Transcript 1. Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2012 Tentang

PERATURAN BUPATI
NO 14 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN PENYAKIT
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
KAB. BLITAR
BAB I
KETENTUAN UMUM
DBD adalah :
Suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh
virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk
Aedes aegypti
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
 Pasal 2
Azas-asas pengendalian penyakit DBD :
a. berpihak pada rakyat
b. bertindak cepat dan akurat
c. pemberdayaan dan kemandirian
d. penguatan kelembagaan dan kerjasama
e. transparansi
f. akuntabilitas
BAB III
KARAKTERISTIK DAN CARA PENULARAN DBD
 Pasal 4 ayat 1
DBD mrpk penyakit menular yg dpt menyerang
semua umur, ditandai dgn panas tinggi, dan dapat
disertai dengan pendarahan serta dapat
menimbulkan renjatan (syok) dan atau kematian
Pasal 4 ayat 2
 Seluruh wilayah di Kab. Blitar merupakan resiko
terjangkit penyakit DBD…
BAB IV
UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DBD
 Pasal 6 ayat 2
Pengendalian penyakit DBD merupakan tanggung
jawab Pemerintah Kab. Blitar bersama masyarakat
melalui upaya :
a. Pencegahan
b. Penanggulangan
c. Penanganan penderita di fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai standar yang berlaku
d. Penanggulangan KLB DBD
 Pasal 6 ayat 3
Pencegahan DBD dapat dilakukan melalui:
a. Promosi kesehatan
b. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus
c. Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)
d. Surveillans
 Pasal 6 ayat 4
Penanggulangan DBD dapat dilakukan melalui :
a. Penyelidikan epidemiologi
b. Penanggulangan fokus
c. Pengasapan / Fogging
d. Larvasidasi
BAB V
PENCEGAHAN DBD
 BAGIAN PERTAMA
PROMOSI KESEHATAN
Pasal 7 ayat 1
Pomosi kesehatan merupakan salah satu upaya
pencegahan DBD dgn cara memberikan penyuluhan,
sosialisasi atau cara lain kepada seluruh lapisan
masyarakat yg dilaksanakan secara
berkesinambungan
Pasal 7 ayat 2
Promosi Kesehatan menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan beserta seluruh jajarannya dan didukung
oleh perangkat daerah terkait.
 BAGIAN KEDUA
PSN 3M PLUS
Pasal 8
(1) Kegiatan PSN 3 M plus dilakukan untuk memutus
siklus nyamuk dilaksanakan sekurang kurangnya 1
minggu sekali
(2) Pemutusan siklus nyamuk dapat dilakukan oleh
perorangan, pengelola, penanggungjawab atau
pimpinan wilayah pada setiap jenjang administratif
 BAGIAN KETIGA PEMERIKSAAN JENTIK
BERKALA
Pasal 9
(1) PJB wajib dilakukan oleh:
a. Jumantik
b. Petugas kesehatan/Petugas Puskesmas
c. Seluruh lapisan masyarakat
 BAGIAN KEEMPAT : SURVEILLANS
Pasal 10
a. Surveillans aktif rumah sakit; kewajiban rumah sakit
melaporkan tersangka atau penderita DBD yang
dirawat ke dinas kesehatan dalam waktu kurang dari
24 jam
b. Surveillans berbasis masyarakat; kewajiban masyarakat
atau jumantik untuk melaporkan kepada petugas
kesehatan di desa/puskesmas apabila menemukan
tersangka/penderita DBD dan menemukan jentik
nyamuk dilingkungan rumah penduduk
BAB VI
PENANGGULANGAN DBD
 BAGIAN PERTAMA : PENYELIDIKAN
EPIDEMIOLOGI
Pasal 11
(1) PE merupakan kegiatan pelacakan tersangka atau
penderita DBD yg dilaksanakan oleh petugas
kesehatan/petugas Puskesmas setelah menemukan
kasus atau memperoleh informasi dari masyarakat
dan rumah sakit mengenai adanya tersangka atau
penderita DBD
(2) Kegiatan tersebut sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan penanggulangan fokus
 BAGIAN KEDUA : PENANGGULANGAN FOKUS
Pasal 12
(1) Penanggulangan fokus merupakan kegiatan
pemberantasan nyamuk DBD dengan cara
pengasapan/fogging, larvasidasi, penyuluhan dan
PSN
(3) Hasil PE dinyatakan positif bila dibuktikan adanya
penderita DBD lainnya, ditemukan jentik nyamuk
