Transcript bahan paparan tim percepatan pelaksanaan kegiatan skpd . dinas

BAHAN PAPARAN TIM PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Pematang Siantar, 11 Desember 2014
Outline :
1. Peraturan-Peraturan
2. Jenis-Jenis Belanja
3. Jenis – Jenis Kegiatan
4. Detail Enginering Desain (DED)
5. Dokumen Lelang
6. Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni Di Provinsi Sumatera Utara TA. 2015
7. Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari APBD
1. PERATURAN- PERATURAN
1. Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 10 Tahun 2014 Tanggal 31 Oktober
2014 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah TA. 2015;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 Tahun 2014 Tanggal 31
Oktober 2014 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah TA. 2015;
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2015;
4. RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018;
5. Renstra Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
tahun 2013-2018;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;
7. Rencana Kerja Dinas Tarukimsu Tahun 2015;
8. Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah.
2. Jenis Belanja
Jenis Belanja Anggaran;
a. Belanja Langsung;
 Belanja Pegawai (honorarium kegiatan, hanorarium panitia,
honorarium tim teknis)
 Belanja Barang dan Jasa (pengadaan ATK, barang habis pakai yang
tidak tercatat sebagai aset, belanja barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat dan pihak ketiga, Belanja jasa konsultansi, biaya
operasional kantor, service, langganan air, langganan listrik dan
telepon)
 Belanja Modal (belanja yang akan dicatat sebagai aset daerah spt.
pekerjaan konstruksi, kendaraan, peralatan kantor
b. Belanja Tidak Langsung;
 Belanja Pegawai ( gaji dan tunjangan)
3. Jenis-Jenis Kegiatan
a.
Kegiatan kontrak konstruksi,
Untuk kegiatan – kegiatan konstruksi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
dalam kurun waktu tertentu.
b.
Kegiatan kontrak jasa konsultansi,
adalah kegiatan-kegiatan jasa konsultansi yang dilaksanakan oleh pihak
ketiga baik melalui badan usaha atau perorangan yang dilaksanakan
dalam kurun waktu tertentu.
c.
Kegiatan Swakelola,
yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak yang langsung memiliki
kegiatan tersebut (dilaksanakan sendiri) dalam jangka waktu tertentu.
Pelaksanaan kontrak konstruksi dan jasa
konsultansi
1.
Membentuk Tim Teknis dan menyiapkan SK yg ditandatangani
oleh Kadis Tarukim Kepala UPT.
2.
Tim Teknis difasilitasi PPTK menyusun KAK, jadwal kegiatan, HPS
untuk kontrak konsultan dan hal lain yang dibutuhkan untuk kegiatan.
3.
Pemilihan Jenis Kontrak Mempedomani Perpres 70 Tahun 2012
(Untuk Pekerjaan Konstruksi yang terdapat perbedaan antara
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen
Kontrak menggunakan Kontrak Harga Satuan)
Koordinasi antara Tim Teknis, Pokja Kab/Kota dan Konsultan
yang difasilitasi PPTK.
Pokja Kab/Kota bekerja dgn difasilitasi/dibantu oleh Konsultan.
Konsultan bekerja sesuai kontrak dan KAK kegiatan serta
berkoordinasi/berkonsultasi secara berkala kepada Tim Teknis.
PPTK
membuat
laporan
akhir
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban kepada KPA/PA.
4.
5.
6.
7.
Pelaksanaan Swakelola
1. Membentuk Tim Swakelola terdiri dari Tim
Perencana , Tim Pelaksana dan Tim Pengawas
2. Tim Teknis difasilitasi PPTK menyusun KAK,
jadwal dan hal lain yang dibutuhkan untuk
kegiatan.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK.
4. Membuat laporan akhir kegiatan sebagai
Pertanggungjawaban kepada KPA/PA.
4. Detail Enginering Desain (DED)
Beberapa hal yang diperlukan dalan penyusunan DED kegiatan yang
akan dilaksanakan :
a. Type Konstruksi;
- Drainase, disesuaikan kondisi lapangan , material yang ada, type
saluran yang sesuai pada daerah tsb.
- Jalan lingkungan, harus disesuaikan dengan kondisi existing dan
material yang ada di Daerah tersebut.
- Jalan poros.
- Jalan setapak (jalan setapak beton, jalan setapak concblok).
