Transcript View/Open

PERILAKU BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di
Kota Makassar
Oleh
IRWANTO SATTAR
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
☺ Kualitas pelayanan publik merupakan latar belakang terselenggaranya desentralisasi
☺ Tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (UU No
32 Thn 2004)
☺ Dalam kontek NKRI pelayanan publlik masih diwarnai kondisi ketidakpastian. Hal
sesuai dgn hasil survei yg dilakukan Bank Dunia yg menempatkan Indonesia di urutan
135 dari 157 negara yg disurvei dlm hal Kualitas Pelayanan Publik.
☺ Perbaikan pelayanan publik di Kota Makassar merupakan hal mutlak, salah satunya
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB merupakan hal yg mutlak dimiliki oleh
masyarakat yg ingin mendirikan bangunan (Perda No 15 Thn 2004)
☺ Namun fakta dilapangan Kota Makassar menempati urutan yg paling terendah dari 16
kota di Indonesia dalam hal city public service , termasuk didalamnya pelayanan IMB.
(majalah SWA Sembada edisi 2007)
☺ Pada hal sejak Thn 2005, di Makassar telah dicanangkan pola pelayanan satu atap
dengan membentuk Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (Perda No 13 Thn 2005)
☺ Selanjutnya PEMKOT mengeluarkan Perwali No 14 Thn 2005 ttd Tata cara pemberian
izin pada Pemerintah Kota Makassar.
1.2. Rumusan Masalah
Bagaimanakah proses pelayanan IMB di KPAP Kota Makassar?
Bagaimanakah tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan IMB pada KPAP Kota Makassar?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Untuk mengetahui proses pelayanan IMB di KPAP Kota
Makassar.
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan IMB pada KPAP Kota Makassar.
Manfaat Penelitian
 Secara Teoritis
 Secara Praktis
1.4. KERANGKA KONSEPTUAL
BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
PROSES PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN
1. ETIKA PELAYANAN MASYARAKAT
2. KEDISIPLINAN DAN TANGGUNG JAWAB
3. BESARAN BIAYA DALAM PROSES PENGURUSAN IMB
4. KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
KEMUDAHAN AKSES
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PRILAKU APARAT DALAM PROSES PELAYANAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
1.6. Metode Penelitian
 Lokasi Penelitian
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Fokus penelitian ditempatkan:
DTRB Kota Makassar
KPAP Kota Makassar
 Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian
Tipe Penelitian Deskriptif
Dasar Penelitian: - Observas
- Wawancara
Analisis Data
Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Perilaku
Perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas
manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak
dapat diamati pihak luar (Notoatmodjo 2003:114).
2.2 Pengertian Birokrasi
Max Weber (1864-1920) dalam Peter M. Blau & Marshall W.
Meyer (1987:25), Ambar Sulistiyani (2004:3), Martin Albrow
(1989:41) birokrasi adalah bentuk organisasi kekuasaan yang
sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat resmi atau aparat
pemerintah yang memiliki syarat technical skill yaitu
berkemampuan secara teknis melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepadanya di dalam sistem administrasi
pemerintahan.
2.3 Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelayanan
publik harus jg diperhatikan standar Pelayanan Prima, yaitu:
1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian Hukum
6. Tanggung Jawab
7. Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
8. Kemudahan Akses
4. Akurasi
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan
Keramahan
5. Keamanan
10. Kenyamanan
2.4 Kepuasan Masyarakat
Kepuasan masyarakat merupakan respon masyarakat
terhadap evaluasi ketidaksesuain yang dirasakan antara
harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang
dirasakan setelah pemakaian. (Tse dan Wilton; 1996)
2.5 Izin Mendirikan Bangunan
Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat
IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah
kepada pemilik bangunan untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyararatan teknis yang berlaku
GAMBARAN UMUM LOKASI
PENELITIAN
KOTA MAKASSAR
• Luas Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih
175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat
Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih
100 Km². Wilayah Kota Makassar terbagi atas 14
kecamatan yang meliputi 143 kelurahan.