dan atau penderita panas tanpa sebab sebanyak 3
orang atau lebih diantara 20 rumah pada radius
100 m dari rumah penderita
 BAGIAN KETIGA : PENGASAPAN/FOGGING
Pasal 13
(1) Fogging mrpkn salah satu kegiatan
penanggulangan DBD yg dilaksanakan pada saat
terjadi penularan DBD dalam bentuk fogging
fokus dann fogging massal saat terjadi KLB
(2) Fogging fokus mrpkn kegiatan dgn cara
pengasapan pada daerah tempat ditemukannya
tersangka/penderita DBD
(3) Fogging massal mrpkn pengasapan secara serentak
dan menyeluruh saat terjadi KLB DBD
(4) Fogging dilaksanakan sebanyak 2 putaran dengan
interval 1 minggu dalam radius 200 m
(5) Fogging dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan
harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
Kabupaten
 BAGIAN KEEMPAT LARVASIDA
Pasal 15
(1) Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan larvasida
dan atau menyediakan bahan kimia anti larva yg
direkomendasikan oleh Pemerintah Kab. Blitar
(2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan
kimia anti larva menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Kab. Blitar
PENANGANAN TERSANGKA/PENDERITA
DBD
 Pasal 16
(1) Merupakan upaya pelayanan dan perawatan
penderita baik di Puskesmas, rumah sakit maupun
institusi pelayanan kesehatan lainya
(2) Setiap Puskesmas, rumah sakit, wajib memberikan
pelayanan sesuai dgn kewenangan dan prosedur
yg ditetapkan
(4) Setiap Puskesmas, rumah sakit wajib menjaga
lingkungannya agar terbebas dari jentik nyamuk
BAB VIII
KEJADIAN LUAR BIASA DBD
Pasal 17
(1) Penanggulangan KLB dilakukan pada saat terjadi
wabah/KLB
(2) KLB DBD dinyatakan secara resmi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
 Pasal 18
(1) Dalam hal daerah dinyatakn KLB semua penderita
yg dinyatakan positif DBD dirawat di rumah sakit
kelas III atau Puskesmas dan biaya perawatnnya
ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Blitar
(2) Biaya perawatan dibebankan pada APBD
Kabupaten Blitar
BAB IX
POKJANAL
 Pasal 19
(1) Dalam rangka pengendalian DBD dapat dibentuk
Pokjanal
(2) Pokjanal DBD dibentuk mulai dari tingkat
Kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan
(3) Pembentukan Pokjanal bertujuan untuk lebih
menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan
upaya pengendalian penyakit DBD
BAB X
KERJASAMA
 Pasal 20
(1) Dalam hal pengendalian DBD yang penyebarannya
tidak mengenal wilayah dapat melakukan
kerjasama dengan wilayah lainnya
(2) Kerjasama tersebut melalui
a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan
b. tukar menukar informasi
c. pembebasan biaya di rumah sakit bagi
masyarakat miskin
BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21
(1) Setiap orang dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam
pelaksanaan upaya pengendalian penyakit DBD sebagai
bentuk perwujudan peran serta masyarakat
(2) Peran serta masyarakat dengan cara:
a. memberikan informasi adanya penderita
b. membantu kelancaran pelaksaan pengendalian DBD
c. menggerakkan motivasi masyarakat
d. melaporkan kepada Puskesmas, rumah sakit, atau dinas
kesehatan jika ditemukan kejadian/ kegiatan yang tidak
sesuai ketentuan
(3) Peran Serta Masyarakat dapat berupa bantuan tenaga ,
keahlian, dan atau bentuk lain
BAB XII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
Semua
institusi
pelayanan
kesehatan
baik
yang
diselenggarakan oleh Pemkab Blitar maupun swasta wajib
melaporkan secara periodik dan berjenjang jumlah kasus
DBD menurut wilayah domisili asal pasien kepada Dinkes kab
blitar
Pasal 24
Pengawasan kegiatan pengendalian penyakit DBD dilakukan
secara bertingkat :
a. tingkat Kabupaten oleh Bupati,
b. tingkat kecamatan oleh Camat
c. tingkat desa/kelurahan oleh Kades/Lurah