Transcript Rakernis labda 2013 materi 4 - Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa

KEBIJAKAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS
PERSONIL LABORATORIUM LINGKUNGAN
PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
2013
Dasar Kebijakan
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun
2009 tentang Laboratorium Lingkungan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 63
ayat (1)
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
huruf w.
memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan
dan penghargaan.
huruf x.
mengembangkan sarana dan standar laboratirum
lingkungan hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 63
ayat (1)
huruf q
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah propinsi bertugas dan
berwenang:
memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan.
PP. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prov dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota
Sub Sub Bidang
Pemerintah
18. Laboratorium Penetapan
Lingkungan
kebijakan di
bidang
laboratorium
lingkungan.
Pembinaan dan
pengawasan
terhadap
laboratorium
lingkungan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Penunjukan
laboratorium
lingkungan yang
telah
diakreditasi/direko
mendasi untuk
melakukan analisis
lingkungan.
Pembinaan
laboratorium
lingkungan.
Penyediaan
laboratorium
lingkungan sesuai
dengan kebutuhan
daerah.
Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun 2009
Tentang Laboratorium Lingkungan
Pasal 10
ayat (1)
Menteri melakukan pembinaan laboratorium secara nasional
terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3)
Pasal 10
ayat (2)
Gubernur melakukan pembinaan laboratorium yang berada
diwilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
Pasal 4 ayat Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi, laboratorium harus
(3)
memenuhi:
a. ISO/IEC 17025 edisi termutakhir tentang persyaratan umum
kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;
dan
b. Persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun 2009
Tentang Laboratorium Lingkungan
Pasal 1
angka 1
Pasal 1
angka 3
Pasal 1
angka 4
Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang
mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian
parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas
registrasi.
Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan
dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi
untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium
lingkungan
Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh
lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu
lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
Peran Laboratorium Lingkungan
Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 pemantuan pelaksanaan amdal dan UKL-UPL;
 pemantauan dalam rangka pemantauaan penaatan suatu
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin
lingkungan;
 pemantauan dalam rangka pemantauan penaatan suatu
usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangan
undangan;
 pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka penetapan
status mutu lingkungan (air sungai, danau, laut dan udara
ambien);
 pemantauan kualitas udara emisi sumber bergerak dan
sumber tidak bergerak;
Peran Laboratorium Lingkungan
Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 pengujian limbah B3 (uji karakteristik, uji toksikologi dan uji
TCLP, dll);
 pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka pelaksanaan
SPM Bidang Lingkungan Hidup
 pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka penegakan
hukum (penanganan kasus pencemaran lingkungan)





Strategi Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Lingkungan Daerah
Pembinaan Laboratorium Lingkungan oleh PUSARPEDAL dan
PPE kepada Laboratorium Lingkungan Propinsi /Kabupaten
/Kota sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 20010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup;
Pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/Kota melalui
Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada BLH Propinsi;
Menetapkan dan meningkatkan kapasitas Tim Pembina
Laboratorium Lingkungan di setiap Propinsi ;
Menyelenggarakan program uji profisiensi bagi laboratorium
yang dibina untuk mengetahui tingkat kinerja nya;
Melakukan percepatan pembinaan laboratorium menuju
laboratorium terakreditasi melalui penunjukkan laboratorium
sebagai pilot project mulai tahun 2014 ;
Strategi Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Lingkungan Daerah
 Menetapkan jabatan fungsional bagi personil laboratorium
lingkungan melalui Jabatan Fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan;
 Pengembangan Program Hibah Akreditasi Laboratorium
melalui pendanaan yang diberikan kepada laboratorium
lingkungan Propinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi
kriteria yang dipersyaratkan untuk memperoleh akreditasi
dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
MATERI PEMBINAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
Kebijakan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Teknis
- Pengambilan contoh uji dan pengujian/analisis parameter
kualitas lingkungan;
- Pemantauan kualitas lingkungan;
- Pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium;
- Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium (K3);
- Pengelolaan limbah laboratorium
- Pemahaman dan penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium sesuai ISO/IEC 17025
- Audit internal sesuai ISO/IEC 17025
- Penyusunun dokumen sistem manajemen mutu laboratorium
- Validasi metode pengujian parameter kualitas lingkungan
- Pengendalian mutu dan jaminan mutu pengujian parameter
kualitas lingkungan;
- Estimasi ketidak pastian pengujian parameter kualitas lingkungan;
- Uji profisiensi atau Uji Banding Laboratorium;
-
Sistem manajemen
mutu laboratorium
PERSYARATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
Pasal 4 ayat (1) PERMEN LH 06/2009 :
– Sertifikat akreditasi sebagai laboratorium
pengujian dengan lingkup parameter kualitas
lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga
akreditasi yang berwenang
– Identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri
Persyaratan Memperoleh Sertifikat Akreditasi
Pasal 4 ayat (3) PERMENLH 06/2009
• Memenuhi ISO/IEC 17025 : 2005 tentang
Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium
Pengujian & Laboratorium Kalibrasi; dan
• Memenuhi Persyaratan tambahan pada Lampiran I
PERMENLH 06/2009
Mekanisme penilaian kesesuaian melalui Proses
ASESMEN GABUNGAN KLH - KAN
PERSYARATAN PERMOHONAN AKREDITASI
LABORATORIUM LINGKUNGAN
Memenuhi jumlah minimal parameter kualitas
lingkungan yang akan diakreditasi
• Mengisi formulir FPA.03.01b. Rev.1
• Menyampaikan kelengkapan dokumen yang
dibutuhkan untuk audit kelayakan (website:
www.bsn.go.id)
•
Jumlah Minimum Parameter yang akan diakreditasi Berdasarkan
Kriteria Media yang akan dianalisis
No
Media
Jml Min. Parameter yg
dipersyaratkan
PP terkait
1
air
5 prm pengujian (1 prm
lapangan, 4 prm lab)
PP 82/2001 dan KepMen
51/1995
2
udara (ambien)
1 prm pengujian
PP 41/1999
3
udara (emisi sumber tidak 3 prm pengujian
bergerak)
KepMen 13/1995
4
udara (emisi sumber
bergerak)
3 prm pengujian
KepMen 52/2006
5
kebisingan & getaran
1 prm pengujian
KepMen 48/1996
6
pengujian B3 dan limbah
B3
1 prm pengujian
PP 85/1999
7
media tanah untuk
pengujian kerusakan
tanah/lahan
1 prm pengujian
PP 150/2000
8
biologi
1 prm pengujian
PERSYARATAN REGISTRASI
•
Mengisi formulir permohonan registrasi
dengan menggunakan format seperti pada
Lampiran II PERMENLH 06/2009
•
Copy salinan sertifikat akreditasi
•
Copy lampiran lingkup akreditasi parameter
kualitas lingkungan yang diparaf oleh pejabat
KAN