahun 2008
UHH Nasional Tahun 2008
73.11
UHH terendah berada
di Provinsi NTB dan
Kalimantan Selatan.
72.01
72
UHH NASIONAL
69,0
67
64.60
61.50
62
57
Banten
Jawa Barat
NAD
Kep, Banbel
Jambi
Sumbar
Lampung
Jawa Timur
Sumsel
Sumsel
Bengkulu
Kepri
Bali
Riau
Jawa Tengah
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
NTB
Kalsel
Maluku Utara
Sulteng
Gorontalo
Kalbar
NTT
Maluku
Sultra
Sulbar
Papua Barat
Papua
Sulsel
Kaltim
Kalteng
Sulut
• Sebagian besar Umur
Harapan Hidup
provinsi-provinsi di KTI
masih berada di bawah
UHH nasional.
KAWASAN BARAT INDONESIA
KAWASAN TIMUR INDONESIA
Indeks Pendidikan Menurut Provinsi,
Tahun 2008
Indeks Pendidikan Prov.
• Sebagian besar Indeks
Pendidikan provinsiprovinsi di KTI masih
berada di bawah
Indeks Pendidikan
nasional.
95
Indeks Pendidikan Nas.
89.8
90
85.8
85
80
75 73.7
70
64.8
65
Keterangan:
Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) +1/3 (indeks RLS);
(Standar UNDP, NHDR)
60
Jawa Timur
Jawa Tengah
Bali
Lampung
DIY
Kep, Banbel
Jawa Barat
Jambi
Bengkulu
Sumsel
Banten
Sumbar
NAD
Sumsel
Kepri
Riau
DKI Jakarta
Papua
NTB
NTT
Sulbar
Sulsel
Kalbar
Sultra
Papua Barat
Gorontalo
Kalsel
Sulteng
Maluku Utara
Kalteng
Kaltim
Maluku
Sulut
Indeks Pendidikan
terendah berada di
Provinsi Papua dan
NTB
KAWASAN BARAT INDONESIA
KAWASAN TIMUR INDONESIA
Indeks Daya Beli Menurut Provinsi,
Tahun 2008
• Sebagian besar Indeks
Daya Beli provinsiprovinsi di KTI berada
di bawah rata-rata
nasional
68
Indeks Daya Beli Prov.
66
Indeks Daya Beli Nas.
64
IDB. Nas.
62,0
62
60
58
56
54
52
50
NAD
Lampung
Sumsel
Banten
Bengkulu
DKI Jakarta
Bali
Jawa Barat
Jambi
Sumsel
Sumbar
Jawa Tengah
Kep, Banbel
Jawa Timur
Kepri
Riau
DI Yogyakarta
Papua Barat
Maluku Utara
Papua
NTT
Maluku
Sultra
Gorontalo
Sulteng
Kalbar
Sulbar
Sulut
Kalteng
Sulsel
Kalsel
NTB
Kaltim
Wilayah Papua Barat
dan Maluku Utara
memiliki tingkat daya
beli terendah
KAWASAN BARAT INDONESIA
KAWASAN TIMUR INDONESIA
PDRB PERKAPITA (ADHB) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2008
120
• Wilayah KTI secara umum
memiliki PDRB perkapita
yang rendah
80
Juta Rp.
Wilayah Kalimantan Timur
memiliki PDRB Perkapita
Migas Tertinggi
100
PDRB Perkapita Dengan Migas
PDRB Perkapita Tanpa Migas
60
40
20
0
Bengkulu
Jawa Tengah
Lampung
Dl Yogyakarta
Jambi
Sumsel
NAD
Banten
Jawa Barat
Bali
Sumbar
Sumut
Jawa Timur
Babel
Riau
Kepri
DKI Jakarta
Malut
Maluku
NTT
Gorontalo
Sulbar
NTB
Sultra
Sulsel
Sulteng
Kalbar
Papua Barat
Sulut
Kalsel
Kalteng
Papua
Kaltim
PDRB perkapita Wilayah
Maluku, Prov NTT, dan
Gorontalo terendah di KTI,
maupun Nasional
KBI
KTI
• Sebagian besar
persentase daerah
tertinggal berada di
provinsi-provinsi di
wilayah KTI.
