Transcript Pengantar safeguard dan Proteksi fisik

Pengenalan Safeguards dan
Protokol Tambahan
Susilaningsih M. Lestari
BPTC, 26 Maret 2014
Biodata
Nama
:
Susilaningsih Medi Lestari
Kantor
:
Subdirektorat Inspeksi Safeguards
Jabatan
:
Kepala Subdirektorat Inspeksi Safeguards
Pendidikan
1.
S1 Teknik Kimia, UPN “Veteran” Yogyakarta
2.
S2 Rekayasa Keselamatan Industri, UGM, Yogyakarta
Pelatihan
1.
Safeguards Traineership Program, Vienna, 2010
2.
Weapon Mass Destructive Commidity Identification
Training, US-DOE, 2011
3.
Additional Protocol Commidity Identification Traning,
US-DOE, 2012
2
Latar Belakang
Penandatanganan NPT
Aspek Pengawasan BAPETEN
Kewajiban Internasional
3
Pendahuluan
Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti mata
pelajaran ini peserta dapat:
Mengetahui pengertian
safeguards dan protokol
tambahan
4
PENDAHULUAN
Indikator Keberhasilan
1
•Mengetahui tentang 3 pilar
NPT
2
•Mengetahui tentang
safeguards bahan nuklir
3
•Mengetahui tentang
protokol tambahan
5
Lingkup Materi
1. Pendahuluan
2. Dasar Hukum
3. Non Proliferation Treaty (NPT)
4. Safeguards Bahan Nuklir
7. Protokol Tambahan Untuk Perjanjian
Safeguards
8. Rangkuman
6
Dasar Hukum
UU No. 8 tahun 1978 tentang Ratifikasi NPT
INFCIRC 283 : Perjanjian Safeguards
INFCIRC 283 add. 1: Perjanjian Protokol Tambahan untuk Safeguards
UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Perka BAPETEN No 4 Tahun 2011 tentang Sistem Seifgard
Perka BAPETEN No 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan
Pada Sistem Pertanggungjawaban Dan Pengendalian Bahan Nuklir
7
Non Proliferation Treaty
Nuclear
Disarmament
perjanjian internasional utk
mencegah terjadinya
penyebaran senjata nuklir
secara lebih luas serta
mendorong pemanfaatan
bahan nuklir untuk tujuan
damai
Peaceful Uses
of Nuclear
Energy
Non
Proliferation
Anggota NPT:
NWS 5 negara (USA, Rusia, Inggris, China, Perancis)
Non-NWS lebih dari 150 negara.
8
Isi NPT
Artikel III
NNWS diharuskan membuat perjanjian
safeguards dengan IAEA dalam hal
penggunaan untuk tujuan damai. Dalam
menghadapi tugas ini IAEA kemudian
membuat model perjanjian safeguards
dalam rangka NPT, yang berlaku sama di
antara NNWS  INFCIRC 153
9
NPT di Indonesia
• Tandatangan: 2 Maret 1970.
• Ratifikasi : 25 Nopember 1978 dengan
Undang-Undang No. 8 tahun 1978.
10
Safeguards di Indonesia
 14-7-1980, perjanjian safeguards antara
Indonesia dan IAEA beserta Pengaturan
Pelengkap berlaku (INFCIRC/283)  Perka
Ka. BAPETEN No. 04/2011 (Safeguards
komprehensif, CSA)
 29-9-1999, Indonesia menandatangani dan
meratifikasi Protokol tambahan thd
INFCIRC/283 Rev.1 (Safeguards diperkuat) 
Perka Ka. BAPETEN No. 09/2006
 01-8-2003, Indonesia mulai Integrated
Safeguards
11
Safeguards Bahan Nuklir
Safeguards Bahan Nuklir :
• Pencegahan penyalahgunaan bahan nuklir untuk maksud non damai, dengan
cara :
• Pencegahan berdasarkan “akuntansi bahan nuklir”
• Memverifikasi seluruh bahan nuklir yang disimpan, digunakan dan
dalam pengangkutan secara lengkap dan benar
• Mendeteksi dengan tepat waktu adanya diversi dan mencegah diversi
bahan nuklir melalui deteksi awal
Pemeriksaan Catatan dan
Laporan
Item Counting dan
Identifikasi Bahan Nuklir
Pengukuran
Independen
12
Prosedur Safeguards/SPPBN
• Membentuk Material Balance Area (MBA)
• Menyampaikan Daftar Informasi Desain (DIQ)
• Membentuk Organisasi
• Penyusunan prosedur
• Penerimaan dan pengiriman bahan nuklir
• Menentukan kapan safeguards dimulai dan
pembebasan safeguards
• Sistem pencatatan dan pelaporan bahan nuklir
• Inspeksi
