Transcript Paparan biro keuangan

Sosialisasi
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun
2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
83 Tahun 2014
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DASAR HUKUM
A. Undang Undang
•
•
•
•
•
•
UU nomor: 11 Tahun 1950;
UU nomor: 17 Tahun 2003;
UU nomor: 1 Tahun 2004;
UU nomor: 6 Tahun 2014;
UU nomor: 23 Tahun 2014;
UU nomor: 30 Tahun 2014;
B. Peraturan Pemerintah:
•
•
•
•
•
PP nomor: 58 Tahun 2005;
PP nomor: 72 Tahun 2005.
PP nomor: 38 Tahun 2007;
PP nomor: 71 Tahun 2010.
PP nomor 43 Tahun 2014
C. Permendagri:
•
•
Nomor: 13 Tahun 2006;
Nomor: 37 Tahun 2014;
D. Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur:
•
•
•
•
•
•
Perda Nomor: 10 Tahun 2008;
Perda Nomor: 12 Tahun 2008;
Perda Nomor 22 Tahun 2014
Pergub Nomor: 108 Tahun 2009;
Pergub Nomor: 82 Tahun 2014;
Pergub Nomor: 83 Tahun 2014;
Pembahasan & Kesepakaan
KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Pembahasan dan Kesepakatan
PPAS antara KDH dgn DPRD
(Juni)
Penyusunan RKA-SKPD &
RAPBD (Juli-September)
Penetapan RKPD
(Mei)
Musrenbang
Kab/Kota
(Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja
SKPD Kab/Kota
(Maret)
Musrenbang
Kecamatan
(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
RESES
Pembahasan dan
persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
Evaluasi Rancangan
Perda APBD
(Desember)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penyusunan DPA SKPD
(Desember)
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015
PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Forum OPD
Reses DPRD
KUNKER
PIMPINAN
PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV
RANCANGAN RKPD 2016
MUSRENBANG PROVINSI
RANCANGAN AKHIR RKPD 2016
EVALUASI KEMENDAGRI BERSAMA 12 K/L
RKPD 2016
5
JADWAL PENYUSUNAN RAPBD MURNI TA.2015
PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2014
Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan
Kemudian disusun Rancangan KUA PPAS
Dan disampaikan kepada Gubernur
Untuk mendapatkan persetujuan
(Minggu I bulan Juni)
Rancangan KUA PPAS yang telah mendapat
Persetujuan Gubernur disampaikan kepada
DPRD Untuk dibahas oleh TAPD dan BANGGAR
Sebagai bahan kesepakatan antara
Gubernur dengan DPRD
(Pertengahan bulan Juli)
Kesepakatan antara Gubernur dan DPRD
atas hasil pembahasan KUA PPAS
(Akhir Bulan Juli)
Penerbitan Surat Edaran Gubernur
Perihal Penyusunan RKA SKPD
Dan RKA ppkd (Awal bulan Agustus)
Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD
Dan RKA PPKD Serta penyusunan
Rancangan RAPERDA APBD
(Awal bulan Agustus- Akhir Bulan September)
Penyampaian RAPERDA APBD ke DPRD
(Minggu I bulan Oktober)
Pembahasan RAPERDA APBD bersama
DPRD , TAPD dan OPD
Pengambilan keputusan bersama antara
Gubernur dan DPRD
(Paling lambat 1 bulan sebelum
Tahun Anggaran berakhir)
Menyampaikan persetujuan R APBD dan Rancangan
Pergub Tentang Penjabaran ke KEMENDAGRI
(3 Hari setelah persetujuan bersama)
KEMENDAGRI menyampaikan hasil evaluasi
Kepada Gubernur dan DPRD untuk ditindak lanjuti
Atas hasil evaluasi
(paling lambat 15 hari kerja)
LANJUTAN
Penyempurnaan Rancangan PERDA APBD
Sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan
dengan KEPIM DPRD
(Paling lambat 7 hari Kerja)
Penyampaian Keputusan DPRD tentang
penyempurnaan RAPERDA APBD Ke Kemendagri
(3 Hari Kerja)
Penetapan PERDA APBD dan PERGUB
Penjabaran APBD Sesuai Hasil Evaluasi
(Paling Lambat Tanggal 31 Desember)
Penyampaian PERDA APBD Dan PERGUB
Penjabaran APBD Ke KEMENDAGRI
(Paling Lambat 7 Hari Kerja)
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
25 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN DESA
•
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KETENTUAN DAN BENTUK BANTUAN KEUANGAN
 Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersifat umum
dan khusus kepada Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Kepada Pemerintahan Daerah lainnya dalam rangka pemerataan
dan / atau peningkatan kemampuan keuangan Daerah kabupaten /
kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik.
 Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan
penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis
Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa.
dan
dari
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus merupakan bantuan
keuangan untuk melaksanankan program dan kegiatan prioritas
Pemerintahan Daerah Provinsi yang berdasarkan urusannya
merupakan kewenangan Kabupaten/kota
 Pemberian bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan
penyediaan dana pendamping yang dialokasikan dalam APBD
Kabupaten/kota Penerima Bantuan Keuangan.
MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
PERGUB NO 83 TAHUN 2014
Bupati/Walikota Mengajukan Bantuan Keuangan Kepada Gubernur Berdasarkan Usulan
Dari OPD Kab/Kota Yang Dipusatkan Kepada BAPPEDA Kab/Kota
(Awal bulan Januari – Akhir bulan April)
Bappeda Kab/Kota Memasukan Usulan Ke RKPD Online Provinsi Tahap I Dan Menyerahkan Dokumen
Kepada BAPPEDA Provinsi
BAPPEDA Provinsi Melalui Bidang-Bidang Mendistribusikan Dokumen ke OPD Provinsi
sesuai bidang dan urusannya
OPD Provinsi memverifikasi Dokumen usulan dan memasukan Ke RKPD Online tahap II
TAPD Membahas Hasil RKPD online tahap ke II sebagai rancangan awal RKPD
dengan membandingkan perkiraan pendapatan
Berdasarkan hasil pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk
mendapatkan persetujuan penetapan RKPD
(Akhir bulan Mei)
MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
UNTUK APBD MURNI
PERGUB NO 83 TAHUN 2014
Kepala Desa Mengajukan Bantuan Keuangan Kepada Gubernur Melalui BPMPD Provinsi
dilengkapi dengan surat pengantar dari SKPD
yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten / Kota
Dan tembusan disampaikan kepada BAPPEDA Kabupaten/ Kota
(Awal bulan Januari – Akhir bulan April)
BPMPD Provinsi Memasukan Usulan Ke RKPD Online Provinsi
TAPD Membahas Hasil RKPD online sebagai rancangan awal RKPD
dengan membandingkan perkiraan pendapatan
Berdasarkan hasil pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk
mendapatkan persetujuan penetapan RKPD
(Akhir bulan Mei)
MEKANISME PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
PERGUB NO 83 TAHUN 2014
Bupati/Walikota
Mengajukan Permohonan Pencairan
yang telah di verifikasi oleh DPKAD
Kab/Kota
PPKD memerintahkan kepada Bendahara
Bantuan Keuangan untuk membuat Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) persyaratan lengkap
GUBERNUR
Melalui PPKD / Biro Keuangan
(tembusan SKPD Provinsi sesuai bidang dan
urusan)
PPK - PPKD menerbitkan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM-LS)
BUD Menerbitkan SP2D
PPKD menyampaikan Nota Dinas kepada
Gubernur untuk mendapatkan persetujuan
pencairan Bantuan Keuangan
Gubernur memberikan persetujuan pencairan
kepada PPKD (Biro Keuangan)
SP2D disampaikan kepada Bagian Kas Daerah
untuk pengeluaran dana Kas Daerah
Bagian Kas Daerah memerintahkan kepada
Bank Bjb untuk mentransfer ke Kas Daerah
Kab/Kota
MEKANISME PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
PERGUB NO 83 TAHUN 2014
Kepala Desa
Mengajukan Permohonan Pencairan
Bantuan Keuangan
GUBERNUR
Berdasarkan persetujuan Gubernur
PPKD,memerintahkan bendahara belanja
bantuan keuangan untuk
membuat SPP-LS
PPK-PPKD Menerbitkan SPM-LS
BPMPD PROVINSI
BUD Menerbitkan SP2D
BPMPD Provinsi melakukan verifikasi
kelengkapan administrasi pencairan dan
menyampaikan hasil verifikasi kepada
Gubernur melalui PPKD
PPKD melakukan pengecekan kelengkapan
persyaratan administrasi
Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD
menyampaikan nota dinas kepada
Gubernur untuk mendapatkan
persetujuan pencairan bantuan keuangan
SP2D disampaikan kepada Bagian Kas Daerah
untuk pengeluaran dana Kas Daerah
Bagian Kas Daerah memerintahkan kepada
Bank Bjb untuk mentransfer ke Kas Daerah
Kab/Kota
PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA
 Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan
ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 Fotocopy DPA-OPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenan;
 Fotocopy Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak
(SPK) kegiatan berkenan;
 Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 Kuitansi dalam 3 (tiga) bermaterai cukup, dicap, dan
ditandatangani oleh Bupati/Walikota
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bupati / Wali Kota,
bermaterai, dilengkapi surat pernyataan dari Pengguna
Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten/kota terkait;
 Surat Keterangan Hasil Verifikasi administrasi kelengkapan
persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN DESA
 Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani
oleh Kepala Desa
 Fotocopy APBDesa tahun berkenan, dilengkapi dengan rincian rencana
penggunaan
 Fotocopy KTP atas nama Kepala Desa
 Nomor Rekening yang masih aktif atas nama Pemerintah Desa
 Kuitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap, dan
ditandatangani oleh Kepala Desa
 Surat Hasil Verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan oleh
SKPD Kabupaten/kota yang membindangi pemberdayaan masyarakat Desa;
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa, bermaterai cukup, dicap
dan ditandatangani oleh Kepala Desa
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA
 Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
dan
Pemerintahan Desa penerima Bantuan Keuangan wajib
menggunakan dana berdasarkan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota atau
rencana Anggaran Biaya Desa.
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan
dana untuk kegiatan lain.
PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas
pengguna Bantuan Keuangan yang diterimanya;
 Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan mencakup aspek
keuangan dan aspek manajerial;
 Aspek keuangan meliputi realisasi penerimaan dan
penggunaan dana;
 Aspek manajerial meliputi perkembangan realisasi penyerapan
dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan
saran tindak lanjut;
 Pertanggungjawaban dan pelaporan dituangkan dalam
laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
PELAPORAN
BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA DAN DESA
 Laporan konsolidasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan
Keuangan disampaikan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa
kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan dan
PPKD setiap semester dan setiap berakhri tahun anggaran;
 Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan per
SKPD disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur
melalui SKPD terkait setiap semester dan setiap berakhir tahun
anggaran;
 Bupati/Walikota menugaskan SKPD yang membindangi
pengendalian pembangunan untuk melakukan konsolidasi
pelaporan.
MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN
BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA DAN DESA
MONEV
• Biro Adbang dan OPD terkait melakukan monev
• Hasil monev disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada
Sekda dan OPD terkait
PENGAWASAN

Dilakukan oleh Inspektorat
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 82 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
•
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
HIBAH
20
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda
kepada :
- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah Otonomi Baru;
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- masyarakat; dan/atau
- organisasi kemasyarakatan.
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus
yang
bertujuan
untuk
menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT
a. berkedudukan di wilayah administrasi
Pemerintah Daerah Provinsi, kecuali
ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
PERSYARATAN
PENERIMA HIBAH
b. mempertimbangkan kinerja pengelolaan
Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang
pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan
HIBAH KEPADA BUMD:
a. memiliki kepengurusan yg jelas; dan
b. mempertimbangkan kinerja pengelolaan
Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang
pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan
HIBAH KEPADA MASYARAKAT
a. berkedudukan di Provinsi Jawa Barat;
b. memiliki kepengurusan yang jelas
c. memiliki sekretariat dan/atau alamat
tetap dan jelas
PERSYARATAN
PENERIMA HIBAH
d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan
Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang
pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan
HIBAH KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN :
a. memiliki kepengurusan yang jelas;
b. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota setempat paling kurang
selama 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
C. berkedudukan di Provinsi Jawa Barat
d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap
dan jelas
e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah
sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah
diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah
dilaksanakan
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH
1. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
2. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah
Provinsi, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar
umum, dan pemberdayaan aparatur;
3. untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah yang berskala nasional/internasional/
regional;
4. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan
Pemerintah Pusat yang mengakibatkan penambahan beban
APBD;
5. tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
6. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.
