Transcript PPT Antropologi Hukum

I NYOMAN NURJAYA
HUKUM DALAM PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI
ILMU HUKUM
(1)
ILMU HUKUM NORMATIF
(NORMWISSENSCHAF)
MEMPELAJARI HUKUM SEBAGAI NORMA
(LAW AS IT IS WRITTEN IN THE BOOK)
(2)
ILMU HUKUM EMPIRIK
(TATSACHENWESSIENSCHAF)
ILMU KENYATAAN HUKUM
MEMPELAJARI HUKUM DALAM KENYATAANNYA
DI MASYARAKAT
(LAW AS IT IS PERFORMED IN HUMAN ACTION)
ILMU HUKUM EMPIRIK
 SOSIOLOGI HUKUM
 ANTROPOLOGI HUKUM
 PSIKOLOGI HUKUM
 KRIMINOLOGI
 VIKTIMOLOGI
 PENOLOGI
ANTROPOLOGI HUKUM
ANTROPOLOGI DAN HUKUM
ANTROPOLOGI DENGAN OBYEK KAJIAN HUKUM
(MATA KULIAH DI JURUSAN ANTROPOLOGI FISIP)
HUKUM DAN ANTROPOLOGI
HUKUM SEBAGAI PRODUK KEBUDAYAAN
HUKUM DENGAN PENDEKATAN ANTROPOLOGI
(MATA KULIAH DI FAKULTAS HUKUM)
KEBUDAYAAN UNIVERSAL
(CULTURAL UNIVERSAL)
 ILMU PENGETAHUAN
 PERALATAN HIDUP - TEKNOLOGI
 MATA PENCARIAN HIDUP – EKONOMI
 ORGANISASI SOSIAL
 KESENIAN
 BAHASA
 RELIGI
WUJUD KEBUDAYAAN
 IDIIL – IDE- GAGASAN-TRADISI-ADAT
ISTIADAT – NORMA-ETIKA-MORAL-HUKUM
 PERILAKU BERPOLA – PERILAKU AJEG –
PERILAKU YANG TERATUR
 MONUMEN – FISIK - BENDA KARYA
MANUSIA
SISTEM SOSIAL
 PENGELOPOKAN SOSIAL – ORGANISASI SOSIAL
(SOCIAL ALIGNMENT)
 STANDAR SOSIAL – ETIKA - SOPAN SANTUN
(SOCIAL STANDARD)
 MEDIA SOSIAL – ALAT KOMUNIKASI – BAHASA
(SOCIAL MEDIA)
 KONTROL SOSIAL – INSTRUMEN UNTUK
MENJAGA KETERATURAN – KETERTIBAN PENGAWASAN SOSIAL – NORMA HUKUM
(SOCIAL CONTROL)
ANTROPOLOGI HUKUM
 LEGAL ANTHROPOLOGY
 ANTHROPOLOGY OF LAW
 ANTHROPOLOGICAL STUDY OF LAW
ANTROPOLOGI HUKUM
 ILMU HUKUM EMPIRIK (TATSACHENWISSENSCHAF)
 MEMPELAJARI HUKUM DALAM KENYATAANNYA
DI MASYARAKAT – PERSPEKTIF ANTROPOLOGI
 HUKUM SEBAGAI PRODUK KEBUDAYAAN –
KEBUDAYAAN IDIIL
 WUJUD HUKUM BUKAN NORMA TETAPI
PERILAKU HUKUM - MENCERMINKAN
KEBUDAYAAN MASYARAKAT
LAW AS IT IS PERFORMED IN HUMAN ACTION
ANTROPOLOGI HUKUM
 MEMPELAJARI HUBUNGAN TIMBAL-BALIK
ANTARA HUKUM DENGAN FENOMENA SOSIALBUDAYA SECARA EMPIRIK DALAM
KEHIDUPAN BERSAMA – MASYARAKAT
 BAGAIMANA HUKUM BEKERJA DAN
BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN
– PENGAWASAN SOSIAL (SOCIAL CONTROL)
– MENJAGA KETERATURAN SOSIAL (SOCIAL
ORDER) – KETERTIBAN HUKUM (LEGAL
ORDER)
ANTROPOLOGI HUKUM
 MEMPELAJARI SEGI KEBUDAYAAN MANUSIA
YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM SEBAGAI
INSTRUMEN UNTUK MENJAGA KETERATURAN
SOSIAL – PENGENDALIAN SOSIAL –
KETERTIBAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT
 MEMPELAJARI PROSES SOSIAL –
INTERAKSI SOSIAL - DI MANA HAK DAN
KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT
DICIPTAKAN, DILAKSANAKAN,
DITEGAKKAN, ATAU DIMANIPULASI OLEH
WARGA MASYARAKAT
ANTROPOLOGI HUKUM
 HUKUM DIPELAJARI SEBAGAI BAGIAN
INTEGRAL DARI KEBUDAYAAN SECARA
KESELURUHAN
 PENDEKATAN HOLISTIK – KOMPREHENSIF INTEGRAL
 MEMPELAJARI KAITAN HUKUM DENGAN
ASPEK KEBUDAYAAN YANG LAIN - SEPERTI
POLITIK – EKONOMI –RELIGI – SISTEM
SOSIAL – IDEOLOGI
LINGKUP KAJIAN
 APAKAH HUKUM ITU?
 APAKAH HUKUM HANYA PERATURAN PERUNDANG




