Transcript 2012 - Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
30 Januari 2012
1
AGENDA
1
Indek Pembangunan Manusia
2
Wajib Belajar 12 Tahun
3
Evaluasi Pelaksanaan BOS
4
Ujian Nasional 2012
5
Pelaksanaan DAPODIK
6
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD-SMP
7
E-Pembelajaran (Jardiknas)
8
Evaluasi Kebijakan RSBI
9
Evaluasi DAK
10
Struktur Organisasi Kemdikbud
2
1
Indek Pembangunan Manusia
Human Development Index (HDI)
3
Penjelasan UNDP mengenai
Human Development Report 2011
“It is misleading to compare values and rankings with those of
previously published reports, because the underlying data and
methods have changed, as well as the number of countries included in
the HDI.”
“The rank of Indonesia’s HDI for 2010 based on data available in 2011
and methods used in 2011 is 125 out of 187 countries. In the 2010
HDR, Indonesia was ranked 108 out of 169 countries. However, it is
misleading to compare values and rankings with those of previously
published reports, because the underlying data and methods have
changed, as well as the number of countries included in the HDI.”
Sumber: UNDP 2011: Explanatory Note on 2011 HDR Composite
Indices.
4
Human Development Index (HDI)
Perhitungan HDI atau IPM
Kesehatan
Harapan
Hidup Pada
Saat Lahir
Pendidikan
(usia 25 tahun keatas)
Rata-rata
Lama Sekolah
(MYS)
(Mulai masuk sekolah)
Pendapatan
Harapan Lama
Sekolah
(EYS)
GNI Perkapita
(PPP $)
5.8 Tahun
(tertinggi=12,6)
Indeks
Kesehatan
13,2 Tahun
(tertinngi=18)
Indeks
Pendidikan
Indeks
Pendapatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Wajib belajar bagi penduduk usia sekolah akan meningkatkan IPM
5
Perkembangan HDI Indonesia, 2005-2011
0.900
Rank 108
Jumlah Negara 169
0.800
0.700
0.600
0.572
0.579
0.591
0.598
0.607
0.613
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rank 124
Jumlah Negara 187
0.617
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
2011
HDI Indonesia terus mengalami peningkatan selama periode 2005-2011
Sumber: HDR 2011, UNDP
6
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas, 1994-2010
9.00
8.00
6.74
7.00
6.00
Tahun
6.09
6.02
6.24
7.24
7.05 7.08
7.30 7.44 7.47
7.52
7.72
7.92
6.51 6.57 6.71 6.79
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia terus meningkat dari 7,24 tahun pada
tahun 2004 menjadi 7,92 tahun pada tahun 2010
Sumber: Susenas berbagai tahun, BPS 2011
7
HDI Indonesia 2010-2011
HDR 2010, UNDP
Indeks Pendidikan mempunyai peran
penting dalam menentukan HDI Indonesia
HDR 2011, UNDP
0,941
0,927
Norway (1)
Australia (2)
0,943
0,929
Norway (1)
Australia (2)
0,908
USA (4)
0,910
USA (4)
0,661
0,649
0,644
Maldives (109)
Moldova (111)
Phillipines (112)
0,617
Indonesia (124)
0,593
Vietnam (128)
0,286
Congo (187)
1.000
0.900
0.800
0.700
0.600
0.779
0.617
0.584
0.518
Moldova (99)
0.500
0.400
Maldives (107)
0,613
Indonesia (108)
0.300
0,611
Kyrgystan (109)
0.200
0,590
Vietnam (113)
0.100
0.000
0,364
Zimbabwe (169)
8
Upaya peningkatan Index Pendidikan
Intervensi
1.
Memperkecil angka putus sekolah
2.
Meningkatkan angka melanjutkan antar
jenjang pendidikan
3.
Meningkatkan akses dan mutu PAUD
4.
Meningkatkan partisipasi sekolah jenjang
pendidikan dasar yang bermutu
5.
Meningkatkan akses dan mutu
pendidikan menengah
6.
Meningkatkan akses dan daya saing
pendidikan tinggi
7.
Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
Perkembangan
kinerja pendidikan
negara2 lain
Expected years of
schooling
Education Index
ada time lag
Mean years of
schooling
25 tahun ke atas
Peningkatan pendidikan kesetaraan
9
Memperkecil Angka Putus Sekolah dan
Meningkatkan Angka Melanjutkan antar Jenjang Pendidikan (2/2)
Perubahan 2011-2012
(dalam ribu siswa)
2011
2012
30,58 juta
= % drop out
SMP/MTs
13,44 juta
 366 ribu
1,3 %
SD/MI
= % drop out
 53 ribu
 94 ribu
SD/MI
31,43 juta
-262
-300
1.060
-152
-283
610
-395
-251
850
 183 ribu
 115 ribu
2,2 %
48.4 %
489
465ribu
ribu 
Jmlh
siswa
 1,2 juta
0,3 %
12,83 juta
10,34 juta
7,2 %
SMP/MTs
SMA/MA/SMK
 466 ribu
1.6 %
205
228ribu
ribu 
 227 ribu
10,9 %
9,28 juta
4,0%
SMA/MA/SMK
 1,5 juta
Tdk
lanjut
100
37,4 %
5,3 juta
4,1 %
5,2 juta
2,2 %
PT
0,4 %
PT

 489
389 ribu
ribu
DO
= % lulusan tidak melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi
Sumber: PDSP 2010 /2011 & Dokumen RKP 2012
= % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
= Jumlah siswa
Expected years of schooling
(EYS) naik 7,8%
10
IPM 2011 (Publikasi UNDP):
IPM INDONESIA TURUN?
• Tahun 2010, UNDP menyempurnakan metodologi penghitungan IPM → publikasi
HDR 2010: The Real Wealth of Nations.
• Tahun 2011 → HDR 2011: Sustainability and Equity (data series, jumlah negara,
dan metode berbeda)
Tahun
2010
2011
2010
Peringkat
108 (169)
124 (187 )
125 (187)
Nilai HDI
0.600
0.617
0.613
GNI per cap
2008 $ PPP
2005 $ PPP
2005 $ PPP
Sumber
HDR_2010
HDR_2011
HDR_2011
: Bila HDI Indonesia 2011 dan 2010 dihitung dengan menggunakan standar yang sama,
maka ranking Indonesia tahun 2011 (124) lebih baik satu tingkat dibandingkan dengan posisi tahun 2010 (125)
11
Rekapitulasi Perubahan Ranking HDI Periode 2010-2011
No
A
Perubahan Ranking HDI
2010-2011
Jumlah
Negara
Daftar Negara (Contoh)
Naik
1 Peringkat
29
Indonesia, Filipina, Argentina, Brasil dan Peru
2 Peringkat
4
Saudi Arabia, Kamboja, dan Rep. Dominika
3 Peringkat
3
Ukraina, Turki
B
Tetap
120
Norway, Belanda, Australia, Amerika, Singapore,
Korsel, dan Perancis
C
Turun
1 Peringkat
25
Iceland, Portugal, Mesir, Kuwait, dan Kroasia
2 Peringkat
4
Macedonia, Vanuatu, dan Madagaskar
3 Peringkat
1
Fiji
10 Peringkat
1
Libya
Jumlah
Sumber: HDR 2011, UNDP
187
12
Perhitungan Indikator Pendidikan Tahun 2012
• Expected Years of Schooling (EYS) dengan memasukkan PAUD (asumsi
25% anak usia 5-6 tahun mengikuti PAUD dengan rata-rata lama
sekolah 2 tahun)  maka EYS naik 0,5 tahun atau menjadi 13,8 tahun
• Mean years of schooling (MYS) usia 25 tahun ke atas adalah 7,47 tahun
• Dengan demikian, indeks pendidikan diperkirakan akan terus
meningkat pada tahun 2012. Namun demikian, besarannya sangat
tergantung perkembangan pendidikan 186 negara lainnya.
Perkiraan indikator MYS dan EYS pada Tahun 2012
No
Indikator
UNDP 2011
Perkiraan 2012 *)
1
Life expectancy at birth (years)
69,4
...
2
Mean years of schooling (years)
5,8
7,4
3
Expected years of schooling (years)
13,2
13,8
4
Gross national income per capita
(constant 2005 US$ PPP)
3.716
....
13
2
Wajib Belajar 12 Tahun
14
Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun
Wajib Belajar vs PDB per Kapita
35000
Wajib Belajar vs GCI
6.00
25000
Y = -26025,17 + 4251,5 x
5.00
R² = 0,87
4.00
Indeks GCI
PDB per Kapita (USD)
30000
20000
15000
10000
5000
Indonesia (dibawah
rata-rata)
2.00
1.00
R² = 0,93
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
Wajib Belajar (tahun)
2.
3.
3.00
Y = 2,27 + 0,22 x
0
1.
Indonesia
(diatas rata-rata)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wajib Belajar (tahun)
Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank 2011 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries 15
Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report 2010-2011
Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun
Wajib Belajar vs IPM Total
0.8
1
0.7
0.9
0.8
0.6
0.5
Indonesia (dibawah
rata-rata)
0.4
0.3
0.2
0.1
Indeks HDI Total
Indeks HDI Pendidikan
Wajib Belajar vs IPM Pendidikan
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
Y = 0,43 + 0,019 x
0.2
R² = 0,95
0.1
0
Indonesia
(dibawah ratarata)
Y = 0,23 + 0,052 x
R² = 0,99
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
Wajib belajar (tahun)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wajib belajar (tahun)
1.
Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011
16
Sasaran Strategis Wajib Belajar 12 Tahun
• Perimbangan Negeri - Swasta, dimana negeri harus lebih
banyak dari Swasta untuk menegaskan peran dan yanggung
jawab pemerintah
• Orientasi kepada mutu (mengacu kepada standar yang dijaga
dan ditingkatkan agar tidak berkurang karena adanya
penambahan kapasitas)
• Perimbangan SMA - SMK
• Pemerataan distribusi
• Penentuan tahapan pencapaian target APK di tingkat nasional
maupun provinsi.
17
Perbandingan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2010
(BPS)
Tahun 2011
(BPS)
Pendidikan
Universitas :
Diploma I/II/III/Akademi:
4,8%
5
%
3%
2,8%
8,2
8,2
%
%
8,7
%
SMTA Umum :
14,7%
14,7%
SMTP :
19,1%
19,1%
≤ SD :
50,4%
49,5%
SMTA Kejuruan :
Wajib Belajar 9 Tahun menekan balok ini
supaya tidak melebar, sehingga akan
meluber ke jenjang diatasnya
Perkiraan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia
BOS
Efektif
Wajar
Sukses
Semua
Siswa
sampai
SMA/K
Tidak ada
Tambahan
Naker ≤
SMA/K
Naker SMA/K
Naik
Perkiraan
Pendidikan
2015
2025
Universitas :
6%
8%
Diploma I/II/III/Akademi:
4%
8%
SMTA Kejuruan :
8,210%
%
SMTA Umum :
16%
8,2
18%
%
20%
SMTP :
24%
22%
≤ SD :
40%
20%
19
120
Percepatan APK SMA/SMK/MA melalui
Wajib Belajar 12 Tahun
100
Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal
APK
80
120
APK 97,0%
(2020)
60
100
APK 97,0%
(2038)
APK
40
80
20
60
z
0
40
Tahun
0
APKNormal
Wajar 12 Tahun
APK
APK Program
Normal Wajar 12 Tahun
20
Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan Fisik dan Operasional
Mendukung Wajar 12 Tahun (s.d. 2020)
Peruntukan
Ruang Kelas Baru
Unit Sekolah Baru
BOS-SM
Total
2013
2014
2015
2016
1.080,7
1.045,0
964,2
884,8
Tahun
629,6
608,7
561,7
515,4
APK
Program
Wajar
12 Tahun
Normal
15.598,6
16.309,4
16.965,4
17.567,4
17.308,9
17.963,1
18.491,3
18.967,6
2017
839,4
489,0
18.138,4
19.466,8
milyar Rp
2018
2019
2020
821,5
812,5
798,7
478,6
473,3
465,3
APK
Wajar
12
Tahun
Normal
18.697,3 APK
19.250,1
19.793,5
19.997,4
20.535,9
21.057,5
20
Target Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun per Provinsi
21
Pendidikan Vokasi sebagai Bagian Wajar 12 Tahun
• Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah
kejuruan (UU 20/2003 pasal 18)
• Pendidikan menengah kejuruan berfungsi a.l. membekali peserta didik dengan kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat (PP 17/2010 pasal 76)
• Spektrum Keahlian Pendidikan SMK:
NO
BIDANG STUDI
JUMLAH
PROGRAM
STUDI
JUMLAH
KOMPETENSI
KEAHLIAN
1
TEKNOLOGI DAN REKAYASA
18
66
2
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3
9
3
KESEHATAN
2
6
4
SENI, KERAJINAN, DAN PARIWISATA
7
22
5
AGROBISNIS DAN TEKNOLOGI
7
14
6
BISNIS DAN MANAJEMEN
3
4
JUMLAH
40
121
22
Profil Pendidikan SMK
Siswa
Jumlah Sekolah
21.478
8.314.642
SMK : 9.975
(46,4%)
SMK : 9.975
(46,4%)
SMA
SMK
Jumlah
SMA : 11.503
(53,6%)
SMA : 11.503
(53,6%)
2010/2011
Negeri
5.515
2.667
8.182
Swasta
5.988
7.308
13.296
Total
11.503
9.975
21.478
%
53,6%
46,4%
100%
Anggaran
SMA
SMK
Jumlah
Negeri
2.814.174
1.585.800
4.399.974
Swasta
1.473.603
2.441.065
3.914.668
Total
4.287.777
4.026.865
8.314.642
2010/2011
%
51,6%
48,4%
100%
Penjenjangan
Milyar
SMK
Community
College
Politeknik
D4
Tahun
23
Success Story Pendidikan SMK
PROTOTYPE MOBIL ESEMKA
SMKN 2 SOLO
NOTEBOOK DAN PC
SMKN 2 CIKARANG
MULTIPURPOSE HAND TRACTOR
SMKN 3 METRO LAMPUNG
24
TATA KECANTIKAN
SMKN 3 TANGERANG
DESAIN BUSANA
SMKN 8 MAKASSAR
CATERING
SMKN 3 DENPASAR
Kebijakan Pengembangan SMK
•
•
•
Pengembangan kerjasama dengan industri untuk pabrikasi.
Penguatan SMK sebagai rintisan pengembangan Community College.
Pembangunan SMK baru yang dikaitkan dengan kebutuhan untuk
mengisi kebutukan tenaga kerja dalam rangka mendukung MP3EI.
Master Plan: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Pengembangan 6 Koridor Ekonomi Indonesia
"Sentra produksi dan
pengolahan hasil bumi"
Koridor Pantai Timur
Sumatra – Jawa Bag. Barat
"Lumbung energi
nasional"
"Lumbung pangan
nasional"
Koridor Kalimantan
Koridor Sulawesi
Koridor Pantai Utara
Jawa
Koridor Jawa Timur-BaliNTB
"Pendorong industri &
manufaktur nasional"
"Pintu gerbang pariwisata
nasional"
Koridor Papua
"Kawasan dengan SDA
melimpah dan SDM yang
sejahtera"
Sumber: Menko Perekonomian, 2010
Penyediaan SDM
PeningkatanAkses
akses &
dan
kualitasPendidikan
pendidikan menengah
umum
& relevansi
Peningkatan
Kualitas
Menengah
Umum
& Relevansi
Pendidikan
Vokasi
(SMK
+
Politeknik)
Pendidikan vokasi (SMK, Community College, dan Politeknik)
25
3
Evaluasi Pelaksanaan BOS
26
Kinerja Penyaluran BOS 2011
Mekanisme penyaluran BOS tahun 2011
Kas Umum Negara
KEMENKEU
Info jumlah anggaran
tiap kab/kota
berdasar pada jumlah
sekolah dan siswa
Kementerian
Info jumlah sekolah Pendidikan
dan siswa tiap
Alokasi anggaran: Kab./Kota
• per Kab./Kota PMK
• per SekolahPERMENDIKNAS
Kas Umum Daerah
KAB./KOTA
Dinas Pendidikan
(BPP & KPA)
transfer dana
transfer dana
Sekolah Negeri
Sekolah Swasta
Realisasi Penyaluran BOS 2011
Triwulan ke (tanggal)
Jumlah Kab/Kot yang sudah
menyalurkan
I
(31 Mar 2011)
88,1% (437 Kab/Kot)
II
(30 Juni 2011)
92,2% (458 Kab/Kot)
III
(31 Agustus 2011)
82,5% (410 Kab/Kot)
IV
(31 Desember 2011)
53,5% (266 Kab/Kot)
Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak
kendala dan hambatan terutama dari sisi
ketepatan waktu, sehingga berdampak pada
prinsip pengelolaan sekolah wajib belajar 9
tahun (semaraknya pungutan)
27
Karakteristik BOS Tahun 2012
Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012
Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota
SKPD
Pendidikan
Provinsi
Kas Umum
Daerah
Provinsi
Sekolah
Negeri/Swasta
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Provinsi
Kab/Kota
Sekolah
*) Nilai Rp – 99,81%
Minggu
ke
Jumlah Prov yang sudah
menyalurkan
I
7,04% (3 Provinsi)
II
87,32% (29 Provinsi)
III
100% (33 Provinsi)
Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS
Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota
Pusat
Realisasi Penyaluran BOS 2012
Per 19 Januari 2012
Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan:
• Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK
• Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas.
Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran:
 akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;
 akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;
 akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III
 akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.
PENGGUNAAN DANA BOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran
Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
Kegiatan Ulangan dan Ujian
Pembelian bahan-bahan habis pakai
Langganan daya dan jasa
Perawatan sekolah
Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan
tenaga kependidikan honorer.
Pengembangan profesi guru
Membantu siswa miskin
Pembiayaan pengelolaan BOS
Pembelian perangkat komputer
Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah
terpenuhi pendanaannya dari BOS
28
Persentase Kab./Kot. Yang SD-SMPnya telah menerima BOS
2010, 2011, dan 2012
Triwulan 1
Bulan ke-2
Bulan ke-1
Bulan ke-3
100%
92.00%
100% *)
19 Jan 2012
90%
97.80%
84.70%
88.10%
80%
70.60%
70%
62.40%
65.80%
60%
2012
50%
2010
36.00%
40%
43.30%
47.90%
38.20%
32.20%
27.00%
30%
25.20%
20%
12.30%
2011
17.30%
12.10%
10%
0%
0%
4.60%
0%
0%
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
*) Nilai Rp – 99,81%
7.40%
29
Hal-hal Baru Dalam Dana BOS Tahun 2012
Jenjang
Satuan Biaya Per Siswa Per Tahun
2011
2012
SD
397.000
580.000
SMP
570.000
710.000
Peningkatan satuan biaya BOS
untuk menjamin pendidikan
dasar yang bebas pungutan
1. Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan
SMP).
2. Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain:
• Tambahan bantuan biaya transportasi
• Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang
inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
• Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM)
3. Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan
setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang
ditunjuk.
30
Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012
SD
SMP
52.0
46.7
Seragam Sekolah
16.2
14.2
Uang Buku/LKS
Administrasi Pendaftaran
SPP
Uang Ekstra Kurikuler
Uang Laboratorium
Uang Masa Orientasi
Uang Ujian
0
10
14.7
9.7
14.0
9.2
3.4
6.0
5.3
4.4
2.4
0.7
0.5
0.5
2.4
3.6
0.2
0.0
Uang Buku/LKS
7.7
4.3
1.5
2.5
1.6
1.9
2.5
1.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.0
Pembangunan/Gedung
53.1
49.0
Seragam Sekolah
Pembangunan/Gedung
Administrasi Pendaftaran
SPP
Uang Ekstra Kurikuler
Uang Laboratorium
Uang Masa Orientasi
Uang Ujian
20
30
T.A. 2010/2011
40
50
60
0
10(%)20
30
40
50
T.A. 2010/2011
Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD mencakup 675 sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota.
Persentase SMP yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, seragam sekolah, dan SPP pada
penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
31
60
Larangan Pungutan (Permendikbud 60/2011)
Pungutan
Sekolah
Biaya
Operasional
Biaya Investasi
A. Sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
B. Sekolah yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang menerima BOS
C.
D.
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf internasional tidak
boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan menjadi
bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan
tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
: Dilarang
32
4
Ujian Nasional 2012
33
Semangat Perbaikan UN
...semangat perbaikan UN tidak untuk meningkatkan persentase lulusan namun harus bisa menjawab
persoalan yang lain (multy objectives)...
“continuity” untuk masuk ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi
UN
2011/2012
Integrasi Sosial
“continuity” bagi
implementasi kerangka
penjenjangan
kualifikasi kompetensi
(Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia)
Integrasi Kualifikasi
Integrasi Vertikal
“continuity” bagi
siswa dari sosial
ekonomi kurang
mampu masuk ke PT
[PP 66/2010]
Integrasi Kewilayahan
“continuity” bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di
wilayah lain (mengurangi disparitas antar wilayah dalam
penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional)
[PP 66/2010]
...semangat perbaikan UN juga untuk meningkatkan rata-rata, mempersempit standar deviasi dan
memperbaiki nilai terendah..
Perbandingan Hasil UN 2010 dengan UN 2011
2010
2011
Kriteria Kelulusan
Kriteria Kelulusan
Evaluasi
Eksternal
(kognitif)
Ujian
Nasional
NILAI RAPOR – 40%
Jenjang
% Kelulusan
SMP
94,42%
SMA/MA
99,04%
SMK
99,20%
NILAI
SEKOLAH
+
+
NILAI UN – 60%
Jenjang
% Kelulusan
SMP
99,45%
SMA/MA
99,22%
SMK
99,51%
PENENTUAN KELULUSAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
35
Pelaksanaan UN 2012
Tema UN 2012: “JUJUR DAN PRESTASI”
Jadwal Pelaksanaan:
Jenjang
Utama
Susulan
Pengumuman
SMA/MA
16 April – 19 April
23 April – 26 April
26 Mei
SMK/SMALB
16 April – 18 April
23 April – 25 April
26 Mei (SMK)
2 Juni (SMALB)
SMP/MTs
23 April – 26 April
30 April – 4 Mei
2 Juni
Upaya Persiapan Pelaksanaan UN 2012:
•
•
•
•
•
•
Naskah Pencetakan UN dilakukan oleh Percetakan Bersertifikat Security Printing.
Dilakukan Pengamanan Naskah dengan Memberikan Kode-kode Rahasia.
Pelibatan Perguruan Tinggi Lebih Maksimal.
Telah disusun kisi-kisi UN berdasarkan KTSP yang akan berlaku selama 3 tahun.
Nilai UN menjadi salah satu ‘paspor’ untuk penerimaan di jenjang perguruan tinggi
melalui jalur undangan.
Telah dilakukan sosialisasi dan segera akan dilakukan roadshow dalam rangka menggalang
komitmen secara kolektif untuk menjamin semangat UN “Jujur dan Prestasi”.
36
5
Pelaksanaan DAPODIK
37
Data Pokok Pendidikan
Wilayah Survey
Attribut Survey
Tahap I (Tahun 2010)
KEPRI
KEPRI
KEPRI
KEPRI
KEPRI
KEPRI
ACEH
ACEH
ACEH
ACEH
ACEH
ACEH
Wilayah Pemetaan
Tahap 2 (Tahun 2011)
SUMUT
SUMUT
SUMUT
SUMUT
SUMUT
SUMUT
Daerah Survey (17)
KALTIM
KALTIM
KALTIM
KALTIM
KALTIM
KALTIM
RIAU
RIAU
RIAU
RIAU
RIAU
RIAU
GORONTALO
GORONTALO
GORONTALO
GORONTALO
GORONTALO
GORONTALO
SULUT
SULUT
SULUT
SULUT
SULUT
SULUT
MALUT
MALUT
MALUT
MALUT
MALUT
MALUT
KALBAR
KALBAR
KALBAR
KALBAR
KALBAR
KALBAR
SUMBAR
SUMBAR
SUMBAR
SUMBAR
SUMBAR
SUMBAR
SULTENG
SULTENG
SULTENG
SULTENG
SULTENG
SULTENG
KALTENG
KALTENG
KALTENG
KALTENG
KALTENG
KALTENG
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
SULBAR
SULBAR
SULBAR
SULBAR
SULBAR
SULBAR
BABEL
BABEL
BABEL
BABEL
BABEL
BABEL
PABAR
PABAR
PABAR
PABAR
PABAR
PABAR
KALSEL
KALSEL
KALSEL
KALSEL
KALSEL
KALSEL
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU
SUMSEL
SUMSEL
SUMSEL
SUMSEL
SUMSEL
SUMSEL
MALUKU
MALUKU
MALUKU
MALUKU
MALUKU
MALUKU
SULSEL
SULSEL
SULSEL
SULSEL
SULSEL
SULSEL
SULTRA
SULTRA
SULTRA
SULTRA
SULTRA
SULTRA
PAPUA
PAPUA
PAPUA
PAPUA
PAPUA
PAPUA
LAMPUNG
LAMPUNG
LAMPUNG
LAMPUNG
LAMPUNG
LAMPUNG
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
BANTEN
BANTEN
BANTEN
BANTEN
BANTEN
BANTEN
JABAR
JABAR
JABAR
JABAR
JABAR
JABAR
JATENG
JATENG
JATENG
JATENG
JATENG
JATENG
DIY
DIY
DIY
DIY
DIY
DIY
JATIM
JATIM
JATIM
JATIM
JATIM
JATIM
BALI
BALI
BALI
BALI
BALI
BALI
Tahap 1 = 17 Provinsi, 278 kab-kota
Lembaga/Satuan Pendidikan:
•
SD/MI
133.065
•
SMP/MTs
35.270
•
SMA/MA
13.525
•
SMK/MAK
7.674
•
PLB
1.579
TOTAL
191.113
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTT
NTT
NTT
NTT
NTT
NTT
1.
2.
3.
4.
