Transcript Contoh PKB 1b

PENDIDIKAN RENDAH DAN
KURANG BERPENGALAMAN
MEMANDANG
KECELAKAAN SEBAGAI
NASIB
PERILAKU MANUSIA
MENGABAIKAN
PERINTAH & LARANGAN
ANGGOTA
MINIMAL 50% + 1
SERIKAT
PEKERJA
PENGUSAHA
PERATURAN
PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PERJANJIAN
KERJA
BERSAMA
ATASAN
MINIMAL 10 PEKERJA
PEKERJA
BAWAHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
PARTNERSHIP EQUALITY
MINIMAL 10 PEKERJA
Tercapainya :
KUALITAS
PRODUKSI
DAN SAFETY
tercapainya





terletak pada
KECELAKAAN
KERUSAKAN
KEHILANGAN WAKTU
KESALAHAN KERJA
PENOLAKAN KERJA
PERORANGAN
atau
PEKERJA
tergantung
kepada
terhindarnya




PENGAWASAN
PIMPINAN
PENGETAHUAN
KEMAUAN
MORAL
ETIKA
meliputi
diperlukan




PERENCANAAN
ORGANISASI
KEPEMIMPINAN
PEMBINAAN
LUPA
SABOTASE
NAAS
TIDAK SENGAJA
TIDAK MAMPU
PETUALANG
SENGAJA
SALAH INSTRUKSI
MENGABAIKAN
DIRI SENDIRI
PELANGGARAN
ORANG LAIN
PERUSAHAAN
KESALAHAN
TEGURAN
TERTULIS
SEBAB AKIBAT
SANKSI
SURAT
PERINGATAN
POINT SYSTEM
PKB
BAB XIII
SANKSI ATAS KESALAHAN/PELANGGARAN
Untuk menegakkan kedisiplinan kerja di lingkungan perusahaan,
maka sanksi disiplin dapat diberikan kepada pekerja yang
melanggar peraturan yang dinyatakan dalam PKB ini.
Semua sanksi yang diberikan kepada pekerja pada dasarnya
mengarah kepada perbaikan tingkah laku dan disiplin, sehingga
tercipta lingkungan kerja yang harmonis, aman, dan teratur.
Dalam pemberian sanksi mempertimbangkan :
(a) pengaruhnya terhadap kelangsungan penegakan hukum,
disiplin, dan tata tertib dilingkungan perusahaan,
(b) ketentuan yang terkandung dalam PKB ini,
(c) ketentuan
berlaku.
perundang–undangan
ketenagakerjaan
yang
Penyelidikan dan penentuan penyebab
dan penyakit
BP
BPP
1. HSE
2. SP
3. Pimpinan
Departemen
Penyelidikan motif – motif pelanggaran
Inventarisir akibat
Kesimpulan dan Saran
BPP menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan lengkap dengan
data penilaian sementara (pre-evaluation) kepada BPA.
BPA
1. HSE
2. SP
3. HRD
BPA akan mengadakan pemeriksaan akhir
terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan
guna menetapkan/mengesyahkan atau
merubah hasil kesimpulan dan saran yang
diajukan oleh BPP.
Apabila dalam pemeriksaan akhir tidak
diketemukan bukti unsur pelanggaran
terhadap Peraturan K3LH, maka proses
penilaian berikutnya ditiadakan.
Pasal 21
PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI / HUKUMAN
Setiap pelanggaran adalah merupakan kesalahan yang
harus diberikan sanksi/hukuman;
Berat dan ringannya sanksi/hukuman didasarkan atas
Sebab akibat pelanggaran yang dihitung berdasarkan point
system atau didasarkan pada tingkatan surat peringatan
yang telah tercantum dalam PKB.
Apabila ada pasal – pasal yang bertentangan dengan PKB
maka yang berlaku adalah pasal – pasal yang ada dalam
PKB.
Unsur Perbuatan Melanggar Peraturan (KP)
Setiap perbuatan melanggar peraturan K3LH diberi tabungan sanksi
tetap sebesar 10 point , tanpa memperhatikan sebab dan akibatnya
pelanggaran.
Unsur Sebab – Sebab Pelanggaran (KS)
sabotase..........................................................
petualangan.....................................................
mengabaikan...................................................
lupa..................................................................
naas.................................................................
tidak mampu....................................................
menerima instruksi yang salah........................
