Transcript 08 kenaikan jabatan_pkt guru

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
GURU
Biro Kepegawaian, 2010
1
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DASAR HUKUM
• Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
• Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
• Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional PNS
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
• Keppres No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
PNS
• Peraturan Menegpan dan Reformasi Birokrasi No.16 Tahun 2009
Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
• Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No.03/V/PB/2010
dan No.14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
2
ANGKA KREDIT
ADALAH :
SATUAN NILAI DARI TIAP BUTIR
KEGIATAN DAN/ATAU AKUMULASI NILAI
BUTIR-BUTIR KEGIATAN YANG HARUS
DICAPAI OLEH SEORANG GURU DALAM
RANGKA PEMBINAAN KARIR
KEPANGKATAN DAN JABATANNYA
3
ANGKA KREDIT jabatan fungsional guru
merupakan :
SIMBOL PRESTASI KERJA GURU
Simbol/lambang tersebut perlu dikendalikan, karena
pada hakekatnya simbol/lambang tersebut
mencerminkan penilaian kualitas profesional guru.
Jabatan dan pangkat seorang guru PNS mencerminkan
bobot kualitas profesional seorang guru.
Tidak benar kalau Guru PNS yang jabatan/pangkatnya
tinggi, tetapi kualitas profesionalnya tidak berbeda
dengan jenjang jabatan/pangkat guru dibawahnya.
4
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT GURU
TERDIRI DARAI 4 JENJANG, yaitu :
1.
GURU PERTAMA
a. Penata Muda, gol.ruang III/a
b. Penata Muda Tingkat I, gol.ruang III/b
2.
GURU MUDA
a. Penata, gol.ruang III/c
b. Penata Tingkat I, gol.ruang III/d
LANJUTAN….
3. GURU MADYA
a. Pembina, gol.ruang IV/a
b. Pembina Tingkat I, gol.ruang IV/b
c. Pembina Utama Muda, gol.ruang IV/c
4. GURU UTAMA
a. Pembina Utama Madya, gol.ruang IV/d
b. Pembina Utama, gol.ruang IV/e
GURU DAPAT NAIK JABATAN/PANGKAT DENGAN
MENGERJAKAN UNSUR-UNSUR KEGIATAN :
a. Pendidikan
b. Pembelajaran/pembimbingan dan
tugas tambahan dan/atau tugas
lain yang relevan
c. Pengembangan keprofesian
berkelanjutan
)
)
) UU ≥ 90%
)>
)
)
d.
) UP≤ 10%
Penunjang tugas guru
UNSUR KEGIATAN GURU YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT
A.
UNSUR UTAMA
1. Pendidikan, meliputi pendidikan formal dan diklat
prajabatan
2 Pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan
dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah
3. Pengembangan keprofesian berkelanjutan,
meliputi :
8
Lanjutan ……
a. Pengembangan diri :
1) diklat fungsional, dan
2) kegiatan kolektif guru
b. Publikasi ilmiah :
1) hasil penelitian atau gagasan inovatif, dan
2) buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman
guru
c. Karya inovatif
1) menemukan teknologi tepat guna
2) menemukan/menciptakan karya seni
3) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga,dan
4) mengikuti pengemabangan penyusunan standar, pedoman, soal
dan sejenisnya
Lanjutan…….
4. Penunjang tugas guru
a. memperoleh gelar/ijazah yang tidak relevan
b. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
c. melaksanakan kegiatan yang mendukung
tugas guru
NILAI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL YANG HARUS DIPENUHI
UNTUK PENGANGKATAN, DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT :
• Unsur Utama paling kurang 90 %
• Unsur Penunjang paling banyak 10%
GURU dapat naik jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi
disamping memenuhi jumlah angka kredit
kumulatif yang dipersyaratkan, juga harus
memenuhi jumlah minimal angka kredit
yang diwajibkan dari sub unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, yang
meliputi pengembangan diri, publikasi
ilmiah, dan/atau karya inovatif.
11
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN ADALAH :
PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU
YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN, BERTAHAP, BERKELANJUTAN, DAN DAPAT MENINGKATKAN
PROFESIONALITASNYA.
