Transcript klik disini - Kementerian Pertanian

LATAR BELAKANG
1. PAK Kementan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pertanian No.720.1/KPTS/OT.140/12/2006 tanggal 12 Desember
tahun 2006 sudah tidak relevan lagi .
2. Peraturan-peraturan terbaru tentang keuangan negara telah
banyak diterbitkan. Antara lain PMK No.113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan
Dinas
dan
No.190/PMK.02/2012
tentang
Pertanggungjawaban APBN (Kedua aturan tersebut merupakan
ruh-nya PAK Kementan).
3. Pemahaman atas berbagai peraturan keuangan negara pd tataran
implementatif/operasional banyak terjadi perbedaan, khususnya
adanya aturan-aturan/pasal-pasal yang bersifat multi tafsir.
4. Atas dasar hal tersebut, maka telah dilakukan dilakukan revisi atas
PAK Kementan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Pertanian No.19/Permentan//OT.140/3/2013. Tanggal 7 Maret 2013
PAK DARI MASA KE MASA
PERMENTAN No.19/Permentan/OT.140/3/2013.
Tanggal 7 Maret 2013
BAB II. Pejabat Pengelola Keuangan
SEBELUM
Sekjen a.n Menteri Pertanian
menetapkan KPA, PP-SPM dan
Bendahara, pada Satker Pusat
dan UPT Vertikal dan
menetapkan KPA, PPK, PP-SPM
dan Bendahara pada SKPD
Pengelola Dana Tugas
Pembantuan
2. KPA di Satker Pusat dan UPT
Vertikal menetapkan PPK dan
Petugas Pengelola Keuangan
Lainnya
1.
MENJADI
Sekjen a.n Menteri
Pertanian menetapkan KPA
dan Bendahara, baik untuk
Satker Pusat, UPT Vertikal
dan SKPD Pengelola Dana
Tugas Pembantuan
2. KPA menetapkan PPK dan
PP-SPM serta Petugas
Pengelola Keuangan
Lainnya di masing-masing
Satker.
1.
SEBELUM
Penetapan Pejabat
Pengelola Keuangan
terikat tahun
anggaran, sehingga
setiap tahun satker
harus mengusulkan
Pejabat Pengelola
Keuangan
4. KPA harus dijabat
oleh Kepala Satker
5. PPK Pejabat satu
tingkat dibawah KPA
3.
MENJADI
Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan
tidak terikat tahun anggaran, sehingga
apabila tidak terjadi pergantian maka
satker tidak perlu mengusulkan
kembali. Masa kerja Pejabat Pengelola
Keuangan berakhir ketika alokasi
anggaran pada DIPA ybs tidak
teralokasikan lagi
4. Pada satker setingkat Eselon I, KPA
dapat dijabat oleh Pejabat Eselon II
5. PPK Pejabat satu tingkat dibawah KPA
atau Pejabat/Pegawai yg berkompeten
dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan
3.
HAL-HAL YG PERLU DITINDAKLANJUTI
Sekjen a.n Menteri Pertanian membuat edaran perihal
mekanisme usulan penetapan dan revisi Pejabat Pengelola
Keuangan baik pada Satker Pusat dan UPT Vertikal maupun
SKPD Pengelola Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan PAK
Kementan yang baru.
2. Usulan SK Penetapan/Revisi Pejabat Pengelola Keuangan
dilakukan dengan mekanisme yang baru sejak tanggal surat
edaran tersebut.
3. SK penetapan/revisi Pejabat Pengelola Keuangan yang telah
diterbitkan oleh Sekjen a.n. Menteri Pertanian dinyatakan
masih tetap berlaku.
1.
BAB IV. A. Pencairan Anggaran
SEBELUM
1. Tidak diatur
2.Pembayaran
dengan UP
maksimal 10 jt
3.Setiap hari uang di
brankas maksimal
10 jt.
MENJADI
1. Setiap perjanjian/kontrak yang akan dibayar
melalui SPM-LS, PPK mencatatkan
perjanjian/kontrak dan menyampaikannya ke
KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah
ditandatangani perjanjian/kontrak tsb.
2. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1
(satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling
banyak sebesar Rp.50 juta kecuali untuk
honorarium dan perjalanan dinas.
3. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang
berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara
Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Lanjutan Pencairan Anggaran
SEBELUM
MENJADI
4.Revolving dilakukan
setelah UP
dipergunakan 75%
5. Belanja Modal harus
dgn mekanisme LS.
6. Nilai tertentu TUP,
persetujuan dari
DJPB/Kanwil DJPB
7. Tidak diatur ttg
SPBy
8. Kuitansi LS
ditujukan kepada
KPA
4. Penggantian UP (revolving) dapat dilakukan
5.
6.
7.
8.
apabila UP telah dipergunakan paling sedikit
50% (lima puluh persen).
UP dapat diberikan untuk pengeluaran
Belanja Modal (s.d. 50 juta)
Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala
KPPN, berapapun nilainya
Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan
pembayaran atas UP berdasarkan Surat
Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2
pengeluaran yang disetujui dan
ditandatangani oleh PPK.
Kuitansi LS ditujukan kepada PPK
Kesimpulan Ttg Pencairan Anggaran :
Secara umum pengaturan tentang pencairan anggaran
tidak berbeda/tidak ada hal-hal khusus dari aturan yang
tercantum pada PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Bab IV.B. Perjalanan Dinas
PAK Kementan telah mengadopsi seluruh ketentuan tentang
Perjalanan Dinas sebagaimana tersebut pada PMK
No.113/PMK.05/2012.
Beberapa pasal/ketentuan yang bersifat multi tafsir telah
diperjelas sehingga diharapkan adanya kesamaan dalam hal
implementasitennya. Beberapa hal tersebut yaitu ;
PRINSIP PERJALANAN DINAS
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi
dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan
Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
SURAT TUGAS
1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah
atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
2) Surat Tugas dimaksud diterbitkan oleh:
a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit
eselon II berkenaan; atau
d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan
Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/
Pejabat Eselon I/ Pejabat Eselon II.
3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada
pejabat serendah-rendahnya satu tingkat dibawah kepala satker
dengan Surat Keputusan
Penanda Tangan SPD
Pejabat yang bertanda tangan pada SPD diatur sebagai berikut :
1. Berdasarkan atas Surat Tugas, PPK menerbitkan dan menandatangani SPD
pada halaman pertama;
2. SPD pada halaman 2 baris 1 yaitu kolom keberangkatan dari tempat
kedudukan ketempat yang dituju ditandatangani oleh Pejabat yang
memberikan tugas. Sedangkan pada baris 2 dan seterusnya yaitu pada
kolom kedatangan/tiba dan kolom berangkat (tempat/kegiatan yang dituju)
ditandatangani oleh Pejabat setempat;
3. Pejabat yang memberikan tugas dimaksud adalah Kepala Satker atau Pejabat
yang ditunjuk;
4. Pejabat setempat dimaksud adalah Pejabat pada instansi setempat, Panitia
Penyelenggara atau Manajer Hotel tempat penyelenggaraan; dan
5. Untuk perjalanan dinas yang dibiayai oleh instansi lain, maka
penandatanganan SPD pada halaman 2 baris 1 ditandatangani oleh Kepala
Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi yang membiayai SPD
tersebut.
Format SPD
Halaman 1
(Lampiran I PMK)
Pada Keterangan lain-lain dicantumkan
Nomor dan tanggal Surat Tugas
Format SPD
Halaman 2
(Lampiran I PMK)
ditandatangani oleh Kepala
Satker atau Pejabat yang
ditunjuk pada instansi
Pelaksana SPD (Instansi yang
membiayai)
Ditandatangani oleh Panitia
Penyelenggara, Instansi terkait,
Manajer Hotel tempat
pelaksanaan kegiatan
(rapat/seminar,dll)
BIAYA PENGINAPAN
Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap di hotel; atau di tempat menginap lainnya.
Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan,
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan
sebagaimana tercantum dalam PMK tentang Standar Biaya;
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.
c. Untuk Perjalanan Dinas paket Fullboard (akomodasi
ditanggung oleh penyelenggara) maka ketentuan tersebut
tidak dibenarkan.