• Peralatan dan teknik pengukuran bahan nuklir
13
Material Balance Area (MBA)
• MBA : Daerah di dalam atau di luar fasilitas dimana jumlah dan
inventori fisik bahan yang keluar atau masuk dapat ditentukan
dan nuklir
1
KMP – A
Fresh fuel
storage
KMP- B
Reactor Core
2
KMP-C
Spent fuel
storage
3
• KMP: tempat untuk pemanfaatan bahan nuklir
14
Organisasi SPPBN
• Pemegang ijin: penanggungjawab terhadap
pelaksanaan SPPBN
• Penagwas inventori bahan nuklir: pelaksana
dan penanggungjawab pembuatan laporan
dan rekaman di dalam MBA
• Pengurus inventori bahan nuklir: pelaksana
dan penanggungjawab pembuatan laporan
dan rekaman di dalam KMP
15
Pembuatan Prosedur
• Prosedur SPPBN, harus memuat:
– Ruang lingkup
– Tanggungjwab PI, pengawas dan pengurus inventori bahan
nuklir
– Perpindahan bahan nuklir antar MBA dan KMP
– Pengukuran inventori bahan nuklir
– Perhitungan NL/NP
– Pelaksanaan PIT
– Perhitungan MUF
– Pemeliharaan rekaman
– Pelaporan
– Tindakan yang diambil dalam hal terjadi peristiwa di luar
kebiasaan
16
Penerimaan dan Pengiriman Bahan
Nuklir
Setiap pemindahan bahan nuklir masuk MBA
atau LOF atau keluar dari MBA atau LOF harus
direkam berdasarkan kuantitas yang terukur
17
Starting Safeguards Point
Bahan Nuklir terkena safeguards apabila:
a. Memiliki komposisi dan kemurnian yang
memenuhi syarat untuk fabrikasi bahan
nuklir
b. Memiliki komposisi dan kemurnian yang
memenuhi syarat untuk diperkaya secara
isotopik
c. Merupakan uranium deplesi yang
digunakan dalam kegiatan terkair daur
bahan bakar nuklir
18
Pembebasan Safeguards
Bahan nuklir yang dapat dimintakan
pembebasan dari safeguards yaitu:
a. Bahan nuklir yang digunakan dalam orde
gram atau kurang sebagai komponen
penginderaan dalam instrumen
b. Bahan nuklir yang digunakan pada
kegiatan yang tidak terkait daur bahan
bakar nuklir
c. Pu dengan konsentrasi isotope Pu-239 dan
Pu-241 kurang dari 20%
19
Sistem Pencatatan Bahan Nuklir
• Catatan bahan nuklir terdiri dari:
– Dokumen Pemindahan Internal (IMT) untuk
mencatat perpindahan BN antar KMP
– Dokumen Perubahan Inventori – Kehilangan
atau Produksi BN (ICD LN-NP)
– Buku Pelengkap (SL) untuk setiap KMP dari
setiap kategori BN
– Buku besar (GL) untuk setiap kategori BN yang
dimiliki di MBA
– Rekaman operasi: data operasi rekaman
pengukuran BN, history card, sertifikat bahan
nuklir
20
Sistem Pelaporan Bahan Nuklir-Jenis Laporan
• Laporan bahan nuklir terdiri dari
– Inventory change reports (ICR) mencakup:
• Receipts (RD/RS)
• Nuclear production and loss (NP/NL)
• Shipments (SD/SF)
• Accidental losses/gains (GA)
• Adjustment and corrections (RA)
• Shipper-receiver difference (DI)
• Changes in batch identifications (RP/RM)
– Physical Inventory Listings (PIL)
– Material Balance Reports (MBR)
– Concise Note, jika diperlukan
21
Sistem Pelaporan Bahan Nuklir –
Laporan Khusus
• Laporan Khusus:
 Insiden atau kondisi yang menyebabkan BN
hilang di MBA
 Insiden atau kondisi yang menyebabkan BN
hilang selama pengangkutan
 Kerusakan, perusakan, pelepasan segel IAEA
tanpa pemberitahuan
 Pemindahan atau perusakan fungsi alat
pengamatan IAEA tanpa izin
 Kehilangan atau pemalsuan rekaman
pembukuan atau rekaman operasi
22
Sistem Pelaporan Bahan Nuklir –Sistem
Pelaporan
IAEA
BAPETEN
ICR: 30 hr setelah akhir bulan perubahan inventori
PIL/MBR: 30 hari setelah PIV
DIQ: 1 tahun sebelum kontruksi
Operator
ICD: 14 hr setelah perubahan
DIQ pendahuluan: 9 bln sebelum konstruksi
ICR: 14 hr setelah akhir bulan perubahan inventori
PIL/MBR: 7 hari setelah PIV
23
Sistem Pelaporan Bahan Nuklir –Tata Cara
Pembuatan Laporan
