Transcript tm-11 demok-huk - ESA103-Pendidikan Kewarganegaraan

Pert.11
Dr. H.Syahrial / Pkn
1
Arti Demokrasi:
• Demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu
pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan
yang sangat menentukan.
• Demokrasi, Yunani kuno, khususnya di kota
Athena,
• Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecilkecil.
• Kebijaksanaan pemerintah yang akan
dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai
kemasyarakatan.
Dr. H.Syahrial / Pkn
2
Demokrasi Modern:
• Penduduk yang selalu bertambah sehingga
suatu musyawarah pada suatu tempat tidak
mungkin dilakukan.
• Masalah yang dihadapi oleh suatu
pemerintah makin rumit
• Setiap warga negara mempunyai kesibukan
masalah pemerintahan diserahkan kepada
orang mempunyai keahlian di bidang
pemerintahan negara.
Dr. H.Syahrial / Pkn
3
Makna Demokrasi:
• Demokrasi politik tentang pengakuan
hak-hak asasi manusia,
• Demokrasi dalam arti luas, juga
mencakup sistem ekonomi dan sistem
sosial.
Dr. H.Syahrial / Pkn
4
Asas Pokok Demokrasi:
• Pengakuan partisipasi politik
• Pengakuan hakikat dan martabat
manusia.
Dr. H.Syahrial / Pkn
5
Nilai Demokrasi:
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan
melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
teratur
4. Membatasi kekekarasan sampai minimum
5. Mengakui keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan
Dr. H.Syahrial / Pkn
6
Ciri-ciri Demokrasi:
• Keputusan suara rakyat .
• Kebebasan individu dibatasi
oleh kepentingan bersama,
• kekuasaan merupakan amanat
rakyat,
• Kedaulatan ada ditangan
rakyat,
Dr. H.Syahrial / Pkn
7
Monarkh
i
Anarkhi/
Mobokra
si
Tyrani
Siklus
Sistem
Pemerinta
han
Demokra
si
Aristokra
si
Oligarkhi
Merah: Positif,
Putih Negatif
Dr. H.Syahrial / Pkn
8
Prinsip
Demokrasi
 Pembagian kekuasaan
 Sistem konstitusional
 Pemerintahan mayoritas
Otoriter
 Pemusatan kekuasaan
 Pemilu tidak demokratis
 Hanya satu partai politik
 Kepemiminan nasional tertutup
 Pemilu bebas
 Tidak ada kekebasan
 Parpol berfungsi
berpendapat
 Birokrasi pemerintahan sangat
besar
 Tidak ada perlindungan HAM
 Prinsip dogmatis dan doktrin
 Pers yang bebas
 Perlindungan HAM
 Peradilan yang bebas dll
Dr. H.Syahrial / Pkn
9
Jenis Demokrasi
 Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi kedalam :
 Demokrasi langsung
Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
 Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat

 Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari :
 (a) Demokrasi formal
 (b) Demokrasi Material
.
 (c) Demokrasi Campuran
 Berdasarkan Prinsip Idiologi, demokrasi dibagi dalam :
 demokrasi liberal
 demokrasi rakyat atau demokrasi proletar
 Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara
 demokrasi sistem parlementer
 demokrasi sistem pemisahan / pembagian kekuasaan (presidensial)
Dr. H.Syahrial / Pkn
10
Demokrasi Orla:
• Pemilu tahun 1955 kurangnya kestabilan
• Keluar Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959.
• Presiden Sukarno - demokrasi Terpimpin
• Penyimpangan dari UUD 1945
• Ideologi Pancasila - konsep Nasakom.
•
Ciri-cirinya:
• Mengaburnya sistem kepartaian
• Legislatif (DPR-GR) yang lemah
• Basic human right sangat lemah,
• Anti kebebasan Pers (Pembrangusan Harian Abdi dan
Pedoman)
• Sentralisasi kekuasaan
Dr. H.Syahrial / Pkn
11
Demokrasi Orba (66-98):
1. 5 Undang-undang Politik
2. asas tunggal Pancasila .