=
=
=
=
=
=
=
100
75
45
25
10
10
0
Unsur Akibat – Akibat Pelanggaran (KA)
Merugikan diri sendiri :
terancam tetapi tanpa akibat terhadap fisik........
akibat ringan.......................................................
akibat berat.........................................................
akibat berat sekali...............................................
=
=
=
=
Merugikan orang lain :
terancam tetapi tanpa akibat terhadap fisik........
akibat ringan.......................................................
akibat berat.........................................................
akibat berat sekali...............................................
=
=
=
=
Merugikan perusahaan :
terancam tetapi tanpa akibat terhadap fisik........
akibat ringan.......................................................
akibat berat.........................................................
akibat berat sekali...............................................
=
=
=
=
0
5
20
45
5
10
25
50
10
15
30
60
Jumlah point dari ketiga Sub Unsur-unsur Akibat Pelangaran dibagi 3 (tiga)
Perhitungan Derajat Kesalahan Akhir (DKA) dihitung
berdasarkan rumusan sebagai berikut :
DKA = KP + KS + KA
DKA
=
Derajat Kesalahan Akhir (final).
KP
=
Derajat Kesalahan karena unsur
Perbuatan melanggar peraturan.
KS
=
Derajat Kesalahan karena Unsur
Sebab.
KA
=
Derajat Kesalahan karena Unsur
Akibat.
Perhitungan Derajat Kesalahan Akhir (DKA) dihitung berdasarkan
rumusan sebagai berikut :
DKA = KP + KS + KA
DKA
=
Derajat Kesalahan Akhir (final).
KP
=
KS
=
KA
=
Derajat Kesalahan karena unsur Perbuatan
melanggar peraturan (10 point)
Derajat Kesalahan karena Unsur Sebab
(mengabaikan = 25 point)
Derajat Kesalahan karena Unsur Akibat (70 point)
125 = 10 + 45 + 70
Teguran Tertulis untuk jumlah point ................
> 10 sd 35
Surat Peringatan “I” untuk jumlah point ………
36 sd 65
Surat Peringatan “II” untuk jumlah point ..........
66 sd 80
Surat Peringatan “III” untuk jumlah point .........
81 sd 95
Skorsing untuk jumlah point ……………………..
96 sd 115
Pemutusan Hubungan Kerja untuk jumlah point ……
> 115
Pasal 61
Sanksi Yang Dapat Mempengaruhi Tertundanya
Kenaikan Upah
(1) Setiap sanksi yang diberikan terhadap pekerja tidak
berpengaruh terhadap penilaian prestasi kerja, namun akan
berpengaruh terhadap tertundanya waktu pelaksanaan
kenaikan/peninjauan upah pada tahun berikutnya.
(2) Tertundanya waktu pelaksanaan kenaikan/peninjauan upah
tahun berikutnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas
adalah apabila seorang pekerja pernah mendapatkan sanksi
Surat Peringatan sepanjang tahun tersebut, maka kenaikan
upahnya pada tahun berikutnya akan ditunda selama waktu
yang telah ditentukan seperti sebagai mana tabel berikut :
Sanksi
Jumlah Bulan
Penundaan Kenaikan Upah
0 1 2 3 4 5 6 7 8
SP I - satu kali
SP I - dua kali
SP I - tiga kali
SP II - satu kali
SP II - dua kali
SP II - satu kali dan SP I - satu kali
SP II - satu kali dan SP I - dua kali
X
X
X
X
X
X
X
X
SP II - satu kali dan SP I - tiga kali
SP III - satu kali
SP III - satu kali dan SP I - satu kali
SP III - satu kali dan SP I - dua kali
SP III - satu kali dan SP I - tiga kali
SP III - satu kali dan SP II - satu kali
X
X
X
X
X
PKB
Pasal 40
Cuti Sakit
(8) Pekerja yang mengalami sakit terus menerus sebagai akibat dari
hubungan kerja dan/atau kecelakaan kerja sesuai dengan Surat
Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan tetap mendapatkan
upah penuh sampai dengan pekerja tersebut mengundurkan diri, dan
mendapatkan kompensasi sama dengan pekerja pensiun.
