Transcript X_DPP

Morfologi dan Tata Ruang Desa
DPP
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Latar Belakang DPP
1. Pertumbuhan ekonomi nasional > 7 % (didorong sektor industri,
jasa, pariwisata) tetapi masih terdapat beberapa kelemahan
antara lain :
–
–
–
Ketergantungan sektor industri terhadap impor
Belum kuatnya struktur ekonomi
Dualisme ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan
2. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,97%, tetapi masalah
persebarannya belum terpecahkan.
3. Jumlah desa di Indonesia 65.000, maka dibutuhkan pusat-pusat
desa sebagai kota perantara (intermediate city) yang
menghubungkan kota dengan desa-desa lainnya. Dalam
repelita, pusat desa ini disebut PPTAD (Pusat Pengembangan
Terpadu Antar Desa) atau lebih dikenal KTP2D (Kawasan
Terpilih Pusat Pengembangan Desa) dan mengacu kepada RTR
Kabupaten dan Rencana Rinci Kabupaten.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Keterkaitan Pembangunan Desa, Wilayah Dan Sektoral
Dilihat Dari Sisi Penataan Ruang
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Kondisi
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah desa yang besar dan tersebar di seluruh
Indonesia/wilayah nusantara memberikan
permasalahan aksesibilitas yang tidak sederhana.
Kuatnya arus migrasi desa-kota akibat ketimpangan
pertumbuhan perkotaan dan perdesaan.
Jumlah penduduk miskin di pedesaan cukup besar
Sumber daya alam yang semakin terbatas
khususnya air dan tanah produktif
Keterbatasan prasarana dan sarana dasar
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Potensi
Modal dasar
1.



Telah tersedia data dasar
Tersedia RTRW
Proyek di desa
Tipologi desa
2.




Tingkat perkembangan
Potensi dominan
Lokasi desa (desa terpencil, desa pulau, desa kota)
Kebijakan pembangunan (desa cepat berkembang,
desa potensial berkembang, desa tertinggal)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Kawasan Terpilih Pusat
Pengembangan Desa (KTP2D)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Keterkaitan DPP dengan Sistem Perkotaan dalam Wilayah
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Flowchart
Penentuan KTP2D
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Konsep Penataan Pusat KTP2D Terdiri dari
Beberapa Desa
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Arahan Pembangunan Desa dalam PJP II dan
Repelita VI
Untuk merumusakan pendekatan pembangunan pedesaan
perlu dipahami arahan pembangunan desa secara nasional
dalam jangka panjang yaitu GBHN. Secara lebih rinci, sasaran
pokok pembangunan pedesaan dalam PJP II adalah sebagai
berikut :




Terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang
kukuh, mampu tumbuh secara mandiri dan
berkelanjutan
Tercapainya keterkaitan perekonomian di pedesaan dan
perkotaan
Terwujudnya masyarakat pedesaan yang sejahtera
Teratasinya masalah kemiskinan di pedesaan
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan pedesaan dalam PJP
II, dikembangkan arahan pembangunan pedesaan dalam Repelita IV,
yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan kualitas tenaga kerja di pedesaan
Meningkatkan kemampuan produksi
masyarakat
Mengembangkan prasarana dan sarana di
pedesaan
Melembagakan pendekatan pengembangan
wilayah/kawasan terpadu
Memperkuat lembaga pemerintahan dan
lembaga kemasyarakatan desa
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Tuntutan Pengembangan Desa
Memperhatikan kondisi perkembangan desa, perkotaan, ekonomi
nasional serta arahan GBHN tersebut diatas, maka pembnagunan
pedesaan dituntut untuk :
1. Mendorong pengembangan potensi desa
2. Menggunakan prinsip-prinsip peran serta masyarakat, desentralisasi,
dimana pemerintah hanya sebagai stimulator atau enabler
3. Menyebarkan pertumbuhan di antara desa-desa sehingga
pertumbuhan secara spatial dalam wilayah daerah propinsi dan
kabupaten dapat seimbang
4. Meningkatkan keterkaitan kota-desa dengan kawasan produksi
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan di pedesaan
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Kendala Pengembangan Desa
Kendala utama pembangunan pedesaan dalam
menghadapi tuntutan tersebut di atas adalah :
1.
2.
3.
4.
Jumlah dan persebaran desa-desa sulit untuk dijangkau
(aksesbilitas)
Karakteristik desa-desa sangat beragam baik tingkat
perkembangan, potensi dominan, lokasi geografis maupun
kondisi sosial ekonominya (socio-economy)
Keterbatasan dana pembangunan, sehingga diperlukan
prioritas pembanunan untuk efisiensi pemerintah
(Investment), serta
Kemampuan kelembagaan (Institution) pembangunan desa
terutama dalam perumusan program pembangunan belum
terkait dengan proses pembangunan kabupaten melalui P5D.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Pendekatan Pengembangan DPP
1.Pengembangan individu atau kelompok desa, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Mendorong perkembangan desa dengan pendekatan
pendayagunaan potensi dan sumber daya alam dan pendekatan
pengembangan sektor produksi dan jasa.
Meningkatkanperan serta dan kelembagaan masyarakat
perdesaan
Meningkatkan keterpaduan pembangunan di perdesaan melalui
peningkatan kemampuan LKMD dalam penyusunan programprogram pembangunan desa dan penjabaran program-program
pembangunan desa dengan memperhatikan kedudukan desa atau
kelompok desa dalam RTRW yang ada.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Pendekatan
Pengembangan DPP
2. Memadukan pengembangan desa dengan
wilayah
Mengingat ciri-ciri desa di Indonesia, pemilihan KTP2D
perlu memperhatikan :
• Kawasan-kawasan yang merupakan kumpulan desa
• Kawasan desa yang mempunyai potensi berkembang dan
mampu melayani daerah sekitarnya
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Pendekatan Pengembangan DPP
3. Memadukan desa dengan programprogram sektoral
Sesuai dengan upaya pembangunan pedesaan maka
pemerintah mengembangkan program-program
sektoral seperti peningkatan kesehatan lingkungan
desa, air minum desa, koperasi desa, dll.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Program DPP atau KTP2D
1.
2.
3.
4.
Penentuan DPP
Strategi Pengembangan Desa
Penataan KTP2D
Penyiapan Petunjuk Teknis dan
Desiminasi Kepada Propinsi dan
Kabupaten
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Program DPP atau KTP2D
Penentuan DPP
1. Desa memiliki potensi untuk berkembang, untuk itu desa harus
memiliki :
• Potensi sektor unggulan produksi dan jasa sebagai
penggerak pertumbuhan
• Memiliki PSD untuk menunjang perkembangan produksi dan
jasa
• Memiliki PSD untuk melayani jasa-jasa publik
• Mempunyai jumlah penduduk yang cukup, untuk memenuhi
skala ekonomi
• Mempunyai kelembagaan masyarakat
2. Desa bebas dari gangguan bencana alam dan epidemi
3. Dimungkinkan berperan sebagai “intermediate city”
4. Memiliki potensi lain seperti penghargaan-penghargaan dalam
lomba desa
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Program DPP atau KTP2D
Strategi Pengembangan Desa
Setelah penentuan DPP, untuk masing-masing KTP2D akan
dirumuskan strategi pengembangannya sesuai ciri sosial ekonomi,
budaya, lokasi dan keterkaitannya dengan kota, meliputi :
• Fungsi kota
• Sektor unggulan
• Prioritas pengembangan PSD
• Arahan-arahan pengembangan kelembagaan
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Penataan KTP2D
Program-program pengembangan perdesaan meliputi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Program pembangunan non fisik : sosial, ekonomi dan budaya yang dapat meliputi kegiatan-kegiatan
pengembangan kegiatan ekonomi dengan memberi perhatian pada pengembangan sektor unggulan,
pengembangan SDM, pengembangan kegiatan usaha, dan pengembangan fasilitas umum.
Penyusunan program memperhatikan arahan pembangunan kabupaten, juga mempertimbangkan
aspek-aspek lingkungan, kemampuan kelembagaan dan keungan desa yang dilakukan secara terpadu
agar mencapai hasil yang optimal.
Keseluruhan program secara spasial mempunyai keterkaitan dalam bentuk lokasi-lokasi kegiatan.
Denagn adanya tata desa keterpaduan rencana akan meningkatkan sinkronisasi pemograman dan
pembangunannya sehingga dana pemerintah dan masyarakat dapat dipadukan dengan baik.
Konsep KTP2D secara spasial memperlihatkan arahan lokasi kegiatan, prasarana pendukung,
dilengkapi dengan program-program pembangunan dan arahan sumber-sumber pembiayaan
(pemerintah dan masyarakat)
Tata desa ini sebaiknya dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan desa, tingkat LKMD desa dan
kondisi geografi desa.
Tata desa dijabarkan langsung dari RTRW Kabupaten atau Rencana Rinci Kabupaten.
Sebaiknya untuk bagian kabupaten yang cepat berkembang sesuai dengan strategi kabupaten,
penyusunan tata desa didahului atau merupakan bagaian dari rencana rinci tata ruang kabupaten.
Tata desa dan program-program yang disiapkan oleh LKMD digunakan sebagai nedia untuk rembug
desa pada proses P5D.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Mengingat desa sebagai bagian dari kabupaten maka
penyusunan KTP2D tersebut membutuhkan :
1. Pemahaman (kilas balik) strategi pengembangan
kabupaten dan kedudukan desa dalam kabupaten.
2. Tinjauan kondisi sosial ekonomi, geografi dan
lingkungan serta sumberdaya buatan desa.
3. Perumusa strategi pengembangan sosial ekonomi
desa dan implikasinya terhadap pemanfaatan
ruang desa dan prasarana pendukung serta
kelembagaan pedesaan.
4. Perumusan program-program pembangunan dan
pembiayaan.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
Morfologi dan Tata Ruang Desa
Penyiapan Petunjuk Teknis dan
Desiminasi Kepada Propinsi dan
Kabupaten
1.
2.
Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan UU No.26 tahun 2007
mengenai penataan ruang, khususnya mengenai penataan ruang
kabupaten, penataan ruang desa merupakan bagain dari penataan
kabupaten.
Pemerintah pusat perlu menyiapkan Petunjuk Teknis Penataan
Desa serta melakuan desiminasi kepada propinsi sehingga
kabupaten membina kemampuan masyarakat desa denagn
memberikan pengarahan dan penataran kepada LKMD.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT