Transcript 6.pemanfaatan bmn

Pemanfaatan BMN
Bentuk pemanfaatan BMN/D
Sewa
PEMANFA
ATAN
Pinjam pakai
Pengguna usahaan
Sewa / retribusi
Kerjasama
pemanfaatan
Bangun Guna
serah (BGS)
Bangun serah
guna (BSG)
SEWA
• Adalah pemanfatan BMN oleh Pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
tunai
• Pertimbangan dilakukan sewa : Untuk
mengoptimalkan pemanfatan BMN yang
belum/tidak dipergunakan dlm pelakksanaan
tupoksi penyelenggaraan pemerintahan atau
mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain
secara tidak sah
BMN yang dapat disewakan
• Tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada
pada Pengelola Barang maupun yang status
penggunaannya ada pd pengguna barang, dan
• BMN selain tanah dan / atau bangunan
Pihak yang menyewakan
• Pengelola barang (barang yang ada pada pengelola
barang);
• Pengguna barang ( Dengan persetujuan
Pengelola barang), untuk :
- Sebagian tanah dan/atau bangunan yang
status penggunaanya ada pada pengguna
barang;
- BMN Selain tanah dan/atau bangunan
Pihak yang dapat menyewa BMN
BUMN
BUMD
Badan Hukum lainnya
Perorangan
Ketentuan sewa BMN
BMN yang dapat disewakan adalah BMN
yang dlm kondisi belum atau tdk
digunakan oleh Pengguna barang atau
Pengelola Barang
Jangka waktu sewa BMN adalah paling
lama 5 Th sejak ditanda tangani, dan
dapat diperpanjang
Ketentuan perpanjangan sewa BMN
Sewa yg dilakukan oleh Pengelola barang,
perpanjangan dilakukan setelah dilakukan
evaluasi oleh Pengelola barang
Sewa yang dilakukan oleh Pengguna barang
perpanjangan dilakukan setelah dilakukan
evaluasi oleh pengguna barang dan disetujui
oleh Pengelola barang
PINJAM PAKAI
PINJAM PAKAI
• Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan
BMN antara Pemerintah Pusat dg Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu
berakhir BMN tersebut diserahkan kembali
kepada Pemerintah Pusat
Dasar pertimbangan
PINJAM PAKAI
Untuk mengoptimalkan penggunaan BMN yang
belum/tidak digunakan untuk pelakskanaan
penyelenggaraan pemerintah pusat dan untuk
menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah daerah
Jenis BMN yang dapat dipinjam pakaikan
• BMN yang berada pada Pengelola, maupun
• BMN yang status penggunaannya ada pada
pengguna barang serta BMN selain tanah dan /
atau bangunan
Pihak-pihak pelaksakna pinjampakai
1. Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Pengelola barang
2. Pengguna barang, setelah mendapat persetujuan
Pengelola Barang, untuk :
Sebagian tanah dan/atau bangunan yang
status penggunaannya ada pada
pengguna barang
Barang milik negara selain tanah dan
bangunan
Pihak yang dapat meninjam
pakai
Pengelola
Barang
Pengguna
Barang
Meminjam
kan ke
Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Pinjampakai
MENGAJU
KAN
PENGELOLA
BARANG
BUAT SRT
PERJANJIAN
PENGELOLA BRG
MELAKUKAN
PENGKAJIAN
PENGELOLA
MENYETUJUI /
TIDAK
MENYETUJUAI
TIDAK SETUJU
& ALASANNYA
SETUJU
PEMDA
TERBITKAN SRT
PERSETUJUAN
KETENTUAN PINJAM PAKAI
• BMN yg dapat dipinjam pakaikan harus dlm kondisi
belum atau tdk digunakan oleh pengguna brg atau
pengelola brg, utk penyelenggaraan tupoksi
peerintahan;
• Tanah dan/atau bangunan yg dpt dipinjampakaikan
pengelola brg meliputi tanah tanah dan/atau
bangunan yg berada pada pengelola brg yg
seluruhnya belum atau tidak digunakan utk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan
• Tanah dan atau bangunan yg dpt dipinjampakaikan oleh
pengguna brg meliputi sebgian tanah dan atau bangunan yg
merupakan sisa dr tanah dan/atau bangunan yg sudah
digunakan oleh pengguna brg dlm rangka penyelenggaraan
tupoksi;
• Jangka waktu peminjaman BMN paling lama 2 th sejak
ditanda tangininya perjanjian dan dpt diperpanjang
• Dalam hal jangka waktu peminjaman BMN akan diperpanjang
permintaan perpanjangan jwt tersebut harus sudah diterima
pengelola barang paling lambat 3(tiga) bulan sebelum jwt
pinjam pakai berakhir
• Tanah dan/atau bangunan yg dipinjam pakaikan
harus digunakan sesuai dengan peruntukan dlm
perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan
mengubah baik menambah, dan/atau mengurangi
bentuk bangunan;
• Biaya pemeliharaan dan segala biaya yg timbul
selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi
tanggung jawab peminjam;
• Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus
mengembalikan BMN dlm kondisi sebagaimana yg
dituangkan dlm perjanjian
Jangka waktu pinjampakai
Paling lama 2 Tahun
sejak
ditandatanganinya
perjanjian pinjam pakai
Dapat diperpanjang
Permintaan perpanjangan sudah diterima
Pengelola Barang 3 bln sebelum masa
pinjam pakai berakhir
Isi perjanjian pinjampakai
Memuat :
Subyek dan obyek pinjam pakai
Jangka waktu
Hak dan kewajiban para pihak (al.kewajiban
pemeliharaan, dan biaya yang timbul
selama pinjampakai)
KS pemanfatan ……….
KERJASAMA
PEMANFATAN
KERJASAMA PEMANFATAN
• Kerjasama pemanfaatan :
Adalah pendaya gunaan BMN oleh Pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dlm rangka peningkatan penerimaan negara
bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
• Dasar pertimbangan :
Untuk mengoptimaalkan pemanfaatan BMN yang
belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi
penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan penerimaan
PNBP & untuk mencegah penggunaan BMN tnpa didasarkan
ketentuan yang berlaku
BMN yang dapat dijadikan obyek
Kerjasama pemanfataan
• BMN Tanah dan/atau
bangunan
• BMN selain tanah
dan / atau
bangunan
Yang berada pada
Pengelola dan
Pengguna Barang
Subyek Pelaksana
•
•
Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Pengelola barang
Pengguna barang setelah mendapat persetujuan
Pengelola Barang, untuk :
Sebagian tanah dan/atau bangunan yang
berlebih dari tanah dan / atau yang sudah
digunakan oleh Pengguna barang (PB)
dlm rangka penyelenggaraan tupoksinya
Barang milik negara selain tanah dan
bangunan
Mitra kerjasama pemanfaatan BMN
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
• Badan Hukum Lainnya
Jangka waktu kerjasama pemanfaatan
BMN
• Paling lama 30 Tahun
• Dapat diperpanjang
Ketentuan kerjasama pemanfaatan
1.
Kerjasama pemanfatan tidak mengubah status BMN yg
menjadi obyek kerjasama pemanfaatan
2. Sarana prasarana menjadi bagian dari kerjasama
pemanfaatan dalah BMN sejak pengadaannya
3. Kerjasama pemanfaatan paling lama 30 Tahun sejak
ditanfda tanganinya perjajanjian kerjasama dan dpt
diperpanjang
4. Penerimaan negara yang wajib disetorkan oleh mitra
kerjasama pemanfatan selama jangka waktu
pemanfaatan, terdiri dari :
a. Kontribusi tetap
b. Pembagian keuntungan hasil pendapatan kerja
sama pemanfaatan BMN
Penetapan kontribusi tetap
• Atas BMN tanah dan atau bangunan
ditetapkan oleh Pengelola BMN berdasarkan
hasil perhitungan penilai
• Atas BMN selain tanah dan/atau bangunan
ditetpkan oleh pengguna barang atas
persetujuan Pengelola barang didasarkan
hasil phitungan penilai
Pembayaran kontribusi tetap & Pembagian
hasil keuntungan
• Pembayaran pertama pada saat ditanda tanganinya
perjanjian kerjasama pemanfaatan
• Tahun berikutnya paling lambat tanggal 31 Maret
setiap tahun sampai berakhirnya kerjasama
pemanfaatan dengan menyetorkan ke rekening Kas
Umum Negara
• Pembagian hasil keuntungan hasil pendapatan
harus disetor ke rekening Kas umum Negara paling
lambat tgl. 31 Maret tahun berikutnya
Penentuan Mitra kerjasama pemanfatan
BMN
• Melalui pemilihan calon (tender)
• Mengikuti ketentuan pengadaan barang dan
jasa
• Kecuali BMN yang bersifat khusus dpt
dilakukan penunjukkan langsung
Beban biaya yang timbul dlm kerjasama
pemanfatan
• Semua biaya selama persiapan dan pelaksanaan
(perizinan, konsultan pengawas, konsultan hukum, biaya
pemeliharaan menjadi beban mitra kerjasama
pemanfaatan
• Surat persetujuan tidak berlaku lagi jika dlm jangka waktu
1 Thn tidak ditindak lanjuti dengan penanda tanganan
perjanjian kerjasama maka pemanfaatan
• IMB harus atas nama Pemerintah RI
Tata cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemanfaatan
Pengguna barang :
