Transcript Materi 3
KADIN DAN AKTUALISASI NILAI – NILAI PANCASILA H. Muhammad Alfan Suheiri, SE. Ak WKU Bid Organisasi & Keanggotaan Sejarah Pancasila Dalam versi Soekarno yang dipidatokan dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945 yang dengan resmi mengusulkan kelima sila itu dinamakan sebagai Pancasila, dan karena itu tanggal 1 Juni inilah yang biasa dikenal sebagai tanggal kelahiran Pancasila. Urutan kelima sila Pancasila itu terdiri atas: (1) Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme/Prikemanusiaan, (3) Mufakat/Demokrasi, dan (4) Kesejahteraan Sosial, serta (5) Ketuhanan dan berkebudayaan Rumusan Pancasila itu akhirnya disepakati menjadi dokumen resmi pada tanggal 22 Juni 1945, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang kemudian ditetapkan menjadi naskah Pembukaan UUD Proklamasi tahun 1945 Dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 tersebut, kelima sila Pancasila itu dirumuskan terdiri atas, (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Falsafah Pancasila Asshiddiqie (2011) Pancasila itu merupakan suatu ‘philosophische-grondslag’, fundamen falsafah, pemikiran sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan Abadi”. Pancasila itu merupakan dasar Negara yang sudah bersifat final. Karena itu, dalam Pasal 37 UUD 1945 pasca reformasi, naskah Pembukaan UUD 1945 tempat dimana kelima sila Pancasila itu tercantum, sama sekali tidak dijadikan objek perubahan menurut tatacara yang diatur oleh Pasal 37 itu. Pancasila dan 3 Cabang Kekuasaan Negara Pancasila dan UUD 1945 berisi haluan-haluan bagi kebijakankebijakan pemerintahan negara (state policies) dalam garis besar dengan tingkat abstraksi perumusan nilai dan norma yang bersifat umum dan belum operasional. Fungsi ‘state policy making’ berupa Pancasila dan UUD 1945 itu dilakukan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan fungsi pengawalan atas pelaksanaannya dalam praktik dilakukan oleh lembaga peradilan (state policy adjudication) dalam rangka pengawasan melalui penegakan hukum (enforcement). Di antara kedua kutub fungsi ‘policy making’ dan ‘policy enforcing/controlling’ terdapat wilayah ‘policy executing’ yang merupakan wilayah tanggungjawab eksekutif kekuasaan pemerintahan negara. Legislatif • Fungsi perumusan nilai dan pembentukannya menjadi sistem norma dalam kehidupan bernegara dilakukan oleh MPR sebagai lembaga perwakilan dan permusyawaratan Eksekutif • Fungsi pelaksanaan, pengamalan, pemasyarakatan, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan tanggungjawab negara oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Yudikatif • Fungsi pengawasan oleh lembaga peradilan Pancasila dan Paradigma Pembangunan Pembangunan Politik • Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (Sila IV) Pembangunan Ekonomi • Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I), kemanusiaan ( sila II), dan berkeadilan (Sila V)Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dam humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Pembangunan Sosial Budaya • Sifat humanistik menjadikan manusia lebih beradab (Sila II), dan memupuk persatuan (Sila III) dalam menyikapi perbedaan latar belakang suku dan budaya Fakta Kemerosotan moral di setiap sendi kehidupan bernegara Meningkatnya kasus korupsi baik di pemerintahan dan swasta Berbagai konflik sosial yang terjadi merata di seluruh negeri Meningkatnya kasus kejahatan dan kriminalitas di perkotaan dan pedesaan Menurunnya rasa kepedulian dan toleransi beragama Amanah Pasal 33 UUD 1945 Berasaskan Pancasila Kemandirian UU Kadin No. 1/1987 Tujuan Kadin A. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelakupelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; B. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluasluasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Kadin Pengusaha Pemerintah Kadin dan Ekonomi Pancasila Sila I: Ketuhanan Yang Maha Esa • Pengusaha dituntut untuk memiliki moral yang kuat dilandasi oleh Ketuhanan dalam melakukan aktivitas bisnis Sila II: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab • Pengusaha juga harus memiliki kepedulian terhadap sesama dan tanggung jawab sosial yang besar. Sila III: Persatuan Indonesia • Pengusaha harus meningkatkan persatuan dalam menjaga kedaulatan bangsa melalui peningkatan kualitas produk dan jasa Sila IV: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan • Pengusaha dalam menjalankan aktivitasnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara SILA V: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia • Pengusaha harus memiliki tanggung jawab dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Kadin & Entreprenuer Spirit Kadin adalah wadah dari seluruh asosiasi pelaku ekonomi yang secara konstitusional diakui oleh undang-undang. Kadin sebagai pusat berkumpulnya para pelaku bisnis Kadin secara strategis dapat menjadi sentra informasi, kemitraan, pusat kajian, pengindentifikasian masalah, pemunculan gagasan, pengakomodasian usulan dan lobi untuk terbentuknya kebijakan-kebijakan ekonomi yang mumpuni dari pemerintah yang berkuasa. Kadin juga merupakan suatu manifestasi jaringan pengusaha Indonesia yang luas yang mencapai sampai ke daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga segala persoalan ekonomi domestik per daerah pun dapat tersentuh oleh Kadin. Prognosa UKM Indonesia Sumber: Kemenegkop/UKM RI, 2011 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia terus meningkat setiap tahun Entreprenuer = 2% populasi Target 2% atau 4 juta pengusaha bisa dicapai pada 2014!!! Kemenegkop/UKM mencatat pada 2012 persentase pengusaha di Indonesia mencapai 1,56% dari jumlah penduduk atau 3,72 juta wirausaha baru. Angka ini tumbuh cukup signifikan dibandingkan 2009 sebesar 0,24% RI masih kalah dibandingkan dengan negara Asia lainnya Membangun Wirausaha Pancasila Nilai – nilai Pancasila perlu dipupuk bagi calon wirausaha baru untuk mengembangkan bisnis Asas moralitas dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi bagi calon pengusaha Aktualisasi nilai Pancasila diwujudkan dalam proses pengembangan bisnis Mengimplementasikan falsafah Pancasila tidak hanya dalam diri tapi juga dalam perusahaan Pancasila menjadi dasar negara dan falsafah hidup berbangsa Nilai – nilai luhur Pancasila yang mulai terlupakan Kadin sebagai motor pembangunan yang berasaskan Pancasila Pembangunan ekonomi yang berlandaskan moralitas, tanggung jawab sosial, dan berkeadilan Memupuk komitmen bersama dalam aktualisasi nilai Pancasila Semangat kewirausahaan yang berlandaskan asas dan falsafah Pancasila Terima Kasih Sekretariat Kadin Provinsi Kepulauan Riau Plasa Panbil lt. 3 Telp. 0778-371098 Fax: 0778-371093