UNDANGAN – STATE LAW?
BAGAIMANA HUKUM BEKERJA - BERINTERAKSI DALAM
MASYARAKAT?
BAGAIMANA HUBUNGAN HUKUM DENGAN SEGI
KEBUDAYAAN YANG LAIN
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT
KEMAJEMUKAN HUKUM – PLURALISME HUKUM DALAM
MASYARAKAT
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL – HUKUM
NASIONAL YANG MERESPONS KEMAJEMUKAN SISTEM
HUKUM
HUKUM DALAM MASYARAKAT
MULTIKULTURAL
 HUKUM NEGARA (STATE LAW) – PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
 HUKUM RAKYAT (FOLK LAW) – HUKUM
KEBIASAAN (CUSTOMARY LAW) – HUKUM
ORANG ASLI (INDIGENOUS LAW) – HUKUM
ADAT (ADAT LAW)
 HUKUM AGAMA (RELIGIOUS LAW)
 SELF REGULATION - INNER-ORDER
MECHANISM
TOPIK PILIHAN
 PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT – DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
 KEMAJEMUKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
 SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT
 KEKUASAAN KEHAKIMAN – KEWAJIBAN HAKIM
 PENEGAKAN HUKUM
 HUKUM PERDATA – PERJANJIAN - PERKAWINAN – WARIS
 HUKUM PIDANA – SANKSI ADAT – BENDA SAKRAL
 HUKUM EKONOMI – EKONOMI SYARIAH
TOPIK PILIHAN
 PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA -





ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT
STRATEGI KEPOLISIAN – KEWENANGAN DISKRESI
DAN DIVERSI - COMMUNITY POLICING
KEKUASAAN KEHAKIMAN – DARI RETRIBUTIVE
JUSTICE KE RESTORATIVE JUSTICE
HAKIM PERDAMAIAN DI PENGADILAN
PERDA TENTANG PENGAKUAN KELEMBAGAAN ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
RUU KITAB UU HUKUM PIDANA
 RUU TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT
SISTEM HUKUM NASIONAL
 TIDAK MEMPERTENTANGKAN EKSISTENSI HUKUM
NEGARA - HUKUM ADAT – HUKUM AGAMA
 PENGAKUAN TERHADAP FAKTA KEMAJEMUKAN
HUKUM
 PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP
MASYARAKAT HUKUM ADAT
 HUKUM ADAT DAN HUKUM AGAMA SEBAGAI
LEGAL ENTITY – ENTITAS HUKUM YANG
SAMA-SETARA DENGAN HUKUM NEGARA DALAM
SISTEM HUKUM NASIONAL
HUKUM NASIONAL
 MEMBINA KEHIDUPAN HUKUM SECARA
BERDAMPINGAN - MENJAGA HAK HIDUP
BERBAGAI SISTEM HUKUM SECARA COEXISTENCE – DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NEGARA –
MENYERAP-MERESPONS-MENGAKOMODASI
HUKUM ADAT DAN HUKUM AGAMA
TERIMA KASIH
MATUR SEMBAH NUMUN
MATUR SUKSEME
HATUR NUHUN
MATOR SAKLANGKONG
THANK YOU