Transcript Sosialisasi PER-37-PB-2012_Pengeluaran

Kementerian
Keuangan
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
LANGKAH LANGKAH DALAM
MENGHADAPI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2012
Seksi Pencairan Dana
Batas Terakhir Penyampaian SPM
ke KPPN




SPM-UP/GUP diterima KPPN paling lambat
tanggal 5 Desember 2012 pada jam kerja;
SPM -TUP diterima KPPN paling lambat
tanggal 7 Desember 2012 pada jam kerja;
SPM LS diterima KPPN paling lambat tanggal
17 Desember 2012 pada jam kerja;
SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KB, SPM-KC, SPM-IB,
SPM-PP diterima KPPN paling lambat tanggal
14 Desember 2012 pada jam kerja;




SPM-UP/GUP/TUP/LS khusus untuk Penanggulangan
Bencana dan Kerusuhan Sosial diterima KPPN paling lambat
tanggal 17 Desember 2012 pada jam kerja;
Khusus SPM Gaji Induk Bulan Januari 2013 diterima KPPN
paling lambat tanggal 14 Desember 2012 pada jam kerja;
(Penerbitan SPM LS Gaji Induk dilakukan setelah adanya
petunjuk lebih lanjut mengenai penggunaan klasifikasi
anggaran dan tata cara penerbitan SPM LS Gaji Induk bulan
Januari 2013)
* KPPN Mengunduh pagu DIPA 2013 khusus belanja
pegawai, pensiun dan DAU dan menyampaikan pada
satker wilayah pembayarannya
SPM-GUP Nihil diterima KPPN paling lambat tanggal 4
Januari 2013 pada jam kerja;
SPM GUP Nihil Reksus diterima KPPN paling lambat tanggal
4 Januari 2013 pada jam kerja;
Pembayaran Belanja Pegawai Non Gaji dan
Belanja Barang berupa Honor
Bulan Desember 2012
 Belanja Pegawai Non Gaji (Honorarium/
Vakasi/Uang Makan/Uang Lembur/Tunjangan
Profesi) dan Belanja Barang berupa Honor
( Honor SAKPA/SAI /SIMAK BMN/ Pengelola
Keuangan) bulan Desember 2012 dapat
dibayarkan mulai tanggal 1Desember 2012
dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak) sesuai format Lamp. I
dan tidak boleh melampaui pagu DIPA.
Penerbitan SP2D untuk Pembayaran Biaya
Pemeliharaan (Retensi)



