Transcript Bahan Sosialisasi PMK 111 tentang Konsultan Pajak 070814

LOGO
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang
Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang
Kuasa
Tujuan
1. Meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak
2. Meningkatkan kualitas konsultan pajak
3. Meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pajak
4. Menghindari conflict of interest
Pokok Perubahan
1. Asosiasi Konsultan Pajak
2. Sertifikasi Konsultan Pajak
3. Izin Praktik Konsultan Pajak
4. Kewajiban Konsultan Pajak
5. Teguran, Pembekuan dan Pencabutan Izin Praktik
6. Ketentuan Peralihan
Asosiasi Konsultan Pajak
No
1
KMK 485 tahun 2003
Asosiasi profesi tunggal, yaitu
IKPI
PMK 111 tahun 2014
Memungkinkan munculnya lebih
dari satu asosiasi profesi
detail
Asosiasi Konsultan Pajak
Asosiasi Konsultan Pajak
No
1
Asosiasi Konsultan Pajak harus terdaftar di DJP dengan kriteria:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
memiliki AD/ART
mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
memiliki program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL);
memiliki Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak;
memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi,
memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan
standar profesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi.
2
Setiap tahun asosiasi konsultan pajak wajib membuat laporan keuangan
yang diaudit oleh akuntan publik
3
DJP mengusulkan Asosiasi Konsultan Pajak kepada Menteri Keuangan untuk
ditetapkan ke dalam Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak
(PPSKP).
4
Menteri Keuangan menetapkan 1 (satu) Asosiasi Konsultan Pajak yang dapat
ikut serta dalam kepanitiaan PPSKP.
Sertifikasi Konsultan Pajak
No
1
KMK 485 tahun 2003
Diselenggarakan oleh IKPI
PMK 111 tahun 2014
Diselenggarakan oleh Panitia
Penyelenggara Sertifikasi Konsultan
Pajak (PPSKP)
Detail
2
Terdapat 2 jalur untuk
mendapatkan Sertifikat Konsultan
Pajak:
Terdapat 3 jalur untuk
mendapatkan Sertifikat Konsultan
Pajak:
a. Jalur Piagam Penghargaan
untuk pensiunan DJP
a. Jalur Kegiatan Penyetaraan
tingkat sertifikasi untuk
pensiunan DJP
b. Jalur Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak (USKP)
untuk masyarakat umum
b. Jalur Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak (USKP)
untuk masyarakat umum
c. Jalur Akademis untuk lulusan
S1 Prodi Perpajakan (khusus
Sertifikat tingkat A)
Sertifikasi Konsultan Pajak
No
3
KMK 485 tahun 2003
PMK 111 tahun 2014
Jalur Piagam Penghargaan:
Jalur Kegiatan Penyetaraan:
a. diterbitkan oleh DJP
a. diterbitkan oleh PPSKP
b. dalam bentuk piagam
penghargaan
b. dalam bentuk sertifikat
konsultan pajak
c. tingkatan sertifikasi diberikan
sesuai dengan pangkat
terakhir
c. tingkatan sertifikasi diberikan
sesuai dengan hasil kegiatan
penyetaraan
Sertifikasi Konsultan Pajak
No
4
KMK 485 tahun 2003
PMK 111 tahun 2014
Jalur USKP:
Jalur USKP:
1. Diselenggarakan oleh IKPI
bekerja sama dengan Pusdiklat
Perpajakan
1. Diselenggarakan oleh PPSKP
2. biaya ujian dipungut oleh IKPI
2. biaya ujian ditetapkan
dipungut oleh PPSKP
3. syarat
pendidikan
untuk
mengikuti USKP tingkat A
serendah-rendahnya S1
3. syarat
pendidikan
untuk
mengikuti USKP tingkat A
serendah-rendahnya
D3
Prodi
Akuntansi
atau
Perpajakan atau S1 lainnya
dan
Sertifikasi Konsultan Pajak
No
4
KMK 485 tahun 2003
PMK 111 tahun 2014
Jalur USKP
Jalur USKP
4. lulusan S1 dari perguruan
tinggi negeri atau swasta
yang
terakreditasi
dapat
langsung
mengikuti
USKP
tingkat B tanpa harus lulus
USKP
tingkat
A
terlebih
dahulu
4. untuk dapat dapet mengikuti
USKP tingkat B, lulusan S1 dari
perguruan tinggi negeri atau
swasta
yang
terakreditasi
harus lulus USKP tingkat A
terlebih dahulu
5. pembinaan dan pengawasan
USKP
dilaksanakan
oleh
Sekretariat DJP
5. pembinaan dan pengawasan
USKP
dilaksanakan
oleh
Komite Pengarah PPSKP
Sertifikasi Konsultan Pajak