Penyetaraan Biaya Perjalanan Dinas
Penyetaraan penggolongan untuk Pegawai Tidak
Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk
kepentingan negara diatur sebagai berikut :
1. LulusanBIAYA
SLTAPERJALANAN
atau sederajat
sampai
dengan
DINAS
JABATAN
.....(7)
Diploma III disetarakan dengan Golongan II;
2. Lulusan Strata I, Strata II dan Diploma IV
disetarakan dengan Golongan III; dan
3. Lulusan Strata III atau Doktoral disetarakan
dengan Golongan IV.
BIAYA TRANSPOR
Biaya transpor tidak dapat dibayarkan untuk
Perjalanan Dinas dalam kabupaten/kota yang
menggunakan kendaraan dinas, sedangkan
untuk perjalanan dinas yang melewati batas
kota (selain DKI Jakarta) dapat dibayarkan
sesuai dengan biaya riil, antara lain untuk
pembelian bahan bakar, tol, dan parkir.
Konsinyering
Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya (konsinyering) diatur sebagai berikut :
1. dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung
oleh panitia penyelenggara;
2. apabila tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan
Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana
SPD;
BIAYA PERJALANAN
DINAS JABATAN
3. panitia penyelenggara
menyampaikan pemberitahuan
mengenai.....(7)
pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dalam
surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
4. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor hanya dapat dilaksanakan
sepanjang melibatkan Eselon I lainnya (PMK 37 th 2012 ttg SBU)
5. rincian biaya SPD dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya
(konsinyering) sesuai dengan ketentuan biaya paket fullboard, fullday
atau halfday dengan ketentuan :
a.Akun 521 ; untuk biaya akomodasi dan konsumsi (paket fullboard,
fullday atau halfday) sesuai standar biaya sebagaimana Peraturan
Menteri Keuangan; dan
b.Akun 524 ; untuk biaya selain akomodasi dan konsumsi.
Penambahan Jumlah Hari Kegiatan Konsinyering
(Lampiran V PMK.113)
Penambahan jumlah hari bagi pelaksana SPD dan berhak
mendapatkan biaya akomodasi dan uang harian secara penuh
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. sebanyak 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari
BIAYA
PERJALANAN
DINAS
JABATAN
.....(7)
sesudah hanya
dapat
diberikan bagi
pelaksana
SPD karena
adanya kendala transportasi atau daerah terpencil; atau
b. sebanyak 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari sesudah
bagi pelaksana SPD dalam hal rapat/pertemuan dimulai
sebelum Jam 09.00 waktu setempat atau selesai setelah jam
22.00 waktu setempat
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada
PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan.
2) Laporan hasil kegiatan dibuat berdasarkan Surat Tugas yang
memuat sekurang-kurangnya :
a) Nama, NIP, dan Jabatan pelaksana perjalanan dinas;
b) Maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
c) Tempat, waktu dan pembebanan biaya perjalanan dinas;
d) Uraian pelaksanaan dan pokok-pokok hasil pelaksanaan; dan
e) Laporan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh lebih dari 1
(satu) orang namun untuk tujuan dan maksud yang sama
maka cukup membuat 1 (satu) laporan dengan disertai uraian
tugas masing-masing pelaksana SPD
(Akan ditindaklanjuti dengan edaran Sekjen)
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
3). Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas, disertai dengan:
a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;
d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX PMK;
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang
dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa
penyewaan kendaraan; dan
f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
Bab IV.C. REKENING PEMERINTAH
Pengaturan rekening pemerintah baik Rekening Penerimaan
dan Rekening Pengeluaran tidak ada perubahan. Namun untuk
Rekening Lainnya termasuk Rekening BLU ada perubahan
yaitu “Izin Pembukaannya Harus Melalui Sekretaris Jenderal”
Atas dasar hal tersebut, maka Sekjen telah membuat Surat
Edaran No.3348/KU.310/A/11/2012 tanggal 9 Nopember 2012,
hal Pembukaan Rekening Lainnya.
PEMBUKAAN REKENING
Rekening Penerimaan
KUASA BUN DAERAH
(KA KPPN)
Rekening Pengeluaran
Rekening Lainnya
KUASA BUN PUSAT
(DIRJEN PBN)
Via Sekjen
PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING LAINNYA
1.
2.
3.
4.
