Transcript penguatan kelembagaan - sestama - rakernas 2014

Oleh : Ir. Ambar Rahayu, MNS
Sekretaris Utama BKKBN
Outline
• Kondisi Kelembagaan
Program KKB di Kab/Kota
• SDM Pengelola
• Advokasi dan KIE Below The
Line
• Penerapan SPM
• Sinkronisasi Pembiayaan
Pusat dan Daerah
Kondisi Kelembagaan
A. Keadaan Awal 2013 Berdasarkan PP 41/2007
No
Bentuk Kelembagaan
Jumlah Kabupaten/Kota
1.
Dinas KB dan PP
4
2.
Dinas PP, KB dan PMD
11
3.
Badan KB
23
4.
Badan KB dan PP
247
5.
Badan KB, PP dan PMD
132
6.
Kantor KB
7
7.
Kantor KB dan PP
51
8.
Kantor KB, PP dan PMD
9
JUMLAH
484
Kondisi Kelembagaan
B. Pembentukan Sampai Akhir 2013 (Pasca
ditetapkannya UU 52/2009)
N
o
Provinsi
1. Kep. Bangka Belitung
Kab/Kota
Nomenklatur
No.
Perda
1
Kab. Bangka Sel.
BKKBD
5/2012
2
Kab. Belitung Timur BKKBD
5/2013
3
Kab. Bangka Barat
BKKBD
17/2013
4
Kota Ternate
BPPKBD
4/2010
5
Kab. P. Morotai
BKKBD
4/2010
3. Jawa Barat
6
Kab. Sukabumi
BKKBD
25/2012
4. Sulawesi Utara
7
Kab. Bolmut
BKKBD dan PP 1/2011
8
Kota Bitung
BKKBD
41/2012
5. Gorontalo
9
Kab. Boalemo
BKKBD
11/2012
6. Sumatera Selatan
10
Kab. Empat Lawang BKBD
16/2012
11
Kab. Muara Enim
5/2013
2. Maluku Utara
BKBPP dan PA
Kondisi Kelembagaan
N
Provinsi
o
Kab/Kota
Lanjutan
Nomenklatur
No. Perda
7. Sumatera Utara
12
Kap. Tapanuli Tengah
BKBKS
7/2012
8. Sulawesi Selatan
13
Kab. Maros
BKKBD
12/2012
9. Sulawesi Barat
14
Kab. Majene
BKKBD
14/2013
No
Provinsi
Kabupaten
1
Papua
15
2
Sulawesi Tenggara
16
Nomenklatur
Perbup
Kab. Paniai
Badan Koordinasi KB Daerah
72 / 2012
Kab Kolaka Timur
BKKBD
Proses
Penomoran
Catatan:
1. Belum seragam dengan nomenklatur BKKBD
2. Pembentukan BKKBD merupakan amanat UU N0. 52/2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 57 ayat (3))
3. Struktur yang ideal adalah terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang, yaitu Pengendalian
Penduduk, KB, KS, Advokasi, Penggerakan dan Informasi
4. Sejak otonomi daerah, TFR stagnan 2,6 anak dalam satu dekade (2002-2012)
 Melemahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah
 11 kab/kota (pemekaran) belum membentuk kelembagaan
 Anggaran APBD di kab/kota utk program KB belum mencukupi
 masih sangat kecil dibanding prioritas pembangunan yang
lain)
 Bervariasinya kelembagaan (Dinas, Badan, Kantor)
 Program KKB penting tapi tidak prioritas (dianggap konsumtif
dan tidak menarik untuk isu politik  berdampak pada
kebijakan pemda)
 Lemahnya Kapasitas SDM Pengelola (PLKB, Kader/IMP)
 SDM Penanggungjawab Program KKB (SKPD-KB), sangat
variatif dalam penguasaan Program KKB
 Jumlah PLKB menurun saat desentralisasi
 Rasio desa/PLKB = 4:1, sehingga hasil yang dicapai kurang
maksimal *
 Jumlah tenaga lini lapangan 22.481 (56,6 %) dari target
SPM 2014. ** (1 PLKB Membina 2 Desa) Jumlah desa(79.
