Transcript Pertemuan ke-3 - Hukum Perikatan

Pertemuan ke-3
Pengertian perjanjian, asas-asas
dalam Perjanjian Syarat sahnya
perjanjian
PERIKATAN YG BERSUMBER PADA
PERJANJIAN
1.
DEFINISI PERJANJIAN :
Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain/lebih. (pasal 1313 BW)
2. MACAM-MACAM PERJANJIAN
a. Perjanjian konsensual :
yaitu perjanjian yang tercipta kalau tercapai
suatu kata sepakat.
b. Perjanjian Riil :
yaitu perjanjian yang tercipta jika disamping kata
sepakat, juga
terjadi
pelaksanaan
dari
prestasi yang diperjanjikan.
c. Perjanjian Prinsipil :
yaitu perjanjian yang bersifat pokok.
d. Perjanjian Accesoir :
yaitu perjanjian yang bergantung pada
perjanjian pokok. Misalnya perjanjian pinjam
meminjam dengan jaminan. Dalam hal ini maka
pinjam meminjam merupakan perjanjian pokok
sedangkan jaminan merupakan perjanjian
accesoir.
e. Perjanjian Obligatoir :
yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu
kewajiban untuk melaksanakan prestasi.
f. Perjanjian Liboratoir :
yaitu perjanjian yang menghapuskan suatu
kewajiban untuk melaksanakan prestasi.
3. UNSUR PERJANJIAN :
terdiri dari :
a. unsur aktif : yaitu unsur-unsur yang
memberikan hak, misalnya hak untuk
menuntut pembayaran prestasi.
b. Unsur pasif : yaitu unsur yang
memberikan suatu kewajiban, misalnya
kewajiban debitur untuk melaksanakan
prestasi
BENTUK DAN ISI PERJANJIAN
Bentuk perjanjian terdiri dari :
1.
Lisan
2.
Tulisan, misalnya perjanjian perdamaian.
Tentang isi perjanjian, maka undang-undang memberi kebebasan
kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Ada 3 hal
yang harus dimasukkan kedalam perjanjian yaitu :
1. Essensialia :
yaitu isi yang harus dimasukkan ke dalam
perjanjian
(hal-hal yang harus ada dalam suatu
perjanjian), misalnya
syarat suatu perjanjian.
2. Naturalia :
yaitu ketentuan-ketentuan yang lazimnya termasuk dalam
suatu perjanjian.
3. Accidentalia :
yaitu hal-hal yg dimasukkan dlm suatu perjanjian yg dipandang
perlu oleh para pihak. Hal-hal ini sebenarnya tdk perlu
dimasukkan dlm perjanjian.
PERJANJIAN CAMPURAN
Asas kebebasan berkontrak juga memungkinkan para
pihak untuk membuat perjanjian yang sifatnya campuran
(memuat lebih dari satu perjanjian).
misalnya perjanjian sewa beli (leasing). Dalam perjanjian
leasing tercantum 2 unsur perjanjian yang berlainan
yaitu unsur sewa dan unsur beli yang tercakup dalam
suatu perjanjian.
jika terjadi perselisihan peraturan yang akan
dipakai/diberlakukan yaitu 3 macam teori hukum:
1. Teori sui generis
teori ini mengatakan bahwa penyelesaian persoalan
yang bersangkutan harus berdasarkan peraturan
tentang perjanjian dalam bab V-XVIII BW dan
penerapannya secara analogis.
2. Teori Absorbsi :
Teori ini mengatakan bahwa dalam persoalan
ini harus dicari unsur-unsur mana yang
menonjol. Dalam hal sewa beli dilihat apakah
unsur sewanya atau unsur belinya yang
menonjol.
Penyelesaiannya
harus
dicari
berdasarkan peraturan yang menguasai unsur
yang menonjol.
3. Teori Kombinasi :
Teori ini mengatakan bahwa untuk mencari
penyelesaiannya harus diterapkan peraturanperaturan yang menguasai perjanjian-perjanjian
yang mencakup perjanjian campuran. Jadi
dalam perjanjian sewa beli harus diterapkan
peraturan sewanya maupun peraturan belinya.
