Selengkapnya mengenai Kementerian Keuangan
Download
Report
Transcript Selengkapnya mengenai Kementerian Keuangan
Slektif no pelit!!
Struktur
Menteri Keuangan
Lia Anggraeni
Sekjen
Nisa Prasetyawati
Kewirausahaan
Anggaran
Siti Resa F
Iis Sumaryati
Staff
Asri Yusrina
Desi Arista
Yusi Fitria
Menjadi pengelola keuangan yang dipercaya, jujur
dan profesional
• Bertaqwa kepada Allah SWT.
• Melatih dan mengembangkan kualitas pengurus BEM PAAP
FEB UNPAD yang professional dalam bidang keuangan.
• Memaksimalkan pendapatan dalam rangka meningkatkan
penerimaan kas BEM PAAP FEB UNPAD.
• Melakukan transparansi dana kas BEM PAAP FEB UNPAD
selama 3 bulan sekali.
• Mengatur keuangan program kerja BEM
PAAP FEB UNPAD.
• Mengatur anggaran belanja/pengeluaran
kas BEM PAAP FEB UNPAD.
• Memantau keuangan divisi kewirausahaan
dan kas setiap kementerian
• Mengatur Kondisi keuangan BEM PAAP FEB
UNPAD.
• Penasehat keuangan BEM PAAP FEB UNPAD.
• Bendahara program kerja BEM PAAP FEB
UNPAD.
• Membuat laporan keuangan BEM PAAP FEB
UNPAD.
• Berkoordinasi dengan bendahara umum LK di
PAAP.
TUJUAN
PROGRAM KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
PERIODE 2012
Mempererat tali silaturahmi diantara pengurus BEM PAAP
FEB UNPAD pada khususnya dan mahasiswa PAAP FEB
UNPAD pada umumnya.
Menggali potensi-potensi yang dimiliki para pengurus BEM
PAAP FEB UNPAD dan memaksimalkan potensi-potensi yang
dimiliki para pengurus BEM PAAP FEB UNPAD.
Melatih jiwa bisnis dan menambah income kas BEM PAAP
FEB UNPAD.
•
•
•
•
•
Retail
Kantin Kejujuran
Iuran untuk anak BEM Rp 5000 / bulan
Membuka tempat usaha makanan (dalam proses)
Peminjaman infokus
• Rencana anggaran dana program kerja diserahkan kepada
bendahara program kerja bersangkutan selambat-lambatnya 2
(dua) bulan sebelum kegiatan.
• Pencairan dana lembaga hanya dapat dilakukan oleh Menteri
Keuangan atau pihak Kementerian Keuangan lainnya.
• Pendanaan Proker akan disesuaikan dengan kebutuhan dan
disepakati oleh pihak Kementerian Keuangan serta disetujui
oleh Presiden dan Wakil Presiden.
• Peminjaman dana kas BEM dapat dilakukan sesuai prosedur
yang berlaku dan disetujui pihak Kementerian Keuangan serta
Presiden dan Wakil Presiden.
• Pengajuan peminjaman secara tertulis,
• Menyiapkan materai,
• Menandatangani surat perjanjian yang
disepakati ,
• Pencairan dana pinjaman.