Transcript Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat-2012

SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH PUSAT
1
DASAR HUKUM
• UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara
• UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat
• PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
• PMK No. 191/PMK.05/2011 ttg Mekanisme Pengelolaan Hibah
• PMK No. 230/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Hibah
• PMK No. 233/PMK.05/2011 ttg Perubahan atas PMK No.
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
• PMK No. 234/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
• PMK No. 235/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Lainnya
PEMBAGIAN FUNGSI
UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
pasal 51:
 Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan
ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan
perhitungannya.  (SA-BUN)
 Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan,
aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pendapatan dan belanja  (SAI)
 Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
3
PEMBAGIAN FUNGSI
LKPP
BUN
SABUN
SAI
K/L
KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
1. Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal
6 ayat 2 huruf a).
2. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8
huruf f)
3. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g).
4. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1
pasal 7 ayat 2 huruf d)
5. Menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan
investasi (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)
6. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama
5
pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)
KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
8.
9.
10.
11.
12.
Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7
ayat 2 huruf l)
Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara
(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)
Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q)
Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7
ayat 2 huruf s).
Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi
atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk
transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)
6
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
Pemegang kekuasaan PKN
MENTERI………
MENTERI……
MENTERI KEUANGAN
PENGGUNA
ANGGARAN
PENGGUNA
ANGGARAN
PENGGUNA
ANGGARAN
UTANG
DAN HIBAH
PENERUSAN
PINJAMAN
INVESTASI
SUBSIDI
BELANJA
LAIN-LAIN
MENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGELOLA FISKAL
(BUN)
TRANSFER
KE DAERAH
BADAN
LAINNYA
TRANSAKSI
KHUSUS
STANDAR & SISTEM AKUNTANSI
Standar Akuntansi
Input
Dokumen
Sumber
Transaksi
Process
Proses Akuntansi
- Analisis Transaksi
- Jurnal / Entries
- Posting
Output
Lap. Keuangan
- LRA
- Neraca
- LAK
- CaLK
-Relevan
-Andal
-Dpt dibandingkan
-Dpt dipahami
SISTEM AKUNTANSI
Formulasi
Prosedur
Transaksi
Bagan
Akun
Standar
Pengaturan
Kelembagaan
Hardware
Dan
Software
Personil
8
Terampil
KERANGKA UMUM SAPP
SAPP
DJKN
SA-BUN
999
SAI
SAK
SIMAKBMN
SiAP
SAUP&H
SA-IP
SA-PP
SA-TD
SAPBL