3. dominannya peranan militer, birokratisasi
dan sentralisasi politik,
4. pengebirian partai-partai politik,
5. massa mengambang,
6. Kontrol DPR lemah terhadap Presiden.
7. tujuan pemilu mempertahankan “status
quo”
8. Rekrutmen politik tertutup
Dr. H.Syahrial / Pkn
12
Landasan Demokrasi Reformasi:
•
•
•
•
•
•
Ketapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR
tentang referendum.
Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi
Pembanguan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional sebagai Haluan Negara.
Tap. MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas KKN.
Tap. MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden Indonesia.Tap. MPR No.XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekomomi.
Tap. MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM
Tap MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P-4 dan Penegasan
Pancasila sebagai Dasar Negara.
Dr. H.Syahrial / Pkn
13
Jalur Pendidikan Demokrasi:
1. Pendidikan demokrasi secara formal
2. Pendidikan demokrasi secara informal
3. Pendidikan nonformal
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
14
Visi Pendidikan Demokrasi
Sebagai wahana substantis, pedagogis dan sosial cultural
untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap
dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara
melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi
dalamberbagai konteks.
Misi Pendidikan Demokrasi
Memfasilitasi warga negara berbagai akses dan secara
cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi
dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks
kehidupan dgn memiliki wawasan yang luas dan
memadai.
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
15
Demokrasi Parlementer:
• Demokrasi Parlementer di negara kita
telah dipraktekkan pada masa
berlakunya UUD 1945 periode pertama
(1945-1949) kemudian dilanjutkan pada
masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS
1950.
• negara demokrasi dengan sistem kabinet
parlementer, kedudukan kabinet berada
di bawah DPR (Parlemen)
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
16
Demokrasi Terpimpin:
•
•
•
5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu
keputusan yang dikenal dengan Dekrit Presiden.
Dekrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk
mencari jalan keluar dari kemacetan politik
Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki
kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan
yang dihadapi masyarakat pada waktu itu.
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
17
Pokok2 Demokrasi Terpimpin:
•
Demokrasi terpimpin bukanlah diktator, berlainan
dengan demokrasi sentralisme,
•
Demokrasi kepribadian dan dasar hidup bangsa
Indonesia;
•
Demokrasi di segala soal kenegaraan dan
kemasyarakatan
•
Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan,
•
Oposisi yang membangun diharuskan dengan
hikmat kebijaksanaan:
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
18
Latar Belakang Demokrasi Pancasila:
•
Demokrasi Parlementer dan
terpimpin tidak cocok dengan
Indonesia
•
Demokrasi Pancasila
bersumberkan pada pola pikir
dan tata nilai sosial budaya
bangsa Indonesia
•
menghargai hak individu yang
tidak terlepas dari kepentingan
sosial.
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
19
Makna Demokrasi Pancasila:
• Hak-hak demokrasi harus disertai rasa
tanggung jawab
• Menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan
• bertolak dari kekeluargaan dan gotongroyong
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
20
Penyimpangan Orba Berdemokrasi:
• Ketatanegaraan berdasarkan
kelembagaan.
• Praktek nya masa Orde Baru terdapat
berbagai penyimpangan
• Gerakan "Reformasi" dan jatuhnya
kekuasaan Orde Baru.
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
21
•
•
•
•
•
Pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak
adil;
Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai
Negeri Sipil (mono-loyalitas)
Pemilihan umum tidak kompetitif.
Intervensi pemerintah terhadap lembaga
peradilan;
Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan
pendapat,
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
22





Sistem kepartaian yang tidak otonom
tidak demokratis;
Maraknya praktek kolusi, korupsi, dan
nepotisme,
Menteri-menteri dan gubernur diangkat
menjadi anggota MPR;
Menciutkan partisipasi politik rakyat
(floating mass);
Pembatasan kebebasan pers dan media
massa melalui pencabutan SIUP
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
23
•
•
•
•
Pemilihan Umum Lebih Demokratis.
Partai Politik Lebih Mandiri
Pengaturan HAM
Lembaga Demokrasi Lebih
Berfungsi
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
24
Visi Demokrasi Reformasi:
• Diarahkan untuk membangun civil society
(masyarakat madani)
• active participant in democratic decision
making atau partisipan yang aktif dalam
pengambilan keputusan yang demokratis.
Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi
Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.
25
Perkembangan demokrasi Reformasi
Kemajuan
kemunduran
 Partisipasi populer dan media
 Kewarganegaraan yang setara
massa relatif bebas tapi tidak
sepenuhnya independen
 Partai politik yang tidak
demokratis
 Pemerintahan yang tidak
transparan dan akuntabel.
 Inferioritas sipil dan ambisi
militer
(hak-hak sipil dan politik)
 Proses-proses supremasi
hukum dan pembrantasan
korupsi.
 Indeks demokrasi (4,9)
dilihat dari indikator :
otonomi, kompetisi,
pluralisasi dan solidaritas
Dr. H.Syahrial / Pkn
26
NEGARA HUKUM &
HAM
Pert. 10
Dr. H.Syahrial Syarbaini, MA.
Pert. 10
Dr. H. Syahrial / Pkn
27
Dr. H.Syahrial Syarbaini, MA
Negara Indonesia negara hukum
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Indonesia adalah
negara hukum
Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar
[Pasal 1 (3)***]
[Pasal 1 (2)***]
Pengertian HAM
•
•
HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri
manusia, dan dapat hidup layak sebagai manusia.
diperoleh bersama dengan kelahirannya
HAM bersifat umum (universal) dimiliki tanpa
perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin
Dr. H. Syahrial / Pkn
29
Ruang Lingkup HAM
personal
rights
Political
rights
Property
rights
Dr. H. Syahrial / Pkn
Social and
cultural
rights
Rights of
legal
equality
Procedural
rights
30
Tinggalkan Peran Negara
Rakyat Bebas- Negara pengawas
Konsep Barat
Paham Individulis
HAM Lebih Dahulu dari Negara
HAM Integrasi Dlm Masy.
HAM
Konsep
Sosialis
Negara melahirkan HAM
Hak Negara Batasi HAM
GLOBAL
Tak bertentangan dgn Agama
Konsep AsiaAfrika
Penghormatan pada Keluarga
Individu tgunduk pada Adat/Tradisi
Konsep PBB
Dr. H. Syahrial / Pkn
Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan
kebudayaan dinikmati manusia
31
HAM di Indonesia:
•
Dalm Konstitusi NKRI
•
penegakan hukum dan HAM harus dilakukan
secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten:
•
•
•
Pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana
Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009.
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional.
Pemberantasan tindak pidana terorisme dan
penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya
Dr. H. Syahrial / Pkn
32
3. Hambatan dan Tantangan Dalam Upaya
Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan
HAM di Indonesia
a. Perkembangan HAM di Indonesia :

Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya rongrongan
oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM masih terabaikan.

Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965, masih
terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-lan HAM tidak
memperoleh perhatian.
Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-rang
konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil membentuk
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Lanjutan ...........
 Era Reformasi, telah banyak melahirkan produk
peraturan perundangan tentang hak asasi manusia :
1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia
2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat manusia.
3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan.
4. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 (BAB XA)
berkewajiban menghargai hak orang
dan pihak lain serta tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan UU
(Pasal 28J) **
perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan HAM
adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah
(Pasal 28I) **
hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan kesehatan,
mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat guna mencapai persamaan
dan keadilan
(Pasal 28H) **
perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, harta benda, dan
rasa aman serta untuk bebas dari
penyiksaan
(Pasal 28G) **
untuk hidup serta
mempertahankan hidup
dan kehidupan
(Pasal 28A) **
HAK
ASASI
MANUSIA
berkomunikasi, memperoleh,
mencari, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan
informasi,
(Pasal 28F) **
membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan, hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi
(Pasal 28B) **
mengembangkan diri, mendapat
pendidikan, memperoleh manfaat dari
IPTEK, seni dan budaya, memajukan
diri secara kolektif
(Pasal 28C) **
pengakuan yang sama di hadapan
hukum, hak untuk bekerja dan
kesempatan yg sama dalam
pemerintahan, berhak atas status
kewarganegaraan
(Pasal 28D) **
kebebasan memeluk agama,
meyakini kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat
(Pasal 28E) **
Pembrantasan Korupsi
 Korupsi berkaitan perbuatan yang merugikan
umum (publik) untuk keuntungan pribadi atau
kelompok tertentu.