• Visi Pemerintah Kota Makassar
Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga,
Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi
• Misi Pemerintah Kota Makassar
Mengenai misi Pemerintah Kota Makassar yaitu terdiri
atas 6 poin yang lasah satunya berbunyi Peningkatan
infrastruktur Kota dan pelayanan publik
DTRB & KPAP Kota Makassar
Dalam hal kerjasama antar instansi DTRB & KPAP
Kota Makassar telah berhasi meningkatkan
jumlah IMB yang diterbitkan. Berikut jumlah izin
yang dikeluarkan.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
PROSES PELAYANAN
IMB DI KOTA
MAKASSAR
KEPUASAN
MASYARAKAT
• PERSYARATAN PERMOHONAN IMB
• PROSEDUR PENGURUSAN IMB
•
•
•
•
ETIKA PELAYANAN MASYARAKAT
KEDISIPLINAN & TANGGUNG
BIAYA SELAMA PROSES PENGURUSAN IMB
SARANA & PRASARANA SERTA KEMUDAHAN AKSES
PERSYARATAN
PERMOHONAN
IMB
• SYARAT ADMNISTRASI
• SYARAT TEKNIS
• SYARAT BIAYA RETRIBUSI
SYARAT ADMINISTRASI
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang
berlaku;
2. Foto copy surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
3. Foto copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
berjalan;
4. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
5. Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi atau tanah tidak
dalam keadaan sengketa dan diketahui Lurah dan Camat
setempat;
6. Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima)
rangkap dengan melampirkan Surat Izin Perencana Bangunan
(SIPB);
7. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
SYARAT TEKNIS DOKUMEN PADA GAMBAR
Syarat teknis yang tertera dalam gambar perencanaan
bangunan
berbeda-beda,
semuanya
disesuaikan
berdasarkan klarifikasi atau penggolongan bangunan
yang direncanaka. Diamana penggolongan bangunan
yang dimaksud terdiri atas :
1. Bangunan gedung sederhana (belantai satu);
2. Bangunan gedung sampai dengan 2 (dua) lantai;
3. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai.
PERSYARATAN BIAYA RETRIBUSI IMB
PERSYARATAN BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS
DIPENUHI OLEH MASYARAKAT (PEMOHON) TERDIRI
ATAS TIGA BAGIAN YAITU :
1. RETRIBUSI UNTUK BANGUNAN GEDUNG, YANG
DIHITUNG BERDASARKAN HASIL KALI DARI
INDEKS-INDEKS KOEFISIEN DASAR BANGUNAN
YG DIRENCANAKAN.
2. RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG,
YANG DIHITUNG BERDASARKAN HASIL KALI 1,75 %
DARI HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG.
3. BIAYA ADMINISTRASI PEMBINAAN, DITETAPKAN
BERDASARKAN LUAS BANGUNAN YANG
DIRENCAKAN.
Prosedur
Pengurusan IMB
• Dalam proses pengurusan IMB pemohon harus melalui 14 (empat
belas) tahap, mulai awal hingga akhir (terbit)
LURAH SETEMPAT
(Mengurus surat
bebas sengketa)
PEMOHON
CAMAT SETEMPAT
(Mengesahkan surat
bebas sengketa)
PEMOHON
LOKET (KPAP)
Pengambilan
formulir dan
Pendaftaran
LOKET (KPAP)
penyetoran
rekomendasi &
SKRD
LOKET (KPAP)
penyetoran
rekomendasi &
SKRD
IMB
LOKET (KPAP)
Pembayaran
retribusi
(BANK BPD)
(Bank Sul Sel)
Menghubungi pemohon
untuk dtg mengambil
rekomendasi selakaligus
membayar retribusi
Berkas tidak
lengkap untuk
dilengkapi
DTRB
DINAS TATA
RUANG DAN
BANGUNAN
SEKRETARIAT
DINAS
BIDANG
PENGENDALIAN
BANGUNAN
PEMERISAAN BERKAS
-PENINJAUAN
LAPANGAN
BIDANG
TATA BANGUNAN
BIDANG PERIZINAN
KEPALA DINAS
BIDANG
TATA RUANG
-LPL
-KPL
SEKRETARIAT
DINAS
PENELITIAN
ADMINISTRASI
-PENELITIAN TEKNIS
-PENETAPAN RETRIBUSI
PENGESAHAN
-REKOMENDASI
PROSEDUR PENGURUSAN IMB
1. Sebelum melakukan pendaftaran masyarakat (pemohon) terlebih dahulu
melakukan pengambilan formulir di KPAP. Setelah itu masyarakat (pemohon)
diwajibkan untuk mengambil tandatangan tetangga Yang selanjutnya meminta
tandatangan persetujuan lurah dan SKLTS atau rekomendasi IMB dari lurah
setempat, serta diketahui oleh camat setempat.
2. Setelah berkas tersebut disiapkan barulah masyarakat (pemohon) melakukan
pendaftaran di KPAP Kota Makassar.
3. Setelah mendaftar, maka berkas permohonan tersebut diperiksa secara
administrasi oleh Kasie admnistrasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Makassar.
4. Apabila pemeriksaan administrasi selesai, maka lanjut pada pemeriksaan gambar
oleh Kasie Teknis Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
5. Berkas yang telah diperiksa administrasi dan gambarnya diperiksa kembali oleh
Kepala Bidang Perizinan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
6. Setelah itu dilakukan pengimputan data oleh Staf Bidang Perizinan Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kota Makassar
7. Selanjutnya, dilakukan peninjauan lokasi atau lapangan oleh Staf Bidang
Pengendalian Kawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
8. Penentuan GSP dan GSB pada Gambar oleh Staf Bidang Perizinan Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
9. Perhitungan dan Penetapan Retribusi IMB oleh Kasie Penetapan Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kota Makassar dan disahkan oleh Kepala Bidang Perizinan
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Penetapan tarif retribusi perizinan
bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara
terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dari pemberian
izin tersebut, yang tetap berada dalam keterjangkauan sesuai tingkat kemampuan
ekonomi masyarakat.
