Transcript Sosialisasi Pedoman Uji Kompetensi, Sertifikasi dan Registrasi

Sosialisasi Pedoman Uji Kompetensi, Sertifikasi
dan Registrasi serta Pedoman Kerja MTKP
Dr. Arum Atmawikarta, MPH
Ketua Divisi Profesi MTKI
Disampaikan didalam Pertemuan Institusi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)
Grand Royal Panghegar, Bandung 4 – 6 Oktober 2012
OUTLINE
 Bab I : Pendahuluan
 Bab II : Uji Kompetensi
 Bab III : Sertifikasi
 Bab IV : Registrasi
 Bab V : Pedoman Pemberian STR Pada Masa Peralihan
 Bab VI : Penutup
Bab I: Pendahuluan
A. Latar Belakang
 Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
 Dibutuhkan upaya peningkatan profesionalisme di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) kesehatan
 Perlu didukung komitmen yang tinggi oleh semua pihak terhadap profesionalisme
dan etika tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan.
 Sebagai suatu negara yang meratifikasi kesepakatan World Trade Organization
(WTO), Indonesia terikat untuk melaksanakan proses globalisasi dan
berkewajiban membuka perekonomian nasional
 Salah satu bagian dari kesepakatan ini adalah proses globalisasi di bidang jasa
kesehatan melalui proses ”Mutual Recognition Arrangement” (MRA) yaitu
proses pengakuan terhadap kompetensi profesi kesehatan.
Bab I: Pendahuluan
 Seorang tenaga kesehatan harus benar-benar teruji kompetensinya
melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh MTKI.
 Tenaga kesehatan yang telah lulus dalam proses tersebut akan
diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai bukti pengakuan terhadap
kompetensi yang dimiliki, dan menjadi landasan registrasi dan
lisensi/perizinan untuk melakukan pekerjaan profesi.
 Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI), mengatur tentang penjenjangan kualifikasi yaitu
mulai jenjang kualifikasi 1 (jabatan operator) sampai dengan
jenjang kualifikasi 9 (jabatan ahli).
Bab I: Pendahuluan
B.
Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari diterbitkannya pedoman uji
kompetensi, sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan adalah:
1. Digunakannya pedoman ini dalam pelaksanaan kegiatan uji
kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Digunakannya pedoman ini dalam pelaksanaan kegiatan
sertifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Digunakannya pedoman ini dalam pelaksanaan kegiatan
registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Bab I: Pendahuluan
C.
Sasaran
Semua tenaga kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga
Kefarmasian, meliputi 21 tenaga kesehatan:
Perawat
2. Bidan
3. Fisioterapis
4. Perawat Gigi
5. Refraksionis Optisien
6. Terapis Wicara
7. Radiografer
8. Okupasi Terapis
9. Ahli Gizi
10. Perekam Medis dan
Informasi Kesehatan
1.
11. Teknisi Gigi
12. Sanitarian
13. Elektromedis
14. Analis Kesehatan
15. Perawat Anestesi
16. Akupunktur Terapis
17. Fisikawan Medis
18. Ortotis Prostetis
19. Teknisi Tranfusi Darah
20. Teknisi Kardiovaskuler
21. Ahli Kesehatan Masyarakat
Bab I: Pendahuluan
Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman ini meliputi :
D.
 Uji kompetensi, sertifikasi dan registrasi bagi peserta didik di