• Persentase tertinggi
terdapat di Sulawesi
Barat (100%), NTT
(95%), Papua (93%)
60
%
20
10
NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
PERSENTASE DAERAH TERTINGGAL
DI SETIAP PROVINSI
100
95
70
50
30
29
29
14
8
KAWASAN BARAT INDONESIA
100
91
25
18
13
15
21 20
93
90
80
71
75
52
47
73
78
70
KASAWAN TIMUR INDONESIA
73
60
50
42
40
17
7
V
PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI
29
PENENTUAN ISU STRATEGIS:
Memperbaiki Kualitas Pertumbuhan
Q1
• Mengapa pertumbuhan tidak berkualitas?
Q2
• Apakah karena sektor yang dikembangkan selama ini kurang
bermanfaat bagi rakyat? (tidak pro-poor, pro-job, pro-growth, prosocial investment)  analisis sektor unggulan
Q3
• Sektor apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan
kualitas pertumbuhan?  analisis sektor unggulan
Q3
• Sarana – Prasarana apa saja yang harus disiapkan agar sektor
pertumbuhan tersebut dapat optimal? (transportasi, energi, dst)?
 analisis keterkaitan wilayah
30
PENENTUAN ISU STRATEGIS:
Memperbaiki Kualitas Belanja Daerah
Q1
• Mengapa pertumbuhan APBD tidak berkualitas?
Q2
• Apakah selama ini belanja di daerah tidak secara langsung
bermanfaat bagi rakyat?  Analisis keuangan daerah
Q3
• Apakah selama ini alokasi belanja di daerah kurang tepat
sasaran? (salah lokasi) analisis keuangan daerah
Q3
• Apakah ada permasalahan birokrasi dan pelayanan publik
yang tidak memadai? Analisis kinerja birokrasi
31
PENENTUAN ISU STRATEGIS:
Pencapaian Target RPJMN 2010 – 2014 (Kemiskinan, Pengangguran,
dan IPM)
Q1
• Apakah kemiskinan di daerah lebih disebabkan oleh permasalahan
perekonomian lainnya seperti inflasi?  Analisis inflasi di daerah
Q3
• Apakah hambatan yang dihadapi lebih kepada faktor-faktor spesifik
kewilayahan? (kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kepulauan, rawan
konflik, rawan bencana, dst)
Q3
• Apakah sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan
permasalahan?
Q4
Q4
• Bagaimana dengan ketahanan pangan? Apakah itu sebuah
permasalahan? (terkait kemiskinan, kurang gizi, dst)
• Apakah daerah sudah mendekati pencapaian target lima tahunan? Apa
dan seberapa besar intervensi yang diperlukan? (terkait isu kualitas
pertumbuhan dan belanja pemerintah).
32
VI
ISU STRATEGIS PROVINSI : KUALITAS PERTUMBUHAN DAN
KUALITAS APBD (DAMPAK TERHADAP KEMISKINAN,
PENGANGGURAN DAN IPM)
33
ISU STRATEGIS PROVINSI: NUSTRA, MALUKU DAN PAPUA
KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD
KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI
NO.