418) : 2 = 39.709 PLKB/PKB)
 Sebagian pimpinan SKPD-KB belum memahami substansi
KKB secara utuh
* Kajian Pelaksaan SPM Bidang KB KS di 10 Kabupaten, BKKBN-UNFPA 2013
** Sumber: Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, Nov 2013
Kondisi Petugas Lapangan KB
WILAYAH
JUMLAH
DESA/K
JUMLAH
KK
JUMLAH
PLKB (PNS
& NON
PNS
RASIO
PLKB
THP
DESA
N=2
RATIO
PLKB
THP KK
N=1000
JML
DESA
TANPA
PLKB
PROYEK
SI
KEBUTU
HAN
PLKB
N=2
JUMLAH
PPKBD
RASIO
PPKBD
THP
DESA
N=1
JAWA
BALI
25.947
39.839.450
10.347
2,5
3.850,3
5.253
2.626,5
30.625
0,85
LUAR
JAWA
BALI I
30.505
17.008.650
7.631
4,0
2.228,9
15.243
7.621,5
29.594
1,03
LUAR
JAWA
BALI II
22.966
7.953.962
4.503
5,1
1.766,4
13.960
6.980
14.787
1,55
79. 418*) 64.693.806*
22.481**
3,53
2.877,7
34.456
17.228
75.006
1,05
TOTAL
Keterangan : *) Pendataan Keluarga, 2012
**) Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, November 2013
Advokasi dan KIE Below The Line
• Advokasi dan KIE : sinergi antara, above the
line, through the line dan below the line,
dengan titik berat pada below the line melalui
pendekatan komunikasi perubahan perilaku
• Karakteristik below the line: media dengan
jangkauan dan penetrasi terbatas, lebih dekat
dengan sasaran, local content (menggunakan
tokoh, bahasa, simbol dan lambang sesuai
norma dan budaya lokal).
Above Media Line
Televisi, Radio, Surat
Kabar/ Majalah, Website
Through Media Line
Billboard, Umbul-umbul,
Spanduk, Roll-up Banner
Below Media Line
Poster, Leaflet, Booklet, KIP/K,
Stiker, Plakat, Media Merchandise
PENERAPAN SPM
SPM 2010-2014  3 jenis pelayanan dasar
(9 INDIKATOR)
• Menjamin akses masyarakat untuk
memperoleh pelayanan dasar
• Indikator  Sederhana, konkrit, mudah terukur,
terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggung
jawabkan (RPJMN 2010-2014)
Kab/Kota menyelenggarakan pelayanan
KB & KS berdasarkan SPM yang meliputi
jenis pelayanan dasar beserta indikator
kinerja dan target
tahun 2010-2014 meliputi :
A. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE)
KB dan KS;
B. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi;
C. Penyediaan Informasi Data Mikro keluarga.
DILENGKAPI DGN PETUNJUK TEKNIS
JENIS PELAYANAN
DASAR
1. Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Keluarga
Berencana &
Keluarga Sejahtera
(KIE KB dan KS)
INDIKATOR
1. Ckpn PUS yg isterinya di bawah
usia 20 tahun 3,5%
2. Ckpn Sasaran PUS jd peserta KB
aktif 65%
3. Unmetneed 5%
4. Ckpn Anggota BKB ber-KB 70%
5. Ckpn anggota UPPKS ber-KB 87%
6. Ratio PLKB (PLKB/PKB) di setiap
Desa/Kel ( 1 PLKB/2Desa)
7. Ratio Pembantu Pembina KB Desa
(PPKBD) di setiap Desa/Kel
1PPKBD/Desa
NILAI
Batas
waktu
100
2014
100
100
100
100
100
2014
2014
2014
2014
2014
100
2014
2. Penyediaan Alat
dan Obat
Kontrasepsi
8. Cakupan penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat 30% setiap
tahun
100
2014
3. Penyediaan Informasi
Data Mikro
9. Cakupan penyediaan informasi data
mikro keluarga di setiap desa 100%
100
2014
3 JUKNIS SPM
1. Juknis Perencananaan pembiayaan
pencapaian SPM bidang KB dan KS di
kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 231/HK010/B5/2010)
2. Juknis Pengembangan Kapasitas Tenaga
Program KB dan KS (Perka BKKBN No.
232/HK-010/B5/2010)
3. Juknis Monitoring dan evaluasi penerapan dan
Pencapaian SPM bidang KB dan KS di
kabupaten/Kota (Perka BKKBN No.