12
KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
1.
2.
3.
GURU PERTAMA, gol.III/a ke gol.III/b
a. Pengembangan diri, (181 – 480 jam)
b. Publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
GURU PERTAMA ke GURU MUDA
(gol.III/b ke III/c)
a. Pengembangan diri, (181 – 480 jam)
b. Publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
GURU MUDA, gol.III/c ke gol.III/d
a. Pengembangan diri, (181 – 480 jam)
b. Publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
3 AK
-
3 AK
4 AK
3 AK
6 AK
4.
5.
6.
4.
GURU MUDA KE GURU MADYA
(gol.III/d ke IV/a)
a. Pengembangan diri, (431 – 534 jam)
b. Publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
GURU MADYA, (gol.IV/a ke IV/b)
a. Pengembangan diri, (431 – 534 jam)
b. Publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
GURU MADYA, gol.IV/b ke gol.IV/c
a. Pengembangan diri, (431 – 534 jam)
b. Publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
GURU MADYA KE GURU UTAMA
(gol.IV/c ke IV/d)
a. Pengembangan diri, (535 – 587 jam)
b. Publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
c. Presentasi ilmiah di depan tim penilai pusat
4 AK
8 AK
4 AK
12 AK
4 AK
12 AK
5 AK
14 AK
5.
GURU UTAMA, (gol.IV/d ke IV/e)
a. Pengembangan diri,
b. Publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
5 AK
20 AK
PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN
ANGKA KREDIT GURU
No
PEJABAT
WEWENANG
1
Mendiknas atau pejabat Menetapkan AK bagi,
lain setingkat eselon I
- Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
yang ditunjuk
golongan ruang IV/b sampai dengan Guru
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan
daerah
- Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a, sampai dengan Guru
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e yang diperbantukan pada
sekolah Indonesia di luar negeri.
2
Dirjen yang membidangi pendidikan pada
Kementerian Agama
Menetapkan AK bagi Guru Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Kementerian Agama.
16
No
PEJABAT
WEWENANG
3.
Kepala Kanwil
Kementerian Agama
Menetapkan AK bagi Guru Muda, pangkat
Penata, gol.ruang III/c dan pangkat Penata
Tk.I, gol.ruang III/d bagi guru di
lingkungannya
4.
Kepala Kantor
Kementerian Agama
Menetapkan AK bagi Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, gol.ruang III/a, dan pangkat
Penata Muda Tk.I, gol.ruang III/b bagi guru di
Lingkungannya
17
No
PEJABAT
WEWENANG
5
Gubernur atau Kepala
Dinas yang
Membidangi
Pendidikan
Menetapkan AK bagi Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, gol.ruang III/a sampai dengan
Guru Madya, pangkat Pembina, gol.ruang
IV/a di lingkungan propinsi.
6.
Bupati/Walikota atau
Kepala Dinas yang
Membidangi
Pendidikan
Menetapkan AK bagi Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, gol.ruang III/a sampai dengan
Guru Madya, pangkat Pembina, gol.ruang
IV/a di lingkungan kabupaten/kota
18
No
7.
PEJABAT
Pimpinan instansi
Pusat atau pejabat
lain yang ditunjuk
olehnya
WEWENANG
Menetapkan AK bagi Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, gol.ruang III/a sampai dengan
Guru Madya, pangkat Pembina, gol.ruang
IV/a di lingkungan instansi pusat di luar
Kemdiknas dan Kementerian Agama.
19
Kewenangan sebagaimana tersebut
angka 1 s.d. 7 tersebut akan diatur lebih
lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru (mis.
kewenangan u/ menetapkan angka kredit
pengangkatan pertama, dan u/ kenaikan
jabatan/pangkat).
DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA, PEJABAT
SEBAGAIMANA TERSEBUT ANGKA 1 s.d. 7 DIBANTU OLEH:
1. Tim Penilai Pusat
2. Tim Penilai Kementerian Agama
3. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian
Agama
4. Tim Penilai Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota
5. Tim Penilai Provinsi
6. Tim Penilai Kabupaten/Kota
7. Tim Penilai Instansi
TUGAS TIM PENILAI
1.