• Format laporan sudah baku dari IAEA
• Isi format laporan sesuai dengan code 10
– Code 10: Pemberian kode terhadap jenis
bahan, bentuk bahan, lokasi penyimpanan
yang diatur oleh IAEA dan harus diikut oleh
setiap negara anggota. Pemberian kode
terhadap bahan dimaksudkan untuk
membedakan satu sama lain agar mudah
pada saat menemukan kembali
24
Inspeksi Safeguards
• Jenis inspeksi:
– Inspeksi rutin
• Pra Physical Inventory Verification (Pra PIV)
• Physical Inventory Verification (PIV)
• Interim Inventory Verification (IIV)
– Inspeksi khusus
• SNI
• Kegiatan Inspeksi:
– Audit dokumen
– Verifikasi bahan nuklir
25
Peralatan dan Teknik Pengukuran Bahan
Nuklir
• Teknik pengukuran bahan nuklir:
• Non Destructive Assay (NDA): teknik pengukuran bahan
nuklir secara kuantitatif maupun kualitatif tanpa merusak
bentuk fisik bahan nuklir
• Destructive Assay (DA): teknik pengukuran bahan nuklir
secara kuantitatif maupun kualitatif dengan analisis kimia
• Peralatan :
• NDA: Identifier (HM-5), HpGe Detektor, DCVD, timbangan
• DA: swipe test, titration, gravimetric, densitometry
26
PROTOKOL
TAMBAHAN
27
Pengertian Protokol Tambahan
• Mendeteksi kegiatan tersembunyi
(clandestine activity) berdasarkan
kelengkapan “informasi/deklarasi” tentang
seluruh kegiatan dan peralatan yang
terkait dengan daur bahan nuklir
28
Objek Protokol Tambahan
29
Perbedaan Safeguards dan Protokol
Tambahan
Topik
Safeguards (CSA)
Protokol Tambahan (Strengthened
Safeauards)
Tujuan
mendeteksi secara tepat waktu
hilangnya bahan nuklir atau
penggunaan bahan nuklir secara tidak
sah (dari maksud damai menjadi
pembuatan senjata nuklir atau
peralatan peledak nuklir lainnya) dalam
jumlah yang significant
Untuk menjamin kebenaran
(correctness) dan kelengkapan
(Completeness) deklarasi bahan
nuklir suatu negara
Deklarasi
BN & FN secara tepat
bahan dan kegiatan yang terkait
dg nuklir
Verifikasi
independen
Inspeksi BN & verifikasi Informasi design,
verifikasi secara kuantitatif
Complementary access ke lokasi
yang relevan, evaluasi kualitatif
Fokus
penyimpanan dan penggunaan bahan
nuklir
Peningkatan kemampuan untuk
mendeteksi adanya bahan dan
kegiatan nuklir yang tidak
terdeklarasi (transparan)
Kesimpulan
IAEA
Tidak ada penyimpangan bahan nuklir
dari aktivitas yg dideklarasikan
Tidak ada bahan nuklir dan aktivitas
disuatu negara yang tidak
dideklarasikan
30
Sarana baru untuk Protokol Tambahan
1. Informasi kurang lengkap
– Informasi bahan nuklir yang dibebaskan/dikecualikan dari
safeguards  jumlah dan lokasi
– Limbah yang mengandung bahan nuklir
– Kegiatan dan fasilitas yang terkait daur bahan bakar nuklir:
• Penelitian
• Tempat lain dimana BN terdapat
(Tambang/pengecualian/penghentian)
• Litbang yang terkait nuklir tetapi tidak menggunakan BN
• Peralatan dan bahan non-nuklir yang terkait dengan
nuklir
• Perencanaan di masa mendatang
31
Sarana baru dari Protokol Tambahan
2. Complementary Access:
• Lokasi di dalam fasilitas/LOF dan di luar
fasilitas yang merupakan titik strategi
• Semua tempat dimana bahan nuklir berada
• Fasilitas dekomisioning
• Kegiatan terkait nuklir yang tidak
menggunakan BN
3.
32
Sarana baru dari Protokol Tambahan
3. Kebutuhan administrasi
– Penunjukan inspektur
– Visa multiple entry
– Kemampuan komunikasi yang modern
33
Pelaporan Deklarasi Protokol Tambahan
• Waktu pelaporan
– Indonesia ke IAEA: 15 Mei
– Khusus untuk ekport import bahan dan
peralatan annex II: setiap triwulan
– Operator ke BAPETEN: 15 Mei
34
Isi Deklarasi Protokol Tambahan
2.a.(i): Penelitian dan Pengembangan tanpa
bahan nuklir