- Plat deukker.
- Jaringan air minum (perpipaan, bak penampung, bak pelepas
tekan, tanki air, dll).
Lanjut….
b. Elevasi,
Adanya elevasi existing dan elevasi rencana dalam data yang
ditampilkan.
c. Gambar,
Gambar DED menunjukkan kondisi awal dan kondisi yang ingin
dicapai dalam suatu perencanaan.
d. Analisa,
Analisa yang dipergunakan adalah analisa yang sesuai dengan kondisi
pekerjaannya, dalam hal ini kita menggunakan Analisa SNI yang
berlaku.
e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Harus dapat menampilkan secara detail jenis pekerjaan yang harus
dilaksanakan supaya pekerjaan dimaksud menjadi lebih sempurna.
Pelaksanaan Survey
• Untuk melakukan pengukuran secara detail dengan menggunakan
alat ukur seperti waterpass atau teodolit (akan mengusulkan ke
panitia tender untuk memasukkan Waterpas/teodolit sebagai
daftar peralatan minimum);
• Pengukuran mencakup peta situasi, elevasi saluran Rencana, elevasi
lokasi sekitar saluran,kondisi existing saluran lama, lokasi sungai
atau pun parit besar terdekat, rencana pembuangan,serta foto nol;
• Bila memungkinkan untuk mendapat kan data elevasi muka air
tertinggi yang pernah melalui saluran rencana.(bila ada);
• Hasil pengukuran harus di tampilkan dalam bentuk lay out gambar,
gambar cross (melintang) saluran rencana,*);
• Melampirkan juga hasil pengukuran manual (tulis tangan).
*) Potongan melintang (Cross) saluran bisa di buat per 50 meter
sehingga volume galian dapat di ukur.
Perencanaan/Design
• Berdasarkan data hasil pengukuran dan data-data lainnya,
direncanakan saluran yang sesuai berikut bangunanbangunan tambahan seperti plat dekker atau box culvert bila
di butuhkan (tipe-tipe saluran akan di berikan sebagai
panduan)
• Berdasarkan desain saluran yang di rencanakan, hal-hal lain
yang menyangkut pembangunan saluran tersebut yang
bersinggungan dengan utilitas atau fasilitas umum agar
dilakukan surat menyurat dengan instansi terkait.
Perhitungan Volume dan RAB
• Setelah didapat desain yang sesuai dengan lapangan dilakukan
perhitungan volume.
• Untuk mendapat kan RAB , di usulkan menggunakan analisa SNI
2013, dengan menggunakan harga-harga pemerintah setempat.*)
• Untuk kondisi daerah yang memerlukan mobilisasi bahan yang
cukup jauh dapat juga di gunakan analisa untuk mendapat harga
yang sesuai dengan memperhitungkan ongkos/biaya angkut,
Formula disesuaikan dengan yang digunakan/dikeluarkan oleh
Pemerintah kabupaten/kota setempat.
*) perlu juga disepakati tentang batas profit
dan overhead sesuai perpres 70 tahun
2012
5. Dokumen Pelelangan
• Dokumen pelelangan mengacu pada dokumen yang
dikeluarkan oleh LKPP sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 dan
Perka LKPP yang berlaku;
• Dokumen pelelangan disiapkan oleh Kelompok Kerja (panitia),
tetapi HPS dan RKS disiapkan oleh KPA ( dokumen HPS dan
RKS ditandatangani oleh KPA).
• Pelelangan menggunakan e_procurement, menggunakan LPSE
Provinsi Sumatera Utara melalui
“ http://lpse.sumutprov.go.id”
6. PEMBANGUNAN / REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2015
DASAR PELAKSANAAN
1. Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012
tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi
RTLH di Provsu;
2. Nota Kesepahaman Pemprovsu dengan Kodam I/BB No.
648/2712; NO. : NKK/3/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang
Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah
Provinsi Sumatera Utara;
3. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Penataan
Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan Kepala
Zeni Dam I/BB N0. No. 061.1/........-Tarukim Provsu/ 2015; No.
.........../2015 Tgl. ....... 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi RTLH di Provsu TA 2015.
RINGKASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK
1. Pemprovsu bekerjasama dengan Kodam I/BB dalam hal
pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan/Rehabilitasi RTLH.