2.
3.
4.
TUGAS TIM PENILAI PUSAT, membantu Mendiknas dalam
menetapkan angka kredit guru sesuai dengan kewenangannya.
TUGAS TIM PENILAI KEMENTERIAN AGAMA, membantu Dirjen
yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit
guru sesuai dengan kewenangannya.
TUGAS TM PENILAI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA,
membantu Kepala Kanwil Kementerian Agama dalam menetapkan
angka kredit guru sesuai dengan kewenangannya.
TUGAS TIM PENILAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB./KOTA, membantu Kepala Kantor Kementerian Agama dalam
menetapkan angka kredit guru sesuai dengan kewenangannya.
Lanjutan …..
5. TUGAS TIM PENILAI PROVINSI, membantu Gubernur
atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam
menetapkan angka kredit guru sesuai dengan
kewenangannya
6. TUGAS TIM PENILAI KABUPATEN/KOTA, membantu
Bupati/Walikota atau Kepala dinas yang membidangi
pendidikan dalam menetapkan angka kredit guru sesuai
dengan kewenangannya.
7. TUGAS TIM PENILAI INSTANSI, membantu pimpinan
instansi atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan
angka kredit guru sesuai dengan kewenangannya.
SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM
PENILAI
a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah
sama dengan guru yang dinilai
b. Memiliki keahlian, dan mampu menilai kinerja
guru
c. Dapat aktif melakukan penilaian
•
ANGGOTA TIM PENILAI HARUS
LULUS DIKLAT CALON TIM PENILAI
DAN MENDAPAT SERTIFIKAT DARI
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI
- Paling sedikit 7 orang terdiri dari unsur teknis,
kepegawaian, dan pejabat fungsional guru,
dengan ketentuan :
a. Seorang ketua merangkap anggota dari
unsur teknis
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
c. Seorang sekretaris merangkap anggota dari
unsur kepegawaian, dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota
• Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan
tugasnya, dibentuk sekretariat tim penilai yang
dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara
fungsional bertanggungjawab di bidang
kepegawaian
• Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
• Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
dapat membentuk tim teknis yang anggotanya para
ahli yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
(Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka.BKN)
• Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka
kredit dan disampaikan kepada atasan langsung
• Atasan langsung menyampaikan kepada
pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit
• Pejabat ybw mengusulkan menyampaikan
kepada pejabat ybw menetapkan angka kredit
melalui set. Tim penilai
• Guru wajib mengusulkan penilaian angka kredit
(DUPAK) paling sedikit 1 kali dalam satu tahun
Lanjutan …….
• Setiap daftar usulan harus dilampiri dengan :
a. surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/pembimbingan dan tugas tetrtentu.
b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan.
c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru
Surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas harus
disertai bukti pisik
TATA CARA USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
(DRAFT JUKNIS PELAKSANAAN JAFUNG GURU)
1. Guru diwajibkan mengusulkan hasil kinerja untuk dinilai setiap tahun
berdasarkan bukti sebagai berikut :
a. Fotocopy sah DP3 tahun terakhir
b. Fotocopy sah SK terakhir ttg pengangkatan dlm jabatn guru
c. Fotocopy sah SK pengangkatan sebagai Kasek/Wakasek
(apabila diberi tugas)
d. Daftar usulan yang dilampiri dengan bukti fisik :
1) Super telah melaks. pembelajaran/pembimbingan
2) Super telah melaks. unsur penunjang tugas guru
3) Super telah melaks. pengemb. keprofesian berkelanjutan
3) Fotocopy sah ijazah terakhir (apabila blm diajukan penilaian)
4) ………….
lanjutan ……….
5) Bukti pisik telah melakukan pengembangan diri (laporan
diskriptif hasil diklat dan/atau kegiatan kolektif guru, surat
tugas, dan sertifikat)
6) Bukti pisik karya publikasi ilmiah/karya inovatif
7) Bukti pisik telah melakukan kegiatan penunjang tugas guru
(laporan, fotocopy sah SK)
8) Fotocopy sah PAK terakhir
9) Fotocopy sah SK pangkat, gol.ruang terakhir
10) SK pengangkatan dalam jafung guru (baik yang belum
pernah naik jabatan/pangkat)
lanjutan …..