perguruan tinggi bidang kesehatan dan/atau tenaga kesehatan lain
yang diusulkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan, termasuk
Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan
luar negeri.
Sertifikasi, bagi tenaga kesehatan yang sudah pernah memiliki
sertifikat kompetensi dalam rangka memperpanjang masa berlakunya
sertifikat kompetensi.
Registrasi, bagi tenaga kesehatan yang sudah pernah memiliki surat
tanda registrasi dalam rangka memperpanjang masa berlakuknya surat
tanda registrasi.
Pemberian surat tanda registrasi pada masa peralihan bagi tenaga
kesehatan lulusan sebelum tahun 2013.
Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi uji kompetensi,
sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan.
Bab I: Pendahuluan
E.
Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Tata Laksana Organisasi Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI);
Peraturan Menteri Kesehatan No.317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan.
Bab I: Pendahuluan
Pengertian
F.
1. Kompetensi
Kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan,
keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik dan/atau
pekerjaan keprofesiannya.
2. Tenaga Kesehatan
Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,
yang dalam pedoman ini dikecualikan tenaga medis (dokter, dokter gigi) dan tenaga
kefarmasian.
3.
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA)
Warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan bermaksud
bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia.
4.
Sertifikasi
Proses pemberian sertifikat kompetensi kepada tenaga kesehatan yang dilakukan
secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi berdasarkan standar
kompetensi tenaga kesehatan.
Bab I: Pendahuluan
5.
Registrasi
Pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat
kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara
hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
6.
Uji Kompetensi
Ujian yang dilaksanakan di akhir masa pendidikan tenaga kesehatan, sebelum
pelaksanaan sumpah profesi untuk menilai pencapaian kompetensi berdasarkan
standar kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi.
7.
Exit-Exam
Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh MTKI yang merupakan bentuk uji bagi
peserta didik setelah evaluasi akhir program pendidikan.
8.
Standard Setting
Suatu proses untuk menetapkan nilai batas lulus peserta uji kompetensi
menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh
MTKI.
9.
Standar Profesi
Pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai petunjuk dalam
menjalankan profesi.
Bab I: Pendahuluan
10.
Standar Kompetensi
Kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan yang meliputi afektif, kognitif dan
psikomotor yang ditentukan oleh organisasi profesi.
11.
Sertifikat Kompetensi
Surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat
menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji
kompetensi.
12.
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)
Lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan.
13.
Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)
Lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI di Provinsi.
14.
Perizinan
Proses untuk mendapatkan Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan
yang telah memiliki surat tanda registrasi dan memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang
berlaku.
15.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat membandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja
dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor.
Bab I: Pendahuluan
16.
Surat Tanda Registrasi (STR)
Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki
sertifikat kompetensi.
17.
Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan
PTN/PTS, POLTEKKES, STIKES, AKADEMI atau lainnya yang menghasilkan lulusan tenaga
kesehatan baik yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
maupun di bawah binaan Kementerian Kesehatan.
18.
Peserta Uji
Peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan atau tenaga kesehatan lain yang
diusulkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan untuk mengikuti uji kompetensi.
19.
Organisasi Profesi (OP)
PPNI, IBI, IFI, PPGI, IROPIN, IKATWI, PARI, IOTI, PERSAGI, PORMIKI, PTGI, HAKLI, IKATEMI,
PATELKI, IPAI, HAKTI, IKAFMI, IOPI, ITTDI, PATKI dan IAKMI.
20.
Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Perguruan tinggi bidang kesehatan yang terakreditasi.
21.
Remedial
Kegiatan/Program peningkatan kemampuan keilmuan dan keterampilan lanjutan bagi
seorang peserta didik yang tidak lulus uji kompetensi (tidak kompeten), yang dilaksanakan
oleh institusi pendidikan asal peserta didik, bekerjasama dengan MTKP.
Bab II: Uji Kompetensi
A. Persiapan Uji Kompetensi
1. Peserta
a. Peserta uji kompetensi adalah peserta didik di perguruan tinggi bidang
kesehatan yang mengikuti evaluasi akhir program pendidikan. Jenjang
pendidikan peserta uji kompetensi minimal Diploma 3 (D3), kecuali
untuk Teknisi Transfusi Darah Diploma 1 (D1). Khusus untuk tenaga
keperawatan lulusan Strata 1 (Sarjana Keperawatan) tidak dilakukan uji
kompetensi.
b.Tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2013 yang tidak menjalankan
tugas profesinya serta tidak memiliki STR.
c. TK-WNA setelah mendapat rekomendasi dari OP dan telah melakukan
adaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d.TK-WNI lulusan perguruan tinggi luar negeri setelah mendapat
rekomendasi dari OP, dan telah melakukan adaptasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Bab II: Uji Kompetensi
A.
Persiapan Uji Kompetensi
2. Penyusunan Jadwal Uji
a. Rancangan Jadwal Pelaksanaan (RJP).
1. Pada setiap awal tahun akademik (tahun ajaran), MTKP bekerjasama dengan perguruan tinggi bidang
kesehatan menyusun Rancangan Jadwal Pelaksanaan (RJP) uji kompetensi dalam tiga periode setiap tahun,
yaitu periode April, Agustus, November.
2. RJP sebagaimana dimaksud pada butir 1) disusun dengan memperhatikan jumlah peserta uji dan/atau jenis
tenaga kesehatan.
3. RJP sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilaporkan secara tertulis oleh MTKP kepada MTKI (Lampiran 1).
b. Jadwal Pelaksanaan
1. Dua (2) bulan sebelum dilakukannya uji kompetensi, perguruan tinggi bidang kesehatan menyampaikan
permohonan kepada MTKI melalui MTKP.
2. Jadwal pelaksanaan disusun dan ditetapkan oleh MTKI dengan memperhatikan jumlah peserta uji dan/atau
jenis tenaga kesehatan.
3. Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 2) diberitahukan kepada perguruan tinggi bidang
kesehatan.
c. Uji kompetensi dilakukan pada hari dan jam kerja, dimulai serentak pada pukul 08.30 WIB/09.30
WITA/10.30 WIT.
Bab II: Uji Kompetensi
A.
Persiapan Uji Kompetensi
3. Prosedur Pendaftaran
a. Perguruan tinggi bidang kesehatan menyampaikan permohonan dilakukannya uji kompetensi bagi peserta didiknya kepada
MTKI melalui MTKP (Lampiran 2).
b. TK-WNA dan WNI lulusan perguruan tinggi luar negeri, Tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2013 yang tidak
menjalankan tugas profesinya serta tidak memiliki STR yang akan mengikuti uji kompetensi wajib melapor ke MTKP untuk
mengikuti program adaptasi di perguruan tinggi bidang kesehatan.
c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a, sekurang-kurangnya disertai informasi tentang perguruan tinggi bidang