PROVINSI
TERHADAP
KEMISKINAN
TERHADAP
PENGANGGURAN
TERHADAP IPM
KUALITAS PERTUMBUHAN APBD
TERHADAP
KEMISKINAN
TERHADAP
PENGANGGURAN
TERHADAP
IPM
1
NTB
Pertumbuhan
Rendah, Pro-Poor
Pertumbuhan
Rendah , Kurang
Pro-Job
Pertumbuhan Rendah,
Pro- Human Dev
Pendapatan
Daerah
Rendah, ProPoor
Pendapatan Daerah
Rendah, Kurang ProJob
Pendapatan
Daerah
Rendah , ProHuman Dev
2
NTT
Pertumbuhan
Rendah, Pro-Poor
Pertumbuhan
Rendah , Kurang
Pro-Job
Pertumbuhan Rendah,
Pro- Human Dev
Pendapatan
Daerah
Rendah, ProPoor
Pendapatan Daerah
Rendah, Kurang ProJob
Pendapatan
Daerah
Rendah , ProHuman Dev
3
Maluku
Pertumbuhan
Rendah, Pro-Poor
Pertumbuhan
Rendah , Kurang
Pro-Job
Pertumbuhan Rendah
, Kurang Pro- Human
Dev
Pendapatan
Daerah Tinggi ,
Pro-Poor
Pendapatan Daerah
Tinggi , Kurang ProJob
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Kurang ProHuman Dev
4
Malut
Pertumbuhan
Rendah, Pro-Poor
Pertumbuhan
Rendah , Kurang
Pro-Job
Pertumbuhan Rendah
, Kurang Pro- Human
Dev
Pendapatan
Daerah Tinggi ,
Pro-Poor
Pendapatan Daerah
Tinggi , Kurang ProJob
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Kurang ProHuman Dev
5
Papua Barat
Pertumbuhan Tinggi,
Kurang Pro-Poor
Pertumbuhan Tinggi
, Pro-Job
Pertumbuhan Tinggi ,
Pro- Human Dev
Pendapatan
Daerah Tinggi ,
Kurang ProPoor
Pendapatan Daerah
Tinggi , Pro-Job
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Pro-Human
Dev
6
Papua
Pertumbuhan Tinggi
, Pro-Poor
Pertumbuhan Tinggi
, Pro-Job
Pertumbuhan Tinggi ,
Pro- Human Dev
Pendapatan
Daerah Tinggi ,
Pro-Poor
Pendapatan Daerah
Tinggi , Pro-Job
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Pro-Human
Dev 34
ISU STRATEGIS PROVINSI: SULAWESI
KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD
KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI
NO.
PROVINSI
TERHADAP
KEMISKINAN
TERHADAP
PENGANGGURAN
TERHADAP IPM
KUALITAS PERTUMBUHAN APBD
TERHADAP
KEMISKINAN
TERHADAP
PENGANGGURAN
TERHADAP
IPM
7
Sulut
Pertumbuhan
Tinggi, Kurang ProPoor
Pertumbuhan Tinggi,
Kurang Pro-Job
Pertumbuhan Tinggi,
Kurang Pro- Human
Dev
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Kurang ProPoor
Pendapatan Daerah
Tinggi , Kurang ProJob
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Kurang ProHuman Dev
8
Sulteng
Pertumbuhan
Tinggi , Pro-Poor
Pertumbuhan Tinggi,
Kurang Pro-Job
Pertumbuhan Tinggi ,
Pro- Human Dev
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Pro-Poor
Pendapatan Daerah
Tinggi , Kurang ProJob
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Pro-Human
Dev
9
Sulsel
Pertumbuhan
Tinggi, Kurang ProPoor
Pertumbuhan Tinggi
, Pro-Job
Pertumbuhan Tinggi ,
Pro- Human Dev
Pendapatan
Daerah
Rendah,
Kurang ProPoor
Pendapatan Daerah
Rendah, Pro-Job
Pendapatan
Daerah
Rendah , ProHuman Dev
10
Sultra
Pertumbuhan
Tinggi , Pro-Poor
Pertumbuhan Tinggi
, Pro-Job
Pertumbuhan Tinggi,
Kurang Pro- Human
Dev
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Pro-Poor
Pendapatan Daerah
Tinggi , Pro-Job
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Kurang ProHuman Dev
11
Gorontalo
Pertumbuhan
Tinggi , Pro-Poor
Pertumbuhan Tinggi
, Pro-Job