Pasal 42
Meninggalkan Pekerjaan Disebabkan Oleh Kecelakaan Kerja
(1) Pekerja yang tidak dapat menjalankan pekerjaan diakibatkan karena
kecelakaan kerja, terhadap yang bersangkutan ketentuan-ketentuan
tentang sakit terus-menerus dan sakit biasa tidak berlaku dan pekerja
tersebut tetap mendapatkan upah penuh seperti sebagaimana biasa
apabila bekerja.
(2) Ijin tidak bekerja akibat kecelakaan kerja tersebut baru sah dan akan
disetujui oleh perusahaan apabila sudah dilakukan koordinasi antara
pihak perusahaan (dalam hal ini HRD dan/atau petugas HSE) dengan
dokter yang merawat pekerja tersebut.
Pasal 65
Pengobatan Diluar Poliklinik
Dalam hal penyakit akibat hubungan kerja atau kecelakaan kerja
tidak dapat dilakukan pengobatan secara kedokteran tetapi
harus melalui pengobatan alternatif, maka pekerja tetap
mendapatkan penggantian sepenuhnya dengan catatan
mendapatkan ijin sebelumnya dari atasannya masing-masing
dan bagian HSE.
BAB XIII
SANKSI ATAS KESALAHAN/PELANGGARAN
Pasal 107
Umum
(7) Surat peringatan, tindakan skorsing ataupun PHK tidak perlu
diberikan secara berurutan, tetapi tergantung dari berat-ringannya
kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
(9) Pekerja yang sedang dikenakan sanksi SP III dan SP II kemudian
melakukan kembali pelanggaran yang setingkat/setara SP III atau
SP II maka pelanggaran tersebut digolongkan sebagai
pelanggaran disiplin yang dapat dikenakan sanksi PHK dan
terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan skorsing
untuk tujuan mendidik atau skorsing sambil menunggu proses
pemutusan hubungan kerja.
BAB XIII
SANKSI ATAS KESALAHAN/PELANGGARAN
Pasal 107
Umum
(10) Pekerja yang sedang dikenakan sanksi SP III kemudian masih
melakukan kesalahan/pelanggaran lagi yang dikategorikan :
a. pengulangan kesalahan yang sama ( jenis kesalahan
sama) yang dapat dikenakan sanksi SP I, II maupun III;
b. kesalahan lain namun dapat dikenai sanksi SP III;
c. kesalahan lain yang setara dengan sanksi SP III,
maka pelanggaran tersebut digolongkan sebagai pelanggaran
disiplin yang dapat dikenakan sanksi PHK dan terhadap yang
bersangkutan dapat dikenakan tindakan skorsing untuk tujuan
mendidik atau skorsing sambil menunggu proses pemutusan
hubungan kerja.
BAB XIII
SANKSI ATAS KESALAHAN/PELANGGARAN
Pasal 107
Umum
(12) Sebelum pekerja diberikan sanksi, pengusaha dapat memberikan
kesempatan penuh kepada serikat pekerja untuk melakukan
perbaikan dan mendidik anggotanya dan sanksi tersebut harus
disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
(13) Surat peringatan ataupun teguran tertulis yang diberikan kepada
pekerja dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai PKB ini
akan tetap berlaku, dengan atau tanpa tanda tangan dari pekerja
yang bersangkutan.
(14) Suatu tindakan pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh
siapapun dan tidak ditindaklanjuti oleh atasannya atau siapapun
dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah kejadian,
maka tindakan indisipliner tersebut tidak dapat dipermasalahkan
lagi.
BAB XIII
SANKSI ATAS KESALAHAN/PELANGGARAN
Pasal 107
Umum
(15) Suatu tindakan indisipliner yang penilaian atau pembobotannya
didasarkan atas jumlah tindakan tersebut terhitung dalam satu
bulan kalender, maka pemberian sanksinya yang melalui
mekanisme keluh kesah seperti termaksud pada ayat (5) diatas
akan dilakukan mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
(16) Saksi surat peringatan yang pernah diterima pekerja dalam
periode satu tahun kalender akan mempengaruhi pelaksanaan
kenaikan /peninjauan upah di tahun berikutnya, dimana
kenaikan/peninjauan upahnya akan tertunda dengan ketentuan
seperti yang telah dirinci dalam Pasal 61 ayat (2).