281/PER/B4/2011)
PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
Dari hasil pemantauan yang dilakukan di 9
Provinsi terdapat beberapa permasalahan:
 Seringnya mutasi pengelola program KKB
 Persepsi Stakeholders beragamProgram KB
belum menjadi program prioritas
 Kelemahan Regulasi di tingkat Kab/Kota dalam
mendukung pelaksanaan SPM
 Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan
PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
Lanjutan
 Dari 9 Indikator pada umumnya Kab/Kota
belum mampu memenuhi indikator
penyediaan kontrasepsi 30 %
 Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 3,5
% PUS Istrinya < 20 Tahun (indikator pertama)
 Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 5%
Unmet Need (indikator ketiga)
 Rasio PLKB yang belum tercapai
SINKRONISASI PEMBIAYAAN
PUSAT DAN DAERAH
Kondisi Penganggaran Program KKB
• Dari 15 kabupaten dan kota di Indonesia, rentang
anggaran APBD di tingkat kabupaten dan kota
untuk program KKB hanya berkisar antara:
0,04 % - 2 %*
• Program KKB merupakan urusan wajib terkait
pelayanan dasar, namun pada umumnya belum
menjadi program prioritas bagi pemerintah
daerah , sehingga berpengaruh pada anggaran.
*)Hasil asesmen Biro Perencanaan BKKBN, 2012 (UNFPA)
ALOKASI URUSAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013
dalam juta rupiah
NO
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
DAERAH
2
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Total Provinsi Se- Indonesia
Sumber data: Kemendagri
TOTAL BELANJA
URUSAN
KEPENDUDUKAN
3
4
11.779.837,22
8.866.922,25
3.313.159,75
8.432.096,32
2.554.464,79
2.652.390,63
1.768.329,28
5.763.277,90
1.909.258,66
4.410.729,85
45.576.328,96
17.516.652,42
6.052.003,24
12.730.236,62
2.454.919,43
15.356.564,20
3.337.134,74
2.547.201,52
4.551.706,04
12.900.000,00
1.143.812,90
1.961.889,90
1.078.801,92
2.207.835,67
5.644.397,12
2.039.366,27
4.316.449,11
2.488.708,88
2.400.818,26
1.570.083,43
1.403.441,61
8.034.736,39
4.253.303,03
213.016.858,28
15.481,84
0,00
0,00
0,00
6.187,12
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
153.960,20
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
616,87
0,00
1.889,70
0,00
0,00
599,99
0,00
0,00
0,00
0,00
786,75
0,00
150,00
0,00
1.976,88
18.126,58
204.945,93
URUSAN
URUSAN
PEMBERDAYAAN
RASIO
RASIO KELUARGA RASIO
PEREMPUAN &
BERENCANA
PERLINDUNGAN ANAK
5=4/3
6
7=6/3
8
9=8/3
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,34%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,12%
0,02%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
0,00%
0,01%
0,00%
0,02%
0,43%
0,10%
22.887,39
0,00
7.724,42
12.828,64
10.065,00
13.041,61
10.920,55
4.970,43
8.881,15
2.630,00
17.645,39
25.179,95
11.827,00
17.134,22
11.712,82
18.035,81
8.113,17
7.767,98
4.823,33
19.423,53
0,00
6.337,30
2.128,01
13.744,72
8.202,95
5.638,35
8.348,45
6.086,76
0,00
1.986,31
3.231,45
7.000,00
26.142,20
324.458,88
0,19%
0,00%
0,23%
0,15%
0,39%
0,49%
0,62%
0,09%
0,47%