2. Kasek dibantu guru senior mencantumkan perkiraan
angka kredit berdasarkan hasil kinerja guru tersebut.
dengan menggunakan lampiran yang telah ditentukan
3. Kasek meneliti ulang kebenarannya, dan kemudian
menandatangani formulir tersebut, setelah melengkapi
bukti-bukti yang diperlukan.
4. Usul penetapan angka kredit
a. Guru Pertama, pangkat Penata Muda, gol.ruang III/a
sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,
gol.ruang IV/a, diajukan oleh :
1)
Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas yang membidangi
Pendidikan Kab./Kota selaku ketua tim penilai angka kredit
kab./kota melalui sekretaris tim penilai kab/kota, bagi guru di
lingkungannya
2)
Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas yang membidangi
Pendidikan Provinsi selaku ketua tim penilai angka kredit
Provinsi melalui sekretaris tim penilai provinsi, bagi guru di
lingkuangannya
3)
Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota selaku ketua tim penilai, bagi Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, gol.ruang III/a dan Penata Muda Tk.I, gol.ruang
III/b, untuk guru di lingkungannya
4)
Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi, selaku ketua tim penilai, bagi Guru Muda,
pangkat Penata, gol.ruang III/c dan Penata Muda Tk.I, gol.ruang
III/d, di lingkungannya.
5)
Kepala Madrasah kepada Direktur Jenderal yang membidangi
pendidikan pada Kementerian Agama secara berjenjang bagi
Guru Madya, pangkat Pembina, gol.ruang IVa,melalui Kepala
Biro Kepegawaian selaku sekretaris tim penilai angka kredit.
5)
Kepala Sekolah kepada pimpinan instansi masing-masing, bagi
guru di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian
Agama.
b. Guru Madya, pangkat Pemibina Tk.I, gol.ruang III/b
sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama ,
gol.ruang IV/e, diajukan oleh :
1) Kepala Sekolah kepada Ka.BKD, tembusan kpd
Kadis yang membidangi pendidikan Kab./Kota.
Selanjutnya Ka.BKD mengusulkan ke Mendiknas
melalui Set.tim penilai pusat, bagi guru di
lingkungannya.
2) Kepala Sekolah kepada Ka.BKD, tembusan kpd
Kadis yang membidangi pendidikan Provinsi.
Selanjutnya Ka.BKD mengusulkan ke Mendiknas
melalui Set.tim penilai pusat, bagi guru di
lingkungannya.
3) Kepala Madrasah kepada Kepala Biro Kepegawaian
Kem.Agama, secara berjenjang. Kepala Biro
Kepegawaian selanjutnya mengusulkan ke
Mendiknas.
4) Pimpinan instansi pusat di luar Kemdikas dan
Kem.Agama yang membidangi kepegawaian (eselon
II) ke Mendiknas, bagi guru di lingkungannya.
5) Kepala Perw.Indonesia di LN atau pejabat yang
membidangi pendidikan kepada Mendiknas, bagi
guru yang diperbantukan tugas mengajar pada
Sekolah Indonesia di luar negeri (III/a s.d. IV/e)
• Hasil penilaian kinerja setiap tahun ditetapkan
dalam bentuk Hasil Penilaian Kinerja (HPK)
tahunan
• Penetapan angka kredit diberikan apabila guru ybs
telah memenuhi angka kredit kumulatif yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan
setingkat lebih tinggi
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
• Angka kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang digunakan seabagai dasar pertimbangan
penetapan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat
guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku
• Penetapan kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan
apabila :
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir
b. memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
• Kenaikan jabatan ditetapkan oleh pejabat ybw.
• KENAIKAN PANGKAT GURU DAPAT
DIPERTIMBANGKAN APABILA :
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir
(PP 99 tahun 2000 ps 13)
Usulan kenaikan pangkat guru
1.
