Transcript kebijakan ponek di rs

KEBIJAKAN PEMBINAAN
UPAYA KESEHATAN
(DALAM RANGKA RAKERKESDA
DAN PENINGKATAN KOMITMEN
KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG
KESEHATAN PROV JAWA TENGAH)
Disampaikan oleh:
Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
JANGKA PANJANG (2005-2025)
1.Pembangun
an nasional
berwawasan
kesehatan
2.Pemberdaya
an
Masyarakat
& daerah
3.Pengembangan
upaya &
pembiaya-an
kesehatan
4.Pengembangan &
pemberdayaan SDM
Kesehatan
UPAYA POKOK
STRATEGI
SASARAN
NO
INDIKATOR
2009
2025
1
UHH
69
73,7
2
IMR
32,3
15,5
3
MMR
262
74
4
KR GIZI
26
9,5
Tujuan
Pembangunan
Kesehatan
VISI, MISI, dan NILAI
KEMKES 2010-2014
NILAI
• Pro Rakyat
• Responsif
• Inklusif
• Efektif.
• Clean
MISI
1. Pemberdayaan masyarakat.
2. Upaya kesehatan yg
bermutu dan berkeadilan
3. Ketersediaan dan
NILAI sumber daya
pemerataan
kesehatan.
4. Tata kelola kepemerintahan
yg baik.
VISI
Masyarakat
sehat yang
mandiri
dan
berkeadilan
Derajat kesehatan yg
setinggi-tingginya
8
PROGRAM
UNGGULAN
KEMENKES
2010-2014
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MELALUI DESA
SIAGA AKTIF DAN
PENINGKATAN PHBS
WORLD
CLASS
HEALTH
CARE
REVITALISASI
PELAYANAN
KESEHATAN
1
8
2
KEBERPIHAKAN
DTPK & DBK
7
8
PROGRAM
UNGGULAN
6
3
KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI,
RETENSI DAN
MUTU SDM YG
TERDIRI DARI
BEASISWA / TUGAS
BELAJAR
4
5
JAMPERSAL
KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI,
KEAMANAN, MUTU,
EFEKTIVITAS,
KETERJANGKAUAN
OBAT, VAKSIN DAN
ALKES
JAMINAN
KESEHATAN
Isu Kesehatan Global
di WHA-64
• Negara anggota WHO diharapkan
mendukung reformasi WHO ke arah
yang lebih efektif, efisien, responsif,
objektif, transparan dan accountable
untuk dapat lebih mengutamakan
equity, social justice and human rights
for all.
KERANGKA KONSEP DIREKTORAT BUK DASAR
1.
Outcome
Output
Peningkatan AKSES &
MUTU pelayanan
kesehatan dasar
Kebijakan
Revitalisasi Yankesdas &
Puskesmas
Peningkatan akses di DTPK
Kedokteran Keluarga
Kesehatan Usila
Pelayanan darah
Kesehatan Indera
Lintas Program & Lintas Sektor
Dukungan Sarana & Prasarana
Input
2.
3.
4.
Dinkes Propinsi/ Kabupaten/
Kota
Puskesmas
Fasyankes lain
Masyarakat
Kegiatan
Prioritas/ Strategis
Tugas & Fungsi
Dukungan untuk daerah
Prioritas
1.
2.
3.
4.
5.
Promotif
Preventif
Peningkatan akses
Kebutuhan SDM
Program Lintas
Sektor
• NSPK
• Sosialisasi/ Advokasi
• Bimtek/ Dukungan/
Fasilitasi
• Evaluasi
PENDEKATAN REFORMASI UPAYA KESEHATAN
Extrinsic influences
Ada tapi
tidak
berfungsi
Belum ada
Intrinsic
influences
• Paradigma
• Kebijakan
• Kelembagaan
• SDM
• Program
• Sistem
REFORM
Berfungsi
dg. baik
REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
GAP DETERMINANT SOSIAL BIDANG KESEHATAN
GOOD
GOVERNANCE
MANAGEMENT
REGULASI
KETENAGAAN
LEADERSHIP
ANGGARAN
PRIMER
OBAT
INFRA
STRUKTUR
SEKUNDER
Kerjasama
LP/LS
PERAN SERTA
MASYARAKAT
DAN SWASTA
TERTIER
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
EKONOMI, POLITIK, GEO-POLITIK, GLOBALISASI, CLIMATE CHANGE
KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM EVALUASI PEMBINAAN UPAYA
KESEHATAN
Sistem Kesehatan Berbagai Negara
(Studi Komparatif)
Reforma
si Sistem
UU/
Payung
Hukum
Visi &
Misi
Masalah
Kesehatan
Sistem Kesehatan Nasional
MANAJEMEN
Sumber
Daya
Produksi
PROGRAM
ORGANISASI
SUMBER
PELAYANAN
Sistem Kesehatan Daerah
(Pendukung Sistem)
PENYEDIA
PELAYANAN
Sumber Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan
SISTEM KESEHATAN
MANAJEMEN
SUMBER
DAYA
PRODUKSI
PROGRAM ORGANISASI
PENYEDIA
PELAYANAN
Sumber pembiayaan
Kebijakan
politik
Pemerintah
Propinsi
Kebijakan
ekonomi
Masyarakat/swas
ta
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
kabupaten
Asuransi Kesehatan
Kebijakan
Hukum
Implementasi Kebijakan Mutu
Pelayanan Kesehatan Untuk Publik
Fungsi regulasi Pemerintah
• Mengatasi Biaya yang sangat tinggi
• Mengatasi Informasi yang kurang bagi
pelanggan
• Mengatasi Moral hazard
• Mengatasi Kelangkaan
• Mengatasi Hubungan yang
monopolistik
• Mengatasi Keselamatan publik
MUTU
Akreditasi
Perizinan
Sertifikasi
AKTIVITAS REGULASI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN
RS
ARAH KEBIJAKAN STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
MUTU
AMENITIES
TECHNICAL
COMPETENCE
ACCESS
CONTINUITY
OF CARE
HUMAN
RELATIONS
EFFICACY
APPRORRIATENESS
MUTU
EFFICIENCY
SAFETY
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
EVALUASI PEMBINAAN UPAYA
KESEHATAN 2012 (1)
1. Kesehatan ibu, bayi, balita
Continuum of care
2. Perbaikan status gizi  Pencegahan
stunting
3. Pengendalian PM, PTM & penyehatan
lingkungan  melanjutkan upaya
4. SDM kesehatan  standar kompetensi
5. Obat  e-logistic
15
EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
2012 (2)
6. Sistem Jamkes  Jaminan kelas III
RS
7. Pemberdayaan masyarakat  early
detection and response KLB &
bencana
8. Peningkatan upaya kesehatan 
integrasi
9. Monev MDGs dan penguatan
peraturan
16
Pelayanan Kesehatan yang Ingin
Dicapai (GOOD GOVERNANCE)
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketersediaan (Available)
Kelayakan (appropriate)
Kesinambungan (continue)
Penerimaan (acceptable)
Ketercapaian (achievable)
Keterjangkauan (affordable)
Efisien (efficiency)
Efektif (effectivity)
• Perumusan
visi,
misi
semua fasyankes
• Pembagian tugas melalui
struktur
organisasi
seimbang di fasyankes
• Kejelasan tanggung jawab,
kewenangan
dan
mekanisme kerja
• Budaya dan Etika (kualitas
layanan ke masyarakat
• Sistem pengendalian dan
pengukuran
kinerja
fasyankes
MUTU
GOOD GOVERNANCE
EVALUASI KONDISI FASYANKES SAAT INI
Skema Jenjang
Sistem Rujukan dengan Fasilitas Pelayanan
Tkt
Rujukan
Lanjutan
4. Tingkat
kedua fasilitas
pelayanan
Tkt
Rujukan
Pertama
3 tingkat
pertama
Fasilitas
Pelayanan
Tkt
Rujukan
Dasar
Kelas
B/A
Rumah Sakit
Vertikal/Provinsi/Swa
sta
Kelas
D/C
Rumah Sakit
Kab/Kota/Swasta
Puskesmas
DTP/Rawat Inap
•Puskesmas
•Puskesmas
Pembantu.
•Polindes/Wahana
2. Tingkat
masyarakat
1. Tingkat
rumah tangga
Posyandu (kader)
Individu /
Keluarga
19
Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
Puskesmas
Total:
9.133
Perawatan:
2.929
Non Perawatan: 6.208
PONED:
1.579
Puskesmas Pembantu
Total:
22.237
Kendaraan
Motor:
Perahu:
Ambulans:
4.179
1.081
3.325
20
Sumber : Pusdatin Kemkes,, 30 Juni 2011
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Posyandu
Posyandu:
266.287
Poskesdes:
51.996
Poskestren:
1.040
Poskestren
Poskesdes
Sumber : Sesditjen Bina Kesmas Kemkes, 2010
21
JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIA
KEADAAN DESEMBER 2010 (1)
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NAMA PROVINSI
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
PUSKESMAS
PERAWATAN
116
140
85
53
59
82
39
58
18
26
52
237
252
42
396
50
PUSKESMAS
PUSKESMAS
NON
PEMBANTU
JUMLAH
PERAWATAN
(PUSTU)
199
881
1196
366
1801
2307
161
857
1103
140
723
916
110
547
716
211
983
1276
131
466
636
207
776
1041
40
155
213
40
204
270
289
2
343
791
1600
2628
615
1759
2626
79
321
442
550
2252
3198
167
267
484
Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010
JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIA
KEADAAN DESEMBER 2010 (2)
NO.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
NAMA PROVINSI
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
TOTAL
PUSKESMAS
PERAWATAN
28
81
110
93
69
48
93
84
68
208
70
23
35
56
27
36
86
2920
PUSKESMAS
NON
PERAWATAN
86
69
199
138
105
166
124
86
92
208
163
53
46
100
73
70
211
6085
PUSKESMAS
PEMBANTU
(PUSTU)
523
494
893
806
834
593
633
457
650
1300
462
250
209
311
226
271
553
23059
JUMLAH
637
644
1202
1037
1008
807
850
627
810
1716
695
326
290
467
326
377
850
32064
Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010
Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
•
Tahun 2011
Peskesmas Perawatan
Jmlh TT >10 :Puskesmas
yang diberi tambahan
ruangan & fasilitas
menolong penderita
gawat darurat baik
berupa tindakan operatif
terbatas maupn ranap
sementara.
KENAIKAN JUMLAH PUSKESMAS
•
Fungsi : merupakan
Pusat Rujukan Antara
melayani Gawat Darurat
sebelum dibawa ke RS
9400
9200
9000
8800
8600
8400
8200
8000
7800
7600
9005
9133
8737
8234
DES 2008
DES 2009
DES 2010
JUNI 2011
KONDISI RUMAH SAKIT SAAT INI
KATEGORI
KEPEMILIKAN
RS Publik Pemerintah
RS Privat
RS UMUM RS KHUSUS
TOTAL
518
91
609
Swasta Non Profit
454
203
657
TNI
103
5
1266
POLRI
26
0
26
Swasta
63
165
228
BUMN
7
68
254
1171
532
1703
Total
Keterangan :
RS Pemerintah Terdiri dari: Kemenkes, Pemprop, Pemkab,
Pemkot
RS Organisasi Non Profit Terdiri dari: Organisasi Sosial,
Organisasi Agama
RS Swasta Terdiri Dari: Perusahaan, Perorangan dan Swasta/
Lainnya
Rasio Kebutuhan TT Dalam Menghadapi
Universal Coverage
•
•
•
•
•
•
Jumlah Penduduk Indonesia s/d akhir Des 2010 = 237.641.326 Jiwa (BPS)
Jumlah Penduduk Miskin s/d akhir Des 2010 = 31.026.400 Jiwa
Jumlah Penduduk Sasaran Jamkesmas : 76.400.000 Jiwa
Jumlah TT saat ini : 128.343 TT
Jumlah TT Kelas 3 : 61.794 TT
Unit Cost untuk 1 TT (Bangunan + Alat) = Rp. 42 Juta
Rasio Ideal
Rasio Ideal
1:500
1:1000
(SWAsembada) (Menurut WHO)
•
Rasio Ideal
1:1500
(SK Menkes No. 228/
Menkes/SK/III/2000)
Kebutuhan TT TOTAL
475.283
237.641
158.428
Kebutuhan TT Jamkesmas
Kekurangan TT TOTAL
Kekurangan TT JAMKESMAS
152.090
346.940
90.296
76.045
109.298
14.251
50.696
30.085
(+)11.098
Jika dihitung (Kekurangan TT TOTAL menurut WHO), maka dibutuhkan anggaran 109.298 TT x
Rp. 42 Juta = Rp. 4,5 T)
Sumber : Ditjen BUK Kemkes RI, 2011
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN KESIAPAN
FASYANKES
Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side )
Bumerang ! Keseimbangan demand side
dan Supply side.
Kesiapan Jenjang Sistem Rujukan
Khususnya kecukupan TT RS
Pemerataan Pemberi Pelayanan?
Paket Manfaat
Standard Pelayanan Medik
Standar Alat dan bahan, standar obat
Kendali Mutu dan Kendali Biaya
Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi
Bina Upaya Kesehatan - KEMKES
2012 - 2014
Universal
Coverage
Revitalisasi
Pelayanan PHC
Membangun
Budaya
Melayani
Pengembangan
e-Health
Desentralisasi/
Otonomi Daerah
Menunjang
UP4B
Pengembangan
World Class
Health Care
28
RPJMN & RENSTRA
KEMENKES TAHUN 2010-2014
Permasalahan & Tantangan
dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014 :
Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan
yang berkualitas masih rendah
Tantangan :
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat.
TARGET RENCANA STRATEGIS UKP
2010-2014
Gawat Darurat
90%
Jumlah RS PONEK
Target Rencana
Strategis UKP
tahun 2010-2014
100%
Jumlah RS terAKREDITASI
90%
Yankes bagi GAKIN di kelas III RS
100%
TANTANGAN RS DI MASA MENDATANG
Pelayanan Kesehatan melampaui batas
negara (Globalisasi)
Teknologi Kesehatan
semakin maju
RUMAH
SAKIT
DI
INDONESIA
Tingkat Pendidikan &
Ekonomi Masy. meningkat
Kompetisi LN  Akes : ramah; Keterbukaan
Informasi; Harga bersaing, Kemasan menarik
RS
STUDI KELAYAKAN &
TATA RUANG
IZIN MENDIRIKAN
(2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)
MEMENUHI STANDAR INPUT
(blm dpt memenuhi semuanya)
PERPANJANGAN
IZIN
PENINGKATAN
KELAS
AKREDITASI
(Pelayanan bermutu - Kemkes)
MEMENUHI STANDAR INPUT,
PROSES, OUTPUT/OUTCOME
REGISTRASI
(Pencatatan resmi - Kemkes)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
PENETAPAN KELAS
(pengelompokan RS berdasarkan
Fas & kmampuan yan - Kemkes)
IZIN OPERASIONAL TETAP
(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
INDIKATOR RENSTRA DIT BUKR
PADA RPJMN II (2010 – 2014)
1240 RS
1102 RS
964 RS
826 RS
689 RS
100% RS = 1,378 RS
.
50%
60%
70%
80%
90%
2010
2011
2012
2013
2014
33
DATA RS TERAKREDITASI DI INDONESIA
BERDASARKAN KEPEMILIKAN
SAMPAI DESEMBER TAHUN 2011
RSUD &
RS
Vertikal
RS
TNI
RS
POLRI
RS
BUMN
RS
SWASTA
372
RS
68
RS
40
RS
26
RS
369
RS
PERSENTASE RS TERAKREDITASI DI INDONESIA
63.5% (875 RS dari 1378 RS)
Akreditasi Di Indonesia
NASIONAL
BARU
NASIONAL
INTERNASIONAL
STANDAR
AKREDITASI
NASIONAL
SURVEI
AKREDITASI RS
5 Pelayanan
1.
2.
3.
4.
5.
Admin & manaj
Yan Medis
Gawat Darurat
Keperawatan
Rekam Medis
16 Pelayanan
12 Pelayanan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Admin & manaj
Yan Medis
Gawat Darurat
Keperawatan
Rekam Medis
Kamar Operasi
Laboratorium
Radiologi
Yan Risti
Dalin
Farmasi
K-3
1. Admin & manaj
2. Yan Medis
3. Gawat Darutat
4. Keperawatan
5. Rekam Medis
6. Kamar Operasi
7. Laboratorium
8. Radiologi
9. Yan Risti
10. Pengendalian Infeksi
11. Farmasi
12. K-3
13. Rehabilitasi Medis
14. Yan intensif
15. Yan gizi
16. Yan darah
AKREDITASI
BARU NASIONAL
AKREDITASI NASIONAL
STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT
BARU NASIONAL
SASARAN II:
Kelompok Standar Pelayanan
berfokus pada pasien
SASARAN I:
Kelompok Standar
Manajemen Rumah Sakit
SASARAN IV :
MILLENIUM DEVELOPMENT
GOALS (3 bab)
STANDAR
AKREDITASI
RUMAH
SAKIT
SASARAN III:
Sasaran Keselamatan
Pasien RS
SASARAN MDG’s
Sasaran I:
Penurunan angka kematian
bayi & peningkatan
kesehatan ibu
Sasaran III:
Penurunan angka
kesakitan TB (6 bab)
MDG’s
Sasaran II:
Penurunan angka kesakitan
HIV/AIDS (6 bab)
HASIL PENILAIAN
AKREDITASI BARU NASIONAL
PROGRAM PONEK DI RS
Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah
Rumah Sakit yang menyelenggarakan
pelayanan kedaruratan maternal dan
neonatal secara komprehensif dan
terintegrasi.
TUJUAN
Peningkatan kemampuan
layanan kesehatan PONEK di RS
Kab/Kota melalui peningkatan
sarana prasaran dan pengadaan
peralatan kesehatan untk
program PONEK di Rumah Sakit
KEBIJAKAN
KHUSUS /
TEKNIS
Sesuai Rencana Strategis
UKP Tahun 2014 yaitu
100% RS telah
menyelenggarakan PONEK
KEBIJAKAN PONEK DI RS
1. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan
Neonatal
adalah
suatu
sistem
pembagian wilayah kerja RS dengan
cakupan area pelayanan yang dapat
dijangkau oleh masyarakat dalam
waktu kurang dari 1 jam, agar dapat
memberikan
tindakan
darurat
emergency standar.
2. RS siap PONEK 24 jam di masing –
masing kab/kota minimal 1 RS.
3. RS kab/kota harus berkoordinasi
dengan Dinas Kesehatan kab/kota
setempat untuk membina PUSKESMAS
PONED di wilayah kerjanya.
TARGET/
SASARAN
2014
Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik [email protected]
Menurunnya AKB
menjadi 24/1000 KH
dan
Menurunnya AKI
menjadi 118/100.000 kh
DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)
DI Rumah Sakit
Kolaborasi Perbaikan
Improvement Collaborative
• Merupakan kemitraan dalam
KEMENTERIAN KESEHATAN
PEMDA
Prop / Kab
Termasuk
Regulasi dana
PUSKESMAS PONED
PROGRAM PONEK
Di RS
POKJA
Satgas GSI
• Prinsip kebersamaan dalam
bekerja dan mencapai tujuan
yang diinginkan
• Dapat diterapkan pada berbagai
bidang, termasuk pelayanan
kesehatan
Profesi terkait
(JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI)
RS Swasta, RB
Dr / Bidan prakarsa
swasta termasuk
Hospital By Law
upaya untuk memperoleh hasil
terbaik dan menguntungkan
semua pihak
• Membentuk jejaring kerjasama,
pelayanan dan komunikasi
• Perubahan atau perbaikan yang
diperoleh, harus direplikasikan
ke fasilitas atau area lainnya
Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik [email protected]
PATIENT SAFETY
Suatu sistem dimana RS membuat asuhan
kepada pasien lebih aman
Tujuan:
Mencegah terjadinya cedera yang disebabkan
oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan
atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya
Termasuk didalamnya:
assessment risiko, identifikasi dan
manajemen risiko terhadap pasien,
pelaporan dan analisis insiden,
kemampuan untuk belajar dan
menindaklanjuti insiden dan merupakan
solusi untuk mengurangi serta
4/13/2015
meminimalisasi risiko
EVALUASI PEMBINAAN PELAYANAN KES DI RS
Evaluasi dalam Pembinaan Pelayanan
Kesehatan di RS
1.
2.
3.
4.
5.
Kebijakan & Strategi  Implementasi UU RS
SDM Kesehatan
Fasilitas & Logistik Kesehatan
Perencanaan & Pembiayaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
6. Pembinaan upaya sistem
Rujukan Kesehatan
Wilayah Cakupan Rujukan
RS Kab/Kota
1. Perlu disepakati dengan Perda
2. Tidak terbatas pada struktur organisasi
dan administrasi
3. Harus mempertimbangkan fungsi dan
geografis
Menjamin Sistem Rujukan
yang Efektif dan Efisien
Luas Wilayah Cakupan tersebut
dapat berdasarkan :
1.
Target Jumlah Penduduk
Jarak ?
Waktu Tempuh ?
2.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina :
 Puskesmas
 Praktek Swasta
 Rumah Bersalin
 RS lain yang kemampuannya lebih rendah
Jejaring Cakupan
Rujukan Rumah Sakit
Akses
Tidak Ada
Batas Wilayah
1 jam ke RS
SDM
RS
Transportasi
•
•
•
•
•
Surat Permohonan dari Pemilik RS (Gubernur/Bupati/Walikota/Dir PT)
Profil RS disertai data lengkap, saranaprasarana, SDM dankinerja RS
SK Penetapan Klasifikasi RS
Nomor Registrasi RumahSakit
Surat izin operasional
Diajukan kepada Dinas
Kesehatan Provinsi
E-Planning
Kementerian
Kesehatan RI
Buk.depkes.go
.id
Telaah teknis dan kelayakan
Oleh Dinas Kesehatan
Provinsi
Rekomendasi
Dinas Kesehatan Provinsi
Diajukan ke
Kementerian
Kesehatan RI
Permintaan akan
ditelaah oleh
Kemenkes
RANCANGAN ALUR PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN ALKES RS/LABKES DI
LINGKUNGAN DITJEN BUK
DITJEN
BUK
2
DIR BUKR
E PLAN
KABAG PI BUK
3
6
SESDITJEN
BUK
6
KASUBDIT
TEKNIS
KASUBAG TU
BUKR
4
5
KOORDINATOR
PERENCANAAN
USULAN RS
DAN LABKES
TIM
ANALISIS
1
ANALISA
USULAN DEKON
USULAN TP
INSTRUMEN DATA
BASE KEBUTUHAN RS
KONDISI RS
KESIMPULAN
1. Komitmen Daerah untuk Universal Coverage
Komitment Seluruh Stakeholder :
a. Pemerintah Pusat (Internal Depkes Dan
Antar Departemen Terkait),
b. Pemerintahan Prov. Dan Kab/Kota
c. Komitmen Dinas Kesehatan
d. Komiten Pemberi Pelayanan Kes
 Perlu peningkatan jenjang sistem rujukan untuk
mendukung jejaring pelayanan terpadu dalam
mewujudkan universal coverage 2014
KESIMPULAN (2)
Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi nasional :
1.Akreditasi RS baru (Nasional)  menuju Standar Internasional dgn
mengadopsi 14 standar JCI, berlaku mulai 2012
2.Sesuai UU No.44 ttg RS, 28 Okt 09, akreditasi wajib 3 th sekali
masa toleransi okt 2011
3.Renstra kemkes pencapaian target RS terakreditasi pada: Th 2011
= 60% , Th 2014 = 90%  perlu peran Kadinkes Provinsi/kab/kota
meningkatkan motivasi RS untuk akreditasi  memberi daftar RS yg
belum akreditasi
4.Penyelesaian akreditasi RS untuk 5 pelayanan dg sistim lama s/d Juni
2012
5.Meningkatkan cakupan RS terakreditasi dari 63 % (2011) menjadi 70
% (2012)
6.Melaksanakan standar akreditasi baru nasional mulai 2012
53