kesehatan dan daftar calon peserta sebagai berikut :
1.
Nama dan alamat perguruan tinggi;
2.
Nama Fakultas/Jurusan/Program Studi/Peminatan;
3.
Ijin Pendirian (Perpanjangan) Perguruan Tinggi;
4.
SK Akreditasi Perguruan Tinggi;
5.
Tempat dan tanggal dilakukannya uji kompetensi;
6.
Identitas calon peserta, meliputi :
7.
Tahun masuk perguruan tinggi bagi peserta uji
8.
Uji kompetensi yang ke-berapa
d. Pas foto calon peserta ukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah untuk membuat tanda
pengenal peserta uji (1 untuk cadangan).
Bab II: Uji Kompetensi
A.
Persiapan Uji Kompetensi
4. Pengelolaan Soal Uji
a. Setelah menerima permohonan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam butir 3, maka
MTKI menyiapkan paket materi uji kompetensi, termasuk soal uji kompetensi.
b. Soal uji ditetapkan oleh Ketua MTKI dan bekerjasama dengan lembaga pengembangan uji
kompetensi LPUK Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
c. Persiapan paket materi uji kompetensi meliputi pemilihan soal uji dari Bank Soal, print out
master soal uji (buku soal), dan lembar jawaban; menyiapkan kunci jawaban dalam bungkus dan
disegel; dan persiapan berkas lainnya.
d. Anggota MTKI atau petugas lain yang ditunjuk menyerahkan paket materi uji kompetensi
sebagaimana dimaksud pada butir c di atas kepada MTKP
Bab II: Uji Kompetensi
A.
Persiapan Uji Kompetensi
4. Pengelolaan Soal Uji
e. Bagi provinsi yang memiliki jumlah peserta uji lebih dari 250 orang, soal digandakan di provinsi
tempat penyelenggaraan uji.
f. Soal uji dan lembar jawaban hasil penggandaan dimasukkan ke dalam bungkusan I dan
bungkusan II dan disegel kembali dan hanya dibuka dihadapan peserta uji dengan berita acara
yang disiapkan oleh MTKI (Lampiran 7).
g. Setelah selesai ujian, soal uji yang sudah digunakan (termasuk cadangan 10%) dibungkus,
disegel dan dibuatkan berita acaranya (Lampiran 8), selanjutnya untuk dimusnahkan dengan
berita acara pemusnahan (Lampiran 10).
h. Lembar jawaban dibungkus dan disegel untuk dikoreksi di MTKI dengan dibuatkan berita acara
(Lampiran 11).
i. Daftar hadir dibuat 2 (dua) rangkap, untuk MTKI dan MTKP.
Bab II: Uji Kompetensi
A. Persiapan Uji Kompetensi
5. Tempat Uji Kompetensi
a. Tempat uji kompetensi (TUK) adalah di perguruan tinggi bidang
kesehatan yang terakreditasi.
b.PT terakreditasi yang dapat ditetapkan sebagai TUK setidaknya
memenuhi persyaratan
c. Bagi perguruan tinggi bidang kesehatan yang belum terakreditasi dapat
mengikutsertakan
peserta
didiknya
ke
terakreditasi untuk mengikuti uji kompetensi.
perguruan
tinggi
yang
Bab II: Uji Kompetensi
A.
Persiapan Uji Kompetensi
6. Pengawas
a. Setelah menerima permohonan uji kompetensi dari perguruan tinggi bidang kesehatan
MTKI/MTKP menyiapkan pengawas, sebagai komponen Pelaksana Ujian (Lampiran 12).
b. Persyaratan pengawas harus serendah-rendahnya memiliki jenjang pendidikan bidang
kesehatan sama dengan jenjang pendidikan peserta uji, mampu melaksanakan tugas dengan
baik dan sudah mengikuti arahan/briefing tentang uji kompetensi tenaga kesehatan.
c. Pengawas dapat berasal dari MTKP, MTKI, OP Daerah/Pusat dan perguruan tinggi bidang
kesehatan.
d. Pengawas yang berasal dari MTKP, OP Daerah dan perguruan tinggi bidang kesehatan
ditetapkan oleh Ketua MTKP. Sedangkan pengawas dari MTKI/OP Pusat ditetapkan oleh Ketua
MTKI.
Bab II: Uji Kompetensi
A. Persiapan Uji Kompetensi
6. Pengawas
e. Pengawas,
sebelum
menjalankan
tugas
harus
menandatangani
surat
pernyataan/janji pengawas. Surat pernyataan/janji pengawas disiapkan oleh MTKP
f. Rasio jumlah pengawas dan peserta uji adalah 1 pengawas berbanding 20 – 25
peserta uji, dengan ketentuan dalam satu ruang uji minimal terdapat 2 orang