SA-BSBL
SA-TK
SAKUNS
SAU
999.01
999.02
999.03
999.04
999.05
BPH Migas,
BAPERTARUM,
BAZNAS
999.07
999.08
999.99
9
LRA
NERACA
SAI
SAK
SATUAN KERJA
KP
KD
CALK
SIMAK BMN
SATKER
PENGGUNA BSBL
DK
SATKER
PERANGKAT DAERAH
TP
UB
MEKANISME PELAPORAN SAI
DJKN
opsional
UAPB
UAPA
UAPPB-E1
UAPPA-E1
DJPBN
opsional
KANWIL
DJKN
KANWIL
DJPBN
UAPPB-W
UAPPA-W
BLU
KPKNL
UAKPB
UAKPA
UAKPA
11
KPPN
KPPN
PELAKSANAAN & PELAPORAN
SAKUN
SAU
DJPBN
SiAP
LRA
NERACA
LAK
Kanwil
DJPBN
Dit. PKN
UAKKBUN
CALK
UAKBUN Pusat
Pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s/d pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada
Kementerian Keuangan selaku BUN
PMK No.171/PMK.05/2007
PMK No.233/PMK.05/2011
KPPN
UAKBUN Daerah
Jenis Transaksi dan Dokumen Sumber di KPPN
No
Transaksi
Dokumen Sumber
1.
Alokasi Anggaran Belanja
DIPA, dan Revisinya/ Dokumen yang dipersamakan
DA DAU/DA DAK/SP Gubernur
2.
3.
Estimasi Pendapatan
Realisasi Belanja
DIPA Lembar 4
SPM/SP2D/SP2B-BLU/
SP3B-BLU/SPHL/SP2HL/SP3HL/SP4HL
Jenis –jenis SPM : SPM LS, SPM GU, SPM GU Nihil,
SPM UP/TUP, SPM IB, SPM DAU/DAK
4.
Realisasi Pendapatan
SSP,SSBC, SSBP dengan disertai NTB, NTPN, dan
BPN sebagai bukti pendukung
5.
Pengembalian Pendapatan
SPM KP, SPM KBC, SPM KPNBP
6.
Pengembalian Belanja
SSPB
7.
Penerimaan PFK
Potongan SPM
8.
Pengembalian Penerimaan
PFK
Pembayaran UP
SPM/SP2D PFK
10.
Pengembalian UP
Potongan SPM, SSBP UP
11.
Kiriman uang
Nota Debet/Nota Kredit/Wesel Pemerintah
9.
SPM/SP2D UP
Dokumen sumber yang digunakan dalam
pemrosesan data di Dit.PKN
1. SPM/SP2D
2. SPM/SP2D Pengesahan
3. Nota Debet/Kredit Bank Indonesia dan dokumen
pendukungnya
4. Memo Penyesuaian
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KPPN
Isi Laporan Keuangan KPPN ....(nama KPPN).... selaku UAKBUN-D
yang terdiri dari (i) Laporan Arus Kas, (ii) Neraca KUN, (iii) Laporan
Realisasi Anggaran, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.
….(nama KPPN)…..,
Kepala KPPN,
Selaku UAKBUN
(
)
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
Isi Laporan Keuangan gabungan seluruh UAKBUN-D tingkat Wilayah
.....(nama Kanwil).... yang kami susun selaku UAKKBUN yang terdiri dari
(i) Laporan Arus Kas, (ii) Neraca KUN, (iii) Laporan Realisasi Anggaran,
dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah
tanggung jawab kami, sedangkan subtansi Laporan Keuangan ini
merupakan tanggungjawab UAKBUN-D.
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.
….(nama Kanwil)…..,
Kepala Kanwil,
Selaku UAKKBUN
(
)
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT
Isi Laporan Keuangan Dit.PKN selaku UAKBUN-P yang terdiri dari (i)
Laporan Kas Posisi, dan (ii) Laporan lainnya sebagaimana terlampir
adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang
memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Jakarta,
Dir. PKN,
Selaku UAKBUN-P
(
)
PELAKSANAAN & PELAPORAN
SA-UP/H
Pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s/d pelaporan posisi
utang, operasi utang pemerintah,
penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan terkait utang, serta hibah
DJPU
UAPBUN
DJPU
Dit. EAS
UAPBUN
UAPPA-E1
999.01
Dit. EAS
UAPPA-E1
Dit. EAS
999.02
UAKPA
pemerintah. Contoh:

Pembayaran bunga utang dalam
dan luar negeri;

Pembayaran cicilan utang luar
negeri;

Pembayaran cicilan utang dalam
negeri;

Penerimaan utang luar negeri;

Penerimaan utang dalam negeri;

Penerimaan hibah.
PMK No.230/PMK.05/2011
PMK No.191/PMK.05/2011
Dit. EAS
UAKPA
DJPK
UAKPA
LRA
CALK
NERACA
LAP.POSISI
UTANG
Dokumen sumber yang digunakan
dalam pengelolaan utang
1. Dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. Dokumen pengeluaran, contoh: Notice of
Payment (NoP), Surat Permintaan
3. Membayar (SPM), SP2D.
4. Dokumen peneriaan, contoh: Notice of
Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication
(WA), SP3, Surat Pembukuan Pinjaman
Luar Negeri (SP2LN).
5. Dokumen lainnya yang dipersamakan.
6. Memo penyesuaian
Dokumen sumber yang digunakan
dalam pengelolaan hibah
1. Berita Acara Serah Terima
2. DIPA dan revisinya
3. DIPA pengesahan
4. Notice of disbursement (NoD)
5. SP2HL dan SPHL
6. SP4HL dan SP3HL
7. SP3HL-BJS
8. MPHL-BJS
9. Persetujuan MPHL-BJS
10.Surat Setoran Pengembalian Belanja
11.Surat Setoran Bukan Pajak
12.Memo Penyesuaian
Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan utang
1.
2.
3.
4.
Laporan Realisasi Anggaran, berupa:
• Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
• Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
• Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Posisi Utang (Managerial Report)
Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan hibah
1.
2.
3.
Laporan Realisasi Anggaran, berupa:
• Laporan Realisasi Pendapatan Hibah (Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang)
• Laporan Realisasi Belanja Yang Bersumber dari Hibah (LRA Satker K/L)
Neraca;
• Neraca UAKPA Belanja Hibah
• Neraca Satker Kementerian/Lembaga
• Neraca Satker BUN
Catatan atas Laporan Keuangan
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLA UTANG
Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
selaku UAPBUN-U&H yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran,
(ii) Neraca dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Jakarta,
Dirjen Pengelolaan Utang,
Selaku UAPBUN-Pengelola Utang
(
)
PELAKSANAAN & PELAPORAN
SA-IP 999.03
Pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran
s/d pelaporan posisi
investasi pemerintah,
penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan terkait investasi
(PMK No.190/PMK.05/2011)
KEMENT-BUMN
UAKPA
BKF
UAKPA
LRA
CALK
NERACA
LAP.INVESTASI
PEMERINTAH
DJKN
UAPBUN
UNIT/
INSTANSI
PENGELOLA
IP-JK PANJANG
UAKPA
UNIT/
INSTANSI
PENGELOLA
DANA BERGULIR
UAKPA
Dokumen sumber yang digunakan
dalam pengelolaan investasi
1.
2.
3.
4.
5.
Dokumen Anggaran
Dokumen Pengeluaran
Dokumen Penerimaan
Memo Penyesuaian ; Dan
Dokumen Lainnya Yang Dipersamakan.
Laporan yang dihasilkan
dalam pengelolaan investasi
1.
2.
3.
4.
5.
Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Investasi Pemerintah (managerial report)..
PELAKSANAAN & PELAPORAN
Lap.Realisasi
PP
SA-PP
Pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s/d pelaporan
penerusan pinjaman pemerintah,
seperti: penerusan pinjaman
ke BUMN
(PMK No. 28/PMK.05/2010)
Dit. SMI
NERACA
UAPBUN
CALK
Dit. SMI
UAPPA-E1
999.04
Dit. SMI
UAKPA
PELAKSANAAN & PELAPORAN
Lap.Realisasi
Transfer ke
Daerah
SA-TD
Pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s/d pelaporan
posisi dan operasi keuangan atas
transaksi transfer ke daerah
(PMK No. 120/PMK.05/2009)
DJPK
NERACA
UAPBUN
CALK
DJPK
UAPPA-E1
999.05
DJPK
UAKPA
PELAKSANAAN & PELAPORAN
SA-PBL
Pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s/d pelaporan posisi
keuangan dan ikhtisar laporan keuangan
badan lainnya.
(PMK No. 235/PMK.05/2011)
DJPBN
NERACA
ILK
SOR
UAPBUN - PBL
UBL SATKER/
BAG. SATKER
UAKPA
UBL
BUKAN SATKER
UAKPA
Sumber dana:
• APBN
• NON APBN
• APBN & NON APBN
PELAKSANAAN & PELAPORAN
SA-BSBL 999.07/999.08
Pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s/d pelaporan posisi
dan operasi keuangan atas transaksi
subsidi dan belanja lain-lain.
LRA
DJA
UAPBUN
NERACA
CALK
(PMK No.196/PMK.05/2008)
K/L
UAPPA-BSBL
K/L
UAPPA-BSBL
SATKER KHUSUS
UAPPA-BSBL
PELAKSANAAN & PELAPORAN
SA-TK 999.99
Pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s/d pelaporan untuk
seluruh transaksi penerimaan dan
pengeluaran aset pemerintah yang
terkait dengan fungsi Menteri Keuangan
selaku BUN, yang tidak tercakup dalam
Sub SABUN lainnya
DJPB
UAPBUN
DJKN
UAPKPA-SATK
DJA
UAPKPA-SATK
PNBP yang dikelola DJA
selain bagian Laba BUMN
Aset yang dikuasai
Pengelola Barang
DJPB
UAPKPA-SATK
- Belanja Pensiun
- PFK
BKF
UAPKPA-SATK
Iuran kerjasama
internasional
PROSES AKUNTANSI SAPP
Transaksi
Aset
Anggaran
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Piutang
Transaksi
Persediaan
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SIMAK-BMN
Transaksi
BLU
Transaksi
Lainnya
SAK
LK
K/L
BPK
GL SAI
ASET
(SIMAK-BMN)
SAPP
MENTERI
KEUANGAN GL
SELAKU
DJKN
LK
BUN
GL SA-BUN
RKA-K/L
DIPA
PENGELOLA
FISKAL
LKPP
Budget
(APBN)
SA-BUN
SiAP
SAKUN
MENTERI
SELAKU
BUNSA-BSBL SA-PBL SA-TK
SA-IP SA-PP
SA-TD
SAUPKEUANGAN
SAU
Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran
KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Kebijakan akuntansi anggaran
2. Kebijakan akuntansi pendapatan
3. Kebijakan akuntansi belanja
4. Kebijakan akuntansi pembiayaan
5. Kebijakan akuntansi investasi
6. Kebijakan akuntansi utang
Terima Kasih