Transcript Tayangan Lokakarya Exit Strategi

STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN
DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL
ACCESS BIDANG SANITASI
Oleh :
Ir. M. Maliki Moersid, MCP
Direktur Pengembangan PLP
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
CAPAIAN AKSES SANITASI DI INDONESIA
EKSISTING
TARGET
100 %
60,91
60
57,82
58
55,53
56
54
52
55,6
SUB SEKTOR
Sistem
Target
Total
51,19
SPAL setempat
50
95%
Air Limbah
48
46
2009
2010
2011
2012
2013
Persampahan
SUB SEKTOR
2013
Sumber
Air Limbah
60,91%
BPS, 2013
Persampahan
79,80%
Riskesdas, 2013
75.135 Ha
BPS & MP
Drainase
Drainase
100%
SPAL Terpusat
5%
Pengurangan Sampah
dari Sumber (3R)
50%
Pengelolaan Akhir
Sampah (TPA)
50%
Pengurangan Genangan
100%
100%
100%
5%
95%
On-Site
Off-Site
50%
50%
3R
TPA
LINGKUP DAN INDIKATOR AKSES UNIVERSAL
SANITASI 2019
AIR LIMBAH :
100% Penduduk memperoleh Akses
Pengelolaan Air Limbah
PERSAMPAHAN : 100% Penduduk
memperoleh Akses Pengelolaan
Persampahan
DRAINASE PERKOTAAN :
0% Genangan Kawasan Permukiman
Perkotaan
Dasar Acuan :
Data Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) :
1. Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK)
2. Memorandum Program
Sanitasi (MPS)
(catatan: s.d th 2014 sudah
441 Kab./Kota masuk dalam
Program PPSP; 345
Kab./Kota sudah menyusun
SSK)
PRAKARSA 100 – 0 - 100
MDG’S 2015
AIR MINUM
KUMUH
SANITASI
68 %
10 %
62 %
40 %
3%
EKSISTING
61,83 %
23 %
60,91 %
TANTANGAN MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS
Terdapat gap yang cukup besar untuk memenuhi target universal
access di tahun 2019
Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah (ratarata alokasi anggaran sanitasi <1% APBD)
Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan
sanitasi (ketersediaan dok. perencanaan : Masterplan & DED, kesiapan
lahan, kelembagaan, dll)
Terbatasnya pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah
dalam pembangunan Sanitasi.
Terbatasnya SDM di bidang pengembangan sanitasi baik di Pusat,
Pemda dan Penyedia Jasa
STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SPAL-S
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH SETEMPAT (TARGET : 95%)
National Platform STRATEGI Pembinaan &
Pengembangan SPAL Setempat
1.Peningkatan kesadaran masyarakat melalui
pemicuan (agar masyarakat mau membuat tangki
septik aman secara mandiri)
2.Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemda
untuk membangun SPAL komunal berbasis masy.
3.Peningkatan Pengelolaan SPAL Setempat
4.Peningkatan kapasitas masyarakat untuk
mengelola SPAL komunal berbasis masyarakat
5.Peningkatan kapasitas IPLT lama dan
pembangunan IPLT baru
6.Sistem Pengangkutan Lumpur Tinja secara
terjadwal ke IPLT (regular desludging)
7.Peningkatan kerjasama kemitraan dengan K/L lain
terkait penanganan air limbah (pemicuan dengan
Kementerian Kesehatan, kelembagaan dengan
Kemendagri)
8.Prioritasi daerah rawan sanitasi air limbah dalam
Buku Putih Sanitasi (BPS) sebagai sasaran utama
pengembangan SPAL Setempat
National Platform
PROGRAM Pembinaan
& Pengembangan SPAL
Setempat
1. Pembangunan Tangki
2.
3.
4.
5.
6.
Septik Individual
Pembangunan Tangki
Septik Komunal /
SANIMAS
Penyediaan Truck Tinja
Pembangunan Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT)
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SPAL
Setempat
Pengembangan Kapasitas
SDM (Operator dan
Regulator SPAL Setempat)
6
STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SPAL-T
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT (TARGET: 5%)
National Platform STRATEGI Pembinaan
& Pengembangan SPAL Terpusat
1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui
2.
3.
4.
5.
pemicuan agar mau menyambung ke jaringan
pipa eksisting
Peningkatan pengelolaan SPAL Terpusat
Peningkatan kapasitas Pemda (operator)
dalam pelaksanaan pengelolaan SPAL
Terpusat
Peningkatan kerjasama kemitraan dengan K/L
lain di bidang air limbah (pemicuan dengan
Kementerian Kesehatan, kelembagaan dengan
Kemendagri)
Prioritasi daerah rawan sanitasi air limbah
dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) sebagai
sasaran utama pengembangan SPAL Terpusat
(dengan sasaran utama kota dengan
kepadatan penduduk tinggi)
National Platform
PROGRAM Pembinaan &
Pengembangan SPAL
Terpusat
1. Program Lanjutan 2014
2. Pengembangan Jumlah
3.
4.
5.
6.
Sambungan Rumah
Pengembangan Jaringan
Perpipaan
Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SPAL
Terpusat
Pengembangan Kapasitas
SDM (Operator dan
Regulator SPAL Terpusat)
7
STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PENGURANGAN DARI HULU (TARGET : 50%)
National Platform STRATEGI Pengurangan
Sampah dari Hulu
1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah
sampah mulai dari sumbernya
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai
ekonomis sampah melalui penerapan bank sampah
3. Peningkatan pengelolaan persampahan
4. Pelaksanaan sistem pengangkutan sampah terpilah
5. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemda untuk
membangun sistem 3R skala komunal/kawasan serta
ITF
6. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan K/L
lain di bidang persampahan (peningkatan
kesadaran masyarakat dengan Kementerian
Kesehatan dan Lingkungan Hidup, kelembagaan
dengan Kemendagri)
7. Peningkatan peran swasta dalam industri sampah
National Platform
PROGRAM Pengurangan
Sampah dari Hulu
1.Pengelolaan sampah
Individual khususnya bagi
Masyarakat Perdesaan
2.Pemilahan dan Pengumpulan
Sampah
3.Pengembangan Program 3R
4.Pengembangan Bank Sampah
5.Pengembangan TPS 3R dan
ITF
6.Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pengelolaan
Sampah
7.Pengembangan Kapasitas
SDM (Operator dan Regulator
Pengelolaan Sampah)
8
STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH (TPA) . (TARGET: 50%)
National Platform STRATEGI
Pengelolaan Akhir Sampah
National Platform
PROGRAM Pengelolaan
Akhir Sampah
1. Peningkatan pengelolaan akhir sampah
(kelembagaan, optimalisasi proses pengelolaan
kompos, pengolahan lindi, penanganan gas
methan)
2. Peningkatan kapasitas Pemda (operator) dalam
melaksanaan pengelolaan akhir sampah
3. Peningkatan prasarana/saran pemrosesan akhir
sampah (rehabilitasi/pembangunan baru)
4. Peningkatan peran swasta dalam industri
sampah
1.Sistem Transportasi/
Pengangkutan Sampah
2.Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) Sampah
3.Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pengelolaan
Akhir Sampah
4.Pengembangan Kapasitas
SDM (Operator dan
Regulator Pengelolaan
Akhir Sampah)
9
STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE
PENGURANGAN GENANGAN AKIBAT LIMPASAN AIR HUJAN (TARGET: 100%)
National Platform STRATEGI
Pengembangan Sistem Drainase
Permukiman
1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak
membuang sampah di saluran/badan air
2. Peningkatan kapasitas saluran drainase sesuai
dengan kebutuhan penanganan
3. Peningkatan kapasitas pemda dalam
melaksanakan kegiatan operasi dan
pemeliharaan saluran drainase
4. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan
K/L lain di bidang drainase (peningkatan
kesadaran masyarakat dengan Kementerian
Kesehatan, kelembagaan dengan
Kemendagri)
5. Prioritasi penuntasan area genangan dalam
Buku Putih Sanitasi (BPS) sebagai sasaran
utama pembangunan drainase permukiman
National Platform PROGRAM
Pengembangan Sistem
Drainase Permukiman
1. Normalisasi Saluran
2. Pembangunan Saluran
3. Pengadaan Pintu Air
4. Pembangunan Kolam Retensi
5.Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pengelolaan
Drainase
6.Pengembangan Kapasitas
SDM (Operator dan Regulator
Pengelola Drainase
10
PENDEKATAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
Pendekatan
Berbasis Masyarakat
Skala
Penanganan
Lingkungan
1 Perdesaan :
 Tangki septic individual
 Model STBM (kerjasama
Kemkes untuk kampanye
PHBS)
2. Perkotaan :
 Model SANIMAS
Berbasis Institusi
Skala Kawasan dan Skala Kota (city wide)
1.
Kota metropolitan & besar :
Off site /sewerage system
2.
Kota sedang/kecil:
Fokus pada pelayanan IPLT (peningkatan
on site management)
3.


Kota/kawasan baru:
Pembangunan IPAL Kawasan
Mendorong pembangunan sistem terpusat
untuk kota baru melalui investasi swasta
Skala
Regional/Nasional
IPAL Regional
PENDEKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pendekatan
Skala
Penanganan
Berbasis Masyarakat
Berbasis Institusi
Lingkungan/Kawasan
 TPS 3R
Skala Kota (city wide)




TPA
TPS 3R
ITF (Intermediate Treatment Facility)
SPA (Stasiun Peralihan Antara)
Skala
Regional/Nasional

TPA Regional
PENDEKATAN PENGELOLAAN DRAINASE
Pendekatan
Skala
Penanganan
Berbasis Institusi
Lingkungan/Kawasan
 Drainase Berwawasan
Lingkungan (Ecodrain)
Skala
Regional/Nasional
Skala Kota (city wide)

Daerah flat/datar:
 Muka air lebih rendah dari muka air laut:
Sistem polder
Kolam detensi
Normalisasi saluran
 Muka air lebih tinggi dari muka air laut:
Normalisasi saluran
Kolam retensi dan sistem pompa

Daerah berbukit:
Normalisasi saluran
Kolam retensi
-
Normalisasi sungai
Tanggul
ESTIMASI KEBUTUHAN INVESTASI UNTUK MENCAPAI
UNIVERSAL ACCESS
No
Sumber
Pendanaan
Kebutuhan Investasi
(Rp)
Keterangan
1
APBN
142 Trilyun
PU-PERA, Kemkes, Kemdagri,
Kehutanan-LH, KKP
2
APBD
58 Trilyun
Provinsi & Kab/Kota
3
Lainnya
73 Trilyun
Masyarakat, swasta
Total
No

Program
273,7 Trilyun
Kebutuhan Investasi
(Rp)
Perkiraan Kemampuan Infrastruktur
APBN PU-PERA (Rp)
1
Air Limbah
202,4 Trilyun
16,35 Trilyun
2
Persampahan
25,20 trilyun
7,5 Trilyun
3
Drainase
46,5 Trilyun
4,65 Trilyun
Total
273,7 Trilyun
28,5 Trilyun
25,2
46,5
202,4
air limbah
persampahan
drainase
Dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk menutupi gap kebutuhan pembangunan
sanitasi
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM (1)
Sub Urusan
Air Limbah
Pemerintah Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kab/ Kota
a. Penetapan
pengembangan sistem
pengelolaan air limbah
domestik secara
nasional.
Pengelolaan dan
Pengembangan
Pengelolaan dan
pengembangan
regional
Daerah
kabupaten/ kota.
a. Pengelolaan dan
pengembangan sistem
pengelolaan air limbah
domestik lintas Daerah
provinsi, dan sistem
pengelolaan air limbah
domestik untuk
kepentingan strategis
nasional.
Sumber: UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sistem air limbah sistem air limbah
domestik
domestik dalam
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM (2)
Sub Urusan
Pemerintah Pusat
Daerah Provinsi
Persampahan a. Penetapan
Pengembangan
pengembangan sistem sistem dan
pengelolaan
persampahan secara
nasional.
b. Pengembangan
sistem pengelolaan
persampahan lintas
Daerah provinsi dan
sistem pengelolaan
persampahan untuk
kepentingan strategis
nasional.
Sumber: UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
pengelolaan
persampahan
regional.
Daerah Kab/ Kota
Pengembangan
sistem dan
pengelolaan
persampahan
dalam Daerah
kabupaten/kota.
Terima kasih