HAK JAMINAN ATAS TANAH

A. SILVIANA

Pengertian Hak Jaminan Atas Tanah:

• Adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur yang lain.

• UUPA menyebut dengan HAK TANGGUNGAN

• •

Pasal 51 UUPA :

Bahwa Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 di atur dengan undang-undang” UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkait Dengan Tanah (LN.1996 – 42; TLN 3632)  unifikasi total hk agraria Indonesia.

Ciri-ciri HT :

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur (droit de preferent) 2. Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit de suite) 3. Memenuhi asas Spesialitas dan asas Publisitas 4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

Sifat HT:

1. Tidak dapat dibagi-bagi 2. Accesoir

Tata Cara Pembebanan HT :

• Tahap I : Tahap Pemberian HT » Di PPAT dengan membuat APHT • Tahap II : Tahap Pendaftaran HT » Pendaftaran APHT Di Kantor Pertanahan Kab/Kota

Asas Spesialitas:

• Dalam pembuatan APHT harus memenuhi muatan wajib yaitu: 1. Nama dan identitas pemberi dan penerima HT; 2. Domisili pihak-pihak ybs; 3. Menunjuk secara jelas utang yang dijamin (utang yang mana?) meliputi juga nama dan identitas debitur apabila pemberi HT bukan debitur; 4. Nilai Tanggungan 5. Uraian secara jelas mengenai obyeknya.

• Asas spesialitas = muatan wajib  sifatnya wajib , apabila tidak terpenuhi akibat : APHT batal demi hukum.

• • • • •

Asas Publisitas :

Pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan Kab/Kota  memenuhi asas Publisitas.

Menandakan lahirnya HT Kreditur Preferent (kedudukan istimewa/diutamakan) Tanggal lahir HT : tanggal ke 7 setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran.

Fungsi : Kreditur tidak terpengaruh dengan sita jaminan

Objek HT:

• • Syarat objek HT: 1.Wajib didaftar 2.Dapat dipindahtangankan.

Objek HT: 1.Hak atas tanah : HM.HGU,HGB 2. HP atas tanah negara yang diberikan kepada perorangan atau BH 3. Bangunan Rumah susun dan HM atas satuan rusun di atas tanah Negara.

Subjek HT:

• Pemberi HT (Debitur): -Perorangan -BH - Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu mempunyai usaha di Indonesia dan kreditnya untuk kepentingan pembangunan wil Indonesia.

• Penerima HT (Kreditur/pemegang HT) -Perorangan -BH -Orang asing (WNA) -BH Asing --> sepanjang kredit ybs digunakan untuk kepentingan pembangunan di Indonesia

Eksekusi HT :

• Dilakukan apabila debitur wanprestasi, maka obyek HT dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan Kreditur pemegang HT berhak mengambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan piutangnya yang dijamin dengan HT tersebut dengan hak mendahului dari kreditur-kreditur yang lain.

Dasar Hukum Aksekusi HT:

1. Pasal 6 : hak pemegang HT pertama untuk menjual objek HT 2. Pasal 14 ayat (2) : “titel eksekutorial” yang terdapat dalam sertipikat HT.