1. Pengguna barang mengajukan usulan Kerjasama
pemanfatan tanah dan/atau bangunan kpd Pengelola
barang, disertai bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas
dan nilai perolehan dan/atau NJOP tanah dan/atau
bangunan, pertimbangan yang mendasari usulan
Kerjasama pemanfaatan, dan jangka waktu kerjasama
pemanfaatan
Tatacara
2. Pengelola melakukan kajian atas usulan pengguna
barang, terutama menyangkut kelayakan
kemungkinan kerjasama pemanfaatan tanah
dan/atau bangunan tsb.
3. Apabila kajian usulan kerjasama pemanfaatan
menyimpulkan dimungkinkan kerjasama, pengelola
barang membentuk tim yang anggotanya terdiri
atas Pengelola barang dan Pengguna barang untuk
melakukan penelitian atas tanah dan/atau
bangunan yg akan dilakukan kerjasama
pemanfaatan serta menyiapkan hal-hal yg bersifat
tehnis (Pengelola dapat mengikutkan unsur
instansi/ lembaga tehnis)
Tatacara
4. Pengelola barang menugaskan Tim penilai untuk
melakukan penghitungan nilai BMN yg akan dijadikan
obyek kerjasama pemanfaatan, dlm rangka
penghitungan kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan;
5. Tim penilai menyampaikan laporan kepada Pengelola
barang melalui Tim;
6. Tim menyampaikan laporan hasil penelitian atas tanah
dan/atau bangunan, berikut hasil penghitungan
kontribusi tetap dan penghitungan hasil keuntungan
yang didasarkan pada hasil laporan penilaian kepada
pengelola barang;
Tatacara
6. Berdasarkan laporan Tim penilai, Pengelola BMN
memutuskan disetujui atau tidaknya usulan kerjasama
pemanfaatan;
7. Dlm hal disetujui, pengelola barang memberitahukan
kepada pengguna barang disertai alasannya;
8. Dlm hal disetujui pengelola barang menerbitkan surat
persetujuan
9. Berdasarkan persetujuan tersebut Pengguna barang
melakukan tender untuk mendapatkan mitra
kerjasama pemanfaatan
10. Berdasarkan hasil tender dilakukan penetapan Mitra
kerjasama disertai besaran kontribusi tetap dan
pembagian hasilm keuntungan oleh Pengguna barang
Tatacara
11. Pelaksanaan kerjasama dituangkan dlm naskah kerjasama
pemanfaatan
12. Penyerahan BMN yang menjadi obyek kerjasama dengan
Berita Acara serahterima;
13. Pengguna barang menyampaikan Laporan kerjasama
pemanfaatan kpd Pengelola barang;
14. Pengguna barang bersama-sama dengan pengelola
barang melakukan monitoring dan evaluasi, dan penata
usahaan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan BMN
15. Permohonan perpanjangan harus disampaikan Pengguna
barang kepada Pengelola barang paling lambat 1 Thn
sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan
kerjasama pemanfaatan
Tatacara
16. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama
pemanfaatan, mitra menyerahkan obyek kerjasama
pemanfaatan, berikut dengan sarana prasarana yg
menjadi bagian dari kerjasama pemanfaatan,
disertai dengan dokumen terkait kepada pengelola
barang yg dituangkan dlm BA serahterima
Bangun gunaserah ……
BANGUN GUNA SERAH
(BGS) & BANGUN
SERAH GUNA (BSG)
BANGUN GUNA SERAH (BGS) & BANGUN
SERAH GUNA (BSG)
1. Bangun guna serah (BGS) adalah pemanfaatan
tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain
dengan mendirikan bangunan dan /atau sarana,
dan fasilitasnya untuk didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dlm jangka waktu tertentu yang sudah
disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta
bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya
diserahkan kembali kepada Pengelola barang
setelah berakhirnya jangka waktu
Bangun Guna serah
2. Bagun serah guna (BSG) pemanfaatan tanah milik
pemerintah pusat oleh pihak lain dengan
mendirikan bangunan dan /atau sarana, dan
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunanya
diserahkan kepda pengelola barang untuk
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
selama jangka waktu tertentu yang disepakati
Dasar Pertimbangan
• BGS dan BSG dilakukan untuk menyediakan
bangunan dan fasilitasnya dlm rangka
penyelenggaraan tupoksi
kementerian/lembaga, yg dana
pembangunannya tidak tersedia dalam APBN.