Usulan kenaikan pangkat guru ke Penata Muda Tk.I,
gol. III/b sampai dengan ke Pembina Tk.I, gol.ruang
IV/b
a. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan
kenaikan pangkat guru di lingkungannya ke Penata Muda Tk.I,
gol.ruang III/b sampai dengan ke Penata Tk.I, gol.III/d kepada
Kepala Kanreg BKN.
b. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan
kenaikan pangkat guru di lingkungannya ke Pembina,
gol.ruang IV/a dan ke Pembina Tk.I, gol.ruang IV/b
melalui Gubernur kepada Kepala Kanreg BKN.
Lanjutan …..
c. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk mengusulkan
kenaikan pangkat guru di lingkungannya ke Penata
Muda Tk.I, gol.ruang III/b sampai dengan ke Pembina
Tk.I, gol. Ruang IV/b kepada Kepala Kanreg BKN.
d. Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk mengusulkan
kenaikan pangkat guru yang diperbantukan pada
Sekolah Indonesia di luar negeri ke Penata Muda Tk.I,
gol.ruang III/b sampai dengan ke Pembina Tk.I, gol.
Ruang IV/b kepada Kepala BKN.
• Pengajuan usul tersebut diajukan secara
kolektif, dengan disertai kelengkapan
administrasi :
a. asli penetapan angka kredit
b. asli atau salinan sah keputusan
pengangkatan dalam jabatan guru
c. salinan atau fotocopy sah SK pangkat terakhir
dan asli atau salinan sah DP3 dalam dua
tahun terakhir
2. Usulan kenaikan pangkat guru ke Pembina Utama
Muda, gol. IV/c sampai dengan ke Pembina Utama,
gol.ruang IV/e
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi
mengajukan secara tertulis kepada Presiden kenaikan
pangkat guru di lingkungannya ke Pembina Utama
Muda, gol.ruang IV/c sampai dengan ke Pembina
Utama , gol.ruang IV/e, tembusannya disampaikan
kepada Kepala BKN
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
mengajukan secara tertulis kepada Presiden kenaikan
pangkat guru di lingkungannya ke Pembina Utama
Muda, gol.ruang IV/c sampai dengan ke Pembina
Utama , gol.ruang IV/e melalui Gubernur, tembusannya
disampaikan kepada Kepala BKN.
c. Mendiknas mengajukan secara tertulis kepada Presiden
untuk kenaikan pangkat guru yang diperbantukan pada
Sekolah Indonesia di luar negeri ke Pembina Utama
Muda, gol.ruang IV/c sampai dengan ke Pembina
Utama , gol.ruang IV/e, tembusannya disampaikan
kepada Kepala BKN.
• Pengajuan usul tersebut diajukan dengan
disertai kelengkapan administrasi :
a. asli penetapan angka kredit
b. asli atau salinan sah keputusan
pengangkatan dalam jabatan guru sesauai
angka kredit terakhir
c. salinan atau fotocopy sah SK pangkat terakhir
dan asli atau salinan sah DP3 dalam dua
tahun terakhir
PENETAPAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
1.
2.
3.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kab./Kota atau pejabat
yang ditunjuk menetapkan kenaikan pangkat guru di
lingkungannya untuk menjadi Penata Muda Tk.I, gol.ruang III/b
sampai dengan Penata Tk.I, gol.ruang III/d.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau pejabat lain
yang ditunjuk menetapkan kenaikan pangkat guru di
lingkungannya untuk menjadi Penata Muda Tk.I, gol.ruang III/b
sampai dengan Pembina Tk.I, gol.ruang IV/b.
Gubernur menetapkan kenaikan pangkat guru pada Kab/Kota di
lingkungannya untuk menjadi Pembina, gol.ruang IV/a dan
Pembina Tk.I, gol.ruang IV/b
4. Mendiknas atau pejabat yang ditunjuk menetapkan kenaikan
pangkat guru yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar
negeri ke Penata Muda Tk.I, gol.ruang III/b sampai dengan ke
Pembina Tk.I, gol.ruang IV/b.
5. Presiden menetapkan kenaikan pangkat guru, untuk menjadi
Pembina Utama Muda gol.ruang IV/c, Pembina Utama Madya
gol.ruang IV/d, dan Pembina Utama gol.ruang IV/e setelah
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
47