0,06%
0,04%
0,14%
0,20%
0,13%
0,48%
0,12%
0,24%
0,30%
0,11%
0,15%
0,00%
0,32%
0,20%
0,62%
0,15%
0,28%
0,19%
0,24%
0,00%
0,13%
0,23%
0,09%
0,61%
0,15%
0,00
0,00
963,27
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
60.110,43
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803,95
0,00
1.330,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,24
0,00
150,00
4.012,98
0,00
0,00
68.319,13
0,00%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,01%
0,29%
0,00%
0,00%
0,03%
TOTAL
RASIO
10=4+6+8 11=10/3
38.369,23
0,33%
0,00
0,00%
8.687,68
0,26%
12.828,64
0,15%
16.252,12
0,64%
13.041,61
0,49%
10.920,55
0,62%
5.150,43
0,09%
8.881,15
0,47%
3.100,00
0,07%
231.716,02
0,51%
25.179,95
0,14%
12.877,00
0,21%
17.134,22
0,13%
11.712,82
0,48%
18.035,81
0,12%
12.113,17
0,36%
9.188,80
0,36%
4.823,33
0,11%
22.643,50
0,18%
0,00
0,00%
6.337,30
0,32%
2.728,00
0,25%
13.744,72
0,62%
8.202,95
0,15%
5.638,35
0,28%
8.348,45
0,19%
7.291,75
0,29%
0,00
0,00%
2.286,31
0,15%
7.244,43
0,52%
8.976,88
0,11%
44.268,78
1,04%
0,28%
597.723,95
DUKUNGAN PENGANGGARAN
PROGRAM KKB
• Sumber Dana KAB/KOTA dari DAU
(APBD)
• Sumber Dana dari Pusat (APBN) :
– Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB
– Alkon
– Dukungan Kegiatan
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH
Pemerintah
Pusat
Pembagian Urusan
UU No. 32/2004
Sumber Pendanaan
UU No. 33/2004
Pemerintah
Daerah
Pelaksanaan
Urusan
APBD
DBH
PAD
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas
Pembantuan
Pemerintah
Pusat kepada
Daerah
K/L melimpahkan wewenang
kepada Gubernur
K/L menugaskan
wewenang kepada
Gubernur/Bupati/
Walikota
DAU
UU No.28/2009
DAK
Pendapatan
Transfer
Dana Otsus
Lain-lain
Pendapatan
yang Sah
Belanja
Surplus/Defisit
Pembiayaan
APBN
APBN
Dana Penyesuaian
Dana Hibah
Dana Darurat
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana
Cadangan
Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Pinjaman Daerah
21
KEBIJAKAN PENGANGGARAN
(Kemendagri)
MELIPUTI :
 BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)
 BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB
 BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI
AMANAT PER UU
 BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM
 BELANJA LAIN-LAIN
BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT/WAJIB :
BELANJA YG DIARAHKAN
(EARMARK)
 DAK

BELANJA PEGAWAI
 DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

BELANJA BUNGA
 DANA OTSUS (Untuk Program)

KEGIATAN DPA - L

DUKUNGAN PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL (A.L.
DANA PENDAMPING DAK,
DDUB dan e-KTP)
 DBH - DR
 DANA BOS
 DANA INSENTIF DAERAH (DID)
 DANA PENYESUAIAN (Tunj.
Fungsional, Tambahan
Penghasilan Guru PNS,
Sertifikasi Guru)
 BANTUAN KEUANGAN YG
BERSIFAT KHUSUS
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT
PER UNDANG-UNDANGAN







BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA
BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI
ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN
DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA
BANTUAN PARPOL
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
BELANJA MODAL
BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM :

26 URUSAN WAJIB (ada KB)
(diluar pendidikan dan kesehatan)

8 URUSAN PILIHAN
Dikaitkan dengan urusan yang
menjadi kewenangan
daerah (provinsi atau
kab/kota) sesuai tugas dan
fungsi SKPD
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
• ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG KE DESA
• PELUANG UNTUK MEMPERKUAT PELAKSANAAN
• PENGGERAKAN KKB DI LINI LAPANGAN
PERLU PANGAWALAN :
• PADA JUKLAK/JUKNIS DARI BUPATI ADA MENU
PENGGERAKAN KKB
• PENGAWALAN PADA PERENCANAAN MULAI
PADA MUSRENBANGDES
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : BANGKA BELITUNG
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Bangka
7.0
76.8
12.1
100.0
93.4
2.0
0.9
31.3
100.0
2
Belitung
1.0
84.3
8.8
82.1
82.3
8.2
1.0
0.0
100.0
3
Pangkalpinang
1.1
76.0
14.4
82.3
66.7
7.0
1.0
24.2
85.7
4
Bangka Barat
4.2
77.4
12.9
97.8
100.0
4.1
1.3
0.0
91.4
5
Bangka Tengah
4.6
80.3
7.4
45.2
81.8
0.5
1.1
0.0
100.0
6
Bangka Selatan
10.4
80.3
11.2
94.8
88.7
17.7
0.8
59.9
100.0
7
Belitung Timur
3.2
82.3
7.1
91.5
56.0
2.4
1.3
0.0
75.0
PROVINSI
5.0
79.3
10.9
84.4
85.2
1.8
1.0
20.9
93.6
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : BENGKULU
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Bengkulu Utara
5.3
81.6
10.1
60.0
83.5
3.0
0.7
0.0
89.8
2
Bengkulu
Selatan
1.7
86.3
6.1
75.8
75.7
0.9
1.0
0.0
100.0
3
Rejang Lebong
4.3
77.5
9.8
91.1
91.0
1.7
0.9
0.0
98.7
4
Kota Bengkulu
1.7
82.3
8.8
82.9
80.8
1.7
1.1
0.0
100.0
5
Mukomuko
6.4
80.9
9.5
33.1
99.9
5.1
0.9
0.0
100.0
6
Kaur
6.4
71.6
18.9
47.0
79.5
3.0
0.8
0.0
100.0
7
Seluma
15.2
66.8
21.7
70.6
84.3
13.4
0.9
0.0
100.0
8
Kepahiang
5.3
83.3
7.4
98.1
95.9
9.2
1.0
0.0
99.1
9
Lebong
6.8
77.1
16.2
66.2
66.9
13.1
1.3
0.0
78.5
10
Bengkulu Tengah
6.7
81.1
8.5
50.4
84.3
6.0
0.9
0.0
88.1
PROVINSI
6.2
78.4
11.9
74.8
87.2
2.8
0.9
0.0
95.0
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : DI YOGYAKARTA
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Bantul
0.8
69.3
12.4
87.8
83.6
1.2
1.0
0.0
100.0
2
Sleman
0.6
69.9
12.5
88.2
87.5
1.4
1.0
0.0
100.0
3
Gunung Kidul
2.1
76.5
10.0
86.1
91.8
2.3
1.0
0.0
100.0
4
Kulon Progo
1.0
67.8
15.0
84.1
84.3
2.1
1.0
0.0
100.0
5
Kota Yogyakarta
0.8
66.1
15.1
80.8
86.5
1.5
1.0
0.0
100.0
PROVINSI
1.1
70.7
12.4
86.1
86.0
1.7
1.0
0.0
100.0
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : DKI JAKARTA
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Jakarta Pusat
0.8
75.2
14.5
61.3
71.0
0.6
0.1
0.9
100.0
2
Jakarta Utara
2.1
75.0
16.8
84.2
91.5
0.6
0.1
5.1
100.0
3
Jakarta Barat
1.5
77.3
14.2
77.0
88.5
0.8
0.1
9.7
100.0
4
Jakarta Selatan
0.2
77.5
13.1
75.6
82.4
0.6
0.1
7.6
100.0
5
Jakarta Timur
0.6
77.2
14.3
71.1
84.5
0.4
0.1
8.0
100.0
6
Kepulauan
Seribu
9.8
78.0
9.7
96.8
85.7