Obyek BGS & BSG
• BMN berupa tanah yang ada pada Pengelola barang
maupun tanah yang status penggunaannya ada pada
Pengguna Barang
• Subyek Pelaksana BGS & BSG
a. Pengelola Barang
b. Pihak-pihak yg dapat menjadi mitra:
- BUMN
- BUMD
- Badan Hukum lainnya
Ketentuan dlm BGS & BSG
1. Selama masa pengoperasian BGS & BSG ,
pengguna barang harus dapat menggunakan
langsung obyek BGS dan BSG beserta sarana
dan prasarananya untuk menyelenggarakan
tupoksi berdasarkan penetapan dari
Pengelola barang (paling sedikit 10%) ddari
luas obyek
BGS / BSG
2.
2.
Jangka waktu pengoperasian BGS/BSG oleh mitra BGS/BSG
paling lama 30 tahun
Kewajiban mitra BGS/BSG selama jangka waktu
pengoperasian :
a. Membayar kontribusi ke rekening Kas
umum Negara
b. Tidak menjaminkan atau menggadaikan
obyek BGS/BSG kepada pihak lain
c. Memelihara BGS/BSG agar tetap dlm kondisi baik
BGS / BSG
4.
5.
6.
7.
Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender dengan
mengikut sertakan sedikitnya 5 peminat.
Pengitungan nilai tanah dalam rangka menentukan nilai
limit terendah besaran kontribusi dilakukan oleh Tim penilai
yang ditetapkan oleh pengelola barang;
Nilai limit terendah besaran kontribusi atas BGS/BSG BMN
ditetapkan oleh pengelola barang berdasarkan perhitungan
Tim penilai;
Pembayaran kontribusi dari mitra BGS/BSG, kecuali
pembayaran pertama yang dilakukan pd saat
ditandatanganinya Perjanjian kerjasama BGS/BSG, harus
dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahun
sampai berakhirnya masa BGS/BSG, dengan menyetorkan
ke rekening Kas Umum Negara
BGS / BSG
8. Keterlambatan pembayaran kontribusi dari tanggal
tersebut akan dikenakan paling sedikit sebesar 1 %o
per hari
9. Dalam hal mitra BGS/BSG tidak melakukan
pembayaran kontribusi sebanyak tiga kali dlm waktu
pengoperasian BGS/BSG, Pengelola barang dapat
secara sepihak mengakhiri perjanjian
10. Seluruh Biaya yang timbul pada tahap persiapan dan
pelaksanaan menjadi beban mitra kerjasama
11. Setelah masa pengoperasian BGS/BSG berakhir,
obyek BSG/BGS harus diaudit oleh aparat Pengawas
Fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola
Barang dan/atau Pengguna barang
BGS / BSG
12. Setelah masa pemanfaatan berakhir,
bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG
ditetapkan status penggunaannya oleh
Pengelola barang;
13. IMB dalam rangka BGS/BSG harus atas nama
Pemerintah RI
BGS / BSG
Tata cara Pelaksanaan BGS/BSG
• Lihat pada Lampiran 5.IV Kep Menteri
Keuangan No.96/KMK/2007