Pertumbuhan Tinggi ,
Pro- Human Dev
Pendapatan
Daerah
Rendah, ProPoor
Pendapatan Daerah
Rendah, Pro-Job
Pendapatan
Daerah
Rendah , ProHuman Dev
12
Sulbar
Pertumbuhan
Tinggi , Pro-Poor
Pertumbuhan Tinggi,
Kurang Pro-Job
Pertumbuhan Tinggi ,
Pro- Human Dev
Pendapatan
Daerah Tinggi
, Pro-Poor
Pendapatan Daerah
Tinggi , Kurang ProJob
Pendapatan
Daerah Tinggi
35
, Pro-Human
Dev
ISU STRATEGIS PROVINSI : SEKTOR UNGGULAN*
*
Sektor Utama Menurut Nilai Tambah
:
Sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB (2008)
Sektor Basis
:
Sektor spesialisasi daerah yang ditunjukkan oleh nilai Location Quotient lebih besar dari satu
(pada sektor tradable)
Sektor Pendorong Pertumbuhan
:
Sektor dengan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan PDRB provinsi (rata-rata 2004-2008)
Sektor Utama Menurut Penyerapan Tenaga Kerja
:
Sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar (rata-rata 2005-2009)
36
WILAYAH NUSTRA, MALUKU DAN PAPUA
PROVINSI
SEKTOR UTAMA
MENURUT NILAI
TAMBAH
SEKTOR BASIS
(SPESIALISASI)
SEKTOR UTAMA
PENDORONG
PERTUMBUHAN
SEKTOR UTAMA
MENURUT
PENYERAPAN
TENAGA KERJA
Nusa Tenggara
Barat
Pertambangan Bukan
Migas, Tanaman Bahan
Makanan,
Perdagangan
Pertambangan Bukan
Migas, Penggalian,
Tanaman Bahan
Makanan
Perdagangan,
Pengangkutan,
Tanaman Bahan
Makanan
Pertanian,
Perdagangan Hotel &
Restoran, Jasa-jasa
Nusa Tenggara
Timur
Tanaman Bahan
Makanan,
Pemerintahan Umum,
Perdagangan
Peternakan, Tanaman
Bahan Makanan,
Perikanan
Pemerintahan Umum,
Perdagangan,
Tanaman Bahan
Makanan
Pertanian, Jasa-jasa,
Industri
Maluku
Perdagangan,
Perikanan,
Pemerintahan Umum
Perikanan,
Perkebunan,
Kehutanan
Perdagangan,
Pengangkutan,
Pemerintahan Umum
Pertanian, Jasa-jasa,
Perdagangan Hotel &
Restoran
Maluku Utara
Perdagangan,
Perkebunan, Industri
Bukan Migas
Perkebunan,
Perikanan, Kehutanan
Perdagangan,
Perkebunan, Tanaman
Bahan Makanan
Pertanian,
Perdagangan Hotel &
Restoran, Jasa-jasa
Papua Barat
Industri Migas,
Pertambangan Migas,
Perdagangan
Kehutanan, Perikanan,
Industri Migas
Konstruksi,
Pemerintahan Umum,
Perdagangan
Pertanian, Jasa-jasa,
Perdagangan Hotel &
Restoran
Papua
Pertambangan Bukan
Migas, Konstruksi,
Tanaman Bahan
Makanan
Pertambangan Bukan
Migas, Kehutanan,
Perikanan
Pertambangan Bukan
Migas, Kehutanan, Air
Bersih
Pertanian, Jasa-jasa,
Perdagangan Hotel &
Restoran
WILAYAH SULAWESI
PROVINSI
SEKTOR UTAMA
MENURUT NILAI
TAMBAH
SEKTOR BASIS
(SPESIALISASI)
SEKTOR UTAMA
PENDORONG
PERTUMBUHAN
SEKTOR UTAMA
MENURUT
PENYERAPAN
TENAGA KERJA
Sulawesi Utara
Konstruksi,
Perdagangan,
Pemerintahan Umum
Penggalian, Perikanan,
Perkebunan
Konstruksi,
Perdagangan,
Pengangkutan
Pertanian,
Perdagangan Hotel &
Restoran, Jasa-jasa
Sulawesi
Tengah
Perkebunan, Tanaman
Bahan Makanan,
Perdagangan
Perkebunan,
Kehutanan, Perikanan
Perkebunan,
Perdagangan,
Pemerintahan Umum
Pertanian,
Perdagangan Hotel &
Restoran, Jasa-jasa
Sulawesi
Selatan
Perdagangan,
Tanaman Bahan
Makanan, Industri
Bukan Migas
Perikanan,
Pertambangan Bukan
Migas, Tanaman Bahan
Makanan
Perdagangan,
Perkebunan,
Pemerintahan Umum
Pertanian,
Perdagangan Hotel &