No
5
KMK 485 tahun 2003
PMK 111 tahun 2014
Jalur Akademis:
Jalur Akademis:
(Tidak diatur)
Lulusan S1 atau D4 Prodi Perpajakan
dari
perguruan
tinggi
yang
ditetapkan oleh Komite Pengarah
PPSKP berhak mendapat Sertifikat
Konsultan Pajak tingkat A
Sertifikasi Konsultan Pajak
No
Profil PPSKP
1
Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat
diperpanjang
2
PPSKP bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
3
Struktur dan Kewenangan
a. komite pengarah
1) berwenang menentukan kebijakan PPSKP
2) terdiri dari 9 orang, yaitu:
 2 orang dari DJP (ex-officio)
 1 orang dari Pusdiklat Pajak (ex-officio)
 1 orang dari Itjen Kemenkeu (ex-officio)
 2 orang dari Asosiasi Konsultan Pajak
 2 orang dari kalangan akademisi
 1 orang dari praktisi perpajakan
b. komite pelaksana
1) bertugas melaksanakan kebijakan komite pengarah
2) struktur dan keanggotaan komite pelaksana diusulkan oleh perwakilan
Asosiasi Konsultan Pajak yang ada dalam keanggotaan komite pengarah
Sertifikasi Konsultan Pajak
Struktur organisasi PPSKP:
Menteri
Keuangan
PPSKP
Akademisi
DJP
Itjen
Kemenkeu
Pusdiklat
Pajak
Komite Pengarah
Praktisi
Perpajakan
Asosiasi
Konsultan Pajak
Komite Pelaksana
Izin Praktik Konsultan Pajak
No
KMK 485 tahun 2003
PMK 111 tahun 2014
1
Seorang pensiunan pegawai DJP
dapat langsung menjadi Konsultan
Pajak
2
Tidak ada batasan jangka waktu
maksimal Sertifikat Konsultan Pajak
untuk diajukan Izin Praktik
Untuk menjadi seorang Konsultan Pajak,
seorang yang pernah mengabdikan diri
sebagai pegawai DJP disyaratkan telah
melewati jangka waktu 2 tahun sejak
SK pensiun
Permohonan Izin Praktik harus diajukan
paling lambat 2 tahun sejak tanggal
diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak
3
Izin
Praktik
dapat
diberikan
langsung ke tingkat B atau C
Izin Praktik diberikan berjenjang mulai
dari Izin Praktik tingkat A,
kecuali bagi pensiunan pegawai DJP,
Izin Praktik diberikan sesuai dengan
hasil kegiatan penyetaraan tingkat
sertifikasi oleh PPSKP
Izin Praktik Konsultan Pajak
No
4
5
KMK 485 tahun 2003
PMK 111 tahun 2014
syarat peningkatan izin praktik
syarat peningkatan izin praktik
(tidak diatur)
telah berpraktik sebagai Konsultan
Pajak paling singkat 12 bulan
terhitung sejak tanggal Izin Praktik
terakhir
Kepada pemohon yang diberikan Izin
Praktik Konsultan Pajak diberikan:
Kepada pemohon yang diberikan Izin
Praktik Konsultan Pajak diberikan:
a. Surat Izin Praktik
a. salinan Keputusan mengenai Izin
Praktik
b. Kartu Tanda Pengenal dengan
masa berlaku 3 tahun
b. Kartu Izin Praktik dengan masa
berlaku 2 tahun
Izin Praktik Konsultan Pajak
No
6
KMK 485 tahun 2003
PMK 111 tahun 2014
Izin Praktik dicabut dalam hal Tidak ada batasan
Konsultan Pajak mencapai Konsultan Pajak
usia 70 tahun
usia
Kewajiban Konsultan Pajak
No
KMK 485 tahun 2003
PMK 111 tahun 2014
1
Tidak
diatur
mengenai
penyampaian Laporan Tahunan
Konsultan Pajak dalam bentuk
softcopy
Penyampaian
menggunakan
dan softcopy
Laporan
Tahunan
media hardcopy
2
Konsultan Pajak wajib mengikuti
pendidikan
penyegaran
perpajakan minimal setahun
sekali
Konsultan Pajak wajib mengikuti
kegiatan
Pengembangan
Profesional Berkelanjutan (PPL)
dan
setiap
tahun
wajib
memenuhi Satuan Kredit PPL
(SK PPL)
Kewajiban Konsultan Pajak
Jumlah Satuan Kredit PPL yang wajib dipenuhi
Konsultan Pajak setiap tahun:
No Konsultan Pajak
PPL
Jumlah
Terstruktur
(80%)
Tidak terstruktur
(20%)
1
A
16
4
20
2
B
32
8
40
3
C
48
12
60
Ket:
a. PPL Terstruktur misalnya seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan,
kursus dalam bidang perpajakan
b. PPL Tidak Terstruktur, yaitu partisipasi dalam kegiatan berorganisasi
Asosiasi Konsultan Pajak
18
Teguran Tertulis, Pembekuan dan
Pencabutan Izin Praktik
Teguran Tertulis, Pembekuan dan
Pencabutan Izin Praktik
No
1
KMK 485 tahun 2003
Konsultan Pajak yang:
a. tidak tertib melaksanakan kewajiban perpajakan;
b. tidak mematuhi peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh
Direktorat Jendera Pajak;
c. melanggar AD/ARTdan atau Kode Etik IKPI;
d. tidak menyampaikan Laporan Tahunan;
e. menyampaikan Laporan tahunan Nihil selama 3 tahun berturutturut;
dikenakan Teguran Tertulis
2
Izin Praktik dibekukan dalam hal:
Dalam jangka waktu 3 bulan Teguran Tertulis tidak diindahkan
3
Izin Praktik dicabut dalam hal:
1. Dalam jangka waktu3 bulan Pembekuan Izin Praktik tidak
diindahkan
2. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara; atau
3. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan Izin Praktik
PMK 111 tahun 2014
No
Teguran
Tertulis
Pembekuan Izin
Pencabutan Izin
1 Tidak mematuhi 3 bulan tidak
2 tahun
Kode Etik
mengindahkan berturutdan/atau
Teguran Tertulis turut
Standar Profesi
3 bulan tidak 3 tahun
mengindahka berturutn Pembekuan turut
Izin
2 Memberikan
jasa konsultasi
tidak sesuai
dengan tingkat
keahliannya
3 bulan tidak 3 tahun
mengindahka berturutn Pembekuan turut
Izin
3 bulan tidak
2 tahun
mengindahkan berturutTeguran Tertulis turut
3 Tidak memenuhi 3 bulan tidak
2 tahun
SK PPL
mengindahkan berturutTeguran Tertulis turut
4 Tidak
3 bulan tidak
2 tahun
melaporkan
mengindahkan berturutsecara benar
Teguran Tertulis turut
Laporan
Tahunan
Konsultan Pajak
3x
dalam 3
3 bulan tidak 3 tahun
tahun
terakhir mengindahka berturutn Pembekuan turut
Izin
4x
dalam 3
tahun
terakhir
3 bulan tidak 3 tahun
mengindahka berturutn Pembekuan turut
Izin
21
Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan Izin Praktik
PMK 111 tahun 2014
No
Teguran Tertulis
Pembekuan Izin
Pencabutan Izin
5
Tidak melakukan kegiatan 3 tahun berturut-turut
Konsultan Pajak selama 2
tahun berturut-turut
4 tahun berturut-turut
6
-
Konsultan Pajak/ Wajib Pajak
ditetapkan sebagai tersangka
dalam tindak pidana di
bidang perpajakan
Konsultan Pajak/ Wajib Pajak
dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana di bidang
perpajakan
7
-
-
Memindahtangankan izin praktik
8
-
-
Memberikan jasa konsultasi pada
masa pembekuan izin
9
-
-
Memberikan jasa konsultasi tidak
sesuai UU
22
Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan Izin Praktik
PMK 111 tahun 2014
No
Teguran Tertulis
Pembekuan Izin
Pencabutan Izin
10 Tidak menyampaikan
3 bulan tidak mengindahkan
permohonan perpanjangan Teguran Tertulis
Kartu Izin Praktik
11 -
3 bulan tidak mengindahkan
Pembekuan Izin *)
12 -
Bekerja pada instansi pemerintah
*)
*)
-
Mengundurkan diri selaku
Konsultan Pajak *)
Dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik
dimulai dari Izin Praktik tingkat A dengan
memperhatikan usia Sertifikat Konsultan Pajak
23
Ketentuan Peralihan RPMK Konsultan Pajak
No
PMK 111 tahun 2014
1
Penyelenggaraan USKP ditiadakan sampai dengan ditetapkannya
PPSKP.
2
Bagi peserta USKP berdasarkan KMK 485 tahun 2003 yang
sampai dengan berlakunya PMK ini masih harus memenuhi kredit
USKP, dapat mengajukan penyetaraan jumlah kredit yang telah
diperoleh kepada PPSKP dan melanjutkan keikutsertaan dalam
USKP
dengan
memperhatikan
batas
waktu
mengulang
berdasarkan KMK 485 tahun 2003
3
Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik yang diterbitkan
sebelum berlakunya PMK ini wajib melakukan pendaftaran ulang
paling lambat 6 bulan sejak berlakunya PMK ini.
Ketentuan Peralihan RPMK Konsultan Pajak
No
PMK 111 tahun 2014
4
Konsultan Pajak yang telah melakukan pendaftaran ulang,
wajib menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan
Asosiasi Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak
paling lambat 1 tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin
Praktik.
5
Konsultan Pajak yang:
a. tidak melakukan pendaftaran ulang; atau
b. tidak
menyampaikan
fotokopi
surat
keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak,
keputusan
Izin Praktiknya dicabut
6
Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak dimulai 6 bulan sejak
berlakunya PMK ini.
LOGO
Versi 02/132
26