6.0
0.3
0.0
100.0
PROVINSI
1.1
76.7
14.5
74.2
83.7
0.6
0.1
7.0
100.0
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : GORONTALO
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Boalemo
3.9
77.6
10.5
29.0
92.2
0.4
1.0
0.0
100.0
2
Gorontalo
3.8
75.5
13.3
89.5
88.5
5.0
1.0
0.0
100.0
3
Kota Gorontalo
1.6
78.4
10.5
91.4
100.0
1.0
1.0
0.0
100.0
4
Pahuwato
5.5
71.0
16.2
87.3
89.0
1.2
1.0
0.0
100.0
5
Bone Bolango
2.9
77.4
11.0
95.1
99.3
6.4
0.9
0.0
100.0
6
Gorontalo Utara
4.0
76.2
12.2
48.1
86.7
11.2
1.0
0.0
100.0
PROVINSI
3.6
75.9
12.5
75.2
95.1
1.7
1.0
0.0
100.0
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : JAMBI
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Batanghari
3.0
78.8
11.2
78.9
85.2
6.8
1.1
0.0
51.1
2
Bungo
6.3
77.4
13.4
69.1
90.4
1.8
0.7
0.0
100.0
3
Kerinci
6.1
79.0
10.4
81.8
84.6
0.4
0.5
0.0
99.1
4
Tanjab Barat
14.3
72.8
17.4
73.7
73.1
4.1
0.9
0.0
100.0
5
Merangin
6.5
77.9
12.3
70.1
80.4
3.1
0.7
0.0
100.0
6
Kota Jambi
0.6
71.1
10.5
86.7
90.2
3.2
2.5
0.0
90.5
7
Muaro Jambi
2.9
76.4
13.5
93.1
93.9
5.2
1.3
0.0
95.9
8
Tebo
5.5
75.4
15.7
80.0
86.2
1.4
0.8
0.0
98.9
9
Tanjab Timur
4.6
73.4
15.6
84.5
87.4
1.5
1.7
0.0
98.7
10
Sarolangun
6.9
79.3
9.6
85.3
91.7
5.3
1.9
0.0
85.4
11
Kotai Sungai
Penuh
1.5
79.8
10.2
80.1
86.6
2.3
1.0
0.0
100.0
PROVINSI
5.5
76.2
12.9
81.6
86.2
2.0
1.1
0.0
91.3
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : JAWA TENGAH
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Cilacap
2.3
71.4
18.7
67.8
71.6
1.7
1.0
0.0
100.0
2
Banyumas
1.2
73.8
15.4
82.5
87.3
2.6
1.0
0.1
100.0
3
Purbalingga
3.2
80.3
9.4
81.5
85.0
1.9
1.0
0.0
100.0
4
Banjarnegara
3.2
74.0
12.5
77.5
85.3
4.0
1.0
0.0
100.0
5
Kebumen
1.2
74.7
14.9
82.4
82.1
3.5
1.0
0.0
100.0
6
Purworejo
0.9
79.7
10.4
80.2
82.1
4.4
1.0
0.0
100.0
7
Wonosobo
2.9
80.2
10.5
83.1
82.3
3.8
1.0
1.5
100.0
8
Magelang
1.3
77.5
11.0
81.3
79.8
3.8
1.0
0.0
100.0
9
Boyolali
0.9
82.6
9.1
79.1
82.3
2.5
0.9
0.0
100.0
10
Klaten
0.7
76.8
14.2
74.5
82.9
5.1
1.0
0.0
100.0
11
Sukoharjo
0.7
79.5
10.4
81.3
75.3
2.2
1.0
0.0
100.0
12
Wonogiri
1.1
83.1
8.5
87.1
86.8
5.1
1.0
0.0
100.0
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
13
Karanganyar
0.5
78.9
10.4
81.5
82.6
0.7
1.0
0.0
100.0
14
Sragen
1.0
76.4
13.2
70.1
80.5
1.0
1.0
0.0
100.0
15
Grobogan
3.3
74.8
14.9
84.3
81.6
2.6
0.9
0.0
100.0
16
Blora
7.2
78.9
11.7
78.7
90.4
6.4
0.9
0.0
100.0
17
Rembang
3.1
82.6
7.6
90.9
91.2
4.0
1.0
0.0
100.0
18
Pati
3.0
78.3
11.2
80.1
82.8
0.8
1.0
0.0
100.0
19
Kudus
2.3
77.3
12.4
83.3
89.4
1.0
1.0
0.0
100.0
20
Jepara
4.2
76.4
13.3
84.1
81.8
2.1
1.0
0.0
100.0
21
Demak
4.0
76.9
8.3
82.3
80.4
1.0
1.0
0.0
100.0
22
Semarang
2.1
77.9
10.5
88.1
85.3
1.2
1.0
0.0
93.2
23
Temanggung
2.1
81.4
8.7
80.8
85.5
5.1
1.0
0.0
100.0
24
Kendal
1.4
77.6
12.3
79.7
78.0
3.7
1.0
0.0
100.0
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
25
Batang
2.7
79.2
11.8
78.9
82.8
3.0
1.0
0.0
100.0
26
Pekalongan
2.1
79.7
9.7
79.4
81.3
4.8
1.0
0.0
100.0