pengawas.
g. Dalam menempatkan pengawas, MTKI/MTKP harus menghindari seorang pengawas
melakukan tugas pengawasan terhadap profesi/perguruan tinggi yang bersangkutan.
h. Dalam suatu pelaksanaan uji kompetensi MTKI/MTKP dapat menunjuk seorang
pengawas menjadi koordinator pengawas.
i. Penandatangan Surat Pernyataan/Janji Pengawas Uji Kompetensi (Lampiran 13).
Bab II: Uji Kompetensi
A. Persiapan Uji Kompetensi
7. Persiapan Administratif dan Teknis
Sebelum uji kompetensi dilaksanakan, MTKI/MTKP melakukan
persiapan administratif, teknis dan persiapan lapangan serta
melakukan rapat persiapan pelaksanaan (technical meeting, TM)
dengan pengawas/panitia dan pihak lain terkait.
Bab II: Uji Kompetensi
B. Pelaksanaan Uji Kompetensi
1. Pelaksanaan Uji
 Uji kompetensi dilakukan setelah selesai pelaksanaan evaluasi akhir program, dan
sebelum yudisium di perguruan tinggi bidang kesehatan.
 Lamanya waktu uji adalah 150 – 180 menit untuk 150 – 180 soal dalam bentuk MCQ
best-answer.
 Peserta uji harus sudah berada dalam ruang uji paling lambat 15 (lima belas) menit
sebelum ujian dimulai, dengan menunjukkan tanda pengenal peserta uji yang sah.
2. Rapat Koreksi
 MTKI, setelah menerima bungkusan lembar jawaban dan daftar hadir peserta harus
segera menyelenggarakan rapat koreksi.
 Rapat koreksi sebagaimana dimaksud pada butir a, dihadiri oleh sekurang-kurangnya
(50%+1) orang jumlah anggota MTKI dengan ketentuan salah seorang diantara peserta
rapat harus berasal dari profesi yang dinilai.
 Rapat koreksi diselenggarakan dalam ruang tertutup, dan tidak boleh dihadiri oleh
siapapun kecuali oleh para pihak seperti tersebut
Bab II: Uji Kompetensi
B. Pelaksanaan Uji Kompetensi
3. Rapat Standard Setting
 Standar Setting ditentukan oleh MTKI
 Dalam menentukan standard setting MTKI bekerja sama dengan panel expert
di tingkat pusat yang terdiri dari komponen MTKI, OP dan expert dari
perguruan tinggi berjumlah antara 5 – 7 orang.
 Hasil rapat standard setting digunakan sebagai dasar rapat penentuan
kelulusan. Hasil rapat standard setting dibuat berita acaranya (Lampiran 19).
4. Rapat Penentuan Kelulusan
 Rapat penentuan kelulusan dilaksanakan oleh MTKI.
 Rapat penentuan kelulusan adalah rapat untuk menetapkan peserta uji lulus
atau tidak lulus berdasarkan standar seting yang ditetapkan sebelumnya oleh
MTKI.
 Hasil penentuan kelulusan dituangkan dalam daftar peserta lulus/tidak lulus
uji kompetensi dan dibuat berita acaranya (Lampiran 20).
Bab II: Uji Kompetensi
C. Penerbitan Sertifikat Kompetensi dan STR
1. Penerbitan Sertifikat Kompetensi
 Untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi/STR, perguruan
tinggi bidang kesehatan segera mengajukan permohonan kepada
MTKI melalui MTKP dengan melampirkan fotokopi ijazah yang
dilegalisir dan 4 (empat) lembar pas foto ukuran 4 x 6 dengan
latar belakang warna merah.
2. Penerbitan STR
 Berdasarkan permohonan, maka MTKI menyiapkan STR.
 Setelah laporan tersebut diverifikasi, anggota MTKI perwakilan
OP atau petugas yang ditunjuk melakukan entry data ke dalam
sistem penomoran STR yang ditetapkan MTKI
Bab II: Uji Kompetensi
D. Biaya Uji Kompetensi
 Biaya uji kompetensi sudah termasuk biaya sertifikasi dan
registrasi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang
kesehatan dan/atau peserta lain yang diusulkan oleh
perguruan tinggi bidang kesehatan.
 Komponen biaya uji kompetensi terdiri dari atas biaya
langsung (tetap, fix cost) dan biaya tidak langsung (tidak
tetap, variable cost),
E. Bagan Alur
Uji
Kompetensi
Bagi Peserta
Didik
Perguruan
Tinggi
Bidang
Kesehatan
Bab III: Sertifikasi
Dengan berpedoman Permenkes Nomor 1796/2011, sertifikasi
tenaga kesehatan dikategorikan sebagai:



sertifikasi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang
kesehatan
tenaga kesehatan lainnya yang diusulkan oleh perguruan
tinggi bidang kesehatan
sertifikasi bagi tenaga kesehatan yang telah/pernah memiliki
sertifikat kompetensi dalam rangka memperpanjang masa
berlakunya sertifikat kompetensi.
Bab III: Sertifikasi
A. Jenis Tenaga Kesehatan Yang Dilakukan Sertifikasi
1.
Semua tenaga kesehatan (kecuali dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian)
yang sertifikat kompetensinya telah/akan berakhir wajib mengikuti sertifikasi
untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai dasar untuk memperoleh
STR.
2.
Tenaga kesehatan dapat “memperpanjang” sertifikat kompetensi dengan uji
kompetensi porto folio melalui partisipasi kegiatan pendidikan dan/atau
pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai persyaratan perolehan Satuan
Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan oleh OP yang bersangkutan. Perolehan
SKP harus mencapai minimal 25 (dua puluh lima) SKP selama 5 (lima) tahun.
Bab III: Sertifikasi
B. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi
 Surat permohonan perpanjangan sertifikat kompetensi dilakukan secara
kolektif oleh OP ditujukan kepada MTKP,
 Fotokopi sertifikat kompetensi yang sudah/akan habis masa berlakunya
sebanyak 1 (satu) lembar;
 SKP minimal 25 SKP, dilengkapi dengan fotokopi bukti pendukung (fotokopi
sertifikat atau sejenisnya, SK, dll);
 Surat rekomendasi dari OP tingkat Pusat/Daerah;
 Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna
merah.
Bab III: Sertifikasi
C. Bagian Alur Prosedur Sertifikasi
Bab IV: Registrasi
Dengan berpedoman Permenkes Nomor 1796/2011, registrasi
tenaga kesehatan dikategorikan sebagai:
 registrasi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang
kesehatan
 tenaga kesehatan lainnya yang diusulkan oleh perguruan
tinggi bidang kesehatan
 registrasi bagi tenaga kesehatan yang telah/pernah memiliki
STR dalam rangka memperpanjang masa berlakunya STR.
Bab IV: Registrasi
A. Tenaga Kesehatan Yang Diregistrasi
 Semua tenaga kesehatan (kecuali dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian)
yang STR-nya telah/akan berakhir wajib mengikuti registrasi untuk memperoleh
STR sebagai dasar untuk memperoleh izin praktik/kerja.
 Tenaga kesehatan yang STR-nya telah habis masa berlakunya dapat mengajukan
perpanjangan STR yang merupakan satu rangkaian proses permohonan
perpanjangan/pembaharuan sertifikat kompetensi. Setiap permohonan
perpanjangan sertifikat kompetensi ditindaklanjuti dengan perpanjangan STR,
kecuali diminta lain.
Bab IV: Registrasi
B. Persyaratan
Persyaratan berkas permohonan perpanjangan STR
meliputi :
1. Surat permohonan perpanjangan STR dilakukan secara
kolektif oleh MTKP ditujukan kepada MTKI
2. Softcopy data permohonan STR dengan format
sebagaimana disebutkan dalam BAB II.C.1.d/k.
3. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembar dengan
latar belakang warna merah.
Bab IV: Registrasi
 C. Bagan Alur Prosedur Registrasi
Bab IV: Registrasi
D. BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI ULANG
Biaya sertifikasi dan registrasi bagi tenaga kesehatan yang
telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau STR
(sertifikasi-registrasi ulang) adalah meliputi biaya bahan dan
pengiriman dokumen. Besarnya biaya tersebut ditetapkan
sebesar 65% dari biaya uji kompetensi
Bab V: Pedoman Pemberian STR
Pada Masa Peralihan
Ketentuan peralihan Bab VI Pasal 34 Permenkes Nomor 1796/2011
menyebutkan bahwa:
 Ayat (1): Tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat
izin kerja/surat izin praktik berdasarkan peraturan perundangan yang ada
dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir;
 Ayat (2): Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin
kerja/surat izin praktik yang masa berlakunya berakhir paling lama 5 (lima)
tahun setelah berlakunya peraturan ini, kepadanya dapat diberikan
perpanjangan STR.
 Ayat (3): Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya peraturan ini belum
diatur ketentuan mengenai STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik,
kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 Ayat (4): Tenaga Kesehatan yang belum memiliki izin/STR dan/atau surat izin
kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum
tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Bab V: Pedoman Pemberian STR
Pada Masa Peralihan
A. Semua Tenaga Kesehatan Berhak Menerima STR