10. Penomoran atau Registrasi Permohonan IMB dan Pembuatan Rekomendasi
serta SKRD dan Pengantar Pembayaran Retribusi oleh staf subbagian Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
11. Pembayaran Retribusi dilakukan di Loket III KPAP tetapi sebelum itu pemohon
melakukan pengambilan surat bukti pembayaran (slip pembayaran) di Loket II
KPAP.
12. Pengesahan Rekomendasi dan Gambar oleh Kepada Bidang Perizinan oleh
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dan disetujui oleh oleh Kepala
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
13. Pengimputan Data dilakukan oleh staf subbagian Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kota Makassar setelah dilakukan pengesahan oleh Kabid Perizinan dan Kepala
Dinas Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
14. Penerbitan IMB di KPAP setelah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar
mengeluarkan Rekomendasi sebagai syarat sah diterbitkannya surat izin mendirikan
bangunan (IMB).
KEPUASAN
MASYARAKAT
• ETIKA PELAYANAN MASYARAKAT
• KEDISIPLINAN & TANGGUNG
• BIAYA SELAMA PROSES PENGURUSAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
• SARANA & PRASARANA SERTA
KEMUDAHAN AKSES
Etika Pelayanan Masyarakat
Dilihat dari sudut pandang etika pelayanan
kepada masyarakat selama proses pengurusan
IMB terlihat jelas adanya perilaku tidak sopan
dan perilaku diskriminatif (membeda-bedakan)
yang ditunjukkan aparat pemerintahan dalam
melayani masyarakat (pemohon). Hal ini terjadi
ketika masyarakat (pemohon) hendak meminta
persetujuan dan surat keterangan bebas
sengketa dari pihak kelurahan dan kecamatan.
Kedisiplinan dan Tanggung Jawab
Kedisiplinan aparat pemerintahan terhadap
jadwal waktu pelayanna masih jauh dari harapan
masyarakat karena aparat yang bertindak
sebagai pelayan masyarakat tidak tepat waktu
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan terutama
ditingkat kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya
dari sisi tanggung jawab terhadap waktu
pengurusan IMB masih sering terjadi ketidak
tepatan waktu dalam penyelesaian izin sesuai
dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan
karena KPAP masih di kendalikan oleh dinas
teknis (DTRB).
Biaya Yang Dikeluarkan Selama Proses Pengurusan IMB
Biaya yang dikeluarkan mesyarakat (pemohon) selama dalam
proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) mulai
awal hingga diterbitkannya izin tersebut, terdiri atas atas
biaya pengurusan surat keterangan bebas sengketa dan
biaya retribusi IMB. Untuk pengurusan surat keterangan
bebas sengketa yang dikeluarkan pikah kelurahan dan
disahkan oleh pihak kecamatan itu tidak jelas biaya
pengurusan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga
masyarakat tidak merasa puas dengan hal tersebut.
Sedangkan untuk biaya retribusi IMB itu sudah sesuai
dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Makassar, dan itu sudah sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh masyarakat (pemohon).
Sarana dan Prasarana Serta Kemudahan Akses
Untuk sarana dan prasarana serta kemudahan akses selama proses
pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Pada tahap pengurusan
surat keteranagn bebas sengketa yang di ke keluarkan oleh keluaran
dan disahkan oleh camat, masyarakat sudah merasa puas dengan
fasilitas yang diberikan, baik itu di kantor kelurahan maupun di kantor
kecamatan dengan adanya ruang tunggu yang bersih dan memadai.
Namun, pada saat masyarakat (pemohon) berada pada proses inti dari
pengurusan IMB di KPAP Kota Makassar, masyarakat masih belum
puas dari segi sarana karena lokasi gedung yang terbilang kurang
strategis dan segi luas gedung tidak memungkinkan masih terbilang
sempit. Tetapi dari segi prasarana penunjang serta kemudahan akses
masyarakat di KPAP Kota Makassar maupun DTRB sudah merasa puas
dengan dengan disiapkannya ruang tunggu yang ber-AC, disiapkannya
layar LCD di ruang tunggu, dan tempat pengaduan bagi para
masyarakat (pemohon) yang ingin mengadu, dan lain-lain.
Rumus Retribusi IMB
1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : L x It x 1,00
x HSbg
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : L x It x Tk x
HSbg
3. Retribusi prasarana bangunan gedung
: V x I x 1,00
x HSpbg
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung
:VxIx
Tk x HSpbg
Keterangan :
L
= Luas lantai bangunan gedung
V
= Volume/besaran (dalam satuan m2, m’, unit)
I
= Indeks
It
= Indeks terintegrasi (Indeks terintegrasi adalah : indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu
penggunaan)
Tk
= Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, dan 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)
HSpbg
= Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 = Indeks pembangunan baru
Contoh 1 : Penetapan Retribusi IMB
Contoh 2 : Penetapan Retribusi IMB
Terima Kasih