SISTEM TERBUKA
Dalam perjanjian menganut sistem terbuka
berarti memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak
melanggar ketertiban umumdan kesusilaan.
sistem terbuka yang mengandung asas
kebebasan
membuat
perjanjian
dapat
disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 BW yang
menyebutkan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas
yang dinamakan Asas Konsensualitas yang
artinya bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan
sejak saat terjadinya kesepakatan. Perjanjian itu
sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila
sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal
yang pokok dari perjanjian itu.
Namun ada pengecualian terhadap perjanjianperjanjian tertentu dimana undang-undang
memberikan suatu syarat formalitas tertentu,
misalnya perjanjian perdamaian harus diadakan
secara tertulis atau perjanjian penghibahan
benda tak bergerak harus dilakukan dengan
akta notaris
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
(PASAL 1320 BW)
1. Kata sepakat :
maksudnya adalah bahwa para pihak yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat,
setuju atau seia-sekata mengenai segala
sesuatu yang diperjanjiakan.
kata sepakat ini harus diberikan secara bebas
artinya tidak ada pengaruh dari pihak ketiga
dan tidak ada gangguan berupa paksaan,
kekhilafan ataupun penipuan.
paksaan disini adalah paksaan rohani atau
paksaan jiwa bukan paksaan fisik, misalnya
salah satu pihak karena diancam atau ditakuti
terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf
tentang hal-hal pokok dari apa yang
diperjanjikan atau tentang barang yang menjadi
obyek perjanjian, misalnya seseorang membeli
lukisan yang dikiranya lukisan pelukis terkenal
tetapi ternyata hanya turunannya saja, atau
khilaf mengenai orang dengan siapa diadakan
perjanjian itu, misalnya A mengadakan kontrak
dengan orang yang dikiranya penyanyi padahal
bukan orang yang sebenarnya dimaksudkan
hanya namanya saja yang kebetulan sama.
Penipuan terjadi apabila salah satu pihak
dengan sengaja memberikan keteranganketerangan palsu disertai dengan tipu
muslihat untuk membujuk pihak lawan
memberikan persetujuannya, misalnya
menjual mobil lama yang telah digosok
sedemikian rupa sehingga menimbulkan
kesan seolah-olah baru dan kemudian
dikatakan kepada pihak yang ingin
membeli bahwa mobil itu baru.
2. CAKAP untuk membuat suatu perjanjian :
berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau
mengadakan proses dimuka pengadilan.
pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat
pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 BW
menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu
perjanjian yaitu :
- orang yang belum dewasa
- orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang serta semua orang yang dilarang oleh undang-undang
untuk membuat perjanjian tertentu (wanita yang bersuami).
Peraturan ini sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Pasal
31 UU No.1 Tahun 1974.
3. HAL TERTENTU
berarti bahwa apa yang diperjanjikan
harus jelas, sehingga dapat diketahui
batas-batas hak dan kewajibannya
4. SEBAB YANG HALAL
berarti isi dari perjanjian itu harus halal,
tidak bertentangan dengan undangundang, norma kesusilaan dan ketertiban
umum.
Kata sepakat dan kecakapan disebut sebagai
syarat subyektif karena mengenai orang-orang
atau subyek yang mengadakan perjanjian
Sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal
disebut sebagai syarat obyektif karena
mengenai obyek dari perjanjian tersebut.
jika suatu syarat obyektif tidak terpenuhi maka
perjanjiannya adalah batal demi hukum, artinya
secara yuridis dari semula tidak pernah
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak ada pula
suatu perikatan antara orang-orang yang
bermaksud mengadakan perjanjian itu.
Jika suatu syarat subyektif tidak terpenuhi maka
perjanjian itu bukan batal demi hukum melainkan dapat
dimintakan pembatalan artinya salah satu pihak
mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.
Jadi selama pihak yang berhak meminta pembatalan
tidak meminta pembatalannya atas perjanjian itu maka
perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat. Pihak yg
dapat meminta pemabatalan adalah :
a. pihak yang tidak cakap :
- bagi anak yang belum dewasa adalah anak
itu
sendiri (jika ia telah dewasa, orang tuanya
atau
walinya,
bagi
orang
yang
berada
dibawah
pengampuan adalah pengampunya.
b. pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak
bebas.