Transcript SOSIALISASI UU PEMILU_Rakornis Padang

SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG PENYELENGGARA
PEMILU & PEMILIHAN LEGISLATIF
Oleh :
DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, BC.IP, M.SI.
KETUA KOMISI II DPR RI
SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL
TERBUKA
AMBANG PT.
3,5% & BERLAKU
SECARA NASIONAL
ALOKASI KURSI
PER DAPIL
3-10 KURSI utk DPR RI
3-12 KURSI utk DPRD
METODE HITUNG
SUARA
Metode Kuota Varian Hare
(sisa suara dibagi habis
di dapil)
ASAS, PELAKSANAAN & LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU
LEGISLATIF
BAWASLU
[pasal 6 (1)]
KPU
[pasal 6 (1)]
PEMILU
ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS,
RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL (pasal 2)
Dilaksanakan setiap 5 (lima)
tahun sekali. [pasal 4(1)]
Memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kab./kota dilaksanakan dengan
sistem proporsional terbuka [pasal 5 (1)]
Memilih anggota DPD dilaksanakan
dengan sistem distrik berwakil banyak
[pasal 5 (2)]
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU [ Pasal 4 (2) ]
1.
2.
Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3.
Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4.
Penetapan Peserta Pemilu;
5.
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6.
Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7.
Masa Kampanye Pemilu;
8.
Masa Tenang;
9.
Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.
TAHAPAN CALON PESERTA PEMILU
DIAWASI
BAWASLU, PANWASLU
[ Pasal 18]
PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK
SEBAGAI CALON
PESERTA PEMILU
VERIFIKASI PARTAI
POLITIK SEBAGAI
CALON PESERTA
PEMILU
PENETAPAN
PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA
PEMILU
[ Pasal 14 & 15]
[ Pasal 16]
[ Pasal 17]
OLEH
PARPOL KE
KPU
KPU
KPU
JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN
DPRD
DPRD
PROVINSI
KAB/KOTA
JUMLAH KURSI
560
JUMLAH KURSI
35-100
JUMLAH KURSI
20-50
[Pasal 21]
[Pasal 23 (1)]
[Pasal 26 (1)]
JUMLAH KURSI
PER DAPIL
3-10 KURSI
JUMLAH KURSI
PER DAPIL
3-12 KURSI
JUMLAH KURSI
PER DAPIL
3-12 KURSI
[ Pasal 22 (2)]
[ Pasal 24 (2)]
[ Pasal 27 (2)]
DPR
DPD
JUMLAH KURSI
PER DAPIL
4 KURSI
[Pasal 30]
DAPIL :
PROVINSI
DAPIL :
PROVINSI,
KAB./KOTA, ATAU
GAB.KAB./KOTA
[ Pasal 22 (1)]
DAPIL :
DAPIL :
KAB./KOTA, ATAU
GAB.KAB./KOTA
KECAMATAN, ATAU
GAB.KECAMATAN
[ Pasal 24 (1)]
[ Pasal 27 (1)]
[Pasal 31]
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DIAWASI :
BAWASLU,BAWASLU PROVINSI,PANWASLU
KAB/KOTA, PANWASLU KEC. DAN PENGAWAS
PEMILU LAPANGAN [ Pasal 49-50]
DATA
PENDUDUK
DAFTAR
PEMILIH
PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
PEMERINTAHPEMDA & KPU
KPU
KPU DIBANTU
PANTARLIH, PPS,
DAN PPK
[ Pasal 32]
[ Pasal 33]
[Pasal 34 & 35]
PNYUSUNAN
DAFTAR
PEMILIH
SEMENTARA
PPS
PPK
KPU
[ Pasal 36, 37]
PENYUSUNAN
DAFTAR
PEMILIH
TETAP
PEMUTAKHIRA
N DAFTAR
PEMILIH
TETAP
KPU
KAB/KOTA
KPU
KAB/KOTA,
KPU PROV
DAN KPU
[ Pasal 38 (1)]
[ Pasal 47-48 ]
PEMUNGUTAN SUARA
DIAWASI :
BAWASLU,BAWASLU PROVINSI,PANWASLU
KAB/KOTA, PANWASLU KEC. DAN PPL
[Pasal 204]
PEMUNGUTAN
SUARA
SERENTAK
[Pasal 148 (1)]
WAKTU
DIPUTUSKAN
KPU
[Pasal 148 (2)]
PERHITUNGAN
SUARA
PENETAPAN
HASIL PEMILU
KPU, KPU
PROVINSI, KPU
KAB/KOTA, &
PPLN
KPU
[Pasal 173-200]
[Pasal 205 (2)]
PENETAPAN
PEROLEHAN
KURSI DAN
CALON
TERPILIH
KPU, KPU
PROVINSI, KPU
KAB/KOTA,
[Pasal 210-216]
PMBERITAHUAN
CALON
TERPILIH
KPU, KPU
PROVINSI, KPU
KAB/KOTA,
[Pasal 217]
PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU
PELANGGARAN KODE
ETIK PENYELENGGARA
PEMILU
DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA
PEMILU
[PASAL 251]
[PASAL 251]
PELANGGARAN
ADMINISTRASI
PEMILU
BAWASLU, BAWASLU
PROV. PANWASLU
KAB/KOTA
[PASAL 253]
[PASAL 254 (1)]
PELANGGARAN
ADMINISTRASI
PEMILU
[PASAL 257]
BAWASLU
[PASAL 258-259]
KPU, KPU PROVINSI, KPU
KAB/KOTA,
[PASAL 254 (2,3] [PASAL 255]
PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU 2
TINDAK PIDANA
PEMILU
[PASAL 260]
SENGKETA TATA
USAHA NEGARA
PEMILU
[PASAL 268]
PERSELISIHAN
HASIL PEMILU
[PASAL 271]
PENUNTUT
UMUM
POLRI
[PASAL 261 (1-3)]
[PASAL 261 (1)]
MA
PTUN
[PASAL 269 (1-6)]
(JIKA KASASI)
[PASAL 269 (7-10)]
MK
[PASAL 272 (1-3)]
PENGADILAN
[PASAL 261 (4)264]
KPU
WILAYAH NEGARA
BATAS
WILAYAH
BATAS
ZEE
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang
(Pasal 25A) **
BENTUK DAN KEDAULATAN
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Indonesia adalah
negara hukum
Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar
[Pasal 1 (3)***]
[Pasal 1 (2)***]
4
PEMILIHAN UMUM
Parpol/
Gabungan
Parpol
Partai Politik
Perseorangan
PEMILIHAN UMUM
kpu
“luber jurdil” setiap lima tahun
Presiden dan
Wapres
anggota
DPR
anggota
DPRD
anggota
DPD
TERIMA KASIH