 Penyalahgunaan kekuasan atau jabatan publik
untuk kepentingan pribadi
 Menurut BPA: korupsi adalah melibatkan
perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik
dan swasta dengan melawan hukum
memperkaya diri sendiri atau orang dekat
mereka dengan menyalahgunakan jabatan
Dr. H. Syahrial / Pkn
36
Ciri-ciri Korupsi
Melibatkan lebih dari satu orang
Kegiatan serba rahasia
Keuntungan timbal balik
Akibat Korupsi
Negara mengalami krisis dan miskin
Perusahaan menjadi bangkrut / pailit
Perekonomian negara lamban
Cita-cita keadilan dan kemakmuran terhambat
Berlindung dibalik pembenaran hukum
Menimbulkan kekacauan, instabilitas
Mempengaruhi keputusan pemerintah
Menimbulkan kerawanan sosial
Mengandung penipuan kepada publik
Pengkhianatan kepercayaan rakyat
Melanggar norma
Dr. H. Syahrial / Pkn
37
Pembrantasan Korupsi
Dasar Hukum
Penanggulangan
Langkahlangkah
• United Nations Convention Against Corruption 2003
• UU No. 7/2006 Pengesahan konvensi PBB ybs
• Instruksi Presiden No. 5/2004 ttg Percepatan
pembrantasan Korupsi
• UU No. 30 /2002 ttg Pembentukan KPK
•
•
•
•
•
Pemeriksaan kekayaan pejabat
Membangun sistem pencegahan diri
Menjamin hidup layak bagi pegawai
Menggunakan sistem pembuktian terbalik
Mengumunkan audit kekayaan pejabat
• Dimulai dilingkungan sekitar Presiden
• Melakukan pemeriksakan pengadaan barang
• Mencegah penyimpangan proyek dan
penyimpangan tender
• Penyelamatan aset-aset negara disetiap
kementerian
• Pencekalan atau pencarian narapidana
korupsi diluar negeri
Dr. H. Syahrial / Pkn
38
BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang
Anggota BPK dipilih
oleh DPR dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD
dan diresmikan oleh
Presiden
[Pasal 23F (1)***]
Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri
[Pasal 23E (1)***]
BPK berkedudukan di ibu kota
negara, dan memiliki perwakilan di
setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]
BPK
Hasil pemeriksaan
keuangan negara
diserahkan kepada
DPR, DPD, dan
DPRD, sesuai dengan
kewenangannya
[Pasal 23E (2)***]
Hasil pemeriksaan tersebut
ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai
dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)***]
BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]
Presiden
calon
Anggota
BPK
DPR
pertimbangan
DPD
memilih calon
anggota
BPK
terpilih
diresmikan
KPK
Masalah korupsi telah
mengakar dalam
ketatanegaraan Indonesia
Persoalan korupsi adalah
persoalan hukum, ekonomi
dan moral
Pembrantasan harus
melibatkan masyarakat dengan
memberi kebebasan setiap
warga memberikan informasi
dugaan korupsi yang
dilindungi oleh undangundang
Kegagalan dari penegak hukum
(kejaksaan, Kepolisian) yang
berada eksekutif sebagai
hambatan adanya
campurtangan eksekutif,
legislatif dan yudikatif
Oleh sebab itu dibentuklah
KPK yang bersifat independen
KPK berwenang melakukan
penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan (UU 30/2002)
Kewenangan khusus: KPK:
menyadap, merekam
pembicaraan, melncekal ke
luar negeri, meminta
keterangan Bank atas keuangan
tersangka blokir rekening dll.
Dapat memerintahkan
Presiden agar membuat izin
memerikrasa pejabat atas
dugaan korupsi.
Dr. H. Syahrial / Pkn
41
Terima Kasih
Dr. H.Syahrial / Pkn
42