PK
PUTUSAN
FINAL
MENGIKAT
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
ARBITRASI
(2&4)
KONSILIASI
(2,3&4)
MEDIASI
(1,2,3&4)
30 HARI
30 HARI
30 HARI
140 HARI
BERDASARKAN KESEPAKATAN
CATATKAN PERSELISIHAN DI DISNAKER
DISNAKER TAWARKAN PENYELESAIAN :
KONSOLIASI ATAU ARBITRASI (TUNGGU 7 HARI)
BIPARTIT
HAK
(1)
KEPENTINGAN
(2)
PHK
(3)
30 HARI
ANTAR SP/SB
(4)
PERSELISIHAN
UU NO 2 TAHUN 2004
Pasal 118
PHK Karena Sakit Biasa dan Berkepanjangan Dan/Atau
Cacat
Dalam hal pekerja yang mengalami sakit terus-menerus lebih dari 12
(dua belas) bulan secara berturut-turut bukan sebagai akibat
hubungan kerja, atau mengidap penyakit menular yang dapat
membahayakan pekerja lain atau dinyatakan tidak mampu bekerja
lagi oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan, maka hubungan
kerjanya dapat diputuskan oleh pengusaha dan diberikan uang
pesangon 4 (empat) kali ketentuan Pasal 115 ayat (1), uang
penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 115 ayat (2),
dan uang penggantian hak 2 (dua) kali ketentuan Pasal 115 ayat (3).
Pasal 119
PHK Karena Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Hubungan
Kerja
(1) Pekerja yang mengalami sakit terus menerus akibat dari
hubungan kerja, kepada pekerja bersangkutan tidak dapat
diputus hubungan kerjanya.
(2) Apabila pekerja yang bersangkutan menghendaki, maka
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan kompensasi uang pesangon 4 (empat) kali ketentuan
Pasal 115 ayat (1), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 115 ayat (2), uang penggantian hak 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 115 ayat (3) dan ketentuan lainnya
sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Uang pesangon 4 (empat) kali ketentuan Pasal 115 Ayat (1), uang
penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 115 Ayat (2),
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 115 Ayat (3),
sebagaimana diatur pada Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
125, dan Pasal 126, adalah :
4.P + 2.MK + {15% (4.P + 2.MK) }
Ditambah dengan :
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya
ketempat dimana pekerja diterima bekerja.
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 22
KRITERIA DAN PEDOMAN PENETAPAN SANKSI / HUKUMAN
(1) Dasar Pemberian Sanksi / Hukuman.
a. pelanggaran adalah merupakan suatu perbuatan/tindakan yang
menyalahi Peraturan;
b. pelanggaran hanya dapat terjadi apabila ada sebab tertentu
yang menjadi latar belakang;
c.
pelanggaran selalu membawa akibat yang bisa merugikan diri
si pelanggar, orang lain dan perusahaan;
d. setiap pelanggaran adalah suatu kesalahan, dimana besar
kecilnya tergantung dari motif-motif yang menjadi sebab
pelanggaran dan besar kecilnya akibat dari pelanggaran;
e. setiap
kesalahan/pelanggaran
harus
mendapatkan
sanksi/hukuman sesuai perjanjian kerja bersama atau apabila
tidak tercantum dalam perjanjian kerja bersama maka
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Klasifikasi Sebab – Sebab Pelanggaran
a. klasifikasi sebab-sebab pelanggaran.
a.1 sengaja melanggar :
¨ sabotase;
¨ petualang;
¨ mengabaikan (alpa).
a.2 tidak sengaja melanggar :
¨ lupa;
¨ naas;
¨ tidak mampu;
¨ salah instruksi.
Klasifikasi Akibat Pelanggaran.
b.1 merugikan diri sendiri :
¨ terancam tetapi tanpa akibat fisik yang
diderita;
¨ akibat ringan misalnya luka ringan tanpa lost
time;
¨ akibat berat misalnya luka berat/cacat ringan
dengan lost time;
¨ akibat berat sekali misalnya meninggal atau
luka berat.
Klasifikasi Akibat Pelanggaran.
b.2 merugikan orang lain :
~ terancam tetapi tanpa akibat fisik yang diderita;
~ akibat ringan misalnya luka ringan tanpa lost
time;
~ akibat berat misalnya luka berat/cacat ringan
dengan
lost time;
~ akibat berat sekali misalnya meninggal atau
luka berat.