Lokasi Sekolah (Koordinat)
Identitas Sekolah
Foto Sekolah
Attribut lain
• Kondisi Gedung
• Kondisi Ruang Kelas/Ruang Belajar
• Guru
• Siswa
• Kelas/Rombel
Tahap 2 = 16 Provinsi, 219 kab-kota
Lembaga/Satuan Pendidikan:
•
SD/MI
46.265
•
SMP/MTs
11.344
•
SMA/MA
4.169
•
SMK/MAK
2.418
•
PLB
307
TOTAL
64.503
Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1
Tahap 1 dan
Monitoring Rehab 2011 – Kab Banyumas
Sebelum
Rehab
Kondisi Rehab = 41%
(per Tgl 16 Des. 2011)
39
Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1
Peta Lokasi
Jatilawang – Banyumas - JATENG
40
Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1
Kondisi Rehap
Per 16 Des 2011
(24%)
41
Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 2
Kep Sangihe
42
Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 2
Tahap 2 dan
Perencanaan Rehab 2012
Kab. Flores Timur,
Prov. NTT
NTT
SDN Inpres Laka
Kab. Flores Timur, Prov. NTT
Kondisi:
Jumlah Siswa = 71
3 Ruang Kelas Rusak Ringan
43
3 Ruang Kelas Rusak Berat
PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIKAN TAHUN 2011
Tahap 2 dan
Perencanaan Rehab 2012
Kab. Flores Timur,
Prov. NTT
NTT
SDN Inpres Tabana
Kab. Flores Timur, Prov. NTT
Kondisi:
Jumlah Siswa = 46
4 Ruang Kelas Kondisi Baik
44
4 Ruang Kelas Rusak Berat
6
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD-SMP
45
SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG: Kondisi Awal
46
SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG
( Status: 24 Desember 2011)
47
SMP TAJUR HALANG BOGOR
SMPN 2 KUPANG
48
SMP Muhammadiyah Cimanggu, Kab. Cilacap
SMP Dian Nusantara, Serang
49
7
E-Pembelajaran (Jardiknas)
50
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan (e-Pendidikan)
EPendidikan
E-learning
Rumah
Belajar,
E-admnistrasi
Televisi/
Suara
Edukasi
Data siswa,
guru dan
tenaga
kependidikan
Sistem
Informasi
Manajemen
Pendidikan
JARDIKNAS
51
Pemanfaatan Jardiknas untuk e-Pembelajaran
Portal Rumah Belajar:
belajar.Kemdikbud.go.id
Buku Sekolah Elektronik:
bse.Kemdikbud.go.id
Televisi Edukasi:
tve.Kemdikbud.go.id
52
Success Story Jardiknas
1. Menjangkau yang Tak Terjangkau, (99%) kabupaten/kota di 33 provinsi terkoneksi ke
Jardiknas melalui media fiber optic, wireline, vsat
2. Memperkuat citra e-Government Kemdikbud melalui penerapan domain
kemdikbud.go.id dan e-mail @kemdikbud.go.id resmi, efektif menangkal aksi
penipuan2 yang mengatasnamkan pejabat/satker Kemdikbud
3. Mendukung akuntabilitas proses pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik),
pengendalian dan pelaporan dana BOS dan kegiatan Ujian Nasional, baik melalui
layanan internet maupun web
4. Menumbuhkan kesadaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang
pentingnya fasilitas e-mail untuk mendukung pembelajaran dan pekerjaan seharihari.
5. Memperkuat jalinan kerjasama dan riset antar perguruan tinggi negeri dan swasta
yang terhubung ke INHERENT.
53
Capaian Jardiknas Tahun 2011
No.
Satuan Pendidikan &
Satuan Kerja
1. SD
Total
Nasional
Capaian
Jardiknas
%
143.252
4.069
2,8%
2. SMP
29.866
7.405
24,8%
3. SMA
11.136
4.682
42,0%
4. SMK
8.421
3.404
40,4%
5. MI
22.239
469
2,1%
6. MTs
14.022
1.978
14,1%
7. MA
5.897
1.216
20,6%
88
54
61,4%
128
117
91,4%
10. Dinas Pendidikan Provinsi
33
33
100,0%
11. Dinas Pendidikan Kab/Kota
502
497
99,0%
8. Perguruan Tinggi Negeri
9. Satker Kemdikbud Pusat/Daerah
54
Aplikasi e-Pendidikan Kedepan
e-Education Resource Sharing Platform
55
8
Evaluasi Kebijakan RSBI
56
Proses Menuju SBI
KRITERIA  :
1. LEGAL
2. PEDAGOGIK
3. SOSIAL




 SPM
SBI
SPM
(0%)
RSBI
1.
(0,65%)
2.
3.
SSN
4.
SNP dan diperkaya Standar kualitas pendidikan
Negara Maju
Berakreditasi A (95) dari BAN Sekolah/Madrasah
Pembelajaran Matematika, IPA dan kejuruan
(SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia
dan/atau bahasa Internasional (bilingual)
Nilai rata-rata UN 8,0
1. Sudah memenuhi SNP
2. Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah
3. Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam
bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual)
4. Nilai rata-rata UN 7,0
1. Memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Memiliki rata-rata UN 6,5
3. Tidak Double Shift
4. Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah
57
Intervensi yang diperlukan menuju status SBI
Variabel Mutu
(SNP)
Upaya/Intervensi
Isi
• Mempersiapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan metode pembelajaran negara maju
dalam berbagai bidang.
Proses
• Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan budaya belajar sepanjang hayat.
• Memfasilitasi bimbingan teknis dan pedagogis.
Kompetensi
lulusan
• Meningkatkan Standar kompetensi lulusan menuju pengakuan internasional
tenaga
kependidikan
• Melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran yang mampu menginspirasi
peserta didik.
• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.
• Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa untuk kepentingan komunikasi global.
• Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan untuk Kepala Sekolah.
sarana dan
prasarana
• Melengkapi sarana prasarana pembelajaran di sekolah.
Pengelolaan
•
•
Menjalin sister school dengan sekolah dari negara maju agar terjadi proses pembelajaran baik
dalam aspek akademik maupun kultur pembelajaran.
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO).
Pembiayaan
• Melakukan program afirmasi bagi siswa dari kelompok marginal yang memiliki potensi secara
akademik.
Penilaian
• Memperkuat penerapan Sistem Penilaian Berbasis Kelas (classroom assesment)
58
58
Hasil Penelitian tentang RSBI
SUMBER PENERIMAAN ANGGARAN
SEKOLAH RSBI 2011
PENGGUNAAN ANGGARAN OLEH
SEKOLAH RSBI 2011
59
Hasil Penelitian tentang RSBI
Perbandingan Nilai
Akademik Siswa RSBI dan
Siswa Reguler
Jenjang
SD
Mata Pelajaran Matematika,
Bahasa Inggris, dan IPA*
RSBI lebih tinggi 12%
SMP
RSBI lebih tinggi 15,5%
SMA
RSBI lebih tinggi 19,5%
SMK
RSBI lebih tinggi 20,4%
*) Kec. SMK
Kebijakan RSBI
•
•
Tidak ada penambahan RSBI
baru.
Sedang dilakukan pembinaan
dan evaluasi RSBI yang ada
secara intensif.
60
9
Evaluasi DAK
61
Ketentuan Umum Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan
Sesuai PP No. 55/2005:
 Alokasi DAK per daerah di tetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
 Berdasar PMK tersebut Menteri Pendidikan Nasional
menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan yang dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri.
62
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan
TAHUN 2011
PEMB.
PRASARANA
PENDIDIKAN
TAHUN 2012
REHABILISASI RUANG
KELAS RUSAK BERAT
80 %
RENTANG
35 % - 65%
SARANA
PENINGKATAN
MUTU
PENDIDIKAN
SARANA
PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN
20 %
63
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan
No.
1
2
Tahun 2011
Tahun 2012
PEMBANGUNAN PRASARANA PENDIDIKAN
a. Rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
b. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang.
c.
Pembangunan ruang kelas baru beserta
perabotnya; dan
d. Pembangunan ruang perpustakaan beserta
perabotnya;
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat
beserta perobotnya (komplemen dengan
DIPA Kemdikbud)
SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
1. Buku
2. Alat Pendidikan
3. Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Pendidikan, dan Multimedia Interaktif.
PENGADAAN SARANA
PENINGKATAN MUTU
1. Pembangunan ruang perpustaaan
beserta perabotnya
2. Pengadaan peralatan pendidikan
Jenjang
DIPA Kemdikbud
DAK Pendidikan
SD
61.697
40.189
SMP
24.390
16.637
Juknis DAK telah disosialisasikan
dan didistribusikan ke daerah
(13-15 Desember 2011)
64
10
Struktur Organisasi Kemdikbud
65
Integrasi Fungsi Kebudayaan
• Integrasi bukan sekedar menggabungkan
(menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi
menyatukan ‘merging’ fungsi kebudayaan dan
pendidikan.
• Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat
upaya untuk membangun insan Indonesia yang
bepengetahuan dan berbudaya (beradab).
Pendekatan dalam Perancangan Organisasi
Kepercayaan
Tradisi
Film
Seni
Museum
Cagar
Budaya
Fungsi
Kebudayaan
Sejarah
Produk/Bidang
Proses Utama
Nilai
Pembudayaan
Pengembangan
Proses
Penunjang
Proses
Warisan
Penelitian
SDM
67
Hasil Pembahasan dan Kajian
Proses Utama
Proses
Penunjang
Proses
Warisan
Direktur 1
Pengembangan
Direktur
2
Nilai
Direktur 4
Internalisasi dan
Diplomasi
Direktur 5
Penelitian
Pusat 1
SDM
Pusat 2
Arkeologi Nas.