23
BANTUAN SOSIAL
Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemda kepada :
- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
- Masyarakat
- Lembaga Non Pemerintahan
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial
RESIKO SOSIAL
Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau
fenomena alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.
PERSYARATAN
PENERIMA
BANSOS
selektif
memenuhi persyaratan
penerima bantuan
bersifat sementara dan
tidak terus menerus,
kecuali dalam keadaan
tertentu dapat
berkelanjutan
sesuai tujuan
penggunaan
pemberian bantuan sosial tidak wajib
dan tidak harus diberikan setiap tahun
anggaran
dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari resiko sosial
MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PERGUB NO 82 TAHUN 2014
Pemohon Mengajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait
untuk diadministraskan atau dicatat, dan selanjutnya dievaluasi sesuai dengan urusan pemerintahan,
Kepala SKPD Provinsi membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan verifikasi administrasi
dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah/bansos
Evaluasi dilaksanakan melalui verifikasi yang dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis, sosialisasi,
telaahan dokumen dan/atau kunjungan lapangan
Kepala SKPD Provinsi terkait menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi
yang telah dilakukan oleh tim evaluasi kepada Gubernur melalui TAPD
dan dimasukkan ke dalam RKPD Online Tahap I
TAPD memberikan hasil pertimbangan atas rekomedasi sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nomonatif Calon Penerima Hibah/bansos
LANJUTAN
Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah/Bansos
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD dan dimasukkan dalam RKPD Online Tahap II
Persetujuan Gubernur terhadap Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah/Bansos
dituangkan dalam bentuk lembar Disposisi Gubernur dan menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran Hibah/bansos dalam rancangan KUA dan PPAS
Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dibahas
dan selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan
dan ditandatangani bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD
Evaluasi dilaksanakan melalui verifikasi yang dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis, sosialisasi,
telaahan dokumen dan/atau kunjungan lapangan
MEKANISME PENCAIRAN
BANTUAN HIBAH DAN BANSOS
PERGUB NO 82 TAHUN 2014
Penerima Hibah dan Bansos
Mengajukan Permohonan Pencairan
HIBAH dan BANSOS
PPKD memerintahkan kepada Bendahara
Hibah untuk membuat Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS)
persyaratan lengkap
GUBERNUR
PPK - PPKD menerbitkan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM-LS)
Melalui SKPD Provinsi terkait dilengkapi
persyaratan administrasi
BUD Menerbitkan SP2D
PPKD menyampaikan Nota Dinas kepada
Gubernur untuk mendapatkan persetujuan
pencairan Hibah
Gubernur memberikan persetujuan pencairan
kepada PPKD (Biro Keuangan)
SP2D disampaikan kepada Bagian Kas Daerah
untuk pengeluaran dana Kas Daerah
Bagian Kas Daerah memerintahkan kepada
Bank Bjb untuk mentransfer ke Rekening
Penerima Hibah dan Bansos
PENCAIRAN HIBAH BARANG DAN JASA
Penerima Hibah Barang
Mengajukan Permohonan Pencairan Kepada Gubernur
melalui OPD Terkait
DPA-OPD (BARANG/JASA)
Pengadaan
Barang dan Jasa
 Melengkapi syarat
administrasi.
 Diserahkan oleh Kepala
OPD dengan NPHD dan
Berita Acara Serah Terima
BELANJA HIBAH DISALURKAN KE REKENING PENERIMA
HIBAH, DENGAN KELENGKAPAN:






surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan
rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
NPHD;
salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua/Pimpinan/Pengurus
lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama
lembaga/organisasi;
kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani
Ketua/Pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap
Ketua/Pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi
kemasyarakatan, dan;
Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan
bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan
NPHD.
PENGGUNAAN HIBAH DAN BANSOS
PENGGUNAAN




Penerima Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai NPHD
berikut perubahannya
Penerima Bantuan Sosial wajib menggunakan uang dan/atau
barang Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan
peruntukkan yang dicantumkan dalam proposal permohonan
yang diajukan dan telah disetujui
Penerima Hibah dan Bansos dilarang mengalihkan sebagian
atau seluruh bantuan yang diterima kepada pihak lain,
dengan dalih apapun
Dalam hal terdapat sisa dana hibah dan Bansos, maka
penerima hibah wajib mengembalikan ke Kas umum Daerah
Provinsi Jawa Barat.