Restoran, Jasa-jasa
Sulawesi
Tenggara
Perdagangan,
Pemerintahan Umum,
Perikanan
Perikanan, Peternakan,
Perkebunan
Perdagangan,
Perikanan, Industri
Bukan Migas
Pertanian,
Perdagangan Hotel &
Restoran, Jasa-jasa
Gorontalo
Pemerintahan Umum,
Tanaman Bahan
Makanan,
Perdagangan
Perikanan, Tanaman
Bahan Makanan,
Peternakan
Pemerintahan Umum,
Tanaman Bahan
Makanan,
Pengangkutan
Pertanian, Jasa-jasa,
Perdagangan Hotel &
Restoran
Sulawesi Barat
Perkebunan, Tanaman
Bahan Makanan,
Pemerintahan Umum
Perkebunan,
Perikanan, Tanaman
Bahan Makanan
Pemerintahan Umum,
Tanaman Bahan
Makanan, Perikanan
Pertanian,
Perdagangan Hotel &
Restoran, Jasa-jasa
VII
CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI:
Nusa Tenggara Timur
39
ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN NTT
4.00
I
II
Rata-rata Pengurangan Pesentase Penduduk Miskin 2005-2008 (%)
KUPANG
LEMBATA
2.00
SUMBA BARAT
ALOR
MANGGARAI BARAT
SUMBA TIMUR
MANGGARAI
TIMOR TENGAH SELATAN
FLORES TIMUR
SIKKA
BELU
NGADA
0.00
ENDE
Kuadran II: Pertumbuhan
Rendah, Pro-Poor  SUMBA
BARAT
KUPANG
MANGGARAI
KOTA KUPANG
-2.00
Kuadran III: Pertumbuhan
Rendah , Kurang Pro-Poor 
NGADA
ROTE NDAO
-4.00
Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi
, Pro-Poor SUMBA TIMUR
TIMOR TENGAH SELATAN
TIMOR TENGAH UTARA
ALOR
LEMBATA
FLORES TIMUR
SIKKA
MANGGARAI BARAT
III
IV
-10.00
-5.00
0.00
5.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2008 (%)
10.00
Kuadran IV: Pertumbuhan
Tinggi, Kurang Pro-Poor ROTE
NDAO
KOTA KUPANG
40
ANALISIS KUALITAS KEUANGAN DAERAH NTT
1.20
II
TIMOR TENGAH UTARA
I
ROTE NDAO
KUPANG
Rata-rata Peningkatan IPM 2005-2008
1.00
Kuadran II: Pertumbuhan Rendah,
Pro- Human Dev SUMBA BARAT
KUPANG
NGADA
FLORES TIMUR
NGADA
ALOR
SUMBA BARAT
0.80
Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi ,
Pro- Human Dev TIMOR TENGAH
UTARA
BELU
ALOR
FLORES TIMUR
ROTE NDAO
BELU
TIMOR TENGAH SELATAN
Kuadran III: Pertumbuhan Rendah ,
Kurang Pro- Human
DevMANGGARAI
KOTA KUPANG
SIKKA
0.60
LEMBATA
ENDE
MANGGARAI BARAT
SUMBA TIMUR
0.40
MANGGARAI
IV
III
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2008 (%)
Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi,
Kurang Pro- Human DevSUMBA
TIMUR
TIMOR TENGAH SELATAN
LEMBATA
SIKKA
ENDE
MANGGARAI BARAT
41
KOTA KUPANG
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Nusa Tenggara Timur Memiliki Trend Positif
7,00
6,50
5.49 %, Data YoY
Q 3-2010
6,00
5,90
5,65
5,50
5,15
5,00
5,40
6,15
6,03
6,40
6,28
6,10
5,76
5,50
5,88
5,60
5,99
5,70
5,80
4,81
5,08
4,50
4,24
4,00
3,50
Batas Bawah Pertumbuhan Ekonomi
Batas Atas Pertumbuhan Ekonomi
3,46
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi
Linear (Data Historis 2005-2009)
3,00
%/Tahun 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1. Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
selama tahun 2005-2008
cenderung fluktuatif, Namun
memiliki trend potensi
ekonomi yang tumbuh positif
dengan pertumbuhan ekonomi
pada kisaran 3,5 – 5,2 persen.
2. Namun, potensi ini masih
berada dibawah kisaran target
pertumbuhan ekonomi Prov.
Nusa Tenggara Timur yang
tertuang dalam RPJMN 20102014.