Pelaksanaan Pekerjaan harus sudah selesai 100%
pada akhir masa kontrak;
Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2012 maupun yg melampaui akhir
Tahun Anggaran 2012, biaya pemeliharaan(retensi)
dapat dibayarkan pada TA berkenaan dengan
dilampiri copy jaminan pemeliharaan dari Bank
Umum/ Asuransi yg telah disahkan KPA (minimal
sebesar tagihan, masa akhir jaminan sama dengan
masa pemeliharaan) dan dicantumkan tanggal dan
nomor jaminan pada SPM;
SPM retensi dibuat terpisah dari SPM
termin/angsuran.
Pekerjaan Fisik, Pemeliharaan Gedung,
Pengadaan Bahan Makanan / Lauk Pauk
 Pekerjaan
Fisik, Pemeliharaan Gedung,
Penyediaan Bahan Makanan/Lauk Pauk dan
kegiatan sejenis lainnya yg dilaksanakan secara
kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP) nya dibuat mulai tanggal 18
Desember s/d. 31 Desember 2012, KPA pada
saat mengajukan SPM LS wajib melampirkan :
1) Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan
Rekanan/Pihak Ketiga sesuai Lamp. II Perdirjen
Perbendaharaan No.37/PB/2012.
2)
3)
Asli jaminan/Garansi Bank umum yg masa
berlakunya berakhir sampai dengan
berakhirnya kontrak dan nilai jaminan sekurang
kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg
belum diselesaikan dan masa pengajuan klaim
selama 30 hari kalender sejak berakhirnya
garansi tersebut.
Jaminan/Garansi tersebut diterbitkan oleh Bank
Umum yg berlokasi dalam wilayah kerja KPPN
Tanjungbalai (Kota Tanjungbalai, Kab. Asahan
dan Kab. Batu Bara) dan bersifat transferable
sesuai format lampiran III Perdirjen
Perbendaharaan No.37/PB/2012.
4)
5)
Surat Pernyataan dari PA/KPA mengenai
keabsahan jaminan Bank dengan pernyataan
bahwa apabila jaminan tersebut palsu dan/atau
asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan
dalam hal terjadi wanprestasi menjadi
tanggungjawab pribadi PA/KPA sesuai lampiran
IV Perdirjen Perbendaharaan No.37/PB/2012.
Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada
Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Bank
sesuai format lampiran V Perdirjen
Perbendaharaan No.37/PB/2012.
6)
7)
Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau
nilai prosentase pekerjaan yang belum
diselesaikan jumlahnya sama dengan atau
dibawah 50 juta rupiah, jaminan bank tersebut
dapat diganti dengan SPTJM sesuai dengan
lampiran VI Perdirjen Perbendaharaan
No.37/PB/2012.
Surat pernyataan kesanggupan untuk
menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai dengan
berakhirnya masa kontrak dari pihak ketiga /
rekanan sesuai dengan lampiran VII
Perdirjen Perbendaharaan No.37/PB/2012.
 Dalam
hal pekerjaan yang dikontrakkan selesai
tepat pada waktunya, KPA wajib menyampaikan
BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah masa kontrak berakhir.
 Jika
pekerjaan yang dikontrakkan tidak selesai
100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak,
maka :
KPA paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya
masa kontrak memberitahukan secara tertulis kepada
pihak ketiga/rekanan bahwa yang bersangkutan
wanprestasi dan tembusan kepada Kepala KPPN.
2) Atas dasar hal tersebut di atas, paling lambat 1 (satu)
hari setelah berakhirnya masa kontrak KPA membuat
pernyataan tertulis bahwa pihak ketiga/rekanan telah
wanprestasi dan menyampaikan kepada Kepala KPPN.
3) Penyampaian pernyataan tertulis diatas kepada Kepala
KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa
kontrak berakhir dan dilampiri BAPP dan BAP
terakhir.
1)
Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah
menerima surat pernyataan diatas mengajukan klaim
pencairan atas jaminan/garansi bank untuk untung
kas negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak
diselesaikan / tidak dapat diselesaikan.
5) Atas klaim pencairan jaminan/garansi tersebut,
apabila disetorkan di bulan Desember 2012 maka
disetorkan dengan akun belanja dan jika disetorkan
pada tahun 2013 maka disetor dengan akun
pendapatan ( 423XXX).
4)
“Jika dokumen dokumen tersebut di atas tidak disampaikan sesuai
batas waktu, Kepala KPPN Melaporkan KPA tersebut pada unit
Pemeriksa Internal Kementerian/Lembaga dan BPKP”
Penyelesaian Uang Persediaan
 SPM
GUP Nihil paling lambat diajukan tanggal 4 Januari
2012
 Seluruh sisa UP Tahun Anggaran 2012 paling lambat
disetorkan tanggal 28 Desember 2012 melalui bank/pos
persepsi wilayah KPPN Tanjungbalai .
 Penyetoran diatas menggunakan SSBP (surat setoran
bukan pajak) dengan akun 815111(RM) dan 815113
(PNBP) dan setelah disetorkan segera dilaporkan ke
KPPN.
 Untuk mengetahui kebenaran sisa UP, satker dapat
melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum
melaksanakan penyetoran.

Satker yang tidak menyetorkan sisa UP tidak diberikan UP
pada Tahun Aggaran berikutnya sebelum sisa UP tersebut
disetorkan ke Kas Negara.
 Penyetoran
sisa UP harus sampai pada pecahan terakhir,
artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.
 Ilustrasi :
Jumlah UP
: Rp. 20.000.000,di GUP Nihil-kan : Rp. 19.855.255,- (-)
Sisa UP
:Rp.
144.745,Jumlah sebesar Rp.144.745,- itulah yang disetorkan
ke Kas Negara melalui bank/pos persepsi
Jadwal Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D
No
Jenis SPM
SPM Paling
Lambat
Disampaikan
SP2D Paling
Lambat
Diterbitkan
1.
SPM GUP/UP
5 Desember 2012
10 Desember 2012
2.
SPM TUP
7 Desember 2012
10 Desember 2012
3.
SPM LS
17 Desember 2012
27 Desember 2012
4.
SPMKP/SPMKB/SPMK
C/SPMIB/SPM
KPBB/SPM PP
14 Desember 2012
27 Desember 2012
5.
SPM GUP Nihil
Termasuk GUP Nihil
Reksus
4 Januari 2013
9 Januari 2013
6.
SPM LS Gaji Januari
2013
14 Desember 2012
26 Desember 2012
7.
SPM UP/TUP/GUP/LS
Bencana Alam/
Kerusuhan Sosial
17 Desember 2012
27 Desember 2012
Pengesahan Hibah
 SP2HL
(Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)
untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 paling
lambat diterima KPPN Tanggal 11 Januari 2013 dengan
dilampiri :
1) Copy rekening atas rekening Hibah
2) SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima
Hibah Langsung)
3) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
4) Copy Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali
 KPPN
Menerbitkan SPHL (Surat Pengesahan Hibah
Langsung) paling lambat 17 Januari 2013
T E R I MA KA S I H