33
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH
• Pemisahan yang jelas bentuk pertanggungjawaban antara Pemerintah
Provinsi dengan Penerima Belanja Hibah
• Penerima belanja hibah bertanggungjawab penuh (Formal dan Materiil)
• Titik pisah tanggungjawab adalah saat uang telah ditransfer ke rekening
penerima atau barang/jasa diserahterimakan
Pemerintah Provinsi
1. Proposal belanja hibah
2. Naskah Perjanjian Hibah Derah;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
dan
4. SPM/SP2D
dan
bukti
transfer/penyerahan uang serta kuitansi
5. Bukti serah terima barang/jasa atas
pemberian belanja hibah berupa
barang/jasa.
Penerima
1. Laporan penerimaan penggunaan
belanja hibah;
2. Surat pernyataan tanggungjawab; dan
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap
dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima belanja hibah
berupa uang
4. Salinan bukti serah terima barang atau
jasa bagi penerima belanja hibah berupa
barang atau jasa.
Point 3 dan 4 disimpan Penerima Belanja Hibah/Bansos
PELAPORAN
1. Laporan Penggunaan Hibah dibuat dengan sistematika :
 a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur;
 b. laporan kegiatan, terdiri atas:
1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang lingkup kegiatan;
4. realisasi pelaksanaan kegiatan;
5. daftar personalia pelaksana; dan
6. penutup;
 c. laporan keuangan, meliputi:

1. realisasi penerimaan Hibah; dan

2. realisasi penggunaan;
 d. lampiran.
2. Laporan penggunaan Bantuan Sosial disusun dalam surat yang memuat realisasi
penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Bantuan Sosial yang diterima sesuai
dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani oleh Penerima Bantuan
Sosial.
PELAPORAN



Dalam hal Hibah ditujukan kepada masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok
pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non
formal serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat,
maka laporan penggunaan Hibah disusun dalam bentuk surat yang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, serta memuat informasi
paling sedikit mengenai:
a. realisasi penerimaan dan penggunaan Hibah; dan
b. daftar personalia pelaksana.
PELAPORAN
1. Laporan penggunaan Hibah dan Bansos berupa uang dan barang atau jasa disampaikan
oleh Penerima Hibah dan Bansos kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait, 1 (satu)
bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam hal pencairan/penyaluran bantuan dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka
laporan penggunaan hibah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan
selesai dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
3. Dalam hal penerima bantuan belum melaporkan penggunaan bantuan sampai dengan
akhir tahun anggaran atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka
SKPD Provinsi terkait menyampaikan surat peringatan kepada penerima hibah untuk
membuat laporan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait
4. SKPD Provinsi terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan bantuan kepada
Biro Administrasi Pembangunan
5. Biro Administrasi Pembangunan melakukan pengadministrasian, dan penyampaian
rekapitulasi laporan penggunaan bantuan kepada PPKD
ALUR PELAPORAN
Penerima Belanja Hibah/Bansos
1. Laporan Penggunaan Belanja Hibah/
Bansos– Barang/Uang
2. Surat Pernyataan tanggungjawab
Satu bulan setelah kegiatan
selesai atau paling lambat
tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya
Pemerintah Provinsi
OPD
Biro ADBANG
PPKD
(Cq Biro Keuangan)
AUDIT





Belanja hibah berupa uang atau barang/jasa dengan nilai di atas Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik
paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan
selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh instansi pengawas
fungsional.
Audit dana belanja hibah yang dilakukan Akuntan Publik mencakup antara
lain kesesuaian penggunaan dana dengan naskah perjanjian belanja hibah
daerah dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penunjukan Akuntan Publik dilakukan oleh penerima belanja hibah dengan
biaya dibebankan pada penerima belanja hibah.
Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas belanja hibah berupa
barang/jasa, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait.
Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas belanja hibah berupa uang,
disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Barat ,
dengan tembusan disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan.
MONEV DAN PENGAWASAN
MONEV
• Biro Adbang dan OPD terkait melakukan monev
• Hasil monev disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekda
dan OPD terkait
PENGAWASAN
Dilakukan
oleh Inspektorat
40