Pusat 3
Kepercayaan
Tradisi
Film
Seni
Cagar
Budaya
Sejarah
Sesditjen
Museum
Produk/Sektor
Fungsi
Kebudayaan
Direktur
3
68
20 JAN 2012
94 PTN
12 PPPPTK, 2 P2-PAUDNI, 2 BP-PAUDNI, 1 LPPKS, 31 LPMP, 17 BALAI BAHASA,
13
KANTOR BAHASA , 1 BPMTP, 1 BPMRP, 1 BPMP, 11 BPSNT, 12 BP3, 1 BKPB,
1 BPSMPS,
10 BA, 1 MUS.NAS, 1 MUS.SP, 1 MUS.PNP, 1 MUS.KN, 1 1 MUS.BVY,
1 MUS.BA, 1 GNI.
12 KOPERTIS
Biro Hukum dan Organisasi 2012
LEMBAGA SENSOR FILM
SEKRETARIAT
ARKEOLOGI NASIONAL
PUSAT
PUSAT
INFORMASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
SEKRETARIAT
BADAN
PUSAT
DATA DAN STATISTIK
PENDIDIKAN
BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PENDIDIKAN
DIREKTORAT
INTERNALISASI
NILAI DAN
DIPLOMASI BUDAYA
DIREKTORAT
SEJARAH DAN NILAI
BUDAYA
DITJEN
DIREKTORAT
PEMBINAAN
KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA DAN
TRADISI
WAKIL MENTERI
PUSAT
PENGEMBANGAN
SDM
KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
PUSAT
PEJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
INSPEKTORAT
JENDERAL
DIREKTORAT
PEMBINAAN
KESENIAN DAN
PERFILMAN
DIREKTORAT
PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN
STAF AHLI
PUSAT
PENGEMBANGAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PUSAT
PENGEMBANGAN
PROFESI
PENDIDIK
PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
PUSAT
KURIKULUM DAN
PERBUKUAN
PUSAT
PENILAIAN
PENDIDIKAN
PUSAT
PENELITIAN
KEBIJAKAN
MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
WAKIL MENTERI
LEMBAGA SENSOR FILM
JENDERAL
DITJEN
KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
DITJEN
BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SEKRETARIAT
BADAN
Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan
Fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebudayaan; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan
DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN
SETDITJEN
DIREKTORAT
PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN
20 JAN 2012
DIREKTORAT
PEMBINAAN KESENIAN
DAN PERFILMAN
Tugas : melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
Fungsi:
a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan;
b. koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang
kebudayaan;
c. pengelolaan data dan informasi kebudayaan;
d. koordinasi pelaksanaan tugas, kerja sama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat di
bidang kebudayaan;
e. pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
f. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan
Direktorat Jenderal Kebudayaan;
g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
i. koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan;
j. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan
DIREKTORAT
PEMBINAAN
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YME DAN TRADISI
DIREKTORAT
SEJARAH DAN NILAI
BUDAYA
DIREKTORAT
INTERNALISASI NILAI DAN
DIPLOMASI BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN
SETDITJEN
DIREKTORAT
PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN
DIREKTORAT
PEMBINAAN KESENIAN
DAN PERFILMAN
DIREKTORAT
PEMBINAAN
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YME DAN TRADISI
Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan
serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar
budaya dan permuseuman.
Fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan
permuseuman;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional,
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan
dokumentasi;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteriadi bidang registrasi nasional, pelindungan,
pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
e. pengelolaan register nasional dan eksplorasi cagar budaya di air;
f. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di
bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
g. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
h. pelaksanaan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum; dan
i. pelaksanaan administrasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman.
DIREKTORAT
SEJARAH DAN NILAI
BUDAYA
DIREKTORAT
INTERNALISASI NILAI DAN
DIPLOMASI BUDAYA
Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan
serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kekayaan dan warisan
budaya serta internalisasi nilai dan diplomasi budaya.
Fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang internalisasi nilai dan diplomasi
budaya;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang internalisasi budaya,
kekayaan budaya, warisan budaya nasional dan warisan budaya
dunia, dan diplomasi budaya;
c. pelaksanaan internalisasi nilai budaya;
d. penetapan kekayaan budaya dan pengusulan warisan budaya;
e. pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia;
f. pelaksanaan diplomasi budaya;
g. penyusunan bahan ratifikasi konvensi warisan budaya dunia;
h. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang internalisasi nilai
dan diplomasi budaya;
i. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat
di bidang internalisasi nilai dan diplomasi budaya;
j. evaluasi pelaksanaan internalisasi nilai dan diplomasi budaya; dan
k. pelaksanaan administrasi Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi
Budaya.
DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN
SETDITJEN
DIREKTORAT
PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN
DIREKTORAT
PEMBINAAN KESENIAN
DAN PERFILMAN
DIREKTORAT
PEMBINAAN
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YME DAN TRADISI
Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan
serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kesenian
dan perfilman.
Fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesenian dan perfilman;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni
rupa, literasi dan apresiasi film, serta dokumentasi dan publikasi;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembinaan kesenian dan perfilman;
d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar,
prosedur,dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa, literasi
dan apresiasi film, serta dokumentasi dan publikasi;
e. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di
bidang pembinaan kesenian dan perfilman;
f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembinaan kesenian dan perfilman;
g. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang pembinaan
kesenian dan perfilman;
h. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kesenian dan
Perfilman.
DIREKTORAT
SEJARAH DAN NILAI
BUDAYA
DIREKTORAT
INTERNALISASI NILAI DAN
DIPLOMASI BUDAYA
Tugas: perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi
penerapan standar teknis di bidang sejarah serta perumusan nilai budaya.
Fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang sejarah dan nilai budaya;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaaan sejarah
dan perumusan nilai budaya;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembinaan sejarah;
d. pemetaan, verifikasi, dan perumusan nilai budaya yang bersumber
dari sejarah, tradisi, seni, film, kepercayaan, dan cagar budaya;
e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pembinaaan sejarah;
f. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat
di bidang sejarah dan nilai budaya;
g. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
sejarah dan nilai budaya;
h. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi sejarah dan nilai budaya; dan
i. pelaksanaan administrasi Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN
SETDITJEN
DIREKTORAT
PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN
DIREKTORAT
PEMBINAAN KESENIAN
DAN PERFILMAN
DIREKTORAT
PEMBINAAN
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YME DAN TRADISI
DIREKTORAT
SEJARAH DAN NILAI
BUDAYA
Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi
penerapan standar teknis di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan tradisi.
Fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan tradisi;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas
kepercayaan, pengetahuan tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan
kreteria di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan
tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial;
e. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
g. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas
kepercayaan, pengetahuan tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial; dan
h. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan Tradisi
DIREKTORAT
INTERNALISASI NILAI DAN
DIPLOMASI BUDAYA
TERIMA KASIH
74