3. Perlu pengembangan sektor
pengerak utama pertumbuhan
ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai
dengan target pertumbuhan
ekonomi dalam RPJMN 20102014
42
Penurunan Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Menunjukkan Kinerja Yang Cukup Baik
27,99
28,50
28,19
27,51
26,50
25,65
23.03 %
Data Maret 2010
24,50
22,50
22,64
22,38
23,31
22,12
20,50
Batas Bawah Kemiskinan
Batas Atas Kemiskinan
18,50
Rata-Rata Kemiskinan
Linear (Data Historis 2005-2009)
16,50
21,22
21,01
19,80
19,65
20,81
18,37
18,28
19,50
18,18
16,95
16,91
16,87
%/Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Perkembangan tingkat
kemiskinan selama periode
2005-2009 cenderung
menurun.
2. Berdasarkan data Maret
2010, tingkat kemiskinan
Provinsi Nusa Tenggara
Timur berada pada posisi
23,03 persen.
3. Tren penurunan kemiskinan
sampai dengan tahun 2014
(yang dihitung berdasarkan
data 2005-2009) masih
berada di atas kisaran target
kemiskinan dalam RPJMN
2010-2014.
4. Untuk itu, perlu dilakukan
Kebijakan yang pro poor,
khususnya di daerah yang
menjadi kantong-kantong
kemiskinan.
43
Perkembangan Tingkat Pengangguran
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berada
Diatas Kisaran Target RPJMN 2010-2014
1.
5,50
Batas Bawah Pengangguran
Batas Atas Pengangguran
Rata-Rata Pengangguran
Trend Linier Data Historis 2005-2010
5,46
4,98
4,50
3,98
3.49 %
Data Februari 2010
3,70
3,50
3,49
1,90
1,80
2,78
2,50
1,50
1,70
3.
1,78
1,68
1,58
1,65
1,55
1,45
1,53
1,43
1,40
1,30
1,33
1,20
0,50
%/Tahun 2005
2006
2007
2008
2.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4.
Perkembangan tingkat
pengangguran selama periode
2005-2010 cenderung
menurun.
Berdasarkan data Februari
2010, tingkat pengangguran
Provinsi Nusa Tenggara berada
di level 3,49 persen
meningkat dari tahun
sebelumnya.
Tren penurunan
pengangguran sampai dengan
tahun 2014 (yang dihitung
berdasarkan data 2006-2009)
berada di bawah kisaran
target pengangguran dalam
RPJMN 2010-2014.
Namun demikian, tetap perlu
dilakukan kebijakan yang pro
job, khususnya di Kab/Kota
yang memiliki tingkat
pengangguran yang tinggi.
44
ISU STRATEGIS 1: PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKUALITAS
•
•
•
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan
ekonomi disertai dengan penurunan
tingkat kemiskinan dan pengangguran,
menunjukkan tren perbaikan kualitas
pertumbuhan.
Namun laju pertumbuhan masih lebih
rendah dari nasional. Rata-rata laju
pertumbuhan pertahun selama 20042009 4,8%, sementara nasional 5,5%.
Akselerasi pertumbuhan diperlukan
untuk mengurangi kesenjangan, serta
menurunkan tingkat kemiskinan dan
pengangguran lebih cepat lagi.
Pendorong utama pertumbuhan daerah
adalah konsumsi, sedangkan sumbangan
investasi (PMTB) masih rendah.
Selalu mengalami defisit perdagangan
antardaerah dalam periode 2004-2008
PDRB, Kemiskinan, dan Pengangguran (Indeks,
2004=100)
130
120
110
100
Indeks
•
90
80
70
60
50
2004
2005
2006
PDRB/kapita
2007
2008
2009
Kemiskinan
Pengangguran
45
ISU STRATEGIS 2: KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
•
•
•
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
termasuk tertinggal secara nasional,
khususnya pada aspek rata-rata lama
sekolah dan pengeluaran perkapita.
Tingkat pengangguran jauh lebih
rendah dari tingkat nasional, namun
tingkat kemiskinan jauh di atas
tingkat nasional. Demikian juga
pangsa pekerja informal. Hal ini
menunjukkan rendahnya kesempatan
pekerjaan yang berkualitas.