Pemberian STR berlaku bagi semua tenaga kesehatan yang lulus pendidikan
tenaga kesehatan sebelum tahun 2013 baik yang telah memiliki surat izin/STR
dan/atau surat izin praktik/kerja maupun yang belum.

Pemberian STR dilaksanakan mulai saat masa berlakunya Permenkes Nomor
1796/2011, dan paling lama adalah 5 (lima) tahun setelah berlakunya
Permenkes tersebut.

Bagi tenaga kesehatan yang sampai dengan berakhirnya masa pemutihan
belum memiliki STR berdasarkan Permenkes Nomor 1796/2011 harus
mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi, sebagai
persyaratan untuk memperoleh STR.
Tenaga kesehatan mengikuti uji kompetensi sesuai aturan BAB II.

Bab V: Pedoman Pemberian STR
Pada Masa Peralihan
B. Skala Prioritas

Menjadi prioritas penyelesaian STR adalah bagi tenaga kesehatan yang akan
memasuki dunia kerja/praktik, terlebih lagi beberapa sarana pelayanan
kesehatan mensyaratkan STR untuk melamar pekerjaan.

Termasuk prioritas adalah tenaga kesehatan yang sudah habis masa berlakunya
surat izin/STR dan/atau izin praktik/kerja.
C. Persyaratan

Permohonan dilakukan secara kolektif oleh OP, institusi pendidikan dan/atau
fasilitas pelayanan kesehatan ditujukan kepada Ketua MTKI melalui MTKP;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir (dua lembar), dan

Pas foto ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah, sebanyak 2 (dua)
lembar.
Bab V: Pedoman Pemberian STR
Pada Masa Peralihan
D. Doubel Kompetensi

Berpedoman kepada sistem registrasi tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam
Permenkes Nomor 1796/2011, seseorang dapat memenuhi syarat untuk memiliki
satu STR dengan dua kompetensi, yang dibuktikan dengan ijazah yang sah (contoh:
untuk profesi fisikawan medis dan radiografer, perawat dengan bidan, perawat
dengan perawat anestesi).

MTKI menetapkan kebijakan dapat memberikan 1 (satu) STR dengan
mencantumkan 2 (dua) kompetensi, yaitu untuk profesi fisikawan medis dan
radiografer, perawat dengan bidan, perawat dengan perawat anestesi.

Kebijakan satu STR dengan dua kompetensi hanya diberikan selama masa transisi
yaitu selama 5 tahun sejak ditetapkannya Permenkes Nomor 1796/2011 untuk
pertama kali, dan setelah batas waktu tersebut satu orang tenaga kesehatan
memiliki satu STR dengan satu kompetensi.

Bagi tenaga kesehatan yang memiliki 1 (satu) STR dengan dua kompetensi pada saat
perpanjangan STR diwajibkan memilih salah satu profesi dengan mengumpulkan
minimal 25 SKP sesuai dengan profesi yang dipilih.
Bab V: Pedoman Pemberian STR
Pada Masa Peralihan
E. Bagan Alur Prosedur Registrasi Pada Masa Peralihan
Bab VI: Penutup
 Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi, Sertifikasi dan Registrasi
Tenaga Kesehatan di Indonesia ini disusun sebagai dasar
pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan, sehingga harus digunakan sebagai acuan dalam
melaksanakan seluruh rangkaian proses Sertifikasi dan
Registrasi Tenaga Kesehatan (diluar Dokter, Dokter Gigi dan
Tenaga Kefarmasian) di seluruh Indonesia.
 Diharapkan dengan pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi
Tenaga Kesehatan di Indonesia dapat berhasil meningkatkan
kualitas mutu Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan di
seluruh Indonesia.