Sesuai dengan mekanisme kerja pada Kodam I/BB
pelaksanaan pekerjaan fisik pada Kab/Kota dilaksanakan
oleh masing-masing Kodim. Distarukimsu menganggarkan
honor pekerja Non PNS yang diserahkan kepada Zidam I/BB
berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang akan
dibayarkan kepada prajurit yang bekerja di lapangan.
2. Pengadaan barang/jasa (jasa konsultan Perencana, Penyedia
bahan material bangunan dan Jasa Konsultan Pengawas)
dilaksanakan oleh Distarukimsu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
3. RTLH adalah Usulan Pemerintah Kab/Kota selanjutnya
diverifikasi oleh Konsultan sesuai dengan Pergub No. 22 Tahun
2012.
4. Distarukimsu, TNI Kodam I/BB, Konsultan, Penyedia Bahan
Material, Penerima Manfaat RTLH dan SKPD Kab/Kota
bersinergi dalam proses penyelesaian pekerjaan fisik.
Alokasi Kegiatan TA. 2015
1. Kabupaten Padang Lawas
2. Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Kabupaten Humbang Hasundutan
4. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
5. Kabupaten Tapanuli Utara
6. Kabupaten Samosir
Jumlah RTLH
Oleh : Bidang Penataan Ruang
160 Unit
170 Unit
170 Unit
170 Unit
170 Unit
160 Unit
1000 Unit
7. PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD
Pedoman :
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah
Pergub Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2014
• Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai
kemampuan keuangan daerah.
• Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib.
• Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH
• Pemberian hibah sebagaimana dimaksud
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah
ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang
– undangan; dan
c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
PENERIMA HIBAH
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah;
d. masyarakat; dan/atau
e. organisasi kemasyarakatan.
KETENTUAN PENERIMA HIBAH
•
Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
•
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.
•
Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan
Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang
yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat,
dan keolahragaan non-profesional.
•
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada
organisasi
kemasyarakatan
yang
dibentuk
berdasarkan
peraturan perundang-undangan
KETENTUAN PENERIMA HIBAH
Lanjut….
• Hibah kepada masyarakat diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan
dalam
wilayah
administrasi
pemerintah daerah yang bersangkutan.
• Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:
1. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat
sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. berkedudukan
dalam
wilayah
administrasi
pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
3. memiliki sekretariat tetap.
KETENTUAN PENERIMA HIBAH
Lanjut….
• Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok
belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek,
dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
• Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam
kelompok BELANJA LANGSUNG yang diformulasikan
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan
kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek
belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada
pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja
hibah
barang
atau
jasa
kepada
pihak
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
• Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima
dan besaran hibah.
PENGANGGARAN
• Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis
kepada kepala daerah.
• Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan
• Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui
TAPD.
• TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.
• Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
dalam rancangan KUA dan PPAS.
PENGANGGARAN
Lanjut……
• Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran
hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
• Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
• Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam
RKA-SKPD.
• RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran
hibah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.
SKPD
TAPD
KUA
PPAS
PPKD
RKA-PPKD
RKA-SKPD
= Satuan Kerja Perangkat Daerah
= Tim Anggaran Pemerintah Daerah
= Kebijakan Umum Anggaran
= Prioritas Plafon Anggaran Sementara
= Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
= Rencana Kerja Anggaran PPKD
= Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN
• Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas
DPA-PPKD.
• Pelaksanaan anggaran hibah
berdasarkan atas DPA-SKPD.
berupa
barang
atau
jasa
• Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
• NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.
• Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang
untuk menandatangani NPHD.
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH
• Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta
besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD.
• Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/
penyerahan hibah.
• Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah
kepada
penerima
hibah
dilakukan
setelah
penandatanganan NPHD.
• Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS).
• Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
• Penerima hibah berupa barang atau jasa
menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada kepala daerah melalui kepala SKPD
terkait.
• Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai
realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja
barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkait.
PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA
• Pertanggungjawaban
pemerintah
daerah
atas
pemberian hibah meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala
daerah;
b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar
penerima hibah;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai
dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang
atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian
hibah berupa barang/jasa.
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH
– Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan hibah yang diterimanya.
– Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah
berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa
bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
– Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan
kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.
– Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
REALISASI HIBAH
• Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
• Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
• Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.
• Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud lampiran Peraturan
Menteri ini.