Transcript PERDA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PROBLEMATIKA REGULASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DALAM PERATURAN DAERAH
Dr. Mukti Fajar ND
Dosen Hukum Ekonomi , Univ. Muhammadiyah Yogyakarta
Director of Centre for Law and Social Welfare Studies
081 2294 2781 – [email protected]
Karena di Indonesia ......



KURANGNYA KESADARAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN
KEKAYAAN KEPADA YANG KURANG BERUNTUNG
TIDAK ADA KEWAJIBAN HUKUM BAGI PRIVATE
SECTOR (KORPORASI) UNTUK BERTANGGUNG
JAWAB TERHADAP PERSOALAN SOSIAL
TIDAK ADANYA HUKUM YANG MEMBATASI HAK
KEPEMILIKAN (PRIVATE PROPERTY RIGHT)
CSR PERLU DIWAJIBKAN MELALUI
INSTRUMEN HUKUM
Introduction







Amanat UUD 45, mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan
sosial diatur negara ---- Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 )
Upaya mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan dan
ketimpangan sosial
Upaya mendukung Pembangunan berkelanjutan
Konsep Corporate Citizenship
CSR sudah diwajibkan secara tegas dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dan secara implisit Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Namun Peraturan Perundangan Tersebut
Belum Efektif Bekerja
Thesis Statement




Apakah perlu Kewajiban CSR tersebut diatur dalam
Peraturan Daerah ?
Klausula apa saja yang perlu diatur dalam Peraturan
Daerah tersebut ?
Bagaimana merumuskan kebijakan dalam peraturan
daerah yang mengatur pengelolaan serta pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)/CSR) yang
dapat mengakomodasi kepentingan para pihak
(stakeholder)?
Hambatan yuridis dan sosiologis pengaturan CSR
dalam Peraturan Daerah ?
Urgensi Regulasi CSR di Daerah

Secara Normatif
 Peraturan
Perundang-undang yang mewajibkan CSR
tidak memberikan pedoman secara detail
 Ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat
regulasi

Secara Empiris
 Banyak
perusahaan yang beroperasi di daerah
 Masih banyaknya persoalan sosial dan lingkungan di
Daerah yang timbul karena operasional korporasi
Maksud dan Tujuan Pengaturan CSR
dalam Peraturan Daerah



Adanya kebijakan untuk menjadi dasar yang jelas bagi
Perusahaan dalam mengimlementasikan kegiatan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan /CSR di Provinsi ,
Kabupaten/ Kota
Adanya kebijakan untuk menjadi dasar bagi
pemerintah
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Provinsi ,
Kabupaten/ Kota ;
Adanya kebijakan yang mendorong perusahaan,
bersama
masyarakat
dan
pemerintah
untuk
memperhatikan persoalan sosial di Provinsi ,
Kabupaten/ Kota
Hal yang perlu diperhatikan dalam Perda CSR





Membuat Peratuaran daerah tantang CSR yang :
Memberikan keuntungan bagi Perusahaan
Memberi manfaat langsung pada masyarakat lokal
(stakeholder)
Membantu program pembangunan di daerah
Menciptakan kemitraan antara pemerintah daerah
korporasi dan masyarakat
Tidak menambah beban bagi korporasi.
Definisi CSR


Pasal 1 angka 3 UUPT adalah Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya
Penjelasan Pasal 15, huruf b UU PM adalah
tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan
yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Lanj..


WBCSD; CSR adalah "Corporate Social Responsibility is
the continuing commitment by business to behave ethically
and contribute to economic development while improving
the quality of life of the workforce and their families as
well as of the local community and society at large”
World Bank menjelasan CSR adalah The commitment of
business to contribute to sutainable economic
development working with employees and their
representatives the local community at large to improve
quality of life in ways that both good for business and
good for development.
Dalam kajian ini
CSR dapat diartikan sebagai suatu aktivitas
perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan
sosial dengan memperbaiki kualitas hidup
masyarakat dan mengurangi berbagai dampak
operasionalnya terhadap lingkungan,
 Dengan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku,
 Dan memberi keuntungan bagi perusahaan dan
masyarakat (stakeholder).

Sekilas Tentang Peraturan Daerah


Materi muatan Peraturan Daerah secara umum adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung
kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Yang perlu diperhatikan dalam pemuatan materi
peraturan daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan
keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah.
Perihal Peraturan Daerah CSR (TJSP/L)
Kewenangan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah





UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPD,DPR dan DPRD Pasal 293 dan Pasal
344 (1) DPRD provinsi, Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
membentuk peraturan daerah provinsi, Kabupaten/kota bersama gubernur,
bupati/walikota
UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
adalah :
 Desentralisasi (Penyerahan)
 Dekonsentrasi (Pelimpahan)
 Tugas Pembantuan (Pengikutsertaan)
dll
Isu-isu krusial dalam Perda CSR










Hak ,Kewajiban serta Perusahaan Pelaksana TJSP
Program , Lokasi Pelaksanaaan dan Masyarakat Sasaran
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan TJSP Cara
Penerapan dan Masyarakat sasaran
Lokasi Pelaksanaaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pembiayaan dan Cara penyaluran pembiayaan TJSP
Kelembagaan : Forum TJSP (Pembentukan,Keanggotaan,
Kewenangan dan Tugas Forum TJSP
Fasilitas / Insentif bagi perusahaan
Evaluasi dan Pelaporan TJSP
Hak Dan Kewajiban Serta Peran Serta Masyarakat
Sanksi
Hak ,Kewajiban serta Perusahaan
Pelaksana TJSP



Perusahaan wajib menetapkan komitmen TJSP adalah
bagian dari kebijakan manajemen maupun program
pengembangan perusahaan di dalam peraturan
perusahaan. Dalam perencanaan Program, pelaksanaan ,
evaluasi dan pelaporan
Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari
Pemda berdasar kontribusi perusahaan dalam
pelaksanaan TJSP
Perusahaan Pelaksana TJSP
 Berlaku
bagi semua perusahaan yang berlokasi di wilayah
tersebut. Bagaimana dengan perusahan cabang ?
 Berlaku bagi skala perusahaan atau skala tertentu ?




Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UUPT
Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan
Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang
kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya
alam.
Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah
Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber
daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi
kemampuan sumber daya alam.
Program, Lokasi Pelaksanaaan
Masyarakat Sasaran TJSP




Program TJSP akan lebih efektif jika disinkronkan
dengan program pemerintah dan kebutuhan
masyarakat sasaran
Program dapat menjadi bagian investasi, promosi atau
mencari keuntunga
Lokasi harus diwilayah dimana perusahan itu
beroperasi
Masyarakat sasaran Program adalah stakeholder dari
penduduk wilayah tersebut
Pembiayaan dan Cara penyaluran
Dana TJSP

Sumber Pembiayaan :




Besaran Anggaran bagi PT SDA :





UU BUMN : Menyisihkan dari sebagian keuntungan
UU PT : dianggarkan bagi perusahan yang bergerak di bidang atau
terkait dengan SDA
UU PM : tidak menyebutkan Adanya pembiayaan
Kewajaran dan kepatutan ?
Bagaimana untuk PT BUMN yang bergerak di bidang SDA ?
Perusahaan yang terkait dengan SDA ?
Perda dapat memilih (1) salah satu rujukan sesuai regulasi yang
berlaku (2) dapat saja tidak ditetapkan adanya pembiayaan
secara detail, namun lebih adanya kontribusi bagi masyarakat
(stakeholder)
Pemerintah daerah dilarang memunggut biaya CSR dari
perusahaan
Persoalan Kelembagaan



Di Dalam Perda CSR diperlukan Kelembagan yang
mengelola, merencanakan,mengevaluasi dan memberikan
rekomendasi pemberian penghargaan/fasilitas atau
sanksi
Kelembagaan tersebut akan lebih efektif jika dalam
bentuk forum
Keanggotaan Forum adalah unsur
 Pemerintah
Daerah ( BKPMD atau instansi terkait),
 Asosiasi Pengusaha,
 LSM atau masyarakat.
Fasilitas / Insentif bagi perusahaan



Secara filosofis TJSP adalah tindakan perusahaan yang berdasarkan
etika bisnis untuk berbuat baik pada stake holder
“perbuatan baik” tersebut sudah selaknya diberi penghormatan dalam
bentuk penghargaan atau kemudahaan fasilitas.
Fasilitas yang diberikan dapat berbentuk :





Pengurangan pajak (Forum TJSP berwenang untuk mengeluarkan
rekomendasi atas fasilitas pengurangan pajak yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.
sesuai peraturan perundang-undangan)
Keringanan berbagai Pungutan Daerah
Kemudahan pelayanan dan/atau perpanjangan perizinan.
Atau dalam bentuk lainnya yang memberikan manfaat dan
keuntungan serta pengurangan beban bagi perusahaan ( Misaslmya:
diberikan fasilitas gratis untuk promosi )
Evaluasi dan Pelaporan TJSP

Setiap perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan
TJSP setidak tidaknya sekali dalam setahun kepada Forum
TJSP maupun pihak internal perusahaan


Pasal 66 (2) huruf c UU PT JO Pasal 6 PP NO 47 Tahun 2012 : Direksi wajib
membuat laporan tahunan Perseroan tentang laporan pelaksanaan TJSL.
Pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi :
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ;
 Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 Rencana tindak lanjut

Peran Serta Masyarakat





Perda CSR harus memberi ruang untuk partisipasi masyarakat ,
misalnya sebagai berikut
Setiap orang/ Kelompok berhak mengajukan usul dan/atau
keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan
TJSP melalui Forum TJSP.
Setiap orang / Kelompok berhak untuk berperan dalam
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baik secara
mandiri
Setiap orang / Kelompok berhak untuk ikut serta secara
partispatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP dengan
berkoordinasi dengan Forum TJSP terlebih dahulu
Setiap orang / Kelompok dilarang meminta dana TJSP atau
bantuan apapun secara ilegal tanpa melalui rekomendasi forum
TJSP
Sanksi Dalam Peraturan Daerah

Peraturan Daerah diberi wewenang
untuk memberikan
Sanksi
Pidana
Sanksi Administratif
dan Sanksi Perdata
Undang
Undang No 12 tahun 2011
Sanksi Untuk Pelanggaran TJSP
Pasal 34 UUPM
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15
dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan
dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sanksi Pidana dalam bentuk denda Rp. 50.000.000 atau
kurungan maksimal 6 bulan

Law Enforcement




Setelah dibuat Perda TJSP :
Perlu dilakukan Kampanye terus menerus untuk
meningkatkan kesadaran perusahaan. Baik dalam bentuk
awards atau pemberitaan melalui Media massa
Diberikan kesadaran pada masyarakat untuk ikut serta
memberikan penghargaan dalam bentuk dukungan
keberlanjutan usaha dalam bentuk rekomendasi kepada
pemerintah (melalui Forum TJSP atau media massa)
Atau memberikan sanksi dalam bentuk penilaian buruk
(blacklist) bagi perusahaan yang tidak memepunyai
kepedulian (melalui Forum TJSP atau media massa)
Ada tindakan tegas oleh aparat atau instasi terkait
SEMOGA
BERMANFAAT