69,4% angkatan kerja (penduduk usia
15 tahun ke atas) tidak memiliki
ijasah SMP.
NTT
NASIONAL
RANKING
DARI 33
PROVINSI
Usia Harapan Hidup (th)
67
69
25
Angka Melek Huruf (%)
87.66
92.19
27
Rata-Rata Lama Sekolah
(th)
6.55
7.52
32
Pengeluaran Perkapita
Disesuaikan (Rp Ribu)
599.93
628.33
30
IPM
66.15
71.17
31
KOMPONEN IPM
PENGANGGURAN
TERBUKA 2009 (%)
PEKERJA
INFORMAL
2009 (%)
KEMISKINAN
2009 (%)
NTT
2.8
83.3
23.3
NASIONAL
8.1
62.1
14.2
46
ISU STRATEGIS 3: KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN
PUBLIK
PERINGKAT KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR
KELEMBAGAAN (KPPOD 2009)
KABUPATEN/KOTA
RANKING
PERINGKAT DAYA SAING KABUPATEN/KOTA NTT
MENURUT SKOR KESELURUHAN (KPPOD 2009)
KABUPATEN/KOTA
Kupang
3 dari 59 kota
Lembata
16 dari 169 kab
Ende
114 dari 169 kab
Ende
41 dari 169 kab
Lembata
126 dari 169 kab
Manggarai
55 dari 169 kab
Timor Tengah Sel.
133 dari 169 kab
Timor Tengah Selatan
59 dari 169 kab
Sika
150 dari 169 kab
Sumba Barat
87 dari 169 kab
Ngada
151 dari 169 kab
Ngada
90 dari 169 kab
Timor Tengah Utara
152 dari 169 kab
Timur Tengah Utara
93 dari 169 kab
Manggarai
157 dari 169 kab
Sika
109 dari 169 kab
Sumba Barat
168 dari 169 kab
•
•
Kupang
RANKING
45 dari 59 kota
Faktor kualitas kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi
daerah, khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah.
Kerjasama antardaerah dan sinergi pusat-daerah sangat strategis dalam mengurangi hambatan distribusi
barang antarwilayah dan mengurangi duplikasi perpajakan yang memicu ekonomi biaya tinggi.
47
ISU STRATEGIS 4: PENGEMBANGAN KOMODITAS
UNGGULAN DAERAH
• Sektor unggulan masih sektor
primer
• Peran sektor unggulan dalam
mendorong pertumbuhan
wilayah masih rendah. Secara
keseluruhan kontribusi sektor
unggulan dalam pertumbuhan
wilayah baru 28%.
• Intensitas perdagangan yang
signifikan baru terjadi dengan
wilayah Jawa-Bali, sedangkan
dengan pulau-pulau lain relatif
kecil.
SEKTOR (tradable)
SKOR LQ
2005
2006
2007
2008
Tanaman Bahan Makanan
3.04
3.20
3.00
3.21
Tanaman Perkebunan
1.32
1.25
1.24
1.28
Peternakan
5.86
5.65
5.90
5.93
Kehutanan
0.23
0.25
0.23
0.23
Perikanan
2.07
2.12
2.31
2.22
Pertambangan Minyak & Gas Bumi
0.00
0.00
0.00
0.00
Pertamabangan Bukan Migas
0.00
0.00
0.00
0.00
Penggalian
2.07
1.67
1.84
1.80
Industri Migas
0.00
0.00
0.00
0.00
Industri Bukan Migas
0.08
0.08
0.08
0.08
ISU STRATEGIS 5: RENDAHNYA INTERKONEKTIVITAS
DOMESTIK INTRA & ANTARPULAU
•
•
Termasuk salah satu dari delapan provinsi kepulauan, terdiri dari 1192 pulau (711 belum bernama)
Prasarana dan sarana perhubungan antarpulau masih minim. Pangsa angkutan laut dalam PDRB hanya
0,8%, ASDP (penyeberangan) hanya 0,1%.
Sangat bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Bali untuk pengiriman komoditas ekspor.
•
KONDISI JALAN NASIONAL di
NTT
(Des 2008)
PANJANG (Km)
PRASARANA TRANSPORTASI (Podes
2005)
PANJANG (%)
TINGKAT KETERSEDIAAN
(Persen)
Darat
Baik
568.0
94.5
44.6
Air
Sedang
465.7
0.8
36.6
Darat dan air
Rusak
239.3
Total
4.8
18.8
1,273.0
Dapat dilalui kendaraan roda empat
sepanjang tahun
100.0
JALAN NEGARA
JALAN PROVINSI
81.9
JALAN KABUPATEN
RASIO PANJANG
JALAN
NON-ASPAL
(%)
RASIO PANJANG
JALAN RUSAK
(%)
RASIO PANJANG
JALAN
NON-ASPAL
(%)
RASIO PANJANG
JALAN RUSAK
(%)
RASIO PANJANG
JALAN
NON-ASPAL
(%)
RASIO PANJANG
JALAN RUSAK
(%)
2003
19.6
26.7
11.1
19.9
62.4
45.2
2004
9.4
9.4
81.1
9.4
62.4
45.2
2005
9.4
24.7
81.1
75.0
79.9
13.2
2006
9.4
24.7
81.1
75.0
62.4
45.2
TAHUN
Sumber: Statistik Perhubungan
KONDISI PRASARANA JALAN NTT
JALAN NEGARA
JALAN PROVINSI
JALAN KABUPATEN
RASIO
PANJANG
JALAN
NON-ASPAL
(%)
RASIO
PANJANG
JALAN
RUSAK
(%)
RASIO
PANJANG
JALAN
NON-ASPAL
(%)
RASIO
PANJANG
JALAN
RUSAK
(%)
RASIO
PANJANG
JALAN
NON-ASPAL
(%)
RASIO
PANJANG
JALAN
RUSAK
(%)
2003
19.6
26.7
11.1
19.9
62.4
45.2
2004
9.4
9.4
81.1
9.4
62.4
45.2
2005
9.4
24.7
81.1
75.0
79.9
13.2
2006
9.4
24.7
81.1
75.0
62.4
45.2
TAHUN
Sumber: Statistik Perhubungan
ISU STRATEGIS 6: PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
51
• Kawasan perbatasan di NTT yang diprioritaskan dalam RPJMN 20102014 meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang, Timor
Tengah Utara, Belu, Alor, dan Rote Ndao.
• Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diprioritaskan adalah
Kefamenanu (Timor Tengah Utara) dan Atambua (Belu).
ISU STRATEGIS 7: DEGRADASI LINGKUNGAN HIDUP
• Kelestarian sumber daya alam
dan lingkungan hidup sangat
penting bagi wilayah kepulauan
yang perekonomiannya sangat
bergantung pada produksi
komoditas primer.
• Dampak perubahan iklim akan
dirasakan paling besar di wilayah
kepulauan, khususnya pulaupulau kecil. Rehabilitasi
lingkungan lahan kritis akan
meningkatkan daya tahan
lingkungan.
• Perlu pengembangan ekonomi
perdesaan untuk merangsang
tumbuhnya kegiatan alternatif
pertanian dan penggalian
tradisional.
NTT
LUAS (Km2)
Lahan kritis
4.390.370
Total wilayah
4.613.787
Persentase lahan kritis
95%
Tingkat kesesuaian
penggunaan lahan
dengan Rencana Tata
Ruang Pulau
52,7%*
Sumber: Statistik Lingkungan Hidup, 2006/2007
Badan Pertanahan Nasional 2007
53
HARAPAN DALAM DISKUSI:
1
2
3
• ANALISA MASING-MASING PROVINSI TERKAIT ISU STRATEGIS
KHUSUSNYA TERKAIT KINERJA PEMBANGUNAN: KUALITAS
PERTUMBUHAN DAN KUALITAS KEUANGAN DAERAH
• FOKUS ISU STRATEGIS DIPAPARKAN DALAM KONTEKS PENCAPAIAN
TARGET PEMBANGUNAN: KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN IPM
• PROVINSI DAPAT MENGEMUKAKAN ISU STRATEGIS YANG DI LUAR
FOKUS DI ATAS JIKA MERUPAKAN ISU SPESIFIK WILAYAH
(PERBATASAN, KEPULAUAN, BENCANA, KONFLIK, KETAHANAN
PANGAN, DST)
54
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
55