Selengkapnya mengenai Kementerian Keuangan

Download Report

Transcript Selengkapnya mengenai Kementerian Keuangan

Slektif no pelit!!
Struktur
Menteri Keuangan
Lia Anggraeni
Sekjen
Nisa Prasetyawati
Kewirausahaan
Anggaran
Siti Resa F
Iis Sumaryati
Staff
Asri Yusrina
Desi Arista
Yusi Fitria
Menjadi pengelola keuangan yang dipercaya, jujur
dan profesional
• Bertaqwa kepada Allah SWT.
• Melatih dan mengembangkan kualitas pengurus BEM PAAP
FEB UNPAD yang professional dalam bidang keuangan.
• Memaksimalkan pendapatan dalam rangka meningkatkan
penerimaan kas BEM PAAP FEB UNPAD.
• Melakukan transparansi dana kas BEM PAAP FEB UNPAD
selama 3 bulan sekali.
• Mengatur keuangan program kerja BEM
PAAP FEB UNPAD.
• Mengatur anggaran belanja/pengeluaran
kas BEM PAAP FEB UNPAD.
• Memantau keuangan divisi kewirausahaan
dan kas setiap kementerian
• Mengatur Kondisi keuangan BEM PAAP FEB
UNPAD.
• Penasehat keuangan BEM PAAP FEB UNPAD.
• Bendahara program kerja BEM PAAP FEB
UNPAD.
• Membuat laporan keuangan BEM PAAP FEB
UNPAD.
• Berkoordinasi dengan bendahara umum LK di
PAAP.
TUJUAN
PROGRAM KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
PERIODE 2012
 Mempererat tali silaturahmi diantara pengurus BEM PAAP
FEB UNPAD pada khususnya dan mahasiswa PAAP FEB
UNPAD pada umumnya.
 Menggali potensi-potensi yang dimiliki para pengurus BEM
PAAP FEB UNPAD dan memaksimalkan potensi-potensi yang
dimiliki para pengurus BEM PAAP FEB UNPAD.
 Melatih jiwa bisnis dan menambah income kas BEM PAAP
FEB UNPAD.
•
•
•
•
•
Retail
Kantin Kejujuran
Iuran untuk anak BEM Rp 5000 / bulan
Membuka tempat usaha makanan (dalam proses)
Peminjaman infokus
• Rencana anggaran dana program kerja diserahkan kepada
bendahara program kerja bersangkutan selambat-lambatnya 2
(dua) bulan sebelum kegiatan.
• Pencairan dana lembaga hanya dapat dilakukan oleh Menteri
Keuangan atau pihak Kementerian Keuangan lainnya.
• Pendanaan Proker akan disesuaikan dengan kebutuhan dan
disepakati oleh pihak Kementerian Keuangan serta disetujui
oleh Presiden dan Wakil Presiden.
• Peminjaman dana kas BEM dapat dilakukan sesuai prosedur
yang berlaku dan disetujui pihak Kementerian Keuangan serta
Presiden dan Wakil Presiden.
• Pengajuan peminjaman secara tertulis,
• Menyiapkan materai,
• Menandatangani surat perjanjian yang
disepakati ,
• Pencairan dana pinjaman.