Berhubungan dengan daur bahan bakar nuklir
Tidak melibatkan bahan nuklir
Dibiayai dan dikontrol Pemerintah
Bukan penelitian teoritis dan dasar
2.a.(ii): Kegiatan operasional di fasilitas dan LOF
35
Isi Deklarasi Protokol Tambahan
2.a.(iii): bangunan di tapak

Diskripsi gedung, meliputi:

Penggunaan dan isi

Perkiraan ukuran

Penggunaan sebelumnya

Peta tapak lengkap dengan keterangan dan skala
2.a.(iv): kegiatan yang fungsinya terkait dengan daur bahan
bakar nuklir (annex I)
 Annex I merupakan daftar dari 15 tipe kegiatan yang
berhubungan dengan pengkayaan, reaktor dan
reprosessing
 Diskripsi dari kegiatan itu sendiri termasuk skala operasi
 Lokasi dan organisasi yang melakukan kegiatan tersebut
36
Isi Deklarasi Protokol Tambahan
2.a.(v): Penambangan uranium & thorium, serta
concentration plants
 Lokasi, status operasi dan kapasitas produksi
 Perkiraan semua produksi tiap tahun
 Perkiraan produksi tiap tahun untuk setiap
pertambangan atau instalasi
2.a.(vi): Bahan Sumber
 Lokasi, jumlah, komposisi dan maksud
penggunaan dari uranium dan thorium tidak
murni
 Jumlah export untuk maksud non-nuklir
 Jumlah import untuk maksud non-nuklir
37
Isi Deklarasi Protokol Tambahan
2.a.(vii): Bahan nuklir yang diexempted


Jumlah, penggunaan dan lokasi bahanbahan yang diexempted
Jumlah, penggunaan dan lokasi bahanbahan yang “use exempted” yang belum
berbentuk non-nuclear end-use
2.a.(viii): Limbah



Limbah tingkat menengah dan tinggi
Yang mengandung Pu, HEU, atau U-233
Safeguardsnya telah dihentikan
38
Isi Deklarasi Protokol Tambahan
2.a.(ix): Export barang yang terdapat pada annex II
 Identitas, jumlah, lokasi maksud penggunaan
bahan atau alat yang terdapat pada lampiran
II untuk tiap export
 IAEA dapat meminta konfirmasi dari negara
pengimport
 Pelaporan dilakukan tiap kuartal
2.a.(x): Rencana daur bahan nuklir