Klasifikasi Akibat Pelanggaran.
b.3 merugikan perusahaan :
~ terancam tetapi tanpa akibat fisik yang diderita;
~ akibat ringan (perlu reparasi ringan tanpa down
time singkat);
~ akibat berat (perlu reparasi besar, dengan down
time singkat);
~ akibat berat sekali (perlu reparasi besar sekali
dengan down time yang berkepanjangan).
Pasal 16
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(1) Badan Pemeriksa Pendahuluan (BPP) bertugas dan bertanggung
jawab untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
setiap pelanggaran Peraturan K3LH.
(2) Pemeriksaan Pendahuluan meliputi :
a. penyelidikan dan penentuan penyebab kecelakaan dan
penyakit akibat kerja;
b. penyelidikan motif-motif pelanggaran;
c. inventarisir akibat pelanggaran/kecelakaan;
d. pembuatan kesimpulan dan saran atas hasil penyelidikan yang
telah dilakukan (pre-evaluasi).
(3)
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat (2) Pasal
ini, petugas Badan Pemeriksa Pendahuluan (BPP) setiap waktu
berhak :
a. memasuki tempat-tempat kerja yang dianggap perlu.
b. memanggil dan meminta keterangan dari siapapun yang
tersangkut dalam pelanggaran Peraturan Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup serta kecelakaan dan
atau penyakit akibat kerja.
(4)
Pemanggilan terhadap siapapun sebagaimana dimaksud ayat (3)
butir b Pasal ini dilakukan melalui atasan langsung pekerja yang
bersangkutan.
Pasal 17
PEMERIKSAAN AKHIR
BPP menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan lengkap
dengan data penilaian sementara (pre-evaluation) kepada BPA.
BPA akan mengadakan pemeriksaan akhir terhadap hasil
pemeriksaan pendahuluan guna menetapkan/mengesyahkan atau
merubah hasil kesimpulan dan saran yang diajukan oleh BPP.
Apabila dalam pemeriksaan akhir tidak diketemukan bukti unsur
pelanggaran terhadap Peraturan K3LH, maka proses penilaian
berikutnya ditiadakan.
Pasal 18
PEMBERIAN SANKSI / HUKUMAN
(1)
BPA menyampaikan rekomendasi sanksi/hukuman yang
akan diberikan terhadap si pelanggar kepada atasan si
pelanggar dengan tembusan kepada HRD, Ketua/Wakil
Ketua P2K3LH dan Serikat Pekerja.
(2)
Keputusan sanksi/hukuman yang diberikan kepada si
pelanggar bisa berupa:
a. Teguran Tertulis, diberikan oleh Pimpinan Departemen
minimal Supervisor yang bersangkutan;
b. Surat Peringatan, diberikan oleh HRD.
(3) Atasan si pelanggar dan/atau HRD dalam jangka waktu
7 hari kerja setelah tanggal keputusan/rekomendasi dari
BPA dikeluarkan, harus sudah memberikan sanksi/hukuman
kepada si pelanggar dengan tembusan kepada Badan
Pemeriksa Akhir (BPA), Ketua/Wakil Ketua P2K3LH serta
Serikat Pekerja, terkecuali mengajukan banding.
(4)
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak ada
pelaksanaan pemberian sanksi/hukuman baik oleh atasan si
pelanggar atau HRD, Badan Pemeriksa Akhir (BPA) berhak
melaporkan kepada Ketua P2K3LH atas tidak dilaksanakannya
pemberian sanksi/hukuman tersebut.
Pasal 23
BATAS - BATAS SANKSI DAN METODA PENILAIAN PELANGGARAN
(1)
Batas – Batas Sanksi.
a. sanksi yang ter-ringan dan ter berat adalah sebagaimana
diatur dalam PKB atau apabila tidak tercantum maka sesuai
dengan peraturan yang berlaku tentang Tata Tertib dan
Disiplin, yang terdiri dari :







Surat Teguran Lisan (1 bulan);
Surat Teguran Tertulis (1 bulan);
Surat Peringatan Tingkat Pertama (3 bulan);
Surat Peringatan Tingkat Ke Dua (6 bulan);
Surat Peringatan Tingkat Ke Tiga (6 bulan);
Skorsing Mendidik atau Menunggu Proses Ijin PHK;
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)