27
Pemalang
2.6
76.0
13.5
80.2
74.8
2.7
1.0
0.0
100.0
28
Tegal
1.8
76.1
13.0
78.4
81.4
2.7
1.0
0.0
100.0
29
Brebes
3.6
78.0
12.6
59.4
79.4
1.0
1.0
0.0
100.0
30
Magelang
0.5
76.7
11.5
99.5
99.8
1.1
1.0
3.4
100.0
31
Surakarta
0.6
78.7
11.1
72.0
75.5
1.2
1.0
0.0
100.0
32
Salatiga
2.7
78.4
11.6
88.7
83.8
3.7
0.6
0.0
100.0
33
Semarang
0.5
75.1
14.1
79.3
83.8
2.3
1.0
0.0
100.0
34
Pekalongan
0.7
72.0
14.2
79.3
84.6
1.7
1.0
0.0
100.0
35
Tegal
2.5
73.0
15.9
67.4
57.2
1.1
0.5
0.0
100.0
PROVINSI
2.3
77.3
12.3
79.9
83.0
2.1
1.0
0.1
99.8
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : KALIMANTAN SELATAN
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Tanah Laut
3.52
82.03
17.97
84.05
85.14
2.01
1.0
0.0
100.0
2
Kotabaru
4.79
87.15
12.85
87.77
86.04
2.57
1.0
0.0
100.0
3
Banjar
6.05
76.71
23.29
73.76
84.03
4.26
1.0
0.0
100.0
4
Barito Kuala
3.30
74.94
13.13
85.57
88.48
4.90
1.0
0.0
100.0
5
Tapin
4.62
81.94
18.06
83.87
78.09
3.82
1.0
0.0
100.0
6
Hulu Sungai
Selatan
3.99
79.74
20.04
80.55
83.98
4.77
1.0
0.0
100.0
7
Hulu Sungai
Tengah
3.48
76.29
23.71
60.54
79.07
5.12
1.0
0.0
100.0
8
Hulu Sungai
Utara
3.11
73.05
26.95
78.44
90.69
7.30
1.0
0.0
100.0
9
Tabalong
4.62
81.94
18.06
83.87
78.09
4.09
1.0
0.0
100.0
10
Tanah Bumbu
10.18
79.18
20.82
88.53
87.06
1.78
1.1
0.0
100.0
11
Balangan
4.36
79.70
7.68
80.49
90.14
7.85
1.0
0.0
100.0
12
Banjarmasin
2.12
74.95
25.05
85.34
87.73
0.83
1.0
0.0
100.0
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : KALIMANTAN SELATAN (Lanjutan)
No
Kabupaten/Kota
13
Banjarbaru
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
1.71
73.19
26.81
% PA
Anggota
BKB
(70%)
89.32
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
88.93
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
0.34
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
1.0
Penyediaan
Alkon
(30%)
0.0
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
100.0
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS
Prov. : MALUKU
No
Kabupaten/Kota
% PUS
Istrinya <
20 Tahun
(3,5%)
% Peserta
KB Aktif
(65%)
% Unmet
Need
(5%)
% PA
Anggota
BKB
(70%)
% PA
Anggota
UPPKS
(87%)
Rasio
PLKB:
Desa/
Kel. (2)
Rasio
PPKBD:
Desa/
Kel. (1)
Penyediaan
Alkon
(30%)
Cakupan
Data
Mikro
Keluarga
(100%)
1
Maluku Tengah
5.6
61.6
24.3
72.5
100.0
1.7
1.0
0.0
88.7
2
Maluku Tenggara
3.4
50.8
32.8
80.5
100.0
0.9
1.0
0.0
100.0
3
Kota Ambon
2.6
77.5
13.5
85.8
100.0
1.2
1.0
0.0
100.0
4
Maluku Tenggara
Barat
5.9
55.3
30.5
83.2
0.0
3.3
1.0
0.0
100.0
5
Buru
3.4
81.5
11.3
88.9
100.0
7.5
1.6
0.0
97.6
6
Seram Bagian
Barat
6.9
55.1
28.1
85.3
100.0
10.2
1.8
0.0
100.0
7
Seram Bagian
Timur
8.5
45.1
39.3
83.7
100.0
0.0
1.3
0.0
98.6
8
Kepulauan Aru
1.7
67.1
17.0
86.0
84.5
2.8
1.0
0.0
100.0
9
Kota Tual
26.1
57.8
26.7
87.8
100.0
1.1
1.5
0.0
100.0
10
Maluku Barat
Daya
0.0
0.0
0.0
91.3
79.5
58.5
0.0
0.0
0.0
11
Buru Selatan
19.2
54.5
23.4
86.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
PROVINSI
6.7
63.0
23.2
80.4
99.2
2.9
1.4
0.0
86.2