Rencana daur bahan nuklir yang telah disetujui
pemerintah
Termasuk litbang daur bahan secara khusus
Dalam periode 10 tahun mendatang
39
Isi Deklarasi Protokol Tambahan
2.b: Penelitian dan Pengembangan tanpa
bahan nuklir yang dilakukan swasta
2.c: Jika diminta IAEA, Indonesia harus
memberikan klarifikasi atau amplifikasi
terhadap informasi yang telah diberikan
40
Complementary Access (CA)
• PIN atau PI non nuklir wajib memberikan
akses kepada inspektur dan IAEA pada
tempat, lokasi kegiatan yang berkaitan
dengan protokol tambahan.
• Tujuan akses :
 meyakinkan bahwa tidak ada kegiatan yang
tidak dideklarasikan;
 melakukan pengambilan cuplikan lingkungan
yang berkaitan dengan protokol tambahan;
dan
 memastikan
status
fasilitas
dam
LOF
terdekomisioning
41
Complementary Access (CA)
• Pemberitahuan access: maksimal 2 jam
sebelum pelaksanaan
• Pemberitahuan secara tertulis disertai
dengan alasannya
• Dilakukan pada jam kerja kecuali ditentukan
lain dengan persetujuan PI
• Inspektur IAEA dan BAPETEN dapat
melakukan CA mendadak tanpa
pemberitahuan
42
Kegiatan CA
1. pengamatan visual
2. pengambilan cuplikan lingkungan
3. penggunaan peralatan deteksi
peralatan pengukuran
4. penggunaan segel
5. perhitungan item bahan nuklir
6. analisis tidak merusak
7. pencocokan catatan
radiasi
43
dan
Kerahasian Informasi
• PIN atau PI non nuklir harus menjaga
kerahasiaan semua akses dan informasi dalam
deklarasi.
• Inspektur IAEA dan BAPETEN :
a. tidak menyebarkan informasi proliferasi sensitif,
memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan
proteksi fisik atau keselamatan; dan
b. melindungi informasi komersial atau kepemilikan
yang sensitif.
44
Annex I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pabrik tabung rotor sentrifugal
Pabrik barrier Difusi
Pabrik sistem berbasis laser
Pabrik separator isotop elektromagnetik
Pabrik peralatan ekstraksi atau kolom
Pabrik nozel pemisah aerodinamik
Pabrik sistem pembangkit plasma uranium
Pabrik tabung Zirkonium
Pabrik air berat
Pabrik grafit
Pabrik flask bahan bakar teriradiasi
Pabrik batang kendali reaktor
Pabrik bejana dan tangki pengaman kekritisan
Pabrik mesin pemotong elemen bahan bakar teriradiasi
Hotcell
45
Annex II: Bahan dan Peralatan
Contoh peralatan khusus dan bahan non nuklir
• Reaktor dan Peralatan yang berada dan melekat pada reaktor
(bejana tekan reaktor, mesin pemuatan dan pembongkaran
bahan bakar, batang kendali, tabung zirkonium)
• Instalasi untuk proses ulang elemen bakar teriradiasi dan
peralatannya (mesin pemotong elemen bakar, alat pelarut,
ekstraktor bahan pelarut, bejana penampung dan penyimpan
bahan kimia)
• Fasilitas untuk fabrikasi elemen bahan bakar
• Fasilitas untuk pemisahan isotop uranium dan peralatannya
(sentrifugal gas dan sistem bantu)
• Grafit
• Air berat
46
Kesimpulan
Nuclear
Disarmament
Peaceful Uses
of Nuclear
Energy
perjanjian internasional utk
mencegah terjadinya
penyebaran senjata nuklir
secara lebih luas serta
mendorong pemanfaatan
bahan nuklir untuk tujuan
damai
Non
Proliferation
47
Kesimpulan
• Safeguards: Pencegahan penyalahgunaan bahan nuklir untuk
maksud non damai, dengan cara :
 Pencegahan berdasarkan “akuntansi bahan nuklir”
 Memverifikasi seluruh bahan nuklir yang disimpan,
digunakan dan dalam pengangkutan secara lengkap dan
benar
 Mendeteksi dengan tepat waktu adanya diversi dan
mencegah diversi bahan nuklir melalui deteksi awal
•
Protokol Tambahan: mendeteksi kegiatan tersembunyi
(clandestine
activity)
berdasarkan
kelengkapan
“informasi/deklarasi” tentang seluruh kegiatan dan peralatan
yang terkait dengan daur bahan nuklir
48
Sekian dan Terima kasih
49