Surat izin permohonan pembukaan Rekening Lainnya diusulkan oleh
Kepala Satker secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal melalui Eselon
I terkait dengan menjelaskan perihal tujuan pembukaan rekening dan
sumber dana yang akan ditampung serta menyebutkan jumlah rekening
yang akan dibuka, jika permohonan pembukaan rekeningnya lebih dari
satu rekening
Surat Permohonan Izin Pembukaan Rekening Lainnya harus dilampiri
dengan : Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Lainnya yang
ditandatangani oleh Kepala Satker dan Surat Perjanjian Kesepakatan/MOU
atau dokumen lainnya yang disetarakan.
Atas usulan dari Eselon I terkait, Sekretaris Jenderal mengajukan
permintaan izin pembukaan rekening lainnya kepada Dirjen Perbend.
Khusus untuk Satker BLU, rekening lainnya dapat dibuka mendahului dari
permohonan izin pembukaannya dan harus dilaporkan paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak rekening dibuka.
PELAPORAN REKENING
Wajib melaporkan rekening kepada BUN/Kuasa BUN,
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
pembukaan rekening
Wajib dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran
pada Laporan Keuangan Kementan.
Wajib menyampaikan Daftar Rekening kepada
BUN/Kuasa BUN setiap akhir semester
Bab V. PNBP dan HIBAH
Dalam pengelolaan PNBP telah dilakukan Nota
Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan
Kementerian Keuangan perihal “Optimalisasi PNBP
pada Kementerian Pertanian”
Selanjutnya Menteri Pertanian telah menindaklanjuti
Nota Kesepahaman tersebut dan dituangkan dalam
“Instruksi
Menteri
Pertanian
Nomor
:
01/Inst/TU.2010/2/2013
tentang
Peningkatan
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan PNBP”.
Pokok-pokok Instruksi Mentan ttg PNBP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inventarisasi potensi dan jenis tarif PNBP
Penyusunan target yang optimal
Pemungutan PNBP dengan dasar hukum yg jelas
Penyetoran PNBP secepatnya
Penyelenggaraan layanan PNBP secara profesional dan
transparan
Pemberian sanksi
Penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi pengelolaan
PNBP kepada Mentan melalui Sekjen paling lambat 15 hari
kerja pada setiap akhir semester.
Secara khusus menginstruksikan kpd Irjen untuk melakukan
pengawasan, menindaklanjuti temuan Instansi Pemeriksa
dan melaporkan hasil kegiatan tersebut.
HIBAH
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas proses pengendalian dan
akuntabilitas pertanggungjawaban Hibah, maka batasan nilai
Hibah Langsung pada Satker-satker lingkup Kementerian
Pertanian yang dapat disetujui serendah-rendahnya bernilai
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Sebelumnya ketentuan tentang besaran nilai hibah tidak diatur,
sehingga banyak sekali hibah-hibah dengan nilai relatif kecil
dan jumlahnya banyak sulit dipantau bahkan telah menjadi
salah satu pengecualian atas kualitas Laporan Keuangan
Kementan tahun 2010
BAB VI. Laporan Keuangan
SEBELUM
MENJADI
1. Berbasis Kas
1. Berbasis Akrual
2.Piutang
2. Piutang
TP/TGR
belum diklasifikasi
dan disisihkan
TP/TGR telah dilakukan
klasifikasi dan disisihkan sesuai
dengan kualitasnya, sehingga angka
yang disajikan mendekati angka
sesungguhnya (net realizable value)
Bab VI. Pengendalian dan Pengawasan
Perubahan yang mendasar yaitu tentang pengaturan Sistem Pengendalian Internal
(SPI) antara lain ;
1.
2.
Pimpinan instansi wajib membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern
(Satlak PI) yang bertugas mengevaluasi, menilai dan mereviu pelaksanaan SPI
oleh jajaran pimpinan di unit kerjanya;
Seluruh jajaran pimpinan melaksanakan SPI sesuai pedoman teknis yang telah
disusun, yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu :
a. Lingkungan Pengendalian (terciptanya lingkungan yang kondusif)
b. Penilaian Risiko (menilai titik kritis dan analisa resiko)
c. Kegiatan Pengendalian (sesuai ukuran, kompleksitas, sifat dan fungsinya).
d. Informasi dan komunikasi (mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi)
e. Pemantauan (secara berkelanjutan)
Bab VIII. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 Perubahan mendasar perihal penyelesaian kerugian negara yaitu
terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-85/PB/2011 tentang
Penatausahaan Piutang PNBP pada Satuan Kerja K/L, sebagaimana
tersebut pada pasal 4 ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwa setiap
diketahui timbulnya piutang pada Satuan Kerja K/L, wajib
membentuk Unit Penatausahaan Piutang (UPP) yang terdiri dari :
Unit Operasional, Unit Administrasi dan Unit Pembukuan.
 Berdasarkan hal tersebut, Sekjen telah membuat surat edaran
No.634/KU.230/A/02/2013 tanggal 26 Februari 2013 perihal
Pembentukan UPP dan telah dikirim ke seluruh Pimpinan
Eselon I lingkup Kementan, untuk selanjutnya disampaikan ke
seluruh satker yang terdapat piutang kerugian negara
 Lebih lanjut, pokok-pokok perubahan PAK Kementan tentang
Penyelesaian Kerugian Negara yaitu :
Pengelolaan Piutang Negara
state receivables management process
Proses
Penagihan
oleh PUPN
Pembe
ntukan
piutang
Pengha
pus
bukuan
Penataus
ahaan
Piutang
Penyerahan
kepada
PUPN
Penagihan
Tanpa Surat
Paksa
Akuntansi
Piutang
Kewajiban Membentuk
UNIT PENATAUSAHAAN PIUTANG KERUGIAN NEGARA (UPP-KN)
 Dalam rangka melaksanakan penatausahaan piutang KN, Satuan Kerja wajib
membentuk Unit Penatausahaan Piutang
 UPP-KN meliputi:
Unit Operasional;
Unit Administrasi; dan
Unit Pembukuan.
 Masing-masing UPP dapat dilaksanakan oleh satu atau beberapa petugas
sesuai dengan besar kecilnya organisasi dan transaksi yang ditangani.
 UPP dibentuk setelah diketahui timbulnya Piutang KN.
 Pembentukan UPP ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh
Kepala Satuan Kerja dan tidak terikat dengan tahun anggaran
ORGANISASI UPP-KN
TINGKAT KEMENTAN
TPKN (telah dibentuk dengan SK Mentan
No.1296/Kpts/OT.160/4/2012)
TINGKAT ESELON-I
UPP-ESELON I (Wajib dibentuk dengan Keputusan
Pejabat Eselon I)
TINGKAT SATKER
UPP (Wajib dibentuk bagi satker yg memiliki Piutang
KN dengan Keputusan Kepala Satker)
Format SK Pembentukan UPP
TUGAS UPP-KN
Di Tingkat Kementerian, tugas UPP dilaksanakan oleh TPKN yaitu :
1. Melakukan advokasi dan mediasi pembentukan UPP di Tingkat Eselon I;
2. Melakukan pembinaan terhadap UPP di Tingkat Eselon I dan atau
bersama-sama dengan UPP Tingkat Eselon I melakukan pembinaan
terhadap UPP di Tingkat Satker;
3. Melakukan kompilasi Laporan Piutang Tingkat Kementerian;
4. Melakukan rekapitulasi atas hasil rekonsiliasi data Kerugian Negara tingkat
Kementerian;
5. Menyusun dan menyampaikan perkembangan data Saldo Piutang tingkat
Kementerian kepada Menteri Keuangan setiap semester;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kelengkapan data pendukung piutang.
Di Tingkat Eselon I, UPP secara umum bertugas untuk :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Melakukan advokasi pembentukan UPP di Tingkat Satker yang menjadi tanggungjawabnya;
Melakukan pembinaan terhadap UPP di Tingkat Satker yang menjadi tanggung jawabnya;
Menyampaikan laporan secara berkala kepada TPKN Kementerian Pertanian;
Menyusun dan menyajikan Laporan Piutang pada Laporan Keuangan Tingkat Eselon I;
Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data Kerugian Negara lingkup Eselon I dengan
Aparat Pengawas Fungsional dan Sekretariat Jenderal;
Menyusun dan menyampaikan perkembangan data Saldo Piutang kepada Kementerian
Keuangan melalui Sekretariat Jenderal setiap semester;
Mengkoordinasikan seluruh tugas dan tanggungjawab UPP di Tingkat Satker yang menjadi
tanggungjawabnya;
Mengkoordinasikan pembuatan kelengkapan data pendukung piutang di Tingkat Satker
antara lain : SKTJM, agunan dan SSBP.
Tugas khusus UPP-KN Eselon I = UPP-KN Ditingkat Satker
Uraian Tugas UPP-KN tingkat Satker yang terdiri dari Unit Operasional, Unit
Administrasi dan Unit Pembukuan sbb :
Unit Operasional:










Menyelesaikan surat penyataan piutang;
Membuat surat penagihan piutang;
Menyelenggarakan
pengawasan
terhadap
jalannya pembayaran penagihan piutang
PNBP;
Membuat surat peringatan terhadap pihak
terutang yang lalai;
Membuat Surat Pemindahan Penagihan
Piutang PNBP terhadap pihak terutang yang
pindah Satuan Kerja;
Membuat SKTL terhadap piutang yang telah
dilunasi oleh pihak terutang bersangkutan;
Mengirimkan surat tagihan kepada petugas
administrasi dan petugas pembukuan;
Membuat
surat
tentang
penyerahan
pengurusan piutang yang tidak tertagih
kepada Ditjen Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan;
Membuat usulan penghapusan piutang setelah
memperoleh pernyataan Piutang Sementara
Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN).
Mengarsipkan dokumen piutang;
Unit Pembukuan :
Unit Administrasi:
 Menerbitkan dan melakukan
pencatatan piutang ke dalam
kartu
piutang
berdasarkan
dokumen-dokumen transaksi;
 Melakukan pencatatan piutang
sewa rumah negara;
 Membuat Daftar Rekapitulasi
Piutang;
 Membuat Daftar Umur Piutang
dan Reklasifikasi Piutang;
 Membuat Daftar Saldo Piutang
setiap
triwulan
berdasarkan
Kartu Piutang;
 Membuat penyisihan piutang
tidak tertagih dalam Kartu
Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih
Semesteran
dan
Tahunan

 Melakukan pengarsipan
dokumen.
 Membuat
dan
mengirimkan
laporan-laporan PNBP




Menerima dokumen/surat penagihan
piutang;
Mengagendakan surat/dokumen yang
masuk maupun yang harus dikirim
kepada pihak terutang;
Membuat surat pengantar;
Meneruskan dokumen tanggapan
pihak terutang ke unit/petugas
operasonal;
Mengirimkan bukti setor kepada unit
pembukuan
Operasional
Administrasi
Pembukuan
PENERBITAN SURAT PENAGIHAN (SPN)
 Surat Penagihan (SPn) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala
Satuan Kerja untuk penagihan pertama piutang KN kepada pihak
terutang
 SPn wajib diterbitkan untuk setiap timbulnya piutang KN.
 Timbulnya piutang KN apabila:
 penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran;
 wajib bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
belum melunasi penyetoran penerimaan KN yang menjadi
tanggungjawabnya
Pembayaran Piutang KN secara angsuran dari Pegawai Negeri atau
Pejabat Negara dilaksanakan dengan memperhitungkan piutang
melalui pemotongan gaji
DASAR PENERBITAN SURAT PENAGIHAN (SPN)
wajib bayar sampai dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran belum melunasi piutang
KN yang menjadi tanggungjawabnya
Piutang
penyetoran penerimaan Piutang
ditetapkan secara angsuran
SPN
 Lembar I untuk pihak terutang;
 Lembar II untuk unit administrasi;
 Lembar III untuk unit pembukuan
untuk digunakan pencatatanpada
Kartu Piutang
 Sebagai penagihan
pertama
 Diterbitkan paling lambat
3 hari sejak timbulnya
piutang
 Memiliki tanggal Jatuh
tempo pembayaran paling
lama 1 bulan, kecuali
ditentukan lain
D
O
K
U
M
E
N
S
U
M
B
E
R
S
P
N






Timbulnya
Piutang
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Negara kepada bendahara;
Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara
terhadap pegawai negeri bukan bendahara;
Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada
Bendahara;
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
SKPP yang memuat adanya utang/sisa utang kepada
negara;
Dokumen lain yang dapat mengakibatkan terjadinya
piutang KN.
Tahapan Penagihan Piutang KN
menagih
Kepala Satker menerbitkan
Surat Penagihan
(Penagihan Tanpa Surat Paksa)
Wajib Bayar
SPn-1
1 bulan
SPn-2
1 bulan
SPn-3
1 bulan
Surat Penyerahan Tagihan
kepada KPKNL (PUPN)
Kualitas
piutang
PENERBITAN SKTL
 Setiap penyelesaian/pelunasan Piutang KN yang pembayarannya dilakukan tidak
sekaligus atau secara angsuran, Satuan Kerja wajib menerbitan SKTL.
 Dalam hal penyelesaian/pelunasan piutang KN yang pembayarannya dilakukan
sekaligus, SSBP dijadikan sebagai bukti pelunasan.
 Dalam rangka penerbitan SKTL, petugas pada Unit Pembukuan Satuan Kerja wajib
mengkonfirmasi kebenaran setoran piutang KN kepada KPPN
Konfirmasi kebenaran setoran piutang KN dalam rangka penerbitan SKTL diatur
sbb:
1. Untuk piutang KN yang jangka waktu pembayarannya ditetapkan lebih dari 1
(satu) tahun, konfirmasi kebenaran atas setoran dilakukan setiap 1 (satu)
tahun.
2. Untuk piutang KN yang jangka waktu pembayarannya ditetapkan kurang dari 1
(satu) tahun, konfirmasi kebenaran atas setoran dilakukan sblm penerbitan
SKTL
 SKTL dapat digunakan sebagai dasar pemindahan hak oleh pihak yang terutang
PROSEDUR PENYERAHAN PIUTANG KPD KPKNL
MULAI
DITERIMA
SURAT
PENYERAHAN
Y
SANGGUP
MEMBAYAR?
MENGAKUI
SEPAKAT
SURAT PENERIMAAN
PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA
(SP3N)
PERNYATAAN
BERSAMA (PB)
PEMBAYARAN
T
PENELITIAN
KPKNL
TIDAK MENGAKUI
JUMLAH HUTANG
PANGGILAN 2X DAN
ATAU PENGUMUMAN
PANGGILAN
ADANYA &
BESARNYA
PASTI ?
Y
LUNAS?
SELESAI
T
Y
MENGAKUI
JUMLAH HUTANG
TAPI MENOLAK
TANDA TANGAN
MEMENUHI
PANGGILAN?
LUNAS?
PEMERIKSAAN
Y
PSBDT
LAKU?
SURAT PENOLAKAN
T
PENETAPAN
JUMLAH
PIUTANG
NEGARA (PJPN)
SURAT
PAKSA
Y
T
T
KETERANGAN:
SP3N = SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
PB = PERNYATAAN BERSAMA
PJPN = PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA
Y
SITA
LELANG
T
PENUTUP
Pasal 3 : Dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi;
Pasal 4 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2013,
MENTERI PERTANIAN, ttd, SUSWONO
Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian ini diharapkan menjadi
salah satu acuan bagi Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Kementerian
Pertanian, dalam memahami dan mengimplementasikan berbagai perubahan
perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga pada akhirnya
penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan
Kementerian Pertanian menjadi lebih tertib, efektif, efisien dan akuntabel, serta
taat pada peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta good governance
dan clean goverment.
SURAT MENTERI KEUANGAN RI
Pokok-Pokok Perubahan :
Uraian
Semula
Menjadi
Biaya pertemuan/rapat
secara swakelola serta
uang harian dalam
rangka kegiatan
rapat/pertemuan di luar
kota (fullboard)
Akun 521219
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
Akun 524119
Belanja Perjalanan
Lainnya
Biaya bantuan
transportasi dalam kota
dalam rangka kegiatan
non operasional satker
termasuk uang saku dan
paket meeting
(kontraktual)
Akun 521219
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
Akun 524114
Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam
Kota
SURAT MENTERI KEUANGAN RI
Penyesuaian :
• KPPN sudah memberlakukan perubahan-perubahan
yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan
tersebut terhitung bulan Mei 2013.
• Beberapa pertanggungjawaban/SPJ keuangan yang
belum terbit SP2D perlu dilakukan penyesuaian.
• Perlu segera dilakukan revisi anggaran baik (revisi
POK) untuk menindaklanjuti perubahan-perubahan
tersebut.
Albert Einstein, "Life is like riding a bicycle